SP190517

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 17 Mei 2019

Prabowo Sengaja Tolak Hasil Pilpres?

C apres Prabowo Subianto disebut merasa bimbang untuk benar-benar mengubah posisi politik, dari menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 dan berubah menerima- nya. Sebab, Prabowo belum sepenuhnya bisa mengontrol pendukungnya yang selama ini selalu berusaha menekan- nya untuk menolak hasil pilp- res yang bakal memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Seorang sumber menya- takan Prabowo dan anggota partainya sebenarnya sudah hilang harapan soal keme- nangan di Pilpres 2019. Hal itu tercermin dari rekapitulasi suara di KPU yang semakin mendekati tahap akhir. Per-

olehan suara Jokowi-Ma’ruf selalu lebih tinggi dibanding Prabowo-Sandi dengan seli- sih hampir 16 juta suara. Di sisi lain, Prabowo dan Gerindra bisa menerima hasil pemilu legislatif. Menolak hasil pilpres saja, tetapi dinilai akan mem- buat publik kehi- langan simpati kepada partai tersebut. “Namun, untuk berbalik posisi dari menolak menja- di menerima hasil pilpres, justru itu yang sulit. Prabowo sedang bimbang,” katanya di Jakarta, Jumat (17/5). Penyebab kebimbangan adalah para pendukung garis menerima hasil pemilu legislatif

keras yang selama ini selalu berada di sekitar Prabowo. Kelompok ini yang sudah menyatakan siap melaku- kan apa pun asal Prabowo ditetapkan menjadi presi- den perioden 2019-

membuat Prabowo berpikir keras. Sumber itu menyebut- kan Prabowo meyakini jika dirinya menerima hasil pilpres, para pendukung garis keras tetap tak akan berhenti berulah. Mereka akan terus merongrong pemerintahan dan nekat melakukan tindak- an apa pun. Oleh karena itu, Prabowo terus memikirkan pilihan lain, selain menerima hasil pilpres. Namun, hingga saat ini, pilihannya tetap menolak hasil pilpres, sekaligus me- mastikan para pendukungnya tetap di bawah kontrol agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. [MJS/A-16]

2024. Mereka tak bisa menerima jika bukan Prabowo yang dilan- tik sebagai presiden

pada tahun ini.

Sumber itu mengata- kan Prabowo menyadari sepenuhnya bahwa para pendukung garis keras itu tak berdiri independen. Mereka adalah perwakilan dari sejumlah “bos besar” yang memiliki jaringan dan kapital kuat untuk membu- at kericuhan. Hal ini yang

Polri Jamin 22 Mei Aman

[JAKARTA] Polri menjamin keamanan nasional pada 22 Mei 2019 saat KPU mengu- mumkan pemenang Pilpres 2019dan setelahpengumuman hasil pemilu. Masyarakat diminta tak percaya pada informasi provokatif tentang kerusuhan yang disebar mela- lui media sosial. Prajurit TNI selalumembantu aparat polisi untuk menjamin keamanan nasional. KadivHumasMabesPolri, IrjenMIqbal di Jakarta, Kamis (16/5), menyatakan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman dan kondusif. Oleh kare- na itu, diamemintamasyarakat tidak memercayai info liar bernada provokasi tentang akan adanya kerusuhan pada saat pengumumanhasil Pilpres 2019 pada 22 Mei nanti. “Berbagai info di medsos kita tidak boleh terlalu perca- ya. Namun, prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate. Kita ada petugas patroli siber yang tugasnyamelakukan profiling, mengidentifikasi siapa yang menyebar konten tersebut dan apa motifnya,” kata Iqbal. Mabes Polri sudahmenyi- apkan berbagai kemungkinan kontingensi atau kondisi da- rurat. Namun, kondisi hingga saat ini menunjukkan unjuk rasa dan penyampaian pen- dapat di muka umum dalam isu pemilumasih berlangsung tertib. “Kelompok yang mengu- sung isu tidak percaya KPU, pemilu curang, dan lain-lain, masih dalamtaraf wajar. Kami yakin dan percaya, kelompok mana pun akan menghor- mati hukum di negara ini. Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal,” katanya tanpamengidentifikasi kelompok dimaksud. Untuk tetap menjamin keamanan nasional, pihaknya tak pernah lelah menyampai-

kan kepada publik tentang apa saja yang boleh dan tidak bolehdilakukan. Penyampaian pendapat harus tetap berada dalam koridor hukum. Siapa pun dan kelompok mana pun yangmelakukan upaya-upaya melanggar hukum dan anar- kistis, pasti ditindak tegas oleh aparat Kepolisian di lapangan. “Makanya, kita jamin tanggal 22 aman. Kita ber- doa kehadirat Allah bahwa semua masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apa pun isi hatinya, tetap dalam koridor undang-undang atau hukum. Penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut dan seenaknya. Ada batasan dan harus menghormati hak asasi orang serta memperha- tikan persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya. Untukmemastikan semua wilayah NKRI, lanjut Iqbal, polisi selalu mendapat du- kunganTNI. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah prajurit TNI yang ikut membantu mengamankan pengumuman pemenang Pilpres dan Pileg 2019 dan pascapengumuman pemenang. 32.000 Personel Sementara itu, TNI me- nyiapkan 32.000 personel untuk mengamankan Jakarta menjelang pengumuman hasil pemilu olehKPUpada 22Mei mendatang. TNI siap mem- bantu Polri mengamankan ibu kota negara dari berbagai ancaman yang menganggu stabilitas nasional. “Sesuai permintaan Polri, di Jakarta TNI telah menyi- apkan 12.000 personel untuk membantu Polri,” kataKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi di Jakar- ta, Jumat (17/5). Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan disesuaikan kondisi yang berkembang

dan perkiraannya. Persiapan itu sebagai hal yang normatif di TNI. “TNI juga menyiagakan 20.000 personel di Jakarta, yang siap gerak, untuk meng- antisipasi perkembangan situ- asi yang eskalatif,” jelasnya. Dia menegaskan pada Kamis (16/5), telah dilakukan tactical floor game (TFG) untuk menguji dan mengeva- luasi kesiapan pasukan dalam pelaksanaan tugaspengamanan pengumumanhasilpemilu.Saat ini,TNI juga sedangmenggelar latihan evakuasi di Monas guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan pengamanan Pemilu 2019 yang dilaksanakan TNI dila- kukan sejak masa persiapan sampai seluruh rangkaian kegiatan pemilu berakhir, yakni mulai tahapan persi- apan pemilu sampai proses pelantikan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden selesai. “Sekarang mereka masih disiagakan untuk tugas itu. Nah sepanjang waktu itu, dari tahap persiapan sampai tahap akhir pemilu, TNI tidak melakukan pengurangan jum- lah personel yang disiagakan, tetapi tingkat kesiapsiagaannya yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan,” tutur Sisriadi. Dia menambahkan TNI dan Polrimenjamin keamanan pilpres dan pileg hingga sele- sai. Pantang bagi TNI untuk gagal dalam setiap tugas yang dilaksanakan. “Di sekitarmarkas-markas TNI dan kantor-kantor Polri, bisa dilihat ada baliho-baliho. Di baliho-baliho itu terpam- pang gambar panglima TNI dan kapolri mengepalkan tangan.Apa yang ditulis dalam baliho-baliho itu bukan seka- dar slogan, tetapi komitmen. TNI pantang gagal di medan

pranata hukummenyelesaikan kegaduhan politik.  Meningkatnya eskalasi ancamankeamanan tergantung dari keberhasilan pranata hukum selesaikan kegaduhan politik yang tengah marak, katanya. Dalam kondisi dewasa ini, lanjutnya, TNI dan Polri harus tetap menjaga tertata dan terintegrasinya sistem informasi. Dengan demikian, semua informasi dan perkem- bangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat dan cepat oleh aparat di lapangan, sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Dia juga mengingatkan, radikalisme bukan hanya berasal dari kelompok aga- ma tertentu, tetapi semua kelompok agama dan aliran kepercayaan. “Negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi. Na- mun, NKRI yang berdasarkan hukum dan konstitusi tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang bersendikan radikalisme dan intoleransi,” tegasnya. Pengamat intelijen, Mar- digu menyatakan potensi gangguan keamanan men- jelang penetapan pemenang pilpres oleh KPU pada 22 Mei 2019 dan pascapemilu tergolong kecil. “Masih kecil (potensi gangguan keamanan, Red). Saya lihat gerakanmassa tidak masif, (hanya, Red) keras di sosmed,” katanya di Jakarta, Jumat (17/5). Menurutnya, gangguan keamanan melalui gerakan turun ke jalan bisa terjadi jika ada dukungan sosial dan dana. Menjelang penetapan oleh KPU, dia tidak melihat adanya kekuatan tersebut. “Lemah di dukungan sosial, apalagi dana,” tegasnya. [FAR/R-14/Y-7]

tugas apa pun,” tegasnya. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan situasi perta- hanan dan keamanan menje- lang penetapan hasil pemilu oleh KPU cukup kondusif. Namun, TNI dan Polri tetap siaga penuh untuk menganti- sipasi berbagai kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. “Kamimenyiapkanpasuk- an sebanyak 2/3 dari anggota Polri untuk mengamankan situasi,” kata Hadi di Jakarta, Senin (13/5) lalu. Ia menjelaskan pada saat pelaksanaanPemilu2019,TNI telah mengerahkan 181.436 prajurit. Pengerahan prajurit itu sebagai bantuan kepada Polri. “BKO ke Polri 70.571 orang. Kemudian cadangan yang tersebar di seluruh ko- mando utama TNI di seluruh wilayah Indonesia ada106.865 personel. Cadangan yang terpusat di Jakarta mencapai 4.000 prajurit,” katanya. Menurutnya, TNI juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi menjelang penetap-

an KPU, di antaranya upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat. TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri di wilayah-wi- layah yang dianggapmemiliki tingkat kerawanan tinggi. Pa ng l ima TNI j ug a meminta semua pihak tetap mewaspadai aksi terorisme yang memanfaatkan situasi dan juga kelompok-kelom- pok tertentu yang tidak puas dengan pemerintah. “Mereka bisa memanfaatkan situasi keamanan, seperti aksi unjuk rasa menjelang penetapan KPU,” katanya. Antisipasi Secara terpisah, peng- amat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Jumat (17/5), menyatakan peningkatan suhu politikberpotensimengganggu keamanan nasional jika prana- ta hukum, seperti TNI, Polri, atau elemen lainnya terlambat melakukan antisipasi. Karena itu, tinggi-rendahnya potensi gangguan keamanan sangat tergantung pada keberhasilan

Made with FlippingBook - Online magazine maker