SP170731

Suara Pembaruan

Utama

3

Senin, 31 Juli 2017

Perlu Upaya Kurangi Beban Utang Debt Swap dan Negosiasi Pembayaran Bunga Menjadi Alternatif

[JAKARTA] Pemerintah diminta untuk mengambil langkah untuk mengurangi beban APBN akibat utang. Langkah yang bisa diambil adalah negosiasi dengan kreditor, antara lain mengu- sulkan skema konversi utang ( debt swap ). Melalui skema itu, beban pembayaran utang berkurang, karena dikompen- sasi dengan program untuk rakyat miskin yang disetujui kreditur. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistiramenjelaskan, skema debt swap bisa menjadi salah satu alternatif mengurangi beban utang. Sejak tahun 2000, Indonesia sudah me- lakukan debt swap sebanyak 11 kali dengan 4 kreditor yang berbeda, yakni AS, Italia, Australia, dan Jerman. Total utang yang berhasil dikurangi melalui mekanisme debt swap sebesar USD385,1 juta. “Program debt swap pun cukup beragam, mulai dari konservasi hutan hingga dana perbaikan fasilitas ke- sehatan,” ungkapnya, Senin (31/7).

utang, setidaknya di tahun 2018 sampai 2023, peme- rintah bisa sedikit bernapas. Diskon bunga dan jeda waktu tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kembali biaya pembayaran bunga dan pokok jatuh tempo utang. Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo me- nuturkan, debt swap sangat terbuka. “Bisa dioptimalkan upaya utk menjaga hutan tropis, pendidikan, kesehat- an. Posisi Indonesia sebagai mengurangi pencemaran laut juga bisa diusulkan,” jelasnya. “Saya kira debt swap akan berhasil jika kita bisa yakinkan donor bahwa pengalihan utang memang untuk tujuan yang juga berimplikasi pada stabilitas bersama menjaga lingkungan dan seterusnya,” tambahnya. Pengaruhi Kepercayaan Menanggapi usul terse- but, anggota Badan Ang- garan DPR Charles Honoris mengatakan tak sepakat bila pemerintah diminta

buru-buru mengambil opsi negosiasi pengurangan beban utang, baikmelalui debt swap maupun opsi lain. Negosiasi pengurangan beban utang harus dilakukan dengan perencanaan matang. “Terkait seberapa besar peluang dilakukan debt swap oleh pemerintah RI, tentunya juga harus melihat kondisi perekonomian negara-negara kreditor apakah sedang bagus atau tidak. Terlalu sering me- lakukan debt swap pastinya juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nega- ra-negara kreditur kepada pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, jika salah langkah, risikonya adalah Indonesia akan kesulitan untuk memperoleh dana di masa yang akan datang nantinya, karena tidak lagi dipercaya. “Karenanya, diperlukan persiapan yang baik karena pemerintah negara kreditor juga harus bertanggung jawab pada pembayar pajak di negara mereka,” kata Charles. Senada dengan i t u , anggota Badan Anggaran DPRAndreas Hugo Pareira

menegaskan, pemerintah harus optimistis akan mam- pu mendorong pendapatan negara untuk membayar utang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah optimali- sasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. “Kondisi keuangan saat ini dengan keberhasilan pembangunan yang dialami seharusnya mendorong kita tetap optimistis untuk menca- ri sumber daya berdasarkan kekuatan kita sendiri, ter- masuk melalui optimalisasi pajak,” kata Andreas, yang juga Ketua DPP PDI-P itu. Dia menilai, kondisi saat ini juga tidak mengharuskan pemerintah untuk memohon restrukturisasi pinjaman kepada negara donor. Me- nurutnya, Indonesia harus tetap menjaga kewibawaan negara dengan membayar utang-utang tersebut. “Memohon restruktutisasi sama saja kita mengakui ketidakberdayaan kita, dan memohon negara do- nor mengampuni dengan mengompensasi bantuan sosial bagi kita,” ujarnya. [MJS/O-2]

Sebagai contoh, pada 2000, pemerintah mengusul- kan debt swap terhadap utang kepada pemerintah Jerman senilai 50 juta mark Jerman. Kala itu, Jerman menyetujui separuh dari kewajiban utang Indonesia dikonversi dengan programuntukmeningkatkan pelayanan pendidikan dasar. Program yang dibiayai dalam nominal rupiah itu nilainya setara dengan 25 juta mark Jerman. Namun, Bhima menje- laskan, skema debt swap hanya bisa dilakukan untuk utang dalambentuk pinjaman langsung. Saat ini, mayoritas utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Data Kementerian Keuangan menunjukkan, utang berbentuk pinjaman ha- nya 19,61%, sementara yang berbentuk SBN mencapai 80,39%. “ Debt swap dengan pemegang SBN sangat sulit dilakukan,” jelasnya. Menurutnya, ada solusi lain yang bisa ditempuh pe- merintah untuk mengurangi beban utang. “Solusi lain untuk mengurangi utang se- tidaknya beban pembayaran

bunga bisa menggunakan model The Herrhausen Plan . Dalam pendekatan ini pemerintah bisa melakukan negosiasi pengurangan pem- bayaran bunga hingga 50% dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun, tingkat bunga akan dikembalikan menjadi normal. Kemudian pemerintah dapat menegos- iasi perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran utang hingga 25-30 tahun berikutnya,” jelasnya. Dalamkonteks Indonesia, menurut dia, Herrhausen Plan paling cocok untuk dilakukan. Permasalahan utama utang pemerintah saat ini adalah beban bunga yang harus dibayar cukup mengu- ras kas APBN. Pembayaran bunga utang APBN-P 2016 tercatat sebesar Rp 191,2 triliun, sementara diAPBN-P 2017 sebesar Rp 219 triliun. Dalam satu tahun, per- tumbuhan pembayaran bunga utang mencapai 19,8%. Di sisi lain, rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak sudah mencapai 14,8%. Dengan memberikan grace period pembayaran bunga

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online