SP190507

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 7 Mei 2019

Koalisi 01 Tolak AHY Masuk Kabinet?

[JAKARTA] Para pihak yang terus-menerus berupaya mendele- gitimasi pemilu lewat berbagai cara berhadapan dengan Polri dan TNI. Berbagai ujaran kebencian, hasutan, dan gerakan untuk mendelegitimasi hasil pemilu sudah terdeteksi. Begitu pula dengan upaya sistematis untuk mengadu domba TNI dan Polri. PenegasanitudisampaikanMenko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf TNIAngkatanDarat JenderalAndika Perkasa, Senin (6/5/2019). Polri dan TNI mencermati se- jumlah kecurangan dalam proses penghitungan suara pilpres digen- eralisasi sebagai tindakan sistematis dari KPU. Meninggalnya petugas pemilu yang jumlahnya sudah lebih dari 500orangdipolitisasi seakan-akan ada kesengajaan dari pemerintah. Ini semuadijadikanalasan untukmenolak hasil pilpres. Polri danTNI kini solid mengamankan hasil pemilu. Menko Polhukam Wiranto meminta pihak-pihak yang terus mendelegitimasi Pemilu 2019 untuk menghentikan tindakannya. Upaya mendelegitimasi pemilu, antara lain dilakukandenganmenghasutmasyar- akat untuk menolak hasil yang ada, serta menyebarkan fitnah dan ujaran kebenciankepadapenyelenggarapem- ilu.Aparat penegakhukumtidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yangmelawan hukum, terutama yang bertujuan mendelegitimasi pemilu. “Bagi pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendele- gitimasi lembaga pemerintah,menye- barkan fitnah, dan ujaran kebencian, untuk menghentikan kegiatannya,” kataWiranto seusai memimpin rapat koordinasi diKementerianPolhukam, Jakarta, Senin (6/5). Ia menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menin- dak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum, terutama yang ber- tujuanmendelegitimasi penyelenggara pemilu yang sementara ini sedang melaksanakan tugasnya. Dikatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terbesar dan tersulit di dunia. Pemilu telah berjalan damai, lancar, dan sukses, sertamendapatkan apresiasi dari banyak negara di dunia. Namun, di tengah proses rekapitulasi suara pemilu yang sedang berjalan, masih saja ada pihak-pihak yang ti- dakmenghargai kerja penyelenggara P ertemuan Agus Harimurti Yudhoy- ono (AHY) dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu kini menjadi polemik di internal partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Sumber SP menyebutkan dari perbincangan internal elite parpol koalisi muncul sikap tidak rela apabila putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi salah satu menteri dalam kabinet

mendatang. Pasalnya, AHY adalah pendukung setia capres 02, Prabowo Sub- ianto. Spekulasi atas pertemuan Jokowi-AHY pun bermunculan. Ada yang men- duga bahwa AHY akan ditawari mendapatkan jabatan sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. “Kami tak sudi AHY masuk kabinet. Keenakan dia (AHY). Tanpa berkeringat

dapat jabatan menteri, enak banget ,” ujar sumber SP di Jakarta, Selasa (7/5). Salah satu petinggi par- pol koalisi 01 itu meng- ingatkan Jokowi untuk belajar dari pengala- man sejarah saat ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi anggota kabinet di pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2000- 2004. “Jangan sampai dua kali jatuh ke lubang yang sama. Jangan hanya untuk cari

popularitas dengan masuk kabinet,” katanya. Ia menyebutkan per- tarungan Pilpres 2024 akan menjadi pertarungan yang sengit. Oleh karena itu, Joko­ wi diminta tidak membesar- kan tokoh-tokoh yang bakal menjadi lawan pada pilpres mendatang. “Walaupun Pak Jokowi tak maju lagi, tetapi partai punya kepentingan di Pemilu 2024. Tentu koalisi ini ingin tetap solid agar capres kami (2024) menang juga,” katanya. [H-14]

Polri dan TNI Solid Amankan Hasil Pilpres

kan 70 persenTNI/Polri sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak benar seperti itu,” tegasnya. Wiranto mengingatkan kelom- pok-kelompok tersebut untuk siap menghadapi risiko atas upaya penghasutan tersebut. TNI dan Polri akan bertindak tegas terhadap setiap kelompok yang melawan hukum, termasuk yang menghasut. “Siapa yang bicara seperti itu, kalau enggak bisa membuktikan, harusmengambil risikosecarahukum. Enggak bisa dibiarkan seenaknya ngomong ,” tegasnya. Diameminta Polri tidak ragu dan takut mengambil tindakan. Tuduhan bahwa Polri otoriter atau sewen- ang-wenang hanyamerupakan upaya agar Polri tidakmengambil tindakan tegas kepada setiappelanggar hukum. “Tidak perlu ragu-ragu lagi. Hingga nanti,merupakan suatu perin- gatanbagi pihak-pihak tertentu, jangan seenaknyadinegeriyangberlandaskan hukumini,membuat sesuatuyang jus- trumenabrak hukumdanmenganggu ketertiban dan keamanan nasional. Saya persilakan pada teman-teman semua untuk menginventarisasi, mengamati,mana-manayangkira-kira sudah masuk pelanggaran hukum. Keluar dari rapat koordinasi ini bukan lagidituduhsebagaisewenang-wenang pemerintah, bukan dituduh sebagai kesewenang-wenangan TNI/Polri, bukan lagi dituduh langkahdiktatorial daripemerintah,karenaitudiembuskan supayakita takutmengambil langkah- langkah itu. Kita tidak perlu takut,” Menanggapi pernyataanWiranto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan upaya sebagian orang melakukan protes terhadap hasil kerjaKPUmerupakan tindakan konstitusional. Pasalnya, KPUdinilai tidakmenyelenggarakan pemilu yang berkualitas, serta jujur dan adil. Oleh karena itu, masyarakat berhakmenyuarakannya dan dijamin konstitusi. “Tuduhan menko polhukam kalau ada pihak-pihak yang akan mendelegitimasi KPU, salah kaprah dan justru menko polhukam lagi coba-coba untuk mengintimidasi masyarakat yang dirugikanKPUagar tidak protes,” katanya. [R-14/H-14] tegas Wiranto. Salah Kaprah

ANTARA/Handout/Humas Kemenko Polhukam Menko Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan seusai memimpin rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5). Rakor digelar untuk menyiapkan langkah hukum terhadap aksi yang meresahkan masyarakat pascapemilu.

pemilu. Mereka terus menghasut un- tuk menolak hasil yang ada, padahal pelaksanaan pemilu telah memakan korbandenganmeninggalnyalebihdari 500 petugas penyelenggara pemilu. “Masyarakat agar tidak terpro- vokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum. Semua ini dilakukanuntukmenjagadanmerawat suasana kedamaian dan kesakralan bulansuciRamadanyangpenuhberkah ini serta tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya. Senada dengannya, JenderalAn- dika Perkasa menegaskan tugas TNI AngkatanDaratyangdioperasionalkan Mabes TNI adalah pengamanan pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi logistik, hingga tuntas. “Tugas kami pengamanan dan itu pun karena diminta Polri,” katanya. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi mengemukakan sebelum pemilu digelar, TNI telah menyatakannetral. Sebagai komitmen atas sikap tersebut, Mabes TNI telah mengeluarkan ketentuan tentang ne- tralitas TNI yang dibuat dalam buku saku. Buku itu menjadi pedoman bagi seluruh prajurit agar bersikap

dan bertindak netral selama proses pemilu berlangsung. “Netralitas TNI merupakan pe- laksanaan reformasi internal TNI,” katanya di Jakarta, Selasa (7/5). Implementasi netralitas TNI diwujudkan melalui pengamanan penyelenggaraan pemilu sesuai tugas dan fungsi bantuanTNI kepada Polri. Tugas TNI dalam pemilu adalah membantu Polri dalam mengaman- kan proses penyelenggaraan pemilu, dimulai dengan tugas sebelumpemu- ngutan suara, saat pencoblosan, dan pascapencoblosan. “AnggotaTNI memantau sekitar 50 meter dari TPS. Jika terjadi ben- trokanmassa pada saat penyelesaian sengketa pemilu, TNI ikut meng- amankan atas permintaan bantuan dari Polri. Pada saat penetapan calon terpilih di KPU, TNI ikut memantau situasi dankondisi. Jika terjadi kerusu- han massa, TNI ikut mengamankan atas permintaan bantuan dari Polri,” tegasnya. Penghasut Padakesempatan itu,Wiranto juga mengemukakan ada tokoh Indonesia di luar negeri yang hanya bekerja menghasutmasyarakat.Hasutanyang gencar dilakukan itu digolongkan sebagai tindakan inkonstitusional.

“Ada tokoh (di) luar negeri , ngomong setiap hari, mengompori dan menghasut masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah inkon- stitusional,” ujarnya. Iamenegaskan tindakanseperti itu tidakbolehdibiarkan.Olehkarena itu, Wiranto meminta aparat Kepolisian bertindak tegas dan tidak boleh ragu. Selain itu. diamenyebutkanbahwa berbagai pelanggaran hukum yang terjadi dalam percakapan di media sosial (medsos) juga harus ditindak. “Tidak boleh ada pembiaran. Selama ini Kemkominfo sudah mengambil tindakan dengan mem- blokir berbagai akunyangmenghasut. Namun langkah itu harus perlu tinda- kan tegasdari aparat keamanan.Media mana yang membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hu- kum, kalau perlu kita shutdown , kita hentikan, kita tutup. Enggak apa-apa demi keamanan nasional. Ada UU, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu,” ujar Wiranto. Selain itu,menkopolhukammen- gungkapkan ada pihak-pihak tertentu yang juga mencoba memecah belah TNI dengan Polri. Mereka inginTNI dan Polri saling berbenturan. “Adapihak tertentuyangmencoba mengadudombamiliter, denganpihak Kepolisian.Ada itu denganmengata-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker