ID171030

senin 30 oktober 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/AFP PHOTO/RIZWAN TABASSUM

yol, pada 1 Oktober 2017. Pemungutan suara yang diwarnai kekerasan oleh polisi pada akhirnya mendorong parle- men Catalan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada Jumat pekan lalu. Pemerintah pusat di Madrid ke- mudian meresponsnya dengan mem- bubarkan pemerintah regional dan menyerukan pemilu untuk meng- gantinya. Sedangkan sejumlah negara mengecam deklarasi kemerdekaan tersebut dan tetap mendukung Per- dana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy. Negara yang tetap mendukung Spanyol dan tidak mengakui ke- merdekaan Catalonia sejauh ini adalah Inggris, Prancis, Jerman, dan serta Amerika Serikat (AS). Namun PM Belgia Charles Michel -yang mem- impin pemerintahan koalisi bersama N-VA- meminta ada solusi damai dan sejalan dengan hukum nasional mau- pun internasional. (afp/sn) yang diadopsi oleh PP dari jauh sana di Madrid,” tambah Junqueras. PP adalah singkatan dari Partai Po­ puler, partai berkuasa yang dipimpin oleh Rajoy. Namun bagi Flor Pena (59) dari wilayah otonom Galicia di barat laut Spanyol, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis di Catalan itu memalukan. “Yang dapat dilakukan sekarang adalah mengalah- kan mereka lewat pemilihan umum,” ujar dia. Miguel Angel Garcia Alcala (70), yang datang ke Barcelona dari Rubi, kota kecil yang berjarak 20 km, berdiri di lokasi puluhan ribu rakyat Catalan merayakan republik baru sambil bernyanyi-nyanyi, minum anggur, dan pesta kembang api pada Jumat (27/10). “Saya tidak setuju orang-orang ini mengatasnamakan kami. Apa yang su- dahmereka lakukan itu ilegal. Mereka itu diktator,” ujar Alcala kepada AFP . Sementara bagi Silvia Alarcon (35), para separatis seperti hidup di dunia khayalan. “Saya marah karena mereka mengatasnamakan seluruh rakyat Catalan, padahal kenyataannya tidak begitu,” ujar dia. Krisis Catalan dipicu oleh referen- dum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017, yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah dan mahkamah konstitusi Spanyol, namun juga diwarnai aksi kekerasan oleh polisi. Pada Jumat pekan lalu, lewat 70 suara dari 135 anggota, parlemen Cata- lan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah berpenduduk 7,5 juta jiwa tersebut dari Spanyol. Rajoy merespons dengan mencopot pemerintah regional, membubarkan parlemen, dan menyerukan pemilu pada 21 Desember 2017 untuk meng- gantikannya. (afp)

Oleh Iwan Subarkah  BARCELONA – Satu juta lebih warga Catalan turun ke jalan di Barcelona, Spanyol, Minggu (29/10), untuk menunjukkan persatuan nasional. Krisis politik terburuk dalam berpuluh tahun di Spanyol belum menemukan ujung, setelah para pemimpin Catalonia terus menunjukkan penolakan terhadap langkah- langkah pemerintah pusat di Madrid.

mendapatkan persidangan yang jujur,” tutur Francken, kepada radio VTM , Sabtu (28/10) dan dilansir AFP , Min- ggu (29/10). Juru bicara partai berkuasa di Spa- nyol, yakni Partai Populer, Esteban Gonzalez Pons menggambarkan ko- mentar Francken tidak dapat diterima. “Ini adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum di Spanyol dan harus segera dikoreksi. Francken telah melanggar prinsip-prinsip solidaritas dan kerja sama loyal di antara negara- negara anggota Uni Eropa,” ujar Pons dalam pernyataan tertulis. Sejauh ini belum ada indikasi Puig- demont akanmeninggalkan Catalonia. Deputinya pada Minggu mengatakan bahwa Puigdemont masih dan akan tetap menjadi presiden Catalonia. Krisis politik terburuk di Spanyol dalam berpuluh tahun ini dipicu oleh referendum kemerdekaan Catalan, yang dinyatakan terlarang oleh pemer- intah dan mahkamah konstitusi Span- parlemen regional dan menyerukan pemilu pada 21 Desember 2017 untuk membentuk parlemen yang baru. “Saya marah atas apa yang mereka lakukan terhadap negara yang diban- gun oleh kakek-nenek saya,” ujar Ma- rina Fernandez (19 tahun), mahasiswa dari kota Girona, yang merupakan salah satu basis kekuatan separatis Catalan. Di kota kelahirannya, tambah Fer- nandez, ia tidak bisa bersuara untuk mendukung persatuan Spanyol atau keluar rumah sambil mengusung bendera Spanyol. Di lain pihak, deputi presiden Cata- lan Oriol Junqueras mengecam apa yang disebutnya sebagai kudeta oleh Madrid. “Presiden negara ini masih dan akan tetap Carles Puigdemont,” tulis Junqueras kepada harian Catalan El Punt Avui . Ia merujuk negara kepada Catalo- nia. Dan ia membubuhkan tanda tan- gan di surat itu sebagai wakil presiden. “Kami tidak dapat mengakui ku- deta terhadap Catalonia atau pun keputusan-keputusan antidemokrasi

Dari jumlah itu, realisasi belanja modal baru mencapai Rp 75 triliun atau 36,4% dari pagu anggaran sebesar Rp 206,2 triliun dan realisasi belanja barang baru mencapai Rp 142 triliun atau 44,6% dari pagu anggaran Rp 318,8 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara hingga akhir Agustus 2017 baru mencapai Rp 973,9 triliun atau 56,1% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun. Realisasi penerimaan negara ini terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp 972,9 triliun dan hibah sebesar Rp 1 triliun. Pekan lalu, pemerintah dan DPR telahmenyepakati APBN 2018 dengan mematok postur belanja negara sebe- sar Rp 2.220,7 triliun dan pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, dengan perkiraan defisit 2,19% (setara Rp 325,9 triliun) terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebe- sar Rp 1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian-lem- baga (K/L) disepakati Rp 847,44 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 607,06 triliun. Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pemer- intahmemang sudah seharusnya lebih mengutamakan peningkatan kualitas belanja untukmengejar target pertum- buhan ekonomi ketimbangmenaikkan tarif atau menambah pajak baru. “Belanja pemerintah mempunyai kontribusi sebesar 9,45% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2016. Dengan mengoptimalkan peran belanja pemerintah, maka pe- merintah tidak perlu mengejar pajak. Tingkatkan kualitasnya misalnya den- gan menggenjot penyerapan belanja modal,” kata dia kepada Investor Daily , akhir pekan lalu. Bhima menjelaskan, untukmenjaga agar kontribusi belanja pemerintah tahun ini lebih baik dari tahun lalu, BRUSSELS – Pemerintah Belgia menyatakan pihaknya dapat menawar- kan suaka kepada pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemont. Pemer- intah Spanyol pada Jumat (27/10) mencopot Puigdemont dari jabatannya sebagai presiden Catalonia, setelah parlemen regional secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. Puigdemont sekarang berpotensi menghadapi beberapa tuntutan pidana pembangkangan. Menteri Imigrasi Belgia Theo Francken, yang merupa- kan anggota partai separatis Flemish N-VA, mengatakan, ia meragukan Puigdemont bakal mendapatkan persidangan yang adil sehingga dia dapat diberi suaka oleh Belgia, jika Puigdemont memintanya. “Melihat situasi sekarang ini, tidak realistis. Melihat represi oleh Madrid dan hukuman penjara yang bakal me- nanti, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah ia masih berpeluang Perwakilan pemerintah pusat dan pihak penyelenggara aksi mengklaim 1,3 juta orang ambil bagian dalam demonstrasi itu. Sedangkan polisi kota Barcelona memperkirakan jumlah pengunjuk rasa sekitar 300.000 orang. Aksi ini terjadi dua hari setelah parlemen Catalonia menyatakan ke- merdekaan wilayah makmur berpen- duduk 7,5 juta jiwa tersebut dari Spa- nyol dalam bentuk negara republik. Lautan bendera merah dan kuning memenuhi jalanan Barcelona. Mereka meneriakkan Viva Espana atau Hidup Spanyol, danmengusung poster bertu- liskan De Todos ataumilik kita semua. “Kami semua adalah Catalonia,” bunyi sebuah spanduk raksasa yang diarak para pengunjuk rasa, sambil berteriak-teriak agar Carles Puigde- mont, pemimpin Catalan, dipenjara- kan. Puigdemont dan eksekutif Cata- lonia lainnya dicopot dari jabatan oleh pemerintah pusat pada Sabtu (28/10), satu hari setelah deklarasi kemerdekaan oleh parlemen regional. Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy juga membubarkan  Sambungan dari hal 1

Pembebasan Nelayan Seorang nelayan asal India yang baru dibebaskan dari penjara Malir melambaikan tangan dari kereta api, setibanya di sebuah stasiun di kota Karachi, Pakistan, Minggu (29/10). Pakistan pada Minggu membebaskan 68 nelayan India setelah ditangkap dengan alasan masuk ke wilayahnya secara ilegal. Kedua negara kerap terlibat saling tangkap nelayan karena perbatasan kedua negara di Laut Arab tidak jelas dan kebanyakan kapal nelayan tidak dilengkapi teknologi penentu lokasi.

cenderung padat modal dan tidak ter- lalu banyak menyerap tenaga kerja,” kata Eric. Tahun Politik Menanggapi APBN 2018, Bhima Yudhistira mengatakan, tahun 2018 menjadi tahun politik, sehingga berpengaruh terhadap penyusunan APBN. “Sangat berpengaruh, salah satunya anggaran belanja sosialnya akan naik. Asumsi makronya dibuat optimis dengan defisit yang bisa ditekan sampai 2,19% (terhadap PDB), sebenarnya APBN 2018 bernada poli- tis,” ujar dia. Dia mengatakan, yang akanmenjadi kendala adalah ketika belanja bernada politis tapi di sisi lain penerimaan pajak rentan tidak tercapai. Terkait dengan realisasi target penerimaan pajak tahun ini, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi realisasi penerimaan pajak hanya sekitar 89-92% dari target, jadi shortfall- nya sekitar Rp 102-140 triliun. Sedangkan untuk tahun 2018, Yustinus memperkirakan akan mencapai Rp 1.400 triliun dari target Rp 1.423,9 triliun. Kelemahannya adalah strategi tidak dirumuskan sejak awal. Eric Sugandi memandang, pemer- intah mulai mengalokasikan lebih banyak belanja sosial pada tahun depan dan itu melebihi alokasi untuk infrastruktur. Terlepas dari tujuan poli- tik agar terpilih lagi pada 2019, belanja sosial akan membantu memulihkan daya beli masyarakat dan konsumsi pada 2018 dan 2019. “Untuk tahun 2018, saya perkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 5,3% dibanding 5,1% pada tahun ini. Harga komoditas energi yang membaik, konsumsi rumah tangga yang menguat, investasi yang tumbuh lebih cepat, serta belanja sosial pemerintah akan mendukung pertumbuhan,” jelas dia. Berkaitan dengan penyerapan ang- garan, strategi yang mesti dilakukan pemerintah antara lain memotong dana transfer untuk pemda yang serapan anggarannya rendah. Selain itu, pengambilalihan proyek-proyek yang tersendat di daerah oleh pusat. (c01/c02/jn) Pihak yang dovish berpendapat bahwa inflasi rendah di AS sebagian disebabkan pasar tenaga kerja yang tidak sebagus yang tampak di permu- kaan. Hasil riset Dana Moneter Inter- nasional (IMF) terbaru menunjukkan bahwa lapangan kerja paruh waktu dan temporer mencakup sebagian be- sar dari pulihnya penciptaan lapangan kerja di AS sejak resesi 2008, sehingga kenaikan upah dan inflasi terhambat. Tolok ukur angkatan kerja yang be- lum terserap oleh pasar dianggap tidak sepenuhnya menunjukkan jumlah yang belum memiliki pekerjaan. Hal ini yangmenjelaskanmengapa tingkat pengangguran terus turun, sedangkan inflasi tetap rendah. “Inflasi upah yang rendah membuk- tikan bahwa pasar tenaga kerja masih mengandung banyak kelemahan. Data yang harus menjadi pegangan dan itu tidak terjadi,” tutur Josh Bivens, di- rektur riset Economic Policy Institute yang beraliran kiri. (afp/sn) The Fed dan sekarang ekonomi di Peterson Institute for International Economics mengatakan bahwa kondi- si inflasi tidak mendorong adanya kenaikan suku bunga. “Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para pejabat bank sentral. Jika mereka terlalu bergantung pada modelnya, bukan pada data, bisa menjadi sebuah kesalahan,” kata dia. Menurut The Fed, rendahnya laju inflasi tahun ini disebabkan faktor- faktor temporer, seperti turunnya harga obat-obatan dan biaya telepon seluler. Namun, namun kalangan ekonom di seluruh dunia berpendapat bahwa faktor-faktor yang disebut oleh The Fed itu sudah berlebihan.

ke spending pemerintah. Apa yang sudah direncanakan pemerintah tidak bisa dijalankan. Misalnya pem- bayaraan dari pemerintah selalu telat ke kontraktor,” ujar dia. Dia menyebutkan ada beberapa fak- tor penyebab rendahnya penyerapan anggaran, di antaranya banyak pemda menaruh dananya di bank sehingga banyak dana menganggur ( idle ), pem- bayaran per termin ke rekanan susah keluar, serta banyak middle man atau orang politik yang ikut terlibat dalam tender proyek sehingga pelaksanaan anggaran tidak efektif. Karena itu, Rudi berpendapat, strategi untuk meningkatkan sera- pan belanja pemerintah adalah me- lakukan tender lebih awal sehingga pelaksanaan proyek bisa dijalankan di awal tahun, terutama untuk proyek- proyek tahun jamak ( multiyears ) sudah diperkenalkan labih awal. Secara terpisah, Kepala Ekonom SIGC Eric Alexander Sugandi mengatakan, belanja barang di APBNP 2017 mencapai sekitar 19% dari PDB, sementara belanja modal sekitar 15%. Serapan untuk belanja modal tahun 2015 tercatat 78% dari target dan tahun 2016 mencapai 80%. “Kalau tahun ini saya perkirakan sekitar 80- 82% dari target,” kata dia. Eric menjelaskan, belanja modal berkaitan erat dengan infrastruktur, misalnya belanja tanah danmesin. Me- mang banyak belanja barang yang ditekan pemerintah untuk penghe- matan. Dampak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi terbatas, karena kontri- busi pengeluaran pemerintah ter­ hadap PDB hanya sekitar 7-8%. Tapi, kata dia, ada dampak tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi via konsumsi rumah tangga dan inves- tasi (pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang bisa mendorong investasi). Dia mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir banyak mengalo- kasikan dana untuk pembangunan infrastruktur. Walaupun hal itu baik untuk jangka panjang, dampak jangka pendeknya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tidak besar. “Selain itu, dengan teknologi saat ini, pembangunan infrastr uktur Sementara indeks harga konsumen (IHK) jatuh di bawah target yang sama tahun ini menjadi 1,7% dan belum banyak berubah selama lima bulan terakhir. Laporan The Fed bulan ini menyatakan tekanan harga tetap lemahmeski kekurangan tenaga kerja terjadi di mana-mana. Joseph Gagnon, mantan pejabat oleh Topan Harvey dan Irma. Tapi seusai pertemuan FOMC terakhir, Yellen mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak seperti yang diharapkan dapat mendorong laju inflasi. Hal ini membuat para pejabat bank sentral semakin tidak nyaman. “Hingga memasuki tahun ini masih sangat dapat dipahami, tapi seiring tahun ini berjalan, jadi mengejutkan,” tutur Yellen, seperti dilansir lagi oleh AFP pada Minggu (29/10). Menurut Yellen, ia dan sebagian besar koleganya di FOMC sekarang memperkirakan inflasi mulai naik ta- hun depan dan mencapai target bank sentral pada 2019. Namun pihak yang meragukan hal itu di FOMC mengatakan, ekspektasi tersebut tak lebih dari proyeksi ber- dasarkan angka-angka saja. Depar- temen Perdagangan AS pada Senin (30/10) waktu setempat dijadwalkan merilis data-data inflasi baru, tapi apa pun hasilnya kemungkinan tidak ba­ nyakmengubah gambaran yang sudah ada sejauh ini. Inflasi inti, yangmengecualikanharga makanan dan energi dari indeks harga belanja konsumen pribadi, sudah lebih dari lima tahun berada di bawah target TheFed.Hingga akhir pekan lalu, angka inflasi ini berada di level 1,3%.

WASHINGTON – Laju inflasi di negara dengan perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat (AS), su- dah menjadi misteri lagi mengejutkan dan juga menjadi sumber kekhawati- ran selama setahun terakhir, karena terus rendah. Misteri yang menyeli- muti inflasi ini, kendati tingkat pen- gangguran terus turun dan pertumbu- han ekonomi meningkat, diperkirakan menjadi pokok bahasan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bank sen- tral AS pada rapat kebijakan dua hari di Washington, mulai Selasa (31/10) waktu setempat. Jika prediksi futures market patut dipercayai, The Federal Reserve (The Fed) tidak akan mengambil tindakan terhadap suku bunga acuan atau fed funds rate (FFR), sehingga tetap antara 1% dan 1,25%. Namun The Fed tetap diperkirakan menaikkan FFR pada rapat kebijakan terakhir tahun ini, yaitu pada 12-13 Desember 2017. Yang kemungkinan dibahas oleh FOMC juga adalah keputusan Pre­ siden AS Donald Trump pekan ini, apakah akan mengganti Gubernur Janet Yellen, yang masa jabatannya bakal berakhir pada Februari 2018. Akan tetapi, para investor akan menunggu arah kebijakan The Fed ke depan, saat menyampaikan hasil rapat pada Rabu (1/11) waktu setempat. Kalangan yang mendukung kenai- kan suku bunga mendapatkan doron- gan pada Jumat (27/10), tatkala data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan tiga tahun ini melebihi ekspektasi di angka 3%. Perekonomian AS tumbuh sepe- sat itu kendati pada akhir Agustus dan awal September 2017 dihantam

dibandingkan tahun lalu. “Belanja-belanja selalu numpuk di akhir tahun. Tapi memang ada tanta- ngannya, karena penerimaannya juga tidak besar,” jelas dia. Kendala yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan belanja, kata David, umumnya lebih pada perencanaan anggaran. Padahal, peran pemerintah dalam mengger- akkan perekonomian sekitar 8-10%. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bisa membuat perenca- naan anggaran yang tepat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain dari belanja pemer- intah, jelas dia, daya beli masyarakat perlu dijaga. Oleh karena itu, pemer- intah perlu mengimbangi dengan kebijakan countercyclical untuk men- ingkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, kondisi investasi dan ekspor belum sesuai harapan. Harga-harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) dan batubara mulai membaik. Namun, dia menilai, impor justru meningkat, terutama dipen- garuhi oleh menjamurnya e-commerce dalam memenuhi kebutuhan kon- sumen terhadap barang-barang impor. Sistemik Di sisi lain, Direktur Eksekutif CI- DES Indonesia Rudi Wahyono menilai faktor penyebab rendahnya serapan belanja pemerintah sudah sistemik. “Artinya, realisasi belanja pemerin- tah juga dipengaruhi kelesuan orang membayar pajak sehingga berimbas

tidak sinergis, serta kendala birokrasi seperti kasus terlambatnya pencairan beras sejahtera di awal 2017. “Proyek infrastruktur serapannya lambat karena masalah pembebasan lahanmemakan waktu lama. Beberapa masalah lain misalnya kekhawatiran pejabat pembuat komitmen tersangkut kasus korupsi juga berpengaruh. Ini yang harus dicari solusinya,” ujar Bhima. Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan, belanja pemer- intah secara keseluruhan pada kuartal III-2017 umumnya agak lambat, meski pada periode Agustus lalu tumbuh 50,3% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sekitar 40%. Meski demikian, size belanja pemerintah membesar. Menurut David, dampak dari belanja infrastruktur yang masif memang tidak bisa langsung terasa, tetapi akan terlihat pada jangka panjang. Dia juga menilai, penyerapan belanja pemer- intah tahun ini kemungkinan sekitar 80% ke atas atau lebih tinggi sedikit

maka kualitas belanja khususnya belanja modal perlu didorong. Belanja modal dalamdua tahun terakhir serap- annya cukup rendah, yakni hanya 80%. Padahal, belanja modal mempunyai dampak ekonomi yang luas terhadap sektor lainnya. “Kalau serapan belanjanya efektif, ekonomi akan tumbuh dan secara otomatis penerimaan pajak, baik PPh maupun PPN, juga akan meningkat,” jelas Bhima. Dia mengungkapkan, strategi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mendorong penyerapan belanja modal adalah denganmeningkatkan realisasi proyek-proyek infastruktur. “Realisasi proyek infrastruktur harus ditingkatkan. Kemudian, dana bansos juga harus didorong pen- cairannya baik program keluarga harapan (PKH) dan beras untuk rakyat sejahtera (rastra) jangan sampai ter- lambat,” kata dia. Dia mengatakan, kendala utama percepatan penyerapan belanja pemer- intah khususnya belanja modal adalah perencanaan dan teknis lapangan

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online