ID170313

SENIN 13 MARET 2017 2 INTERNATIONAL

bisa dikatakan akan memaksa perusa- haan-perusahaan asing untukmengali- hkan teknologi?” ujar Miao. Komentara dia diamini oleh kantor berita Xinhua , yang meminta Kamar Dagang UE untuk membuktikan keprihatinannya. Menurut Xinhua , perusahaan-perusahaan asing sejak lama menikmati perlakuan nasional khusus, termasuk keistimewaan- keistimewaan yangmustahil dinikmati oleh pebisnis lokal. “Sekarang, perlakuan khusus terse- but secara bertahap dicabut karena pemerintah ingin pasar yang menen- tukan,” kata Xinhua . Berdasarkan daftar peringkat in- deks kemudahan berbisnis 2016 dari Bank Dunia, Tiongkok masih berada di urutan 84, di bawah Arab Saudi dan Ukraina. Bahkan menurut laporan pembatasan terhadap investasi asing oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, Tiongkok berada di urutan kedua terbawah. (afp/sn) Namun PM Denmark Lars Lokke pada Minggu meminta PM Turki Binali Yilirimuntukmenunda rencana kunjungannya bulan ini, menyusul ketegangan antara Turki dan Belanda. “Kunjungan seperti itu tidak dapat berlangsung di tengah serangan- serangan oleh Turki terhadap Be- landa. Saya mengusulkan kolega saya dari Turki untuk menunda rencana pertemuan,” ujar Lokke dalam perny- ataan tertulis. (afp) negara Belanda. Sebagaimana Turki, Belanda juga adalah bangsa yang bangga akan dirinya,” tandas Rutte. Di Belanda terdapat sekitar 400.000 warga keturunan Turki. Pemerintah Turki ingin mendapatkan sebanyak- banyak suara dari diaspora Turki di Eropa untuk referendum tersebut. Turki juga berkonflik dengan Jer- man terkait pembatalan serangkaian kampanye referendum dimaksud di Jerman. “Barat dalam beberapa hari ini menunjukkan secara gamlang wajah aslinya. Apa yang kami lihat jelas merupakan manifestasi dari Islamofobia,” kata Erdogan. Ia juga mengindikasikan berencana melawat ke beberapa negara Eropa untuk tujuan serupa. Langkah ini berpotensi memicu konflik jauh lebih besar. “Saya bisa pergi ke negara mana saja yang saya mau jika saya memiliki paspor diplomatiknya,” seru Erdogan. Sementara itu Cavusoglu dijadwal- kan menggelar apel yang sama pada Minggu di kota Metz, Prancis. Kemlu Prancis menyatakan sudah mengizin- kan kunjungannya. Di kota tersebut, Cavusoglu menye- but Belanda sebagai ibukota fasisme. Ia juga mengatakan bahwa perilaku Prancis lebih adem dibandingkan Belanda.

Oleh Iwan Subarkah

Investor Daily/AFP PHOTO/YONHAP/str

u ISTANBUL – Konflik antara Turki dan negara-nega- ra Eropa lain merebak pada Minggu (12/3). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu mengingat- kan Belanda akan menanggung konsekuensi karena melarang para menteri utamanya menggelar apel terkait referendum untuk memperluas kekuasaannya di dalam negeri.

Sambungan dari hal 1 BEIJING – Pemerintah Tiongkok berusaha menepis kekhawatiran yang berkembang bahwa pihaknya mengurangi akses ke pasar bagi korporasi asing. Respons ini keluar setelah sebuah kelompok dari Uni Eropa (UE) menuduh Tiongkok beru- saha memanipulasi persaingan usaha agar menguntungkan perusahaan- perusahaan domestik. Kamar Dagang UE di Tiongkok pada awal pekan lalu mengecam rencana Made in China 2025, yang diluncurkan dua tahun lalu untuk mendorong perusahaan-perusahaan teknologi tinggi lokal. Di satu sisi, para pejabat Tiongkok kerap mengatakan bahwa negaranya menyambut investasi oleh perusa- haan-perusahaan asing di Negeri Tirai Bambu. Di sisi lain, negara ini terus menggelar hambatan-hambatan di berbagai sektor, dari otomotif hingga keuangan. Pada saat bersamaan, pemerintah Tiongkokterusmensubsidiperusahaan- Erdogan mengulang lagi tuduhan kontroversialnya bahwa Belanda -yang diduduki oleh Jerman pada Perang Dunia II – bertindak seperti Nazi saat memperlakukan para menterinya. Kalangan analis memperkirakan hasil referendum 16 April 2017 sangat ketat. Alhasil, sejumlahmenteri utama Turki disebar ke sejumlah kota utama di Uni Eropa (UE) untuk memenang- kan suara dari jutaan warga Turki yang tinggal di luar negeri. Tapi Menteri Keluarga Turki Fatma Betul Sayan Kaya diusir akhir pekan lalu, setelah dicegah menghadiri apel di kota pelabuhan Belanda, Rot- terdam. Pada saat yang sama, pihak berwenang kota Den Haag juga tidak mengizinkan pesawat yang membawa Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu untuk mendarat, sebelum ia menggelar apel serupa di sana. “Hei Belanda! Jika kalian mengor- bankan hubungan Turki-Belanda demi pemilu pada Rabu, kalian akan mem- bayarnya. Mereka akan belajar seperti apa diplomasi itu. Apa yang terjadi tidak bisa dibiarkan,” ujar Erdogan, dalam sebuah upacara di Istanbul, Herry menjelaskan, proyeksi pan- jang jalan tol yang beroperasi pada 2019 tersebut bukan merupakan janji pemerintah. Meski demikian, pemerintah berupaya agar jalan tol yang telah direncanakan dapat segera terealisasikan agar dapat meningkat- kan konektivitas dan daya saing serta menurunkan biaya logistik. Pada akhirnya, jalan tol dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia juga menegaskan, pemba­ ngunan jalan tol di Tanah Air kerap terkendala oleh proses pembebasan lahan. Meski sudah ada Undang-Un- dang No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjamin pembebasan lahan tuntas maksimal dua tahun, pada awal 2016 sempat terkendala keterbatasan anggaran pembebasan lahan dari pemerintah pusat yang hanya menyediakan Rp 1,4 triliun. “Kami baru bisa bangun kalau sudah ada tanahnya. Tanahnya ada kalau ada dananya. Sekarang sudah dalam posisi badan usaha mau mena- langi (pendanaan pembebasan lahan). Perangkatnya sudah ada. Ini tinggal sedikit lagi,” papar Herry. Hingga akhir 2016 dana talangan yang terkumpul mencapai Rp 32,59 triliun. Adapun dana yang disiapkan pemerintah untuk pengembalian dana talangan yang berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencapai Rp 16 triliun. Dana ini siap dicairkan pada April 2017 setelah Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BPJT, LMAN, dan semua badan usaha jalan tol menandatangani kesepakatan pengembalian dana ta- langan pada Rabu (22/3) mendatang. Sementara itu, dana LMAN yang dialokasikan untuk pengembalian dana talangan pada tahun ini sebesar Rp 13 triliun. Sedangkan kebutuhan dana pengembalian mencapai Rp 28 triliun. “Kami sudah usulkan dana talangan yang mesti diganti sebesar Rp 28 triliun tahun ini. Suratnya sudah dikirim sejak 10 Februari 2017, tapi belum ada respons dari Kementerian t

perusahaandomestik. Namunmenurut Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok Miao Wei, akhir pekan lalu, kritik dari Kamar Dagang UE itu disebabkan salah pengertian terhadap niatan pemerintahannya. “Niatan asli saat merumuskan ke- bijakan ini adalah untuk mencegah sebagian perusahaan memanfaatkan celah-celahdalamkebijakanpemerintah dan mengambil untung dari program- program subsidi pemerintah. Perusa- haan domestik maupun perusahaan asing yang berinvestasi di sini akan diperlakukan setara,” tuturMiao, dalam konferensi pers di sela sidang tahunan para pejabat tinggi negara di Beijing. Dia juga membantah laporan-lapo- ran bahwa Tiongkok menekan habis- habisan perusahaan-perusahaan asing untuk mengalihkan teknologi maju, dengan ganjaran mendapatkan akses pasar. “Pemerintah bahkan belummemiliki kemampuan untukmewajibkan badan- badan usaha milik negara. Bagaimana Erdogan mengulang tuduhannya pada Sabtu (11/3) bahwa tindakan Be- landa terhadap kunjungan para pejabat Turki sebagai nazisme dan fasisme. Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte pada Minggu memb- ela keputusan pemerintahnya untuk mengusir seorang menteri Turki. Ia mengatakan, Kaya adalah pengunjung yang tidak diinginkan oleh Belanda. “Apa yang terjadi kemarin sama sekali tidak dapat diterima. Ke- beradaannya di sini tidak diinginkan,” ujar Rutte kepada televisi publik NOS . Kaya mengabaikan tuntutan-tuntut- an pemerintah Belanda kepada pemer- intah Turki untuk tidak berangkat ke Rotterdam. Rutte juga mengecam perlakuan Turki terhadap warga Be- landa keturunan Turki sebagai warga negara Turki. “Mereka sudah menjadi warga merujuk pada pemilu Belanda pada 15 Maret 2017. Sejumlah negara di Eropa saat ini dihadapkan pada kemunculan kubu- kubu populis dari sayap ultra-kanan. Alhasil mereka mengambil sikap keras terhadap Erdogan yang dituding melancarkan otoritarianisme.

Park Tinggalkan Gedung Biru Mantan presiden Korea Selatan Park Geun Hye melambaikan tangan dari dalam kendaraannya, saat meninggalkan Gedung Biru, istana kepresidenan Korsel, untuk menuju kediaman pribadinya di selatan Seoul, Minggu (12/3).

yang membawa Park dari Gedung Biru ke kediaman pribadinya di selatan Seoul. Park tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Pemilihan presiden baru dijad- walkan dalam waktu 60 hari setelah putusan MK. Media-media Korsel memperkirakan 9 Mei 2017 sebagai hari pemilihan. Sejauh ini, kandidat terkuat untuk memenangi pilpres adalah ketua Partai Demokrat Moon Jae In, yang mendapatkan dukungan sebanyak 36%. “Jika kekuatan cahaya lilin sep- erti ini, kita sekarang harus bekerja sama untuk menang mutlak. Korsel akan membuat sejarah baru lewat perubahan rezim,” ujarMoon, dalam konferensi pers Minggu, mengacu pada aksi tebar cahaya lilin untuk menggulingkan Park. Puluhan ribu pemrotes anti- Park turun ke jalanan pada Sabtu (11/3), untuk merayakan putusan MK Korsel. Tapi sekitar 20.000 pendukung Park menggelar aksi kibar bendera tak jauh dari aksi anti-Park. (afp/sn) han, Kemenhub berharap pemerintah daerah bisa memberikan dukungan. “Memang dulu ada daerah yang menyatakan siap untuk pengadaan lahan, tapi pada saat akan dibangun akhirnya menyatakan tidak siap,” terang Prasetyo. Sementara itu, Kemenhubmengalo- kasikan anggaran terbesar pada 2017 untuk peningkatan kapasitas perhu- bungan, yaitu senilai Rp 18,64 triliun. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, salah satu peningkatan kapasitas adalah mem- bangun infrastruktur transportasi baru, yakni jalur kereta 175 Km, tiga terminal tipe A dan 2 terminal inter- nasional untuk sektor darat, serta 12 bandara baru. Menhub menjelaskan, ada lanjutan pembangunan Trans Sumatera seperti Langsa-Besitang, Binjai-Besitang,Ran- tau Prapat-Duri-Dumai, serta Muaro Kalaban-Muaro. Kemenhub juga siap melanjutkan pembangunan Trans Sulawesi, yaitu Makassar-Parepare dan Manado-Bitung. Selain itu, lanjut Budi, pihaknya siap meneruskan pengerjaan prasarana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Sumatera Selatan, pembangunan trem Surabaya tahap I, dan jalur ganda lintas Selatan Jawa. Menhub menuturkan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjut- kan proyek pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi rute Makassar–Pare- pare, lewat APBN dan APBD. Sementara itu, pengamat perkere- taapian Djoko Setijowarno mengingat- kan pembangunan jalur kereta mend- esak direalisasikan guna mendukung pengembangan wilayah hingga tujuan politis, seperti pembangunan KA di Papua. “Saya kira orang Papua juga ingin merasakan naik kereta, seperti yang sudah dirasakan masyarakat di Jawa,” ujar dia, Sabtu (11/3). Lebih jauh, terkait kemungkinan menggaet swasta untuk membangun jalur KA, kata Djoko, hal itu tidak mudah. Pasalnya, tidak seperti pem- bangunan jalan tol, pemerintah harus siap menyediakan jaminan subsidi, termasuk untuk operasional KA, jika menginginkan swasta ikut memban- gun jalur rel.( esa/tm )

nan maaf lewat seorang juru bicara. “Saya ingin menyampaikan per- mohonan maaf karena gagal me- nyelesaikan masa jabatan. Meski akan memakan waktu, saya yakin kebenaran pada akhirnya akan mengemuka,” ujar Park, seperti dikutip kantor berita Yonhap . Putusan MK itu juga berar ti mencabut kekebalan yang sebel- umnya disandang oleh Park selaku presiden, terhadap dakwaan pidana. Park sudah dijadikan tersangka atas tuduhan penyuapan, dengan menawarkan dukungan-dukungan kebijakan kepada per usahaan- perusahaan besar, yang kemudian ternyata juga menguntungkan Choi Soon Sil, orang terdekatnya. Park selama berbulan-bulan me- nolak diperiksa oleh kejaksaan yang menyelidiki skandal ini. Park oleh MK diputuskan bersalahmelanggar undang-undang (UU) karena mem- biarkan Choi ikut mengatur-atur urusan negara. Park juga melang- gar aturan tentang aktivitas pejabat publik. Tayangan televisi setempat mem- perlihatkan iring-iringan kendaraan Prasetyo menuturkan, realisasi pembangunan jalur rel pada 2015 hanya 85 km dan 2016 sepanjang 114,59 km sehinggamasih ada sisa target pemban- gunan sekitar 3.058 km hingga 2019, jikamengacu pada target awal. Dengan progres tersebut, panjang rel RI masih tertinggal dibanding negara lain. Data Kemenhub 2010 menyatakan, rel di Tanah Air tercatat sepanjang 6.714 Km dan hanya 4.678 Km yang beroperasi. Panjang rel tersebut jauh di bawah Tiongkok sepanjang 91.000 Km dan India sekitar 65.000 Km. Pemerintah akan meningkatkan dan merehabilitasi jalur KA sepanjang 1.225,8 Km hingga 2019. Realisasinya mencapai 342 Km pada 2015 dan 28,4 Km pada 2016. Dengan demikian tersisa 855,4 Km jalur rel yang harus ditingkatkan dan direhabilitasi hingga 2019. Adapun pada 2017, kereta api ditargetkan mengangkut 292,3 juta penumpang KRL Jabodetabek atau meningkat 2,4%, penumpang KA non -KRL sebanyak 73,3 juta orang (1,5%), dan 24,7 juta ton barang atau naik 5,5%. Terkait kendala anggaran untuk pem- bangunan jalur KA, Prasetyomenjelas- kan, tahun lalu anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipotong dari semula Rp 13 triliun menjadi Rp 9 tri- liun. Sedangkan tahun ini, dari usulan anggaran Rp 18 trilliun, akhirnya yang disetujui sebesar Rp 16 triliun. Data Kemenhub sebelumnya me- nyebutkan butuh dana sekitar Rp 105,6 triliun untuk membangun dan mengembangkan jalur rel kereta api (KA) di Sumatera, Sulawesi, Kaliman- tan, dan Papua sekitar 3.258 kilome- ter (km) hingga 2019. Rinciannya, pembangunan rel KA di Sumatera membutuhkan biaya Rp 41,12 triliun, Kalimantan Rp 22,9 triliun, Sulawesi Rp 31,25 triliun, dan Papua Rp 10,33 triliun. Untuk menyiasati keterbatasan ang- garan, pemerintahmengajak sejumlah pihak untuk berinvestasi. Salah satu yang tertarik adalah Rusia untukmem- bangun jalur KA di Kalimantan Timur (Kaltim). Akan tetapi, untuk meng- gandeng swasta, pemerintah masih perlu memberikan dukungan ataupun jaminan pemerintah yang tentu tetap membebani keuangan negara. Sedangkan terkait permasalahan la-

SEOUL – Mantan presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye pada Minggu (12/3) meninggalkan Gedung Biru di Seoul. Setibanya di kediaman pribadi, ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak me- nyelesaikan masa baktinya Diiringi pengawalan ketat, Park meninggalkan istana kepresidenan itu dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel memutus- kan untuk menyetujui pemakzulan dirinya dari jabatan presiden atas skandal korupsi besar-besaran. MK Korsel menguatkan hasil pe- mungutan suara di parlemen Korsel untuk memakzulkan Park. Skandal korupsi ini melibatkan orang ter- dekatnya, yang merupakan putri dari mendiang mentornya setelah kedua orang tua Park tiada. Namun sejak putusan parlemen, Park masihmendiami Gedung Biru, dengan alasan perlu merenovasi ke- diaman pribadinya di selatan Seoul sebelum pindah ke sana. Minggu petang waktu setempat, Park terlihat menyapa para pen- dukung di luar kediamannya. Ia kemudianmenyampaikan permoho-

ditargetkan pada tahun depan keselu- ruhannya dapat terhubung. Total dana APBN yang dikucurkan Kementerian PUPR untuk memban- gun infrastruktur di Papua dan Papua Barat tahun 2017 mencapai Rp 7,61 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp 2,18 triliun. Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, itu belum mencukupi untuk seluruh program yang dibutuh- kan. Selain itu, dengan tantangan alam yang ekstrem, pembangunan infras- truktur Papua dan Papua Barat akan terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siap Bangun Jalur Rel 1.027 Km Di sisi lain, Kementerian Perhubun- gan (Kemenhub) siap membangun jalur kereta api (KA) sepanjang 1.027 kilometer (km) senilai Rp 51,35 triliun mulai tahun ini hingga 2019. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, sebenarnya target pembangunan jalur KA mencapai 3.258 Km pada periode 2015-2019, namun target itu dipangkas karena terkendala berbagai persoalan, khususnya pembebasan lahan dan anggaran. Jika menengok sejarah, panjang rel kereta di Indonesia saat ini masih belum bisa menyamai panjang rel pada zaman Belanda. Sampai tahun 1939, panjang rel kereta di Indonesia mencapai 6.811 kilometer. Namun ketika dilakukan pengukuran kem- bali tahun 1950, panjangnya telah berkurang menjadi 5.910 kilometer yang disebabkan karena Jepang membongkarnya untuk keperluan pembangunan rel kereta api di Burma. Pembongkaran ini terjadi di masa pendudukan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942 hingga 1943.

Menurut Herry, perbandingan jalan tol dengan negara lain lebih baik tidak dilihat dari seberapa panjang jalan tol yang dapat dibangun ataupun diop- erasikan, tetapi lebih kepada fungsi jalan bebas hambatan itu terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas, peningkatan daya saing, maupun penurunan biaya logistik. Trans-Papua Pada bagian lain, pemerintah juga akan mempercepat pemerataan pem- bangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antarkota/kabupaten untukmembuka keterisolasian, namun harus dapat menurunkan harga yang masih dinilai terlalu mahal. Pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan yangmenghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi saat ini sudahmemperlihatkan progres signifi- kan. Dari 4.300 km jalan Trans Papua, saat ini sudah terhubung sepanjang 3.850 km dan ditargetkan tahun 2018 sudah tersambung semua ruasnya. Se- dangkan untuk jalan perbatasan, dari 1.068 km jalan perbatasan, 884 km di antaranya juga sudah terhubung dan

Keuangan,” jelas Herry. Dihubungi terpisah, Direktur Jen- deral Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menambah- kan, progres proyek pembangunan jalan tol 1.000 kmhingga saat ini masih sesuai jadwal yang direncanakan. Apalagi saat ini telah dioperasikan jalan tol sepanjang 980 km dan tahun ini direncanakan 392 km. Pemerintah, sambung dia, juga terus mempercepat penyelesaian proyek ini hingga 2019. “Hingga tahun depan kira-kira bisa 1.200 km yang bisa dioperasikan. Ini masih sesuai jad- wal. Tapi tetap tergantung dari tanah dan dana LMAN untuk pembebasan tanahnya,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Mendekati Lebih lanjut, Herry mengakui, pan- jang jalan tol di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan panjang jalan tol di Tiongkok yang mencapai 85.000 km danMalaysia sekitar 3.000 km. Indone- sia baru mengoperasikan 984 km. “Beberapa tahun kita tertinggal, tapi sudah kian mendekati. Apalagi, jika program ini terus dilakukan dalam lima tahun ke depan, seperti tol Trans- Sumatera dilanjutkan, tentu ini bisa melebihi,” papar dia.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker