SP190611

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 11 Juni 2019

Gugatan Prabowo-Sandi Dijegal?

M ahkamah Konsti- tusi (MK) segera menyidangkan kasus gugatan Pilpres 2019. Gugatan atas berbagai dugaan kecurangan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) itu rencananya akan diputus oleh majelis hakim MK pada 28 Juni mendatang. Namun, sebelum persidangan digelar, sejum-

lah pihak terus berupaya menjegal langkah hukum kubu Prabowo-Sandi. Salah satunya melalui desakan agar MK mengeluarkan putusan sela. “Kami melihat ada

SP di Jakarta, Selasa (11/6). Menurutnya, tim hukum Prabowo-Sandi telah beru- paya membawa kasus duga- an kecurangan Pilpres 2019 untuk diselesaikan melalui jalur MK. Namun, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan langkah tersebut, sehingga menggunakan berbagai cara untuk men- jegalnya. Bahkan, mereka memanfaatkan beberapa

media untuk “menggempur” upaya hukum tersebut. Meski demikian, lan- jutnya, tim hukum Prabo- wo-Sandi pantang mundur untuk menggugat hasil Pilpres 2019. “Tim hukum akan membeberkan semua fakta kecurangan Pilpres 2019 dalam persidangan. Kita menilai ada ketidakadilan dalam demokrasi dan harus dilawan,” tegasnya. [H-14]

upaya untuk men- jegal gugatan tim hukum Prabo- wo-Sandi. Saya kira jelas publik

dapat melihat hal itu dari pihak mana,” ujar sumber

Jakarta Terbuka bagi Pendatang Baru

[JAKARTA] Lebaran tahun ini Jakarta tidak lagi menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK), yakni penertiban administrasi kependu- dukan yang menyasar pada warga pendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan bahwa OYK hanya tajam ke masyarakat kelas bawah. Para pendatang ada- lah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mengadu nasib di kota mana pun termasuk Jakarta. Mereka yang tanpa keterampilan atau kompetensi akan otomatis tere- liminasi mekanisme alami lapangan kerja. Kini Pemprov DKI Jakarta tinggal menyiapkan antisipasi agar pendatang yang tak tertampung lapangan kerja tidak menjadi me- nambah masalah sosial Jakarta. Sekretaris Eksekutif Institut Ke- bijakanAlternatif Perburuhan Indo- nesia atau Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga berpendapat pendatang tanpa keterampilan dapat meningkatkan angka pengangguran di Jakarta. Meningkatnya angka pengangguran di Jakarta akan menimbulkan masalah sosial dan kerawanan sosial. Masalah sosial yang dimaksud adalah mereka yang tidak mem- punyai tempat tinggal sehingga membangun permukiman ilegal. Pendatang tanpa keterampilan dan pekerjaan akan masuk ke sektor informal seperti pedagang kaki lima atau petugas parkir gadungan dan lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin karena desakan kebutuhan akhirnya terjun ke kriminalitas. Labor Institute berpendapat ada empat alasan para pendatang baru tersebut masuk ke Jakarta antara lain kebijakanGubernurAnies Baswedan melonggarkan operasi yustisi. Selain itu, kataAndy, banyaknya pembukaan lahan baru seperti pem- bangunan perumahan dan apartemen di Jakarta yang semakin masif. Pabrik-pabrik di kawasan industri merekrut pekerja kontrak baru. Jarak tempuh dari berbagai kota di Jawa ke Jakarta yang sudah semakin singkat karena akses infrastruktur membuat orang berbondong ke Jakarta. Untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk, Andy mengusulkan agar Jakarta tetap mendata para pendatang. “Paling tidak memeriksa surat pengantar atau surat pindah dari daerah asal agar dapat didata, dan bila perlu segera dapat dilatih dan

pertambahan setiap kali arus balik Lebaran sekitar 70.000 orang. Pemprov DKI Jakarta tidak lagi memberlakukan OYK. OYK adalah operasi untuk menertibkan administrasi data kependudukan. Petugas melakukan operasi dengan sasaran permukiman padat pendu- duk, tempat kos, rumah susun dan apartemen. Selain pekerja seks komersial, pekerja informal, petugas yang terdiri dari Satpol PP sering jugamenemukanwarga negara asing. Mereka yang tertangkap disi- dangkan dalamsidang tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi maksimal adalahRp 500.000. OYK tidak hanya dilakukan saat Lebaran melainkan pada jadwal reguler lain. Selama era Gubernur Sutiyoso hingga Fauzi BowoOYK biasanya digelar setelah 14 hari Lebaran. Pada 2013 atau era kepemimpinan Gubernur Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat, program penertiban pendatangmasih berlangsung, tetapi dengan nama baru yakni Operasi Binduk. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tugas yang paling penting dilakukan Pemprov DKI dalam mengantisipasi arus urbanisasi di Jakarta adalah me- nyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta mendorong

dian kami fasilitasi berbagai macam kebutuhan untuk investasi. Jadi harapannya nanti tenaga kerja yang terserap bisa lebih banyak,” ujarnya. Anies meminta pendatang baru melaporkan diri ke RT/RW bila tinggal lebih dari 24 jam. “Jadi bukan operasi (penertiban pendu- duk) di terminal-terminal, stasiun. Bukan seperti itu. Tapi sifatnya kita melayani bagi mereka yangmembu- tuhkan pelayanan kependudukan,” Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan pemda harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pascaleba- ran sebagai bentuk antisipasi risiko masalah timbul di kemudian hari. “Urbanisasi tidak dapat di- hentikan dan dihindari, tapi harus dikelola dengan tepat agar dapat menyejahterakan rakyat,” ujar Nirwono. Jakarta merupakan kota ter- buka dan siapa saja bisa masuk di dalamnya. Namun, perlu dilakukan antisipasi denganmelakukan seleksi bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan sekadar “berjudi dengan nasib”. “Mengelola urbanisasi secara berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” kata dia. Nirwono menyarankan Pemda DKI memiliki aturan yang jelas serta ketegasan terhadap para pendatang baru di Jakarta, agar masalah-masa- lah sosial tidak meningkat. “Untuk meredam arus urbani- sasi ke Jakarta, pemerintah harus konsisten membangun secara In- donesia-sentris dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta secara berlapis,” kata dia. Kemudian, pengembangan kepadatan di pusat-pusat kota di- lakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multifungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif. Pembangunan kawasan terpadu dan penyediaan hunian vertikal berkepadatan rendah-sedang dise- lenggarakan untuk meningkatkan jumlah hunian dan kesempatan kerja di dalam kota. “Pengembangankawasan terpadu di titik-titik strategis kota yang terin- tegrasi dengan jaringan transportasi massal,” kata dia. [LEN/Ant/A-15] tambah Anies. Berkelanjutan

antara

istimewa

Anies Baswedan

Nirwono Joga

disalurkan ke tempat kerja yang tersedia sebagaimana janji Gubernur Anies, agar para pendatang tersebut tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statisik Provinsi Jakarta, jumlah penduduk Ibu Kota pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Lalu pada pada tahun 2018meningkat lagimen- capai 10,46 juta jiwa. Penambahan jumlah penduduk sekitar 93.000- 95.000 jiwa per tahun. Sedangkan

pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Denganmenda- patkan pekerjaan yang baik, otomatis tempat tinggalnya pun akanmenjadi lebih baik. Jadi dorongan kita adalah pada pertumbuhan ekonomi,” kata Anies, Senin (10/5). Anies bersyukur pertumbuhan ekonomi di Jakarta di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.Agar dapat terusmendukung pertumbuhan ekonomi semakin membaik, maka pihaknya akan terus mendorong kemudahan izin berusaha. “Kemu-

Made with FlippingBook flipbook maker