ID191227

JUMAT 27 DESEMBER 2019

20

Investor Daily/David Gita Roza

kerja sama ini merupakan upaya nyata untuk mendorong pelaku UMKM menembus pangsa pasar internasional,” terang Agus. S e b e l umn y a , p e r s e r o a n mengge l a r UMKM Expo r t BRILIan Preneur 2019 yang merupakan salah satu terobosan baru dan inovasi dalam kaitannya pemberdayaan UMKMdi Indone- sia. “Selain untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM Go Global sehingga memiliki daya sa- ing internasional, tentu saja acara ini merupakan langkah nyata BRI untuk membantu pemerintah dalam mengurangi defisit tran- saksi berjalanmelalui peningkatan eksport,” tutur Direktur Utama BRI Sunarso. Untuk meningkatkan pember- dayaan UMKM, BRI berkomiten untuk terus berkontribusi dalam hal pengembangan UMKM, sa- lah satunya adalah peningkatan porsi pembiayaan yang akan dit- ingkatkan menjadi 80% pada tahun 2022. Perseroan telahmenyalurkan kredit sebesar Rp 903,14 triliun dimana 77,60% diantaranya dis- alurkan ke segmen UMKM dan porsi tersebut akan terus dit- ingkatkan hingga tahun 2022. Selain itu, BRI saat ini memiliki Rumah Kreatif BUMN terban- yak, atau sejumlah 54 RKB BRI dengan jumlah anggota mencapai 398 ribu dan telah mengadakan sebanyak 3.994 pelatihan. Untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas, Bank BRI memiliki program pendampingan dan pelatihan yang di beri nama BRIncubator. BRI juga memiliki BRI Mi- crofinance Center (BMC) yang merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan Bank BRI untuk mendampingi UMKM agar terus tumbuh dan mampu bersaing di pasar. (nid) timistis implementasi Qanun LKS BNI Group sudah sesuai roadmap yang telah direncanakan. “Pada 2019, Grup BNI sudah melakukan fase transisi dan menjadi first mover implementasi Qanun LKS,” kata Ario melalui keterangan ter- tulis yang diterima Investor Daily , pekan lalu. Hingga akhir 2019, Grup BNI te- lahmembuka tujuh kantor cabang pembantu (KCP) berbasis syariah di Provinsi Aceh. Tujuh kantor tersebut memperkuat 24 unit layanan syariah yang sebelumnya sudah beroperasi di seluruh outlet BNI di Provinsi Aceh. Tujuh KCP yang telah dibuka itu adalah BNI Syariah KCP Teuku Umar di Banda Aceh, BNI Syariah KCPMeureudu, BNI Syariah KCP Panton Labu, BNI Syariah KCP Kuala Simpang pada 12 Juni 2019, BNI Syariah KCP Bener Meriah pada 17 Juni 2019, dan yang ter- baru BNI Syariah KCP Keutapang pada 14 Oktober 2019. Sementara itu, SEVPBisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan, pembukaan layanan syariah bertujuan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Aceh untuk bertransaksi secara syariah. “Pem- bukaan layanan syariah ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan percepatan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah,” ujar dia. (pri)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sampai dengan November 2019 mencatatkan per tumbuhan volume ekspor dan impor dengan menggunakan fasilitas trade fin- ance 18,15% secara tahunan ( year on year /yoy). Dari volume ekspor dan impor, perseroan juga mem- peroleh pendapatan berbasis ko- misi ( fee based income ) mencapai Rp 1,5 triliun. Direktur Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto mengatakan, untukmeningkatkan volume trade finance ekspor dan impor BRI, perseroan menan- datangani kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor In- donesia (LPEI) terkait penyediaan layanan digital trade finance BRI bagi nasabah ekspor LPEI. “Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk menjadi solusi transaksi perdagangan internasional bagi LPEI. BRI siap memfasilitasi LPEI dengan lay- anan secara lengkap terkait trade finance & international banking services , pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan BRI Cash Management System (CMS),” kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Ka- mis (26/12). Nasabah-nasabah ekspor tir LPEI dapat dilayani di Kantor Ca- bang BRI terdekat yang ditunjuk untukmelakukan presentasi doku- men dan layanan trade finance lain yang berkaitan dengan ekspor. Sinergi antara BRI dengan LPEI diharapkan dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh nasabah eksportir serta mampu mendorong perekonomian In- donesia khususnya dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia melalui pemberian pelayanan dan kemudahan ekspor. “Di sisi lain, JAKARTA – Grup BNI meneg- askan kesiapannya untukmengim- plementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Prov- insi Aceh. Hal tersebut juga disertai konversi bertahap sejumlah kantor cabang konvensional menjadi kan- tor cabang berbasis syariah. Konversi dilakukan di bawah koordinasi induk perusahaan, yaitu PT Bank Negara Indone- sia (Persero) Tbk (BNI) untuk dikelola lebih lanjut oleh PT Bank BNI Syariah. Penerapan Qanun LKS pada BNI Group diperkirakan akan terimplementasi secara penuh tahun 2021. Sejumlah pernyataan itu ter- ungkap pada acara Penyampaian Roadmap BNI dalam Mengimple- mentasikan Qanun LKS, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Rumah Dinas Gubernur, Banda Aceh, awal minggu ini. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Keuangan BNI Ario Bimo, SEVP Jaringan BNI Ronny Venir, GM Divisi Pengelolaan Per usahaan Anak BNI Afien Yuni Yahya, Head of Region BNI Wilayah Medan Martinus Maton- dang, SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Aulia Fadly, dan Kepala Kepala Kadin Banda Aceh Makmur Budiman. Dalam acara itu Ario Bimo op-

Kebutuhan Uang Tunai Nasional Akhir Tahun Pekerja menata uang rupiah di kas center Bank Mandiri, Jakarta, belum lama ini. Khusus periode Natal dan akhir tahun 2019, Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang tunai secara nasional mengalami peningkatan hingga mencapai Rp105 triliun atau meningkat 7,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umumdan Perumahan Eko DHeripo- erwantomengatakan, pada tahun 2020 mendatang, pemerintah telah men- galokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasil- itasi 102.500 unit rumah, SSB sebesar Rp 3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp 600 miliar untuk memfasilitasi 150 ribu unit rumah. Sedangkan Bantuan Pembiayaan Per umahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah. Target tersebut sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga maksimal kurang lebih se- banyak 50 ribu unit. Hal tersebut dikarenakan BP2BT berasal dari PHLN yang kenaikan target output dan anggaran tidak memerlukan persetujuan DPR. “Sepanjang tahun 2015-2018, Ke- menterian PUPR telah menyalurkan bantuan FLPP sebanyak 216.660 unit dan bantuan SSB sebanyak 558.848 unit. Per 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP sebanyak 77.564 unit dan bantuan SSB sebanyak 99.907 unit,” ungkap Eko. Saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan keterjangkauan ke- butuhan rumah dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan/atau bantuan pem- biayaan perumahan kepada MBR. Beberapa program kemudahan dan/ atau bantuan pembiayaan perumahan yang saat ini telah berjalan antara lain FLPP, SSB, SBUM, dan BP2BT.

igasi atas risiko maturity mismatch ,” kata Ananta. EBA-SP SMF-BTN 05 terbagi dalam tiga kelas, EBA Kelas A seri A1 senilai Rp 574 miliar dan EBA kelas A seri A2 senilai Rp 1,142 triliun yang ditawarkan melalui penawaran umum, sementara EBA kelas M senilai Rp 24 miliar dan EBA kelas B senilai Rp 260 miliar yang ditawarkanmelalui penawaran terbatas. Suku bungamasing-masing ditetapkan untuk Seri A1 memiliki tingkat suku bunga 8,50% dan Seri A2 memiliki tingkat suku bunga 8,75%. Selain BTN, terdapat bank lain yang juga berniat untuk melakukan sekuritisasi aset KPR, yakni PT Bank Bukopin Tbk. Namun, pihak SMF eng- gan menyebut kapan aksi korporasi tersebut dapat terlaksana. Perseroan menargetkan sekuritisasi dengan menawarkan EBA-SP sebesar Rp 2,2 triliun hingga akhir tahun. Lebih lanjut Ananta menambahkan, untuk penerbitan surat utang SMF per November 2019 sudah sebesar Rp 9,60 triliun, atau 104% melebihi RKAP yang senilai Rp 9,21 triliun. Di sisi total aset, sampai dengan November SMF membukukan Rp 25,77 triliun, melebihi RKAP Rp 24,27 triliun. Nilai tersebut didorong dari pendapatan yang diperoleh per November sebesar Rp 1,69 triliun. Perseroan juga mencatatkan total ekuitas per November sebesar Rp 9,30 triliun dari RKAP Rp 9,33 triliun. Ananta mengatakan, dengan kinerja keuangan tersebut, membuat SMF membukukan laba bersih sebesar Rp 429 miliar. Dana FLPP Rp 11 Triliun Di sisi lain, Direktur Jenderal

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatat hingga November 2019 pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 8,25 triliun. Angka tersebut sudah 82,5% dari target penyaluran pinjaman tahun ini yang sebesar Rp 10 triliun.

KPR melalui program FLPP, Ananta menyebut sampai dengan November 2019 realisasi SMF sebesar Rp 1,38 tri- liun atau setara dengan 42,6 ribu unit rumah. Dana tersebut disalurkan ke- pada 12 lembaga penyalur KPR FLPP. “Adapun target pemerintah tahun ini membiayai 68 ribu rumah dengan FLPP. Sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 948,01 miliar atau sebanyak 28,9 ribu rumah,” ungkap Ananta. Menurut dia, pemerintah akan melakukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada SMF sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2020. Penambahan PMN tersebut akan ditujukan khusus untuk program khusus pembiayaan perumahan di tahun 2020. Untuk sekuritisasi, SMF pada 4 Desember bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan sekuritisasi aset KPR denganmerilis Efek Beragun Aset-Surat Partisipan (EBA-SP) SMF- BTN 05 senilai Rp 2 triliun. “EBA-SP menjadi diversifikasi in- vestasi bagi para pemodal, menye- diakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR yang merupakan mit-

“Semuanya masih on t r a c k , mudah-mudahan bisa capai target,” ungkap Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Kamis (26/12). Ananta menyebut, sampai dengan November 2019 realisasi akumulasi aliran dana SMF dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan mencapai Rp 57,73 triliun. Dari nilai tersebut, terdiri dari Rp 12,15 triliun merupakan nominal transaksi sekur- itisasi kredit pemilikan rumah (KPR) yang difasilitasi perseroan. Sedangkan sebesar Rp 45,57 triliun merupakan total penyaluran pinja- man termasuk KPR program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan program selisih suku bunga (SSB). SMF dalam program ini memberikan dukungan sebesar 25%, yang dapat menggantikan porsi pem- biayaan oleh bank yang sebelumnya hanya sebesar 10%. Dengan pen- ingkatan porsi tersebut, SMF akan me- leverage PMN tersebut melalui penerbitan surat utang, sehingga rumah yang terfasilitasi menjadi lebih banyak. Terkait dengan penyaluran pin- jaman kepada lembaga penyalur

GRATIS BERLANGGANAN 1 BULAN VERSI DIGITAL INVESTOR DAILY, SUARA PEMBARUAN dan MAJALAH INVESTOR

Kunjungi : https://subscribe.investor.id

Subscription Service: Contact: Johanna Tikoalu WA: 0877 8005 7578 / 0812 1826 0422 Email: joanbaharudin@suarapembaruan.com

scan disini

Made with FlippingBook HTML5