SP180203

Suara Pembaruan

Utama

2

Sabtu-Minggu, 3-4 Februari 2018

Belum Diverifikasi, PPP Terancam? P artai Persatuan Pembangun- an (PPP) terancam tak lolos verifikasi faktual Ko- membuat kami resah,” kata sumber SP, di kompleks parlemen, Jumat (2/2) malam. kecamatan. Bila tidak memenuhi salah satu syarat kepengurusan tersebut

3 Februari 2018.

tidak bisa memasuki kantor DPWYogyakarta, karena dikuasai kelompok masa dari kubu Djan Faridz. “Pada saat KPUYogya datang ke Kantor DPW, ada sekelompok orang bukan pengurus DPWYogya yang sah memblokade kantor, se- hingga KPU tidak bisa ma- suk untuk lakukan verifikasi faktual,” kata sumber itu.

Dia mengungkapkan, kubunya bisa saja mengam- bil langkah hukum terkait pendudukan kantor DPW PPPYogyakarta oleh kubu Djan. Namun hal tersebut tidak dilakukan agar tidak terjadi keributan lagi.

“Ini masih ada waktu untuk perbaikan. Verifikasi hasil perbaikan, masih ada waktu. Hari ini, Sabtu (3/2), sampai tengah malam. Kami berlomba dengan waktu. Semoga bisa ‘damai’ dengan kubu sebelah,” katanya. Sumber SP menyebut, tim verifikasi faktual KPU

maka partai politik tersebut tidak bisa ikut Pemilu 2019 mendatang. Meski KPU belum bisa melakukan verifikasi fak- tual DPW PPPYogyakarta, partai berlambang Kabah tersebut masih mempunyai waktu memperbaiki hingga

misi Pemilih Umum (KPU) untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Kok bisa? “Kantor kami dijagain kubu sebelah. KPU belum bisa mendatangi kantor DPW PPPYogyakarta. Ini yang

Sesuai pasal 173 ayat 2 UU 7/2017 tentang Pemilu, partai peserta Pemilu 2019 harus memiliki kepengu- rusan 100% di tingkat provinsi. 75% tingkat kabu- paten/kota, dan 50% tingkat

“Kami masih mencari cara agar verifikasi faktual ini bisa diselesaikan dengan cara lain,” katanya. [W-12] Mengintegrasikan Angkutan UmumDKI

[JAKARTA] Salah satu rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepadaPemprovDKI Jakarta adalah mengatur rute atau trayek angkutan umum sehingga satumoda angkutan dengan yang lainnya tidak tumpangtindih,tetapisalingterhubung. Transportasiyangterintegrasiakanme- mudahkanwargamengaksesangkutan umum sehingga pada akhirnya akan lebih banyak yangmemilih angkutan umumketimbangmemakai kendaraan pribadi. Rekomendasi lainnya adalah kelembagaan angkutan umumdalam satu wadah. Dua rekomendasi ini dapat mem- bantumengatasi masalah kemacetan Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta di bawahkepemimpinanAniesBaswedan danSandiagaUnosudahmemiliki em- brio untukmenjalankan rekomendasi tersebutmelaluiprogramProgramOne Karcis One Trip (OK-Otrip). Melalui program ini Pemprov DKI Jakarta akan membayar sopir angkot dan pemilik mobil sesuai jarak tempuh atau per kilometer. Angka yang sudah ditentukan saat ini adalah Rp 3.459 per/km. Sopir akanmendapatkanpenghasilan sesuai UMR yakni Rp 3,6 juta/bulan tanpa harus bergantung pada jumlah pen- umpang yang diangkut. Mereka juga tidak perlumenyetor kepada pemilik angkot karena penumpangmembayar menggunakan smart card atau kartu OK OTrip yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan pemilik angkot tidak lagi mendapatkan uang setoran dari pengemudimelainkanakanmendapat uang sewa dari PemprovDKI Jakarta berdasarkankilometer angkot tersebut dioperasikan. Dengan begitu, sopir angkot tak lagi perlu menunggu penumpang di sembarang tempat atau ngetem. Demikian juga sopir tidak akan ugal- ugalangunamengejar setoran.Kondisi seperti ini akan sangat signifikan mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan di jalan raya. Apalagi syarat angkot yang dipakai harus memenuhiketentuantahunpembuatan sehingga terjamin kenyamanan dan keamanannya. Sementara itu, warga yang menggunakan angkutan OK OTrip menggunakankartuuntukmelakukan pembayaranlaiknyasistemyangsudah berlaku di busTransjakarta sekarang. Tarif angkot adalah Rp 5.000 untuk tiga jampertama.Artinya, berpindah ke berapa pun angkutan selama durasi tiga jam tersebut, saldo kartu OK OTrip milik penumpang tidak akan berkurang lebih dari Rp 5.000.

2020 seluruh armada menggunakan kendaraan baru. Terkait keinginan sejumlah kop- erasi angkutan yang menginginkan tarif per kilometer lebih besar, Andri membantah adanya penolakan dari pengusaha angkot untuk bergabung dalam OK OTrip karena keberatan angka yang dipatok pihak Pemprov. “Mereka pada kenyataannya setuju. Jadi begini, mereka dari awal sudah katakan bahwa kita harus uji coba dulu. Setelah uji coba baru bisa mengatakan apa sih yang kurang. Itu yang jadi dasar revisi tarif,”kataAndri. ProgramOK OTrip menghapus- kan sistem setor. Sopir angkot bakal menerima gaji sesuai UMP yaitu Rp 3,6 juta karena programinimendapat- kan subsidi dari APBD 208 sebesar Rp 3,3 triliun dalam bentuk public service obligation ( PSO). Soppir juga akan mendapatkan gaji ke-13 dan ditanggung iuran BPJS. “Alokasi dari APBD, kita men- ganggarkanuntuktahun2018itusekitar Rp3,3 triliununtukPSO. Sistemsetor sudah tidak ada lagi karena sudah kita tutupdari PSO.Tetapi gaji untuk sopir Kopaja, Metromini kalau bergabung Ok Otrip tentu berbeda karena harus dihitung koefisiennya,” katanya. Program OK OTrip mengharus- kan satu angkot dikendarai secara bergantian oleh dua sopir dengan cara kerja pembagian shift . Wagub Sandi mengatakan, Pemprov DKI bakalmembantumenyediakanangkot baru jika usia armada melebihi batas 10 tahun. “Berikutnya kita ingin transisi ini dipercepat,” kata Sandi. Anggota Komisi B DPRD DKI yang membidangi perhubungan, Prabowo Soenirman, mengapresiasi langkah PemprovDKI mempercepat pelaksanaanOKOTrip. Hal itu untuk memastikan seberapa efektif program tersebut sekaligus mengoreksi keku- rangannya. Menurutnya,OKOTripmerupakan terobosan yang dibutuhkan untuk memperbaiki transportasi Jakartayang juga harus diiringi dengan perbaikan fasilitas. “Ini solusi yang harus diapresiasi. Ini terobosan baru denganmencipta- kan ongkos yang murah sekaligus membenahi transportasi dan menata Jakarta,” kata politisi Gerindra itu. Diaberpandangan, pemilikangkot maupun operator atau Organda tidak memiliki pilihan lain selainbergabung denganOKOTrip.Keberadaanmereka sejatinya penting untuk mengevalu- asi seluruh lini transportasi Jakarta. [LEN/E-11]

SP/Joanito De Saojoao Penumpang menempelkan kartu OK OTrip saat menaiki angkutan umum jurusan Kampung Melayu-Duren Sawit di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Senin (15/1). Uji coba satu rute dari Kampung Melayu hingga Duren Sawit terse- but bertujuan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan menggunakan angkutan umum dengan biaya Rp 3.500.

Sementara angkot dalamprogram ini akan bergabung dengan PTTrans- jakarta. Dengan demikian integrasi angkot bukan hanya dalam hal tiket dan rute mwlainkan juga dalam hal wadah manajemen. OK OTrip merupakan program sistem transportasi terintegrasi yang menjadi janji kampanyeAnies-Sandi. Uji coba telah dilakukan sejak per- tengahan bulan lalu di empat titik keberangkatan, yaitu di Warakas, Duren Sawit, Jelambar, dan Lebak Bulus. Uji coba program OK OTrip sendiri rencananya akan dilakukan selama tiga bulan.Masa uji coba akan berakhir pada 15April 2018. Pemprov DKI memasang alat tapping kartu di 69 angkot selama masa uji coba. Semua sistem akan terintergrasi. “Karena sistem ini ujungnyaadalahsatumanajemen, satu pricing , dan satu rute,” ujar Wagub Sandiaga Uno. Uji TanahAbang PemprovDKI Jakarta juga segera menguji coba program ini selama dua pekan sebagai solusi persoalan pena- taan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti diberitakan, penataan pedagang kaki lima membuat Jl Jatibaru ditutup untuk angkot. Awak angkot pun protes karena penghasilan mereka berkurang. Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta membuat uji coba OKOTrip

bagi angkot yang beroperasi di Jl Jatibaru sehingga pendapatan awak angkot tak lagi berkurang. Sedikitnya tiga angkot yakniM08TanahAbang- Kota, M10 Tanah Abang-Jembatan Lima, dan angkutan pengganti bemo JP03 Roxy-Bendungan Hilir, telah sepakat bergabungdalamprogramini. “Uji cobaOkOTrip kita inginnya seminggu dari (pertemuan) ini. Uji cobanya paling lama dua minggu,” kata Kadishub DKI Andri Yansyah, seusai bersamaWagubDKI Sandiaga Unomenerimaperwakilansopirangkot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/2). “Kesepakatan pertama adalah kami Pemprov DKI Jakarta maupun juga para perwakilan sepakat untuk setuju dan mendukung program OK OtripPemerintahProvinsiDKI Jakarta untukmempercepat implementasiOK OTrip,” kata Sandiaga. Andri menyatakan akan menge- but OK OTrip. Pertemuan dengan para awak angkot kemarin salah satu momentum percepatan. Namun demikian, Andri belum bisa memas- tikan berapa jumlah angkutan yang bakal bergabung dalam OK OTrip. Kepastian itu bakal didapat dari hasil uji coba yang digunakan pihaknya sekaligus untuk menginventarisasi jumlah angkot di Jakarta. Menurutnya, programOKOTrip sejalan dengan rekomendasi DTKJ. Setelah uji coba diadakan, pihaknya bersama-sama dengan Organisasi

Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, operator, serta pemilik bakal menyusun rencana induk transportasi Jakarta. Pada bagian itu akan dibahas pula perubahan trayek ( rerouting ). Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah bernegosiasi dengan parapemilikangkutanyang tergabung dalam sejumlah koperasi angkutan untukmenyatukanmereka dalamsatu wadah do Transjakarta. Perbedaan pendapat masih terjadi yakni dalam hal tarif per kilometer. Bila Pemprov mematok Rp 3.459 per/km, pemilik angkot menginginkan Rp 3.845. Menurutrencana,padaSenin(5/2), DishubDKI Jakarta bakal menerima pihak pemilik dengan koperasi untuk menajamkan visi, khususnya mem- bahas mengenai rencana uji coba serta modal kerja antara pemilik dan koperasi. Standar Pelayanan Mengenai pedoman standar pe- layanan minimal (SPM), Pemprov DKI memberi kelonggaran angkot yang usianya sudah 10 tahun bisa beroperasi atau bergabung dalam programOkOTrip selama satu tahun menggunakan tarif lama. Selanjutnya, mengacu pada PerdaNo 5/2014 yang mengatur pembatasan usia angkot, mereka harus menggantinya dengan angkot baru. PemprovDKI, lanjutnya, melalui programOKOTripmenargetkantahun

Made with FlippingBook Learn more on our blog