SP180914

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 14 September 2018

Prabowo Bidik Nahdliyin?

B akal calon presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan Sinta Nuriyah Wahid, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (13/9). Sebelumnya, bakal cawapres Sandiaga Uno juga telah me- nemui istri Presiden keempat RI (Alm) KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini. Pertemuan Prabowo dan Sandi dengan Sinta itu mem- bahas sejumlah hal. Pasangan

Prabowo-Sandi berupaya mengajak keluarga Gus Dur masuk tim sukses dan meng- gaet suara Nahdlatul Ulama (NU). Sumber SP di Jakarta Jumat (16/9) mengungkap, untuk bisa meme- nangi Pilpres 2019 maka suara NU sangat penting bagi Prabowo-Sandi. “Sepa- ruh suara NU saja memilih Prabowo-Sandi maka bisa

dipastikan pasangan ini bisa memenangi pertarungan,” katanya. Ia mengatakan,

kan sudah jelas ya, sedangkan keluarga Gus Dur itu kan masih repesentasi dari NU,” katanya. Ditanya mengenai respons keluarga Gus Dur apakah bakal mendukung Prabo- wo-Sandi atau tidak, sum- ber itu mengatakan, hanya Prabowo yang mengetahui- nya. “Pertemuan awal saya kira cukup positif ya. Suami dari Yenny Wahid kan juga petinggi Gerindra,” katanya. [H-14]

Prabowo dan Sandi be- serta tim lainnya akan terus berupaya meng- gaet suara Nahdliyin.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah akan menja- di lumbung suara bagi capres dan cawapres. “Kalau Muhammadiyah

7 Juta Pemilih Terancam Tak Ikut Pemilu [JAKARTA] Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, se- kitar 7 juta pemilih (sekitar 3,8%) berpotensi kehilangan hak memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 16 September mendatang, mereka dipastikan belum memiliki KTP elektronik. Sementara, terkait dugaan Ba- memastikan sekaligus menjamin data pemilih pemula sesuai dengan nama dan alamat pemilih. “KPU atur saja lewat Peraturan

KPU (PKPU). Ada preseden, KPU berani membuat terobosan terkait mantan koruptor dilarang (maju sebagai calon anggota legislatif). Nah, di sini saran saya, KPU mem- buat terobosan lagi. Untuk pemilih pemula cukup yang bersangkutan terdaftar dalam basis data, masuk DPT, dan mendapatkan surat un- dangan sudah boleh mencoblos,” kata dia. Sementara itu,Viryan jugamene- gaskan, pihaknya menepis berbagai kecurigaan terkait penyusunan data pemilih pada Pemilu 2019 dengan bekerja secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Penyusunan data pemilih dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan ratusan ribu masyarakat. “Terkait keterbukaan, semua data DPT sudah dicetak dan ditempel di kantor desa serta kelurahan. Silakan, kami ajak masyarakat datang ke sana untuk melakukan pengecekan,” kata dia. Viryanmenjelaskan, penyusunan DPT Pemilu 2019 sudah dimulai pada 17Desember 2017. Kemudian, KPUmelakukan pemuktahiran data pemilih dengan metode pencocok- an dan penelitaian (coklit) yang melibatkan 521.983 warga sekitar sebagai panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih). “Masyarakat yang menjadi pantarlih ini door to door ke masya- rakat untuk melakukan pendataan dan pencatatan data pemilih. Kami menerapkan prinsip partisipatif de- ngan melibatkan masyarakat dalam proses pemuktahiran ini,” ujar dia. Pada Juni 2018, KPUmenyusun dan mengumumkan data pemilih sementara atau DPS. Karena data pemilih adalah data bergerak, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, termasuk partai politik. Hasilnya, KPUmelakukan perbaikan terhadap DPS sehingga muncul DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). “Pada 15 sampai 28 Agustus 2018, KPU menetapkan DPT di seluruh kabupaten/kota di Indo- nesia. Kemudian, pada 28Agustus 2018, secara serentak DPT yang sudah ditetapkan ditempelkan di seluruh kantor kelurahan dan desa di Indonesia,” kata dia. [YUS/C-6]

dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang sekitar 2,8 juta pemilih ganda, KPU menegaskan bahwa data pemilih ganda bisa dibersihkan sebelum rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT hasil perbaikan tingkat nasional, 16 September nanti. KPU pun menepis berbagai kecurigaan terkait penyusunan data pemilih Pemilu 2019 dengan bekerja secara profesional, terbuka, akuntabel, dan partisipatif. “Kekhawatiran kami ada potensi sekitar 7 juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019, karena tidak mem- punyai KTP elektronik atau belum merekam e-KTP,” ujar Komisioner KPU, Viryan Azis kepada SP di Jakarta, Jumat (14/9). Dijelaskan, sebenarnya terdapat potensi 10.813.543 pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Angka 10 juta lebih itu diperoleh dari pengurangan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Ke- menteria DalamNegeri (Kemdagri) yang berjumlah 196.545.636 pemilih dengan jumlah DPT 185.732.093. “Dari jumlah 10 juta lebih itu, nanti sebagian akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) atau pemilih yang bisa coblos mengguna- kan e-KTP. Tetapi, jumlahnya sangat terbatas, hanya 2% dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih yang masuk DPK. Nah, 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilh yang terancam tak bisa menggu- nakan hak pilihnya,” kata Viryan. Menurut dia, ada dua jenis pe- milih yang masuk dalam angka 7 juta itu. Pertama, pemilih pemula yang sudah ada dalam basis data kependudukan, tetapi setelah pene- tapan DPT sampai hari pemilihan 17April 2019, mereka baru berusia 17 tahun. “Pemilih pemula itu kami usulkan ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mencetak e-KTP lebih awal, sehinggamereka bisama- suk di DPT. Usulan ini mendorong

foto-foto:antara

Viryan Azis

Abhan

Zudan Arif Fakrulloh

perekaman,” ujar Abhan. Bawaslu, kata dia, juga mengimbau kepada warga negara yang belummemiliki e-KTP untuk segera melaporkan ke dinas dukcapil, petugas KPU, atau jajarannya di tingkat lapangan. Nantinya, kata dia, petugas Bawaslu di lapangan akanmerespons laporan dari warga dan langsung berkoordi- nasi dengan dinas dukcapil. “Masyarakat bisa melapor ke jajaran penyelenggara, jajaran pa- ling bawah, karena bersinggungan dengan KTP, kepada PPS, PPK, atau jajaran kami pengawas desa atau panwas kecamatan. Tentu kami akan menanggapinya,” kata dia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7Tahun2017 tentangPemilu, kataAbhan, untuk menjadi pemilih harus mempunyai e-KTP. Jika pe- milih tidak terdaftar di DPT, tetapi mempunyai e-KTP maka pemilih bersangkutan akan masuk dalam daftar pemilih khusus atau DPK. “Kalau pun nanti persoalannya sudah memiliki e-KTP kemudian belum masuk di DPT, ada ruang di DPK. Mereka bisa menggunakan itu. Itu untuk memfasilitasi warga yangmemiliki hak pilih tetapi belum “ KPU dapat membuat regulasi agar pemilih pemula tidak kehilangan hak suara pada Pemilu 2019.

untuk menjamin hak konstitusional warga negara,” kata dia. Seperti diketahui, jumlah pe- milih pemula pada Pemilu 2019 diperkirakan sekitar 7,4% dari total jumlah pemilih atau sekitar 14 juta orang. Sementara, jumlah pemilih pemula setelah penetapan DPT 16 September 2018 hingga hari pencoblosan 17 April 2019 diperkirakan sekitar 2 juta orang. Kedua, kata Viryan, pemilih yang memang sama sekali belum memiliki atau merekam e-KTP, seperti suku-suku di pendalaman. Untuk pemilih ini, kata dia, tidak ada cara lain selain segera merekam e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih. “Idealnya, perekaman e-KTP sudah selesai sebelum penetapan DPT. Tetapi, kondisi sekarang, mau tidakmau dukcapil atauwarga harus proaktif untuk mendapatkan e-KTP yang bisa dijadikan syarat memilih. Intinya, hal-hal yang bersifat admi- nistratif tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih,” kata dia. Jemput Bola Untuk mengatasi masalah itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri segera mela- kukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang telah memenuhi syarat. Abhan berharap dukcapil bisa menjemput bola melakukan perekam bagi warga sudah bisa memilih. “Kami akan berkoordinasi dengan dukcapil. Kami berharap mereka jemput bola melakukan

terdaftar di DPT. Menurut saya, ini yang penting adalah menyelesaikan warga yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belummerekam e-KTP,” kata dia. Langgar UU Direktur Jenderal (Ditjen) Ke- pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh tak sependapat dengan usulan KPU soal pencetakan e-KTP lebih awal untuk pemilu pemula. Sebab, kata dia, Dukcapil bisa dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Adminis- trasi Kependudukan (Adminduk). “Kalau mencetak e-KTP lebih awal, ini melanggar UUAdminduk. Kami tidak boleh melanggar UU Adminduk,” kata Zudan kepada SP di Jakarta, Jumat (14/9). Dia menjelaskan, terdapat beberapa dampak negatif akibat pencetakan e-KTP sebelum warga negara Indonesia berusia 17 tahun. Salah satu dampak itu adalah pem- buatan Surat IzinMengemudi (SIM). “Dampaknya luar biasa kalau e-KTP dicetak awal, padahal syarat 17 tahun belum terpenuhi. Panjang urusannya, terutama soal pengurusan SIM serta hak-hak lain terkait e-K- TP. Ada potensi disalahgunakan,” kata dia. Zudan justru meminta agar KPU yang membuat perlakukan khusus. KPU kata dia, dapat mem- buat regulasi agar pemilih pemula tidak kehilangan hak suara pada Pemilu 2019. Jadi, kata Zudan, pemilih pemula tanpa e-KTP cukup terdata dalam pusat data kependudukan. Dia

Made with FlippingBook - Online magazine maker