SP190218

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 18 Februari 2019

BPN Terus Konsolidasi?

B adan Pemenangan nomor urut 01 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dibentuk sejak mulai masa kampanye September 2018 lalu. Saat dibentuk, anggota­ nya lebih dari 100 orang. Mereka berasal dari empat partai pendukung yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan Demo- krat. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan, belakangan ini BPN terus berkonsolidasi. Pasalnya berbagai lembaga survei menyebutkan selisih tongkat elektabilitas antara Nasional (BPN) pa- sangan calon (paslon)

Jokowi-Ma’ruf dan Prabo- wo-Sandi masih dua digit padahal waktu pemilihan tinggal dua bulan lagi. Menurut sebuah sumber, anggota yang selama ini aktif ada yang pelan-pelan mun- dur. Pada sisa waktu kampanye ke de- pan, hanya belasan anggota yang masih getol berkampanye untuk Prabowo-Sandi. Sisa- nya akan tiarap. Mereka yang surut semangat konon karena mulai menyadari pasang- an yang diusungnya tidak bakal menang. Apalagi gaya kampanye paslon dinilai

menimbulkan antipati publik sehingga sulit menarik suara dari kubu lawan. “Mungkin merasa berat untuk terus mendorong Prabowo-Sandi karena peluang menangnya menipis makanya satu per satu anggota mulai menghilang,” kata sebuah sumber di Jakarta, Senin (18/2). Namun demikian sumber itu juga menyatakan bahwa jarak elektabilitas antara kedua paslon saat ini terjadi karena ada sejumlah anggota BPN yang tidak bekerja. Jadi bukan posisi elektabilitas yang membuat anggota turun

semangat melainkan karena kurang semangat maka elek- tabilitas tidak terdongkrak. “Mereka sibuk mengurus dirinya agar lolos dalam pe- milu legislatif nanti. Mereka ini lebih getol mengam- panyekan dirinya sendiri. Apalagi tidak ada anggar- an saat bergabung dalam tim kampanye. Daripada kerja percuma, toh peluang menang tidak ada, ditambah tidak ada anggaran,” ujar sumber tersebut. Karena itulah konsolidasi internal diperkuat guna me- numbuhkan semangat untuk mengangkat elektabilitas paslon. [R-14]

Debat II Pilpres 2019 Jokowi Tidak Punya Benturan Kepentingan

[JAKARTA] Posisi bebas benturan kepentingan ( conflict of interest ) memungkinkan JokoWidodo (Joko- wi)--capres nomor urut 01--tampil berani dan tegas dalam membela kepentingan rakyat. Ia berusaha membagi lahan milik negara secara adil kepada seluruh rakyat yang membutuhkan. Hingga saat ini, pemerintahannya telah melakukan redistribusi lahan kepada petani seluas 2,6 juta hektare. Di sisi lain, Prabowo Subianto--capres nomor urut 02--mengaku memiliki lahan konsesi seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Lahan itu adalah hak guna usaha atau HGU, lahan milik negara. Ia rela mengembalikannya kepada negara. Namun, daripada lahan itu dikuasai asing, lebih baik dirinya, warga Indonesia yang memiliki nasional- isme dan patriotisme. Kedua capres sama-sama concern meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, terma- suk petani yang tak punya lahan garapan. Demi kepentingan rakyat, pemimpin harus berani dan itu hanya mungkin dimiliki figur yang tak punya benturan kepentingan. Dalam debat kedua Pemilihan UmumPresiden danWakil Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar Minggu (17/2), Jokowi menyatakan peme- rintahannya telah membagi-bagi lahan sebagai untuk memberikan hak rakyat atas tanah danmendorong akses permodalan ke bank. “Dalam dua tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi lahan lewat perhutanan sosial, baik untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani, dan nelayan,” kata Jokowi. Selama 2 tahun terakhir, kon- sesi lahan yang diberikan kepada masyarakat telah mencapai 2,6 juta hektare. Data yang diperoleh SP dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan sidang paripurna DPR, 16Agustus 2018 dan data Kemen- terian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menunjukkan pemerintah terus menggencarkan program redistribusi lahan melalui reformasi agraria dan perhutanan sosial. Sampai 2017, pemerintah

Menurutnya, saat ini terdapat tiga persoalan dalam membangun kemandirian ekonomi, yaitumasalah ketersediaan pangan, energi, dan air. Untuk itu, swasembada dalam tiga bidang tersebut sangat penting karena dapat membuat negara berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada ketersediaan pasokan dari negara lain. “Tolok ukur keberhasilan suatu negara apabila mampu memenuhi pangan untuk rakyat, energi untuk rakyat dan air,” kata Prabowo. Apabila mendapatkan kesem- patan untuk memimpin negara, Prabowo Subianto akan menjamin ketersediaan pangan dalam harga terjangkau. “Kami juga menjamin petani, peternak, petambak, dan nelayan, harus mendapatkan imbalan peng- hasilan memadai. Itu komitmen kami,” tegasnya. Selain itu, Prabowo juga berjanji menurunkan tarif listrik, menyesu- aikan harga makanan pokok, serta menjamin pasokan pupuk bagi para petani. Hal ini patut diupayakan untuk membangun kemandirian danmengamankan sumber ekonomi bangsa Indonesia yang selama ini kurang dinikmati oleh masyarakat. “Masalah pokok kita, kekayaan tidak tinggal di Republik kita. Ini bukan salah siapa pun. Ini salah kita sebagai bangsa, maka kita sama-sama mencari pemecahan masalah,” ujarnya. Pada bagian akhir debat, Prabo- wo merespons pernyataan Jokowi bahwa dirinya menguasai lahan seluas ratusan ribu hektare. "Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektare, Red) di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih,” katanya. [MJS/R-14/Ant/A-16]

AFP/ADEK BERRY Ketua KPU Arief Budiman (tengah) berfoto bersama capres Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto pada pembukaan debat II Pilpres 2019 di Jakarta, Minggu (17/2).

telah melepas 977.000 hektare area di kawasan hutan negara untuk program reformasi agraria. Untuk program perhutanan sosial, pemerintah telah menyerahkan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyara- kat. Selama 5 tahun, pemerintahan Jokowi menargetkan melakukan redistribusi lahan seluas 21,7 juta hektare, terdiri dari 9 juta hektare melalui reformasi agrarian dan 12,7 hektare lewat perhutanan sosial. Pemerintah juga melaksana- kan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberi kepastian kepemilikan lahan, termasuk tanah milik petani. Program ini dijalankanKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada 2017, sebanyak 5,4 juta ser- tifikat telah diterbitkan dan pada 2018 ditargetkan menjadi 7 juta sertifikat. Keberhasilan tersebut membuat Jokowi sering memba- gi-bagi sertifikat saat berkunjung ke daerah. Jokowi menyatakan selainmem- berikan hak atas tanah, pihaknya juga melakukan pendampingan kepada warga agar tanah itumenjadi

produktif dengan ditanami tanaman pertanian, seperti kopi dan jagung. “Kita jugamendampingi mereka agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini jadi produktif,” tuturnya. Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut pemerintahannya tidak ikut membagikan ratusan ribu hektare lahan kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dia me- negaskan pembagian konsesi lahan di era pemerintahannya dilakukan hanya bagi rakyat berekonomi sulit agar bisa menjadi aset produktif. “Pembagian yang saya sampai- kan sebesar 2,6 juta hektare itu agar produktif. Kami tidak berikan ke perusahaan yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan luas di Kaltim seluas 220.000 hek- tare dan di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin sampai- kan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya,” tegasnya. Pada akhir debat, Jokowi menyatakan,”Rakyat Indonesia yang saya cintai, mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai

wali kota. Kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di DKI Jakarta dan empat setengah tahun ini mengelola negara kita Indonesia. Butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalammembuat kebijakan-kebijakan untuk kebaik- an negara ini. Mafia migas Petral telah kita bubarkan. Blok minyak Rokan telah kita kelola, blok mi- nyak Mahakam telah kita kelola. Freeport 51% mayoritas telah kita ambil. Kita ingin negara ini semakin baik. Dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, tidak ada yang saya takuti, kecuali Allah SWT.” Strategi Baru Pada debat tersebut, Prabowo Subianto menawarkan strategi baru untuk membangun kemandirian dalam bidang ekonomi dan mening- katkan kesejahteraan masyarakat. “Saya tawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan,” ujarnya.

Made with FlippingBook flipbook maker