SP190218

Suara Pembaruan

Utama

Senin, 18 Februari 2019

3

Percepat Distribusi Lahan Perhutanan Sosial

[ JAKARTA ] Ma n a j e r Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono mengatakan program perhu- tanan sosial yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi bagus, tetapi dis- tribusinya perlu dipercepat. “Itu bagus ya . Program itu, siapa pun yang jadi presiden, perlu diteruskan. Hanya yang kita kritik adalah lambannya,” kata Yuyun seusai menyaksikan debat kedua Pilpres 2019 di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Minggu (17/2) malam. Dalam debat, capres nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan pihaknya telah mendistribusikan lahan seluas 2,6 juta hektare (ha). Menurut Yuyun, seharusnya jumlah lahan yang didistri- busikan kepada masyarakat bisa lebih luas lagi. Walhi bersama warga b i naan d i Ri au pe r nah mengajukan diri ikut dalam program perhutanan sosial dengan mengelola lahan gambut. Namun, usulan mereka ditolak. Masyarakat setempat telah lama menge- lola lahan tersebut, tetapi proses pengakuannya berja- lan sangat lamban. “Program perhutanan sosial ini perlu diakselerasi,” katanya. Ke t i ka d i t anya soa l progr am capr es nomor urut 02, Yuyun menyatakan Prabowo Subianto tidak membahas sama sekali soal perhutanan sosial dan juga reformasi agraria. “Dia kan tidak mau ada redistribusi lahan,” katanya. Se n a d a d e ng a nny a , pegiat lingkungan bagi per- cepatan program perhutanan sosial, Tosca Santoso menya- takan kebijakan redistribusi lahan saat ini mempriori- taskan petani-petani kecil daripada pengusaha. “Yang ditekankan adalah sekarang itu terjadi peru- bahan kebijakan untuk lebih memprioritaskan kepada petani-petani kecil di sekitar hutan,” katanya di Jakarta. Selama empat tahun lebih masa pemerintahan Jokowi, Tosca menuturkan pemerin- tah fokus pada redistribusi lahan untuk petani kecil. Sebelummasa pemerintahan Jokowi, tanah diberikan kepada pengusaha besar. Misalnya, Prabowo Subianto yang mendapatkan hak guna usaha (HGU) seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Namun, kebijakan tersebut berubah pada masa Jokowi yang membagi-ba- gikan tanah kepada petani kecil. “Ini program bagus, meredistribusi aset akses lahan. Jadi, petani yang

menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau. Ia juga menjamin bahwa produ- sen pangan, yakni peternak, petambak, dan nelayan, harus mendapatkan imbalan dan penghasilan yang me- madai guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudh i s t i r a Adh i nega r a menyoroti janji Prabowo tidak mengimpor pangan dari negara mana pun tidak masuk akal secara ekonomi. “Negara sosialis sekalipun, tetap mengimpor pangan yang t i dak d i p r oduk s i d i d a l am n e g e r i n y a , ” katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Moham- mad Faisal menyatakan kese- jahteraan petani dan nelayan adalah kunci kedaulatan pangan. Ke depan, Indonesia harus mewujudkan kedau- latan pangan, seperti beras, jagung, dan gula, sehingga tidak hanya berkonsentrasi untukmenjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen, tetapi fokus menyejahterakan petani. Sektor Energi Mohammad Faisal juga menyatakan kedua capres memiliki pekerjaan rumah di sektor energi. Kedua capres seharusnya mema- parkan lebih detail program pengurangan energi fosil di masa mendatang. “Bagaimana kedaulatan energi mengurangi peng- gunaan energi fosil yang cepat habis dan mendorong penggunaan pemanfaatan energi lain? Apalagi saat ini neraca perdagangan Indonesia defisit karena

migas,” katanya.

Pakar lingkungan dari Un i ve r s i t as Indones i a , Mahawan Karuniasa me- nyebutkan dengan sumber daya alam yang terbatas, persoalan energi menjadi pekerjaan rumah pemimpin di masa mendatang. “Hal yang pasti, kita harus beranjak dari energi fosil ke biofuel. Namun, dalam pengembangan bi- ofuel tentu ada tantangan, seperti luas tanam yang terbatas, sehingga perlu dikaji seberapa banyak bi- ofuel yang diperlukan dan bagaimana daya dukungan lingkungannya,” ujarnya. Mahawan mengaku ke- cewa karena kedua capres tidak mengangkat isu peru- bahan iklim, padahal saat ini dari bencana ekologis yang terjadi, banyak didominasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Bencana tersebut terjadi akibat per- ubahan iklim. Sementara itu, pakar kehutanan dari Institut Perta- nian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo berpandangan kedua capres punya tujuan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA). Hanya saja capres nomor urut 01 Jokowi lebih didukung data dan fakta, sehingga lebih terukur dan dapat dideskripsikan dengan mudah. Dalam debat, capres Jo- kowi juga menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 3 tahun terakhir terus berkurang. Hal tersebut merupakan keberhasilan Jokowi, ka- rena selama 18 tahun kasus k a r h u t l a t a k p e r n a h berkurang. [Ant/O-2/R-15/A-16]

“ Kebijakan redistribusi lahan saat ini

tadinya tidak punya garap- an, menjadi punya lahan,” tuturnya. Impor Pangan Secara terpisah, peng- amat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai debat capres putaran kedua yang salah satunya menyoal pangan, belum menyentuh strategi peningkatan kese- jahteraan petani. “Mungkin karena ada keterbatasan waktu, hal penting yang belum disentuh adalah kesejahteraan petani. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu belum dijelaskan,” katanya. Gu r u be s a r I n s t i t u t Pertanian Bogor (IPB) juga menyampaikan masalah impor pangan yang muncul dalam debat. Menurutnya, siapa pun yang nanti men-

secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018. “Impor ini menjadi salah satu masalah besar. Sudah tentu tidak bisa disalahkan sekarang, karena memang pemerintah kita memulai dari dasar impor yang sudah cukup besar,” kata Dwi. Saat menyampaikan visi dan misi, capres nomor urut 01 JokoWidodomenyampai- kan bahwa akan menjamin ketersediaan pangan, stok pangan, dan stabilitas harga. Ia menyebutkan telah meng- gelontorkan Rp 187 triliun dana desa dan membangun bendungan untuk mencukupi kebutuhan irigasi pertanian. Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menjanjikan jika dirinya terpilih menjadi presiden periode 2019-2024, ia akan

jabat presiden tetap akan berhadapan dengan masa- lah impor pangan. Ia me- nyebutkan total impor 21 komoditas tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018. Sementara itu, impor pangan tujuh komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, memprioritaskan petani-petani kecil daripada pengusaha.

Penguasaan Lahan Ratusan Ribu Hektare Jokowi Sampaikan Substansi, Prabowo Anggap Biasa

[JAKARTA] Sesuai menjalani debat kedua dalam Pilpres 2019, Minggu (17/2) malam, kedua calon presiden (capres), Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, memberikan ke- terangan kepada wartawan. Salah satu halmenarikdalamdebat yangdirekam media adalah pernyataan Jokowi soal Prabowoyangmenguasai lahan seluas ratusanribuhektarediKalimantanTimur danAceh Tengah. PrabowoSubiantomenilai“serang- an” capres petahana kepada dirinya soal penguasaan tanah biasa terjadi dalam debat. “ Enggak apa, biasa itu. Kalau enggak ada serang-menyerang, enggak lucu, kalian enggak suka kan ?” kata Prabowo. Capres nomor urut 02 itu me- nyatakan jika ada hal-hal benar yang disampaikandalamdebat, harusdiakui. PrabowomenyatakandirinyadanJokowi tetapberhubunganbaik.Persainganyang

terjadi dalam pilpres adalah hal biasa. “Bersaing itu biasa saja. Apalagi generasi kalian, harus lihat persaingan itu baik. Di dalam ruang debat keras -kerasan, di luar itu bersahabat lagi. Ini adalah upaya kita membangun demokrasi,” jelasnya. Secaraterpisah,Jokowimenyatakan dirinyatakmenyerangpersonalPrabowo saat menyebutkan penguasaan lahan seluas ratusan ribu hektare. “ Enggak adamenyerangpersonal. Yang namanya personal itu, kalaume- nyangkut rumah tangga, istri, enggak ada personal. Itu kebijakan kok ,” kata Jokowi. Capres nomor urut 01 itumemper- silakanmasyarakatmenilai hasil debat putarankeduayangberlangsungdiHotel Sultan, Jakarta. “ Ya (debat, Red) biasa-biasa saja. Biar masyarakat menilai,” tuturnya. [Ant/A-16]

antara

sp/joanito de saojoao

Prabowo Subianto

Joko Widodo

Made with FlippingBook flipbook maker