SP170119

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 19 Januari 2017

PP 72/2016 Hilangkan “Mainan” DPR?

T erbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 tentang Pelepasan Aset BUMN kini menjadi polemik di kalangan DPR. PP yang diterbitkan oleh pemerintah pada akhir tahun lalu itu pun menuai protes dari Dewan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hampir seluruh fraksi di Komisi VI yang membi- dangi BUMN tersebut dengan tegas menolak PP 72/2016. Alasannya, PP ter- sebut membuat fungsi peng- awasan DPR kepada BUMN

akan dibonsai.

rahasia umum BUMN seringkali digunakan sebagai bancakan partai politik untuk meraup uang atau proyek,” ujar sumber itu, Kamis (19/1). Ia menambahkan, sangat mungkin ada oknum-oknum anggo- ta DPR yang berupaya menggerogoti proyek BUMN dengan dalih menjalankan fungsi pengawasan. “Wajar bila kemudian ada yang pro- tes dan tidak setuju (dengan adanya PP). Kalau kewe- nangan pengawasan terhadap BUMN dikurangi maka para

oknum di DPR tak bisa lagi injak sana injak sini. Intinya, ini hanya masalah kepenting- an,” ungkapnya. Namun demikian, berkait dengan kelonggaran penga- wasan DPR ini juga bisa ber- dampak kurang bagu sean- dainya pimpinanBUMN memanfaatkannya dengan menjual aset ke pihak lain. Di sini, saling sandera kepentingan pun terjadi. Enggak mau dong hanya pejabat yang dapat ‘kue’ BUMN. Setidaknya berbagi- lah. Kira-kira gitu ,” tambah- nya.[H-14]

Sumber SP mengungkap- kan, dengan dibatasinya pengawasan DPR dikhawa- tirkan para direksi BUMN dengan mudah mengalihkan aset negara ke pihak lain. Hal itu akan

mengurangi kepe- milikan negara di sejumlah perusahaan pelat merah itu.

Sebaliknya, kata sumber itu, PP dibuat memang untuk menghilangkan intervensi DPR di BUMN. “Anggota DPR itu kan kader partai politik. Selama ini bukan

Langkah Tegas Polri Didukung Ketegasan Kepolisian Ditunjukkan dengan TidakMemfasilitasi Pemaksaan Kehendak

[JAKARTA] Langkah tegas Polri memproses hukum semua laporan kasus yang mengancam sendi-sendi kebangsaan dan kebinekaan, diapre- siasi banyak kalangan. Selain itu, langkah tegasPolri terhadapelemen-e- lemen yang mengancam eksistensi empat pilar kebangsaan, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, juga didukung penuh. Sebab, hanya dengan ketegasan Polri menegakkan hukum tanpa pandang bulu, potensi perpecahan bisa dihin- dari. Direktur Maarif Institute, Muhammad Abdullah Daras meng- apresiasi langkah Polri menangani persoalan  yangmenyangkut kebang- saan dan kenegaraan. “Menurut saya langkah Polri ini perlu diapresiasi. Ini cukup luar biasa penanganannya lebih komprehensif,”ujarnya,Kamis (19/1). Dia jugamenilai tepat upaya Polri fokus menangani kasus-kasus dan gejala intoleransi yang terus berkem- bang. Penyelesaian melalui koridor hukum diharapkan bisa mencegah konflik massa. Selanjutnya, dia berharap, pena- nganan kasus yang berpotensi meru- sak kebinekaan secara hukum, jangan sampai diintervensi dengan kepen- tingan politik, atau ditarik ke ranah politik. “Biarkan Polri menanganinya di dalam koridor hukum. Pasalnya, jika menggunakan momentum itu untuk kepentingan politik, seperti pilkada Februari mendatang, hal itu bisa menjadi preseden terulang pada Pemilu dan Pilpres 2019,” ujarnya. Untuk itu,Darasmengungkapkan, demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, Maarif Institute menggelar pertemuan di Yogyakarta, dengan mengundang sejumlah tokoh untuk membahas persoalan-persoalan pas- caaksi 212 (2 Desember 2016). Ada tiga aspek yang dibahas, yakni, per- tama , pergeseran peran yang dilaku- kan Islam moderat seperti MuhammadiyahdanNahdlatulUlama (NU). “Mempertanyakan peran dua elemen dalam mengatasi masalah intoleran yang terus berkembang,” jelasnya.  Kedua , menyoroti proses demo- krasi. Pasalnya, aksi-aksi yang terja- di selalu mengatasnamakan agama. “Membawa simbol-simbol agama

danmelupakan kebinekaan,” ujarnya. Ketiga , persoalan ekonomi kesen- jangan sosial. “Sebab apa yang terja- di saat ini juga dipicu oleh persoalan ekonomi yang belum selesai, sehing- ga menjadi seperti jerami kering bagi kelompok intoleran,” katanya. Senada dengan itu, peneliti seni- or Wahid Institute, Ahmad Suaedy menilai, saat ini adalah momentum tepat menangani gejala intoleransi melalui pendekatan hukum. “Gerakan besar intoleran dan politik identitas bertambah besar karena tidak ada tindakan tegas kepadamereka. Kalau kesempatan sekarang ini dilewatkan, akan semakin besar. Ini kesempatan bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Kalau tidak, selesailah sudah,” tandasnya. Dukungan Parlemen Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, menilai, sejauh ini Polrimampubersikap tegas dengan memproses semua laporan masyara- kat yang masuk. “Kita harus dukung Polrikarenasudahmenegakkanhukum secara proporsional terhadap laporan kasus yang mengancam kebinekaan dan kebangsaan,” katanya. Menurut Trimedya, ketegasan Polri dalam menangani kasus-kasus itu sudah teruji. Diharapkan, sikap tegas itu akan dipertahankan untuk kasus-kasus lain yang dilaporkan masyarakat. “Sebab ada konsekuen- si besar bila Kepolisian tak bertindak tegas. Yaitu Orang bisa berbuat sesukanya, misalnya mengerahkan massa, dan mengabaikan hukum. Itu tentu melanggar sendi-sendi bangsa ini,” imbuhnya. Anggota DPR dari Fraksi PKB, Danil Johan juga sependapat, secara umum Kepolisian telah merespons maraknya kasus yang menyangkut kehidupan kebangsaan dan kenega- raan, serta yang mengancam kebine- kaan dan kemajemukan. Dengan langkah itu, masyarakat akan semakin yakin dengan penegakan hukum. “Semua sedang berporses. Kuncinya terletak di Kepolisian untuk membu- at masyarakat yakin pada penegak hukum,” katanya. Sementara itu, politisi Partai Nasdem di Komisi III DPR, Ahmad

ANTARA/Fahrul Jayadiputra Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq (kiri) mendatangi Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/1), terkait dugaan tindak penghinaan terhadap Pancasila.

Sahroni, menilai, keberanian dan ketegasanPolrimenangani kasus yang sensitif di masyarakat, harus diapre- siasi dan didukung.Menurutnya, Polri di bawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudahmenunjukkan kapa- sitas, ketegasan, dan profesionalisme yang cukup baik, dalam mengawal pemerintahan yang sah serta empat pilar kebangsaan. Oleh karena itu, dikatakan, apa yang sudah dilakukan kepolisian saat ini juga harus didukung penuh oleh semua pihak. Terutama dalam setiap langkah yang diambil untuk menun- taskan kasus-kasus yang sensitif dan sudah cukup banyak menyita perha- tian publik. “Kita tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok intoleran. Kami sangat apresiasi Kapolri yang mela- kukan tindakancepat dalammenyikapi kasus-kasus sensitif yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya. Menurut Sahroni, ketegasan Kepolisian juga sudah ditunjukkan dengan tidakmemfasilitasi keinginan kelompok-kelompok tertentu yang berusahamemaksakan kehendaknya. Karena tentunya Kapolri punmenya- dari, jika dituruti negara akan semakin terlihat lemahmenghadapi kelompok- kelompok tersebut. [FAT/MJS/R-15/Y-7]

[SUMEDANG] Polri berkomitmen menegakkan hukum terkait kasus-kasus intoleransi yang menjurus terganggunya kebinekaan. Namun, langkah preventif tetap perlu juga dikembangkan. “Preventif artinya perlu dibangun toleransi keagamaan, kemudian mengintenskan kembali infrastruktur untuk keberagaman seperti FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), kemudian lebih banyak mela- kukan komunikasi antarormas-ormas,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai memberikan Ceramah Umum kepada Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (18/1). “Selain itu harus ada langkah kohesif. Kalau ada pelanggaran hukum tetap kita lakukan penegakan hukum,” tambahnya. Menanggapi desakan pencopotan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya, Tito menegaskan, Polri mempunyai prosedur tersendiri. “Tidak semudah itu (mencopot Kapolda). Kami memiliki tata cara dan aturan sendiri untuk melakukan mutasi apalagi katanya mencopot segala macam. Justru kalau nanti terbukti penegakan hukum dilakukan dengan benar (oleh kedua kapolda tersebut), kita harusnya memberi reward ,” kata Tito. Pada bagian lain, Tito mengimbau agar seluruh ormas mematuhi hukum yang berlaku jika ada pimpinan ormas diperiksa. “Seperti misalnya kalau ada pemanggilan, ya enggak perlulah ada mobilisasi massa. Saya meminta jangan terjadi pengerahan massa,” pintanya. Menurutnya, pengerahan massa berpotensi menimbulkan lahirnya massa kontra. “Akan repot. Lebih baik, yang terjadi kemarin (FPI dengan GMBI) kan aksi dan reaksi, jadi lebih baik jangan ada penge- rahan massa itu saja,” katanya. [C-6] Kapolri Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

Made with FlippingBook Learn more on our blog