SP190411

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 11 April 2019

Relawan Ogah-ogahan?

P roses pemungutan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 tinggal menghitung hari. Hing- ga menjelang enam hari proses pemungutan suara, hampir seluruh lembaga survei meng- unggulkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo (Joko- wi) dan KH Ma’ruf Amin. Sumber SP di internal par- tai politik (parpol) pendukung Jokowi mengakui, walaupun di sejumlah lembaga survei unggul, tetapi saat ini terdapat tren penurunan elektabilitas di beberapa daerah. Kondisi ter- sebut terjadi lantaran tidak se- mua parpol pendukung Jokowi

dan relawan di bawahnya mau tampil maksimal memenang- kan Jokowi. “Sebagian besar par- pol pendukung Jokowi dan relawan di bawahnya tidak

mempertahankan elektabili- tas. Caranya dengan langsung turun ke lapangan memanfaat- kan mesin-mesin partai di akar rumput. Jika kondisi ini dibiarkan hingga elektabilitas Jokowi akan se- makin tipis selisihnya dengan penantang. Seharusnya, parpol dan barisan relawan di bawah- nya mampu memaksimalkan momentum kampanye terbuka dengan turun langsung ke lapangan dan menyapa secara langsung masyarakat. “Kalau pada Pemilu 2014 puncak pemilu nanti, sumber itu khawatir

semua relawan bergerak karena parpol pendukung juga bergerak. Sekarang, relawan seperti tidak ada yang meng- gerakkan. Kalau pun ada, mereka hanya bergerak di kota-kota besar, seperti Ja- karta, Bandung, dan Banten,” ujarnya. Namun, kata sumber itu, dari kubu petahana hingga kini masih meyakini Joko- wi-Ma’ruf akan menang. Keunggulan masih bisa diper- tahankan hingga hari H jika tidak ada peristiwa luar biasa yang menyebabkan kepercaya- an masyarakat terus tergerus. [Y-7]

bergerak maksi- mal. Mereka juga enggan bergerak dalam memanfaatkan

momentum kampanye ter- buka, seperti sekarang,” kata sumber SP di Jakarta, Kamis (11/4). Menurut sumber, jika tidak bisa menaikkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf, seharusnya parpol pendukung Jokowi bisa berupaya untuk

Besarnya Syarat PT Penyebab Suara Hangus Suara Pemilih yang Terbuang Diperkirakan 11,5 Juta

[JAKARTA] Penerapansyarat ambang batas parpol lolos ke parlemen ( parliamentary threshold /PT) hingga 4%pada Pileg 2019, diyakini membuat banyak suara pemilih yang hangus. Hal itu lantaran suara yang diberikan ke parpol yang tak lolos PT otomatis tidak dihitung. Ke depan, pemerin- tah, DPR, dan penyelenggara pemiluharusmemformulasikan kembali syarat ini, agar tidak banyak suara pemilih yang terbuang, sehingga prinsip keterwakilan rakyat dalam demokrasimelalui pemilu bisa lebih optimal. Demikian rangkuman pandangan mantan komi- sioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu danDemokrasi (Perludem)Titi Anggraini, dan Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rang- kuti, di Jakarta, Kamis (11/4). “PT dari 3,5% menjadi 4%mengakibatkan ada suara yang terbuang, tidak mempu- nyai makna keterwakilan. Ini konsekuensi yang tentu harus kita terimaakibat pilihansistem yang diambil,” ujar Hadar Gumay. Selain akibat PT, menu- rutnya, suara pemilih yang hangus juga disebabkan sisa suara tidak bisa lagi dihitung karena semua alokasi kursi di satu daerah pemilihan (da- pil) sudah habis terdistribusi melalui metode Saint Lague yang diterapkan pada Pileg 2019. “Suara tidak terwakili atau hangus juga terjadi dalam penghitungan-penghitungan konversi suara ke kursi. Ada suara-suara yang kemudian tidak bisa lagi kita hitung, karena kursinya sudah dibagi habis,” ujar Hadar. Namun, penyebab suara hilang yang terbesar adalah syarat PT yang dinilainya ter- lalu tinggi. “Kalau kita sudah

memilih satu sistem, lalu nanti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, ya itu kita semua ha- rus menerima, termasuk para pemilih,” ucapnya. Menurut Hadar, syarat PT sangat tinggi. “Kalau memangmerasa di negeri kita ini kelompok-kelompok sosial politik sangat banyak, dan itu perlu ada wakilnya, ya jangan menerapkan PT sangat tinggi. Saya secarapribadimenilai 4% itu tinggi,walauadanegara lain yang menerapkan threshold sampai 7%,” ungkapnya. Mengacu hasil survei se- jumlah lembaga, diperkirakan akan banyak parpol yang tak lolos PT. Merujuk survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dipub- likasikan akhir Maret lalu, misalnya, diperkirakanhanya6 parpol yang lolos ke parlemen. Sisanya 10 parpol tak lolos PT. Dari survei CSIS, total suara parpol yang lolos jika diga- bungkanmencapai 5,7%. Jika diasumsikan seluruh pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192 juta orang menggunakan hak suaranya, suara yang hilang bisa mencapai 11,5 juta suara. Hadar berpendapat, pene- rapan PT4%merupakan ben- tuk ketakutan akan banyaknya partai di parlemen. “Padahal yang diperlukan penataan di parlemen bukan pengurangan perwakilan. Mungkin ini per- mainan politik juga dari partai besar. Bisa saja,” jelasnya. Hal senada disampaikan Titi Anggraini. Menurutnya, penerapanPTmenjadipenyum- bang terbesar adanya suara pemilih yang hangus. “Syarat PT inilah yangmembuat suara sah pemilih yang sudah diberi- kan di TPS tidak bisa dihitung karena partai pilihannya tidak memenuhi syarat minimal 4% dari total suara sah. Akhirnya suarapemilih terbuang sia-sia,” ujarnya.

AFP/ADEK BERRY Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menghitung kertas suara saat Pemilu Legislatif, 9 April 2014.

Kondisi ini yang menurut Titi juga berakibat pada dis- proporsionalitas yang tidak konsistendengansistempemilu proporsional yang dianut In- donesia, di mana seharusnya perolehan kursi berimbang dengan perolehan suara.  “Serta sebisa mungkin setiap suara sah yang sudah diberikan oleh pemilih di TPS bisa diikutkan dalam penghi- tungan perolehan kursi partai politik. Karena itu syarat PT yang tinggi memang mence- derai kemurnian sistempemilu proporsional yang dianut Indonesia,” ucapnya. Menurutnya, KPU tidak bisa berbuat apa-apa terhadap suara yang terbuang, baik akibat dari syarat PTmaupun akibat tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR meski- pun lolos syarat PT. “Karena semuanya merupakan adalah

implikasi dari ketentuan yang ada dalam UU yang harus dilaksanakan secara konsisten dan tanpa kecuali oleh KPU,” jelasnya.  Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah parpol berupaya keras lolos syarat PT. “Ke depan menghadapi pemilu berikutnya berjuang keras agar ada penurunan atau perubahan pemberlakuan ambang batas parlemen di UU Pemilu,” katanya. Metode Saint Lague Di sisi lain, menurut Titi, metode Saint Lague yang di- gunakan untuk dasar konversi suara ke kursi parlemen justru bisamenjaga proporsionalitas atau keberimbangan antara perolehan suara dengan kursi, sehingga bisa lebih adil bagi parpol. Senada dengan itu, Ray

Rangkuti mengemukakan metodeSaingLagueyangakan digunakan pada Pileg 2019, selain lebih mendekati pro- porsionalitas, juga menjawab beberapa hal terkait potensi suara hangus yangmemang la- zimdalamsistemproporsional. Dibandingkan dengan model konversi yang lain, metode Saint Lague dipandang jauh lebih tepat dalam menyiasati suara terbuang. Tapi dengan mempergunakan PT yang besar, tak dapat dihindarkan akan ada suara hangus. “Itulah sebabnyamengapa syarat PT seperti ini mendapat penolakan. Saya sendiri berada di baris penolak itu. Suara hangus jika mempergunakan PT akan jauh lebih besar,” kata Ray. Dia menjelaskan, untuk meminimalisasi suara terbu- ang, yang harus dikaji adalah

penerapan PT yang terlalu besar.Tanpa itu, sulitmencegah suara terbuang. Secara terpisah, peneliti senior LIPI SyamsuddinHaris menjelaskan, setiap pilihan sistem pemilu ada kelebihan, kekurangan, dan juga ada risikonya. Dalam kaitan ambang batas parlemen 4%, menurutnya tidak ada yang dirugikan. Begitu jugametode Saint Lague, relatif tidak ada yang dirugikan. Diamengingatkan, adanya suarayangterbuangmerupakan risiko atas setiap pilihan sistem pemilu, termasuk persyaratan yang ditetapkan. “Kalaupun dianggap merugikan parpol kecil, maka ke depan yang bersangkutan harus berjuang agar persyaratan ambang batas danmetode hitung suara lebih adil,” jelasnya. [C-6/Y-7R-14/H-14]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online