ID160331

KAMIS 31 MARET 2016

2 INTERNATIONAL

Investor Daily/ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/16

Blok Masela akan mengalami kerugian besar,” kata Mamit kepada Investor Daily . Mamit menuturkan, investasi eksplorasi itu akan diganti pe­ merintah melalui skema cost re- covery setelah produksi berhasil. Oleh sebab itu, opsi angkat kaki dari Masela malah merugikan Inpex. Dia juga menyebut opsi men­ jual kepemilikan saham di Blok Masela pun kecil kemungkinan­ nya dilirik oleh investor. Pasaln­ ya, kontrak Inpex berlaku hing­ ga 2028, sehingga waktu yang tersisa kurang menarik bagi calon pembeli. Ini disebabkan calon pembeli belum mendapa­ tkan kepastian dari pemerintah mengenai perpanjangan kontrak tersebut. “Opsi terbaik bagi Inpex adalah melanjutkan operasi di Masela. Komitmen itu menjadi pertimbangan pemerintahmem­ perpanjang kontrak di 2028,” ujar dia. Peluang Pertamina Sementara itu, Inpex membu­ ka peluang kepada PT Pertami­ na (Persero) untuk bergabung mengembangkan Blok Masela. Kepala SKKMigas Amien Suna­ ryadi menuturkan, Pertamina dan Inpex telah bertemu untuk membicarakan kemungkinan perusahaan migas milik negara itu terlibat dalampengembangan las atas sumber daya yang ada di Laut China Selatan, jangan hanya masalah kedaulatan. Pasalnya, masalah wilayah se­ benarnya sudah diatur jelas dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). “Harus ada hasil yang jelas tak hanya mengenai mana pulau saya dan pulau kalian, tapi juga mana sumber daya saya, mana sumber daya kalian, mana ikan saya, mana ikan kalian. Apa­ kah minyak ini milik saya atau kalian? Mereka harus segera mencari win win solution ,” papar Dutton. Ia menilai sikap Indonesia selama ini sudah benar. Indo­ nesia mampu membuktikan konsistensinya, memainkan peran penting dan aktif mem­ inta negara-negara Asean untuk menahan diri. “Meski berperan hanya di belakang layar, tetapi Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang bagus dan posisi publik yang jelas,” pungkas dia. Bahkan Dutton melihat Indo­ nesia telah menjadi model bagi seluruh kawasan soal ketegasan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam UNCLOS tiga pu­ luh tahun yang lalu. (leo) pembelian kapal selam tidak akan menyelesaikan sengketa karena Filipina tidak dapat men­ yamakan kemampuan dengan militer Tiongkok. “Aquino harus realistis. Dia perlu kekuatan untuk melawan kekuatan,” ujar Lim kepada AFP. Dia menambahkan Filipina harus membuka dialog dengan Tiongkok. “Kapal selam akan menjadi investasi yang sangat mahal, dan hal itu mungkin tidak mengatasi masalah dengan cara yag paling masuk akal,” tambah dia. Menurut Aquino, sengketa Laut China Selatan telah men­ jadi keprihatinan setiap negara karena dapat menganggu perda­ gangan di jalur pelayaran, selain kandungan sekitar sepertiga minyak mentah dunia yang ada di jalur itu. “Ketidakpastian negara yang tak stabil. Ketidakstabilan tidak mendorong kemakmuran,” tu­ turnya. Namun sementara Filipina memperkuat pertahanannya, Aquino – yang akan mundur pada Juni tahun ini, mengakhiri masa jabatan enam tahun – me­ nyebutkan sebagai negara mis­ kin maka pemerintah harus memprioritaskan rakyatnya ketimbang terlibat dalamperang atau menganalogikan butter rather than guns. “Kami tidak memiliki angan- angan untuk mencoba ber­ tarung, mencoba terlibat dengan siapapun dalam perlombaan senjata atau peningatan militer,” pungkas dia. (afp/leo)

teri Koordinator BidangMaritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, yang juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Akibatnya, keputusan persetujuan revisi POD Blok Masela tertunda dari jadwal seharusnya pada Desem­ ber 2015. Apabila keputusan persetu­ juan atas revisi POD ditetapkan pada Desember 2015 lalu, maka keputusan investasi akhir ( final investment decision /FID) bisa dilakukan di akhir 2018. Sebaiknya Jalankan Keputusan Pemerintah Dihubungi terpisah, Direk­ tur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, Inpex sebaiknya melaksanakan keputusan pemerintah terkait Blok Masela. Pasalnya, dalam kontrak kerja sama dinyatakan pemerintah punya wewenang untuk menerima dan menolak rencana pengembangan (POD) yang diusulkan kontraktor kon­ trak kerja sama (KKKS). Dia juga mengatakan, Inpex sudah menggelontorkan trili­ unan rupiah untuk melakukan eksplorasi dan menemukan kandungan gas di Masela. “In­ pex pasti menghormati keputu­ san pemerintah. Mereka pasti tidak akan keluar karena sudah tanamkan investasi besar dalam eksplorasi triliunan rupiah. Kalau mereka meninggalkan harus segera diselesaikan para pihak penutut tersebut, yakni kepemilikan teritori dan sum­ ber daya alam, batas perairan militer berdasarkan hukum internasional dan latar belakang sejarah, serta kejelasan tentang akses terbuka di perairan inter­ nasional. Ia menilai, jika Tiongkok, Viet­ nam, Filipina, Brunei, Malaysia tidak kunjung bersepakat maka sebaiknya Laut China Selatan dibiarkan menjadi jalur bebas pelayaran, sehingga tidak ada negaramanapun yangmendomi­ nasi kawasan perairan tersebut. Saat disinggung mengenai Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang sedang digo­ dok Asean, Dutton memandang hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab CoC bersifat tidak mengikat sehingga tidak memberikan efek jera. “Salah satu tantangan dari Code of Conduct ini adalah bagaimana caranya supaya dapat mengikat. Harus ada konsek­ uensi jika ada yang melanggar Code of Conduct dan itu harus diperhatikan secara hati-hati,” tutur Dutton. Selain itu, lanjut Dutton, do­ kumen hasil dari CoC ini juga harus menetapkan batasan je­ Selatan dalamwaktu kurang dari dua tahun melalui operasi pem­ bangunan pulau yang intensif. Negeri Tirai Bambu itu juga mengerahkan peluru kendali darat ke udara atau surface-to-air missiles (SAM) di pulau yang disengketakan di sana. Kendati ada dominasi militer Tiongkok terhadap Filiina, Aqui­ no tetap berupaya menaikkan anggaran pertahanan ke level tertinggi serta mengakuisisi kapal-kapal perang dan pesawat- pesawat jet tempur. Namun ada perbedaan jauh dalambelanja pertahanan antara Tiongkok dan Filipina. Tahun ini saja, anggaran pertahanan yang diusulkan Tiongkok mencapai sebesar 954 miliar yuan atau setara US$ 147miliar dan jumlah itu sekitar 59 kali lebih tinggi dari anggaran yang diajukan Filipina. Alhasil, Filipina telah beralih kepada sekutu lamanya, Ameri­ ka Serikat dan bekas musuhnya di jaman perang, Jepang, untuk meningkatkan perangkat keras militernya. Negara tersebut juga me­ minta pelaksanaan sidang arbitrase dengan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyatakan bahwa klaim Laut China Se­ latan oleh Tiongkok adalah ilegal. Putusan itu diperkirakan keluar tahun ini. Namun Tiongkok memboikot sidang arbitrase di Den Haag. Sedangkan menurut Benito Lim, profesor ilmu politik di Universitas Ateneo de Manila,

“Kami juga akanmeminta ope­ rator mengkaji seluruh usulan dan mengajukan permohonan persetujuan usulan POD yang baru,” ujar dia. Kementerian ESDM juga akan memberikan waktu bagi operator untuk mengkaji ulang rencana pengembangan Blok Masela. Pengkajian ulang POD ini bakal menunda jadwal ope­ rasi Blok Masela. “Tetapi saya akan meminta kepada SKK Migas untuk mem­ bicarakannya lebih detil agar penundaan ini tidak terlalu pan­ jang, karena bagaimanapun keputusan Presiden adalah bagaimana proyek ini memberi manfaat kepada masyarakat da­ lampembangunan regional mau­ pun nasional,” tegas Sudirman. Berdasarkan catatan Investor Daily , Inpex mengajukan usulan revisi POD Blok Masela pada September 2015. Kementerian ESDM kemudian menargetkan keputusan pemerintah atas per­ setujuan usulan revisi POD itu paling lambat pada akhir 2015. Saat pengajuan revisi itulah muncul usulan baru agar kilang dibangun di darat karena diang­ gap akan lebih menguntungkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya. Salah satu usulannya berasal dari Men­ JAKARTA – Wilayah Laut China Selatan masih menjadi pertikaian oleh negara-negara yang tergabung dalam Per­ himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Br unei dengan Tiongkok. Ini dikarenakan Ne­ geri Tirai Bambu mengklaim hampir semua wilayah perairan tersebut. Menurut profesor bidang Ka­ jian Strategis dan Studi Maritim China di US Naval War College Peter Dutton cara tercepat untuk menyelesaikan konflik terse­ but adalah dengan bersatunya negara-negara Asean dan meru­ muskan klarifikasi bersama. “Karena setiap negara pu­ nya kepentingan ekonomi di sana. Jadi penting sekali untuk Indonesia dan negara terkait menyatakan sikap terkait seng­ keta di sana. Lebih baik seperti itu daripada terjadi ketidak­ seimbangan di kawasan dan melanggar standar interna­ sional,” ujar dia dalam telekon­ ferensi dari Boston, Amerika Serikat (AS), kepada wartawan di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Rabu (30/3). Selai itu, Dutton menjelaskan ada tiga aspek perselisihan yang Sambungan dari hal 1 MANILA – Presiden Filipina Benigno Aquinomenyampaikan, pada Rabu (30/3), bahwa untuk kali pertama negaranya ber­ encana membeli armada kapal selam dengan tujuan membantu melindungi wilayahnya di Laut China Selatan yang disengke­ takan. Menur ut presiden, Filipi­ na bisa kehilangan kendali di sepanjang pantai baratnya jika Tiongkok berhasil menegakkan klaimnya. “Kami harus mempercepat modernisasi angkatan bersejata kami demi kebutuhan untuk memper tahankan diri. Kami adalah titik persinggahan ke Pasifik dan kami sedang mem­ pelajari apakah kami perlu atau tidak memerlukan kekuatan kapal selam,” katanya kepada wartawan. Namun negara yang dinilai miskin ini, sebelumnya tidak pernah mengoperasikan kapal selam dan sampai sekarang mereka masih mengandalkan sebagian besar kapal pada Amerika Serikat (AS) – yang, yang telah meningkatkan be­ lanja pertahanannya sebagai re­ spons terhadap ekspansi militer Tiongkok di wilayah tersebut. Tiongkok sendiri telah meng­ klaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, kendati ada klaim menentang dari Filipina, Vietnam, Malayasia, Taiwan dan Brunei. Bahkan menur ut laporan Taipei dan Washington, Beijing telah mereklamasi lebih dari 1.174 hektar wilayah Laut China

Kunjungan Menlu Bulgaria Menlu Retno LP Marsudi (kanan) menyambut Menlu Bulgaria Daniel Mitov (kiri) saat akan melangsungkan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (30/3). Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan kerja sama perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas kedua negara.

ang LNG darat, mengacu kepada biaya pembangunan 16 kilang LNG darat yang telah terba­ ngun di Indonesia dan 1 kilang LNG yang masih dalam tahap perencanaan, yakni kilang LNG Tangguh Train 3, diperkirakan mencapai US$ 16 miliar (terma­ suk biaya pembangunan jalur pipa laut US$ 1,2miliar dan biaya pembangunan FPSOsekitar US$ 2 miliar). “Sehingga, secara keekono­ mian skenario kilang LNG laut lebih mahal, yang akan be­ rakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara,” kata Haposan. Seandainya pembangunan ki­ lang dilaksanakan di laut, maka Indonesia hanya akanmenerima pemasukan US$ 2,52 miliar per tahun dari penjualan LNG. Ang­ ka itu pun diperoleh dengan asumsi harga minyak mencapai US$ 60 per barel. Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini, negara bisa memper­ oleh pemasukan mencapai US$ 6,5 miliar per tahun. Kedua, produksi gas yang dialirkan ke darat dapat di­ proses sebagai LNG dan seka­ ligus bahan baku untuk industri petrokimia (yang tidak akan ter­ jadi jika dipilih kilang LNG laut). kehidupan masyarakat yang dikekang oleh tentara – yang memerintah dengan tangan besi antara 1962 dan awal reformasi di 2011 di bawah pemerintahan semi sipil Thein Sein. Namun pihak militer tidak meninggalkan panggung politik karenamasihmemiliki 25% kursi parlemen dan tiga jabatan ke­ menterian utama dalam kabinet. Sedangkan Suu Kyi, pem­ impin perjuangan demokrasi, masuk ke dalam kabinet yang sama dan memegang beberapa jabatan termasuk sebagau men­ teri luar negeri (menlu). Standar Demokrasi Dalam pidato, Htin Kyaw juga mengisyaratkan NLD akan melanjutkan janjinya sejak lama untuk mengamandemen un­ dang-undang yang membawa negara pada standar-standar demokrasi – tanpa adaa perintah kecil, mengingat blok militer di parlemen memberikan hak veto efektif terhadap peruba­ han seperti itu. Namun, tak ada penjelasan lebih lanjut soal hal tersebut. Sekitar 51 juta rakyat Myan­ mar memiliki harapan tinggi terhadap pemerintahan baru, yang akan dihadapkan pada tugas-tugas berat. Pasalnya masih ada pem­ berontakan yang berlangsung di perbatasan etnis minoritas, masalah kemiskinan yang me­ luas serta masalah militer yang memegang kekuasaan terhadap politik dan ekonomi negara. Ketegangan sektarian dan

Ketiga, LNG dapat disuplai ke pulau-pulau di sekitar Maluku dan NTT untuk pemenuhan kebutuhan energi denganmeng­ gunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika kilang LNG dibangun di laut. Keempat, harga jual produk­ si gas lapangan Abadi tidak seluruhnya terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dunia. Sebab, gas yang dipakai untuk industri petrokimia dijual de­ ngan harga tetap dengan eska­ lasi tahunan. Kelima, ketika harga minyak mentah ( crude oil ) mencapai kurang dari US$ 30 per barel, skenario kilang LNG laut akan menyebabkan hampir seluruh pendapatan negara tersedot untuk membayar cost recovery . Sedangkan dengan skenario kilang LNG darat, yang seba­ gian gas untuk petrokimia yang harga jual gasnya tidak diikat dengan harga crude , akan tetap memberikan pendapatan yang stabil. “Keenam, skenario LNG darat dikombinasikan dengan industri petrokimia, akan memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja yang jauh lebih tinggi daripada skenario LNG laut. Berdasarkan pengalaman di Australia, sebanyak 7.000 lebih tenaga kerja akan sia-sia bila skenario yang dipilih adalah LNG laut,” jelas dia. (jn) sentimen anti-Muslim telah berkobar dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Uni Eropa (UE) menyambut baik pelantikanHtin Kyaw. Mereka menganggapnya sebagai langkah penting yang baru dalam konsolidasi transisi luar biasa di negara tersebut. Akan tetapi, mereka menam­ bahkan bahwa masih ada ban­ yak tantangan yang dihadapi Myanmar untuk menjadi negara demokrasi yang inklusif, plural­ istik dan damai. Apalagi para anggota parle­ men NLD juga masih minim pengalaman praktis dalam me­ merintah negara. Beberapa di antara anggota adalah orang- orang yang pernah dipenjara oleh junta, termasuk Suu Kyi yang menjadi tahanan rumah selama 15 tahun. Akan tetapi, di hari bersejarah itu, keyakinan partai tak tergo­ yahkan oleh tantangan yang ada di depan. “Saya sangat bahagia. Saya juga mengenang rekan-rekan saya yang berkorban demi per­ tempuran untuk demokrasi ini,” ujar anggota parlemen NLDAye Naing. Di antara segelintir pen­ dukung NLD di luar parlemen, Yin Myint May menyambut baik serah terima jabatan itu. “Ini adalah hari terbesar bagi kita semua. Ingatlan perjuang demokrasi kita mulai 1990,” pungkas dia, mengacu pada kemenangan telak NLD pada pemilu di tahun itu yang sempat diabaikan oleh junta. (afp)

Oleh Happy Amanda Amalia  NAYPYIDAW – Myanmar telah memasuki era pemerintahan yang baru, pada Rabu (30/3), setelah gerakan demokrasi Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan dominasi militer selama 50 tahun dengan dilantiknya Htin Kyaw sebagai presiden.

Pertamina adalah mempelajari data-data Blok Masela tersebut dahulu. Pihaknya menargetkan pengumpulan data ini bisa sele­ sai dalam 4-5 bulan ke depan. Se­ lanjutnya, Pertamina berharap bisa secepatnya bergabung menggarap Blok Masela sebe­ lum tahun 2028 atau saat kontrak blok tersebut berakhir. Dwi menjelaskan, Pertamina tertarik bergabung mengerja­ kan Blok Masela lantaran po­ tensi cadangan migasnya yang cukup besar. Dalam rencana pengembangan (POD) yang diserahkan Inpex kepada pemer­ intah, Blok Masela ditargetkan bisa memproduksi gas hingga 1.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Kilang Darat Lebih Murah Tenaga Ahli Bidang Energi di Kemenko Maritim dan Sum­ ber Daya Haposan Napitupulu pernah mengatakan, ada enam alasan yang menyebabkan ske­ nario kilang LNG darat lebih menguntungkan. Pertama, biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah daripada kilang LNG di laut atau terapung ( floating ). Mengacu kepada biaya LNG Laut di Prelude-Australia, kata dia, perkiraan biaya pemba­ ngunan skenario kilang LNG laut sekitar US$ 23-26 miliar. Sedangkan perkiraan biaya kil­ undang-undang militer yang diberlakukan yang membuat te­ man sekaligus mentornya tidak dapat memiliki jabatan tertinggi. Pasalnya, dalam undang-un­ dang yang disusun oleh pihak junta, Suu Kyi (70 tahun), dila­ rang menjadi presiden. Namun dia telah menyatakan akan tetap memimpin pemerintahan, di mana Htin Kyaw diperkirakan bertindak sebagai “wakilnya”, meski memiliki jabatan sebagai presiden. Serah terima jabatan di parle­ men segera menandai babak akhir transisi berkepanjangan sejak partai Suu Kyi, Liga Na­ sional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) November ta­ hun lalu. Dalam pemilu, NLD meraih 80% kursi parlemen, sehingga mereka mempunyai mandat publik besar-besaran untuk memerintah. Selain itu, mereka bertugas kembali menghidupkan pere­ konomian negara yang lesu dan

Blok Masela. Pada pertemuan awal ini, kedua pihak hanya menunjuk wakil masing-masing yang akan berkomunikasi. “Pada waktu itu untuk perke­ nalan, dari Pertamina kemudian ditunjuk wakilnya, juga dari Inpex. Ini komunikasi awal,” kata dia. Akuisisi sahamdi BlokMasela disebutnya bukan satu-satunya kerja sama yangmungkin terjadi antara Pertamina dan Inpex. Keduanya juga membahas kerja sama strategis terkait pemasa­ ran gas yang diproduksikan dari Blok Masela ke konsumen dalam negeri. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, den­ gan bantuanmediasi SKKMigas, Inpex memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melihat data-data mereka terkait Blok Masela. Hal ini sama dengan Inpex membuka peluang bagi Pertamina untuk bergabung da­ lampengembanganBlokMasela. Pertamina, sebut Dwi, meng­ inginkan hak partisipasi di Blok Masela sekitar 10-20%. Terkait skema pengambilalihan hak partisipasi ini, pihaknya masih harus membahasnya dengan Inpex selaku operator dan Shell Indonesia sebagai mitranya. “Setidaknya sekarang mulai ada lampu hijau, nanti dilihat lebih lanjut,” tambah dia. Saat ini, lanjut dia, prioritas Menyambut era baru peme­ rintahan sipil sepenuhnya, pre­ siden baruMyanmar ini berjanji untuk setia kepada rakyat dari Republik Persatuan Myanmar. “Saya akan menegakkan dan mematuhi konstitusi serta hu­ kum-hukumnya. Saya akan me­ laksanakan tanggung jawab saya dengan benar dan melakukan yang terbaik dengan kemam­ puan saya,” kata pria berusia 69 tahun di hadapan dewan. Htin Kyaw adalah teman se­ kolah dan orang kepercayaan Suu Kyi yang menggantikan kepemimpinan mantan jenderal Thein Sein – sosok yang men­ gantarkan reformasi sehingga mengubah Myanmar dari ne­ gara represif menuju negara yang penuh harapan. Dalam upacara di istana kepresidenan, Thein Sein secara simbolis menyerahkan kekua­ sannya kepada penggantinya, Suu Kyi pun terlihat tersenyum. Sementara itu, saat Htin Kyaw diambil sumpah jabatan, dia mengisyaratkan akanmengubah

Made with FlippingBook - Online catalogs