SP181116

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 16 November 2018

Kasus Hukum, Elite Partai Saling Curiga?

K asus hukum yang litik disinyalir akan menim- bulkan “gempa” di internal partai itu. Menurut informa- si, apa yang tengah dialami partai tersebut memicu rasa saling curiga di antara para pengurus dan kader partai. “Saat ini salah satu partai pendukung pasangan Jokowi tengah dilanda persoalan yang cukup serius. Jika tidak tengah menjerat be- berapa elite partai po-

segera ditangani dengan baiak bisa menimbulkan ‘gempa’,” kata sumber SP di Jakarta, Jumat (16/11). Sumber itu enggan menyebutkan nama partai yang dimaksud. Dikatakan, kasus hukum yang menim- pa sejumlah elite partai dimanfaatkan faksi lain yang tidak sejalan dengan jajaran pemimpin saat ini. Apalagi,

kata dia, desas-desus yang beredar di internal partai menyebutkan bakal ada

sulit untuk mengembalikan ( recovery ) citra mereka di mata masyarakat. “Masih ada sisa-sisa pertarungan politik setelah Pemilu 2014, yang masih belum sepenuhnya bersih ditambah partai kembali dilanda badai karena kasus hukum. Kasus hukum itu akan semakin menyulitkan upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai,” ujarnya. [MJS/O-1]

elite partai lagi yang terjerat kasus hukum. “Hal ini akan kem- bali menjadi pemicu

masalah di partai,”

ujarnya.

Dikatakan, kubu yang berseberangan dengan jajar- an pemimpin tidak ingin par- tainya terjebak oleh pusaran praktik korupsi. Partai akan

Pilkada Langsung Pilihan Terbaik

[JAKARTA] Wacana merevisi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsungmerupakan respons terhadap pelaksanaannya yang mahal, sarat politik uang, memicu bentrokan horizontal, dan dampaknya yang buruk terhadap tata kelola pemerintahan. Korupsi yang merajalelamerupakan dampak buruk dari pelaksanaan pilkada yangmahal, penuh mahar, dan politik uang. Pilkada langsung sudah me- nyimpang dari tujuan awalnya, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mening- katkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saingmasyarakat daerah, danmenyejahterakan rakyat. Sejak pilkada langsung diterapkan pada 2005, tujuan-tujuan itu belum tercapai. Sungguh pun demikian, pilkada langsung masih menjadi pilihan terbaik. Pilkada langsung perlu diko- reksi, bukan ditiadakan. Yang harus dikoreksi adalah undang-undang partai politik dan penyelenggara pemilu hingga penegakan hukum agar pilkada langsung berjalan dengan murah, bebas politik uang, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Parpol yang terbukti menerima mahar harus didiskualifikasi. Meng- gantikan pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung atau lewat DPRDsamadenganmemutarkembali jarum jam ke Era Orde Baru (Orba). Demikian benang merah penda- pat peneliti senior Pusat Penelitian Politik (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Direk- tur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto yang dihimpun SP di Jakarta, Jumat (16/11). Mereka menanggapi pernyataan Ketua DPRBambang Soesatyo, Se- lasa (13/11), yangmengatakan bahwa DPR berencana meninjau kembali pelaksanaan pilkada langsung. Pe- ninjauan kembali itu dimaksudkan untuk menjaga kualitas pemilu serta mengurangi konflik horizontal dan politik berbiaya tinggi. Siti Zuhro mengatakan, pene- rapan pilkada langsung berangkat dari tujuan ditetapkannya otonomi daerah (otda), yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing

masyarakat daerah, dan menyejah- terakan rakyat. “Asumsinya, empat hal utama otonomi daerah itu bisa dilaksanakan oleh kepala daerah yang betul-betul berpihak kepada daerah itu. Itu bisa dilakukan oleh kepala daerah yang baik, yang dipilih langsung oleh rakyatnya,” kata Siti. Menurut dia, harus diakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung hanya menghasilkan 5% sampai 10% pemimpin yang bagus. Di sisi lain, pilkada langsungmalahmenghasilkan lebih dari 400 kepala daerah yang justruberurusandenganhukum. “Ada apa ini? Itu bukan jumlah yang kecil. Kalau bangsa yang cerdas memang harusmulai melakukan evaluasi atau peninjauan terhadap pelaksanaan pilkada,” katanya. Siti mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung berangkat dari sejumlah asumsi, antara lain partai politik sudah matang dalam ber- demokrasi, penyelenggara pemilu sudahprofesional, danaparat penegak hukum sudah netral. “Asumsi waktu itu, partainya sudah mantap, sudah siap menjadi aset negara.Aset lainnya, yakni KPU dan Bawaslu sudah netral. Penegak hukum juga bagus. Persoalannya, hingga saat ini tidak semua asumsi itu benar. Malah muncul dinasti poltik dan muncul oligarki partai. Ini yang harus dibenahi,” ujar Siti. Prematur Direktur Eksekutif PerludemTiti Anggraini mengatakan, usulan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD merupakan usulan yang prematur. Apalagi, kata dia, jika alasannya banyak kepala daerah yang sudah terlibat kasus korupsi. “Menurut saya, usulan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD dengan dalih bahwa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah kesimpulan yang sangat prematur. Penyebab korupsi kepala daerah adalah kompleksitas masalah yang tidak tunggal,” kata Titi. Dia juga menyoroti alasan yang menyebutkan pilkada langsung menyebabkan biaya politik mahal, yang tentunya permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang memengaruhi biaya politik pilkara, termasuk perilaku korup dari kepala daerah itu sendiri. “Keluhan soal politik biaya tinggi dan praktik politik transaksional, termasuk mahar politik, tidak bisa

dibebankan tunggal pada sistem pilkada langsung. Pilkada langsung ikutmemberi kontribusi, tetapi bukan faktor utama,” ucapnya. Dikatakan, penyebab berbagai perilaku koruptif selama pilkada itu, antara lain aturan main yang belum baik, tegas, danmemang juga korup. Diamenyoroti peraturan yangmasih “bolong-bolong” dalamUUPilkada. Dia meyakini, peraturan seperti itu sengaja dibuat untuk menciptakan kondisi agar penegakan hukum tidak bisa dijalankan secara optimal. “Lalu, contoh lain adalah praktik mahar politik. Peraturan belum mampu menyentuh itu. De- sain kerangka hukum pilkada kita belum mencerminkan citra hukum yang baik di mata masyarakat serta belum hadirnya keadilan pemilu dan penegakan hukum yang tegas,” ujar Titi. Selain itu, dia juga menyoroti lemahnya pengaturan terkait akunta- bilitas dana politik. Kondisi itu sama sekali belummenjangkau dana-dana yang beredar. “Sehingga, kalau prob- lemnya ada pada kerangka hukum, penegakan hukum, dan akuntabilitas dana politik, maka apa pun pilihan sistem pemilihan kepala daerah, mau langsung atau tidak langsung, tidak akan menyelesaikan masalah perilaku koruptif yang digelisahkan tersebut,” ujarnya.

Saat ini, kata Titi, justru pilihan mengembalikan pilkada oleh DPRD akan menjauhkan rakyat dari proses partisipipasi politik dalam bingkai supremasi konstitusi yang berlandas- kan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara hukum. Tidak Logis Arif Susanto dari Exposit Strategic mengatakan, Bebera- pa argumentasi yang menolak pilkada langsung sangat tidak logis dan mengada-ada, termasuk anggapan bahwa pilkada langsung melestarikan politik uang. “Penye- bab politik uang bukan pilkada langsung, tetapi tingginya hasrat kekuasaan yang bertemu dengan kesenjangan ekonomi dan kurang- nya kecerdasan politik. Alih-alih menghapus pilkada langsung, lebih baik dilakukan pembangunan yang berkeadilan dan pendidikan politik yang mencerdaskan,” kata Arif. Dia juga menyoroti argumentasi bahwa politik biaya tinggi dalam pilkada langsung dapat mengha- langi munculnya calon berkualitas. Menurut Arif, politik biaya tinggi terjadi karena partai-partai politik menetapkan “uang perahu” bagi mereka yang inginmencalonkan diri. Dengan persoalan seperti itu, yang dibutuhkan adalah revitalisasi peran partai dalamperekrutan politik

untuk menjaring calon yang ber- kualitas, bukan sekadar calon yang kaya. “Partai-partai harus mampu melakukan regenerasi kader, sebagai calon pemimpin, secara berkelanjut- an,” ujar Arif. Kemudian, argumentasi lain yang sering dipakai untuk menolak pilkada langsung adalahmeningkat- nya konflik horizontal. Menurut dia, justru politik seharusnya menjadi moderasi konflik. Elite politik seharusnya memin- dahkan potensi konflik di masyarakat ke dalam ruang-ruang sidang lewat negosiasi. Selama ini, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu konflik di kalangan elite dipindahkan kemassa. Pengajar komunikasi politik itu juga mengkritisi argumentasi bahwa mengubah pilkada langsung dapat menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun. Arief justru merujuk ke data Badan Pengkajian dan Pe- ngembangan Teknologi (BPPT), yang menyebutkan bahwa sistem e-voting bisa menghemat anggaran pilkada hingga 50%. “Kemudian, Kemdagri juga menyebut pilkada serentak dapat menghemat anggaran hingga 50%. Pilkada oleh DPRD mungkin lebih efisien dari segi pembiayaan, tetapi tidak sepadan karena harus mengor- bankan kedaulatan rakyat,” ujarnya. [Y-7/R-14]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online