SP181116

Suara Pembaruan

Metropolitan

27

Jumat, 16 November 2018

DPRD Bentuk Pansus Selidiki Dana PMD Rp 1,8 T yang Mengendap

PT PJR Minta Putusan Pengadilan Dihormati Kuasa hukum PT

Petamburan Jaya Raya (PJR) Romulo Silaen me- minta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mematuhi keputusan Mahkamah Agung tentang Pasar Kemirimuka terkait pengelo- laan lahan hak guna ba- ngunan (HGB) yang menja- di milik PT Petamburan Jaya Raya. Dikatakan, seharusnya Pemkot Depok memberikan contoh ketaatan hukum pa- da putusan Mahkamah Agung (MA) ini. "Menurut kami, mari kita semua duduk bersama un- tuk menyepakati kelang- sungan pasar rakyat ini. Bila terus berlarut-larut yang rugi masyarakat," ujar Romulo Silaen di Depok, Jawa Barat, Jumat (16/11). Lebih lanjut diungkap- kan, kasus ini bergulir sejak 2008 terkait dengan seng- keta lahan Pasar Kemirimuka. PT PJR me- nang enam kali sejak perka- ra tersebut disidangkan mu- lai tingkat PN Bogor (ketika Depok masih status kota administratif), tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kasasi hingga penin- jauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Semua tingkatan peradilan meme- nangkan gugatan PT PJR. [RIA/W-11] Kepolisian Resor Kabupaten Bogor tidak memberikan izin pertamuan khilafah se-dunia di Sentul, Sabtu (17/11) besok. Tindakan tegas berupa pembubaran paksa akan di- lakukan bila penyelenggara tetap melakukan kegiatan. Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Andi M Dicky, mengatakan pihak- nya mencoba meminta pa- nitia kegiatan tak menye- lenggarakan diskusi berta- juk khilafah tersebut. Namun jika tetap menye- lenggarakan, maka bakal menurunkan 1.000 personel untuk mengamankan acara tersebut. "Rencananya polisi akan menerjunkan sekitar 1.000 personel, termasuk BKO 3 SSK (satuan seting- kat kompi) Brimob, 2 SSK Sabhara, dan 500 personel gabungan TNI-Polri," papar- nya, Jumat (16/11). Ia menambahkan, selain karena tema diskusi berkait- an dengan khilafah, alasan polisi tidak mengizinkan ke- giatan itu karena warga Bogor menolak. Penolakan dari masyarakat Bogor yang diaspirasikan melalui or- mas, serta mahasiswa Islam di Kabupaten itu. [VEN/W-11] Polisi Siap Bubarkan Pertemuan Khilafah

[ JAKARTA ] D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI geram men- dengar sisa dana penyerta- an modal daerah (PMD) badan usaha milik daerah (BUMD) DKI yang meng- endap sebesar Rp 1,8 triliun dilakukan realokasi anggar- an tanpa sepengetahuan dan persetujuan dewan. Oleh karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI memutuskan untuk me- lakukan moratorium realoka- si sisa dana PMD BUMD DKI dan segera membentuk panitia khusus (pansus) un- tuk menyelidiki sisa dana PMD yang mengendap. Ketua Komisi C DPRD DKI, sekaligus anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Santoso mengatakan, kasus realoka- si atau penggunaan sisa da- na PMD yang mengendap tanpa persetujuan DPRD DKI perlu dibesarkan. Diduga, kasus ini tidak ha- nya terjadi di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tetapi juga terjadi di BUMD DKI lainnya. “Kasus ini perlu di- blow up . Bukan hanya yang di Jakpro, tetapi juga PMD lain yang belum terserap oleh BUMD DKI lainnya,” kata San t o s o da l am r apa t Banggar di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (15/11). Oleh karena itu, ia me- minta DPRD DKI perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki penggunaan sisa dana PMD yang mengendap tersebut. Supaya pansus bekerja se- cara maksimal, maka perlu dilakukan moratorium rea- lokasi sisa dana PMD yang mengendap. Usulan Santoso lang- sung disetujui oleh Wakil Ketua DPRD DKI asal F r a k s i G e r i n d r a , Mohammad Taufik. Ia juga merekomendasikan pansus untuk penyelidikan sisa da-

besar Rp 650 miliar ini di- lakukan tanpa persetujuan dari DPRD DKI. Seharusnya, bila tak bi- sa digunakan sesuai dengan rencana awal, dana tersebut harus segera dikembalikan ke kas daerah. Pengakuan itu disampaikan Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto dalam ra- pat tersebut. Legal Opinion dari Kejati diterima pada 3 Oktober 2014, menyatakan apabila PT Jakpro memba- talkan transaksi pembeliah saham di PT Astratel Nusantara, yang merupakan salah satu pemegang saham di Palyja, dan akan menggu- nakan dana tersebut untuk pembelian saham perusaha- an lain atau kegiatan lain, maka harus meminta perse- tujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) cq Pemp r ov DKI cq Gubernur DKI. [LEN/W-11]

ANTARA/APRILLIO AKBAR Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung ka- wasan Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (18/10).

na PMD tersebut.

kemanakan? Kalau saya minta lebih baik harus di- kembalikan dulu menjadi penerimaan pembiayaan,” ujarnya. Semen t a r a i t u , PT

Jakpro mengakui telah menggunakan dana PMD yang seharusnya digunakan untuk mengakuisisi Palyja untuk kegiatan lainnya. Penggunaan dana PMD se-

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah yang turut hadir dalam rapat setuju di- lakukan moratorium realo- kasi sisa dana PMD BUMD DKI selama pansus menja- lankan tugasnya. “Saya cenderung dimoratorium saja,” tukasnya. Dalam kesempatan ter- sebut, anggota Banggar da- ri Fraksi Nasdem, Bestari Barus mempertanyakan si- sa PMD sebesar Rp 1,8 tri- liun tersebut akan diletak- kan di mana dalam postur K e b i j a k a n U m u m Anggaran-Prioritas Plafon An g g a r a n S eme n t a r a (KUA-PPAS) DKI 2019. Ia belum melihat sisa PMD tiga BUMD DKI ter- sebut tidak tergambar da- lam KUA-PPAS DKI 2019. Ia meminta sisa PMD tiga BUMD yang tidak terpakai lagi segera dikembalikan terlebih dahulu ke kas dae- rah, sehingga sisa dana PMD tersebut bisa masuk ke dalam pos penerimaan pembiayaan. “Sisa PMD ini mau di Tidak Tergambar

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online