SP170821

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 21 Agustus 2017

Deddy Mizwar Gabung Gerindra?

D emi memuluskan pen- calonan di Pilgub Jabar 2018, Wagub Jabar Ded- dy Mizwar dikabarkan bersepa- kat bergabung dengan Gerindra menjadi kader. “Pak Deddy Mizwar menyatakan bersedia menjadi kader partai Gerin- dra dengan penempatan tugas sebagai Penasehat DPD Partai Gerindra Jabar. Karena sesuai dengan arahan Pak Prabowo, kandidat yang akan diusung (ke pilkada) harus kader internal partai,” ungkap sumber SP, di

Jakarta, Senin (21/8). Dia menambahkan, pihak- nya akan segera berkoordinasi dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar untuk memformulasikan teknis kerja sama mempersi- apkan Pilgub 2018. “DPD Gerindra Jabar akan segera ber- koordinasi dengan DPW PKS Jabar untuk membahas lebih lanjut teknis kerja sama. Karena ini merupakan kompetisi kita bersama untuk memperjuang-

kan niat luhur dalam membawa perbaikan di Jabar,” katanya. Sumber itu menegaskan, keputusan parpol pimpinan Prabowo Subianto itu memang untuk me- kan, Gerindra wajib meme- nangkan kontestasi pilkada untuk melaksanakan misi dan program pembangunan Jabar,” katanya. Diakui, kesepakatan ber- nempati posisi sebagai calon gubernur. “Pak Prabowo menegas-

koalisi dengan PKS di Pilgub Jabar 2018 sudah direstui dua pimpinan partai, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subi- anto dan Presiden PKS Sohibul Iman. Tapi SK yang sifatnya mengikat belum dikeluarkan pada pertemuan beberapa hari lalu di Jakarta. Dengan demi- kian, PKS dan Gerindra tinggal mendaftarkan Deddy dan Achmad Syaikhu pada Januari 2018. Sebelumnya, PKS juga telah menyetujui duet Deddy dan Syaikhu. [W-12]

Batal Naik, Dana Desa Dievaluasi

[JAKARTA] Sejakpertengah- an 2016 lalu pemerintah sudah berencanamenaikkan besaran dana desa dua kali lipat atau menjadi Rp 120 triliun pada 2018. Rencana itu bakal sulit terealisasi.MenteriDesa, Pem- bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengakui bahwa dana desa tidak dinaikkan karena masih terus dievaluasi pemerintah. Evaluasi terutama terkait pengelolaannya di tingkat desa yang masih rawan pe- nyelewengan. Sejak digelon- torkan pada 2015, dana desa mengalami kenaikan yakni dari Rp 20,8 triliun menjadi Rp 47 triliun (2016), dan Rp 60 triliun (2017). Rencana pemerintahuntuk menaikkan dana desa dua kali lipat pada 2018 tampaknya sulit terealisasi. Batal naiknya dana desa 2018 diakuiMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Menurut Eko, dana desa memang tidak dinaikkan karena masih terus dievaluasi pemerintah. Evaluasi ini teru- tama terkait pengelolaannya di tingkat desa yang masih rawan penyelewengan. Tapi, kataEko, angka ini baruberupa rancangan, sehingga kemung- kinan masih bisa dinaikkan. “Masih terus dievaluasi, tapi tidak menutup kemung- kinan bisa naik, kan ini masih RAPBN,” katanya kepada SP di Jakarta, Minggu (20/8). Meskipun tidak naik, menurut Eko, anggaran untuk program pembangunan desa melalui sejumlah kementeri- an dan lembaga mengalami kenaikan. Kementerian yang mengelola program ke de- sa-desa tersebut, antara lain Kemdes PDTT, Kementeri- an Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru- mahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian dan lembaga ini mempunyai programyang sangat dibutuh- kan masyarakat desa, seperti pembangunan saluran irigasi,

tifikasi berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang lebih baik memerlukan penguatan kapa- sitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, aparat pengelolakeuangandesa maupun penyediaan tenaga pendamping yg memadai dan lebih profesional. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan penguatan pengawasan yang lebih memadai. “Walaupun alokasinya tidak mengalami kenaik- an, pemerintah tetap akan mengoptimalkan dana desa untuk meningkatkan kualitas hidupmasyarakat desa,” ucap Budiarso. Kebijakan penganggaran dan distribusi dana desa 2018 akan lebihdiarahkanpada upa- ya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpanganpela- yanan dasar publik antardesa, serta memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja pelaksa- naan, yaitu kinerja penyerapan anggaran dan capaian output . Pengawasan dana desa di- perkuat antara lain melalui pengoptimalan pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, serta penguatan peran pengawas oleh ma- syarakat. “Sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh atas efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pela- yanan dasar publik antardesa, menurunkan kemiskinan, menggerakkan roda kegiatan perekonomian masyarakat desa, anggaran belanja KL dari berbagai KL dalam bentuk pelbagai program dan kegiatan yang langsung dia- rahkan ke desa dalamRAPBN 2018 ditingkatkan,” katanya. [D-13/O-2]

embung, jembatan, sekolah, puskesmas, kantor desa, sarana air bersih, dan lain-lain. Program dana desa me- rujuk pada Undang-Undang 6/2014 tentang Desa. Melalui UU ini pemerintah desa me- miliki kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksana- an pembangunan desa. Programdanadesapertama kali digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20,76 triliun pada 2015, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun (2016), danRp60 triliun (2017).Meski menuai banyakkritik, program dana desa terus dijalankan, bahkan pemerintah sebelum- nya berencana menaikkannya hingga Rp 120 triliun untuk 74.910 desa di 2018. Eko mengatakan, peme- rintah pusat tidak main-main dengan penyelewengan dana

desa. Iamemastikan perangkat desa yang terbukti terlibat penyelewengan akan langsung dipecat. Ekomengungkapkan, pada 2016 Kemdes PDTT telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dana desa sebanyak 932 pengaduan. Artinya, dibanding jumlah desa yang ada, angka tersebut hanya 1,2 %. Dari jumlah itu, sebanyak 200 laporan di antaranya di- serahkan kepada KPK, 167 kepada kepolisian, sedangkan sisanya merupakan permasa- lahanadministrasi.Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Pada 2017, laporan penga- duan yang diterima sebanyak 300 pengaduan, dan masih terus dipantau oleh Satgas Dana Desa. Meski permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan

dana desa sebenarnya sangat kecil dibandingkan jumlah penerima dana desa, pihak Kemdes PDTT tetap mela- kukan koordinasi dengan Kemdagri untukmenyempur- nakankekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa. Eko menegaskan, untuk pengawasan dana desa tidak diperlukan lembaga ataubadan baru. Pembentukan lembaga baru tidak menjamin korupsi tidak terulang. Sebab, kata dia, penyelewengandana desa ada- lah persoalan korupsi. Untuk memutuskan penyelewengan adalah denganmenindak tegas setiap tindakan korupsi. Ka- renanya, inspektorat di level kabupaten hingga kecamatan

terian Keuangan Budiarso TeguhWidodo menjelaskan, penetapan besaran dana desa dalam APBN 2018 dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama , memperhatikan kemampuan keuangan negara dalamkerangkamenjaga stabi- litas dankesinambunganfiskal. Kedua , perlunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas penge- lolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan hingga aspek pertanggungjawaban. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksa- naan pengelolaan dana desa di daerah, baik di kabupaten kota maupun di desa yang telah berjalan selama tiga tahun ini memerlukan adanya evaluasi yang lebih komprehensif dan lebih akurat, untuk melihat keberhasilan dan mengiden-

akan diperkuat. Pertimbangan

Direktur Jenderal Perim- bangan Keuangan Kemen-

> 8

Terkait hal

Made with FlippingBook HTML5