SP160222

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 22 Februari 2016

Revisi Ditolak, Anggaran Disunat?

D i saat isu revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korup- si (UU KPK) memanas, ternyata muncul isu pe- mangkasan anggaran untuk sektor pemberantasan ko- rupsi. “Pemangkasan ang- garan pemberantasan ko- rupsi cenderung memanfa- atkan isu pelemahan lemba- ga antirasuah,” kata sumber SP , Senin (22/2). Padahal, kata sumber itu, anggaran ketiga instan- si (Polri, KPK, dan Kejaksaan) tersebut hanya

Rp 396,5 miliar untuk mengung- kap 3.891 kasus korupsi. “Dan ternyata alokasi anggaran untuk tindak

yang alokasi anggarannya sebesar Rp 138,9 juta. Artinya alokasi pada 2016

Dia menyesalkan lang- kah DPR lantaran secara diam-diam memotong ang- garan. Hal itu secara tidak langsung memperlemah upaya penanganan kasus korupsi dari aspek operasi- onal. Bagaimana dengan si- kap pemerintah? Sumber ini mengungkapkan, didu- ga kuat ada lobi-lobi de- ngan DPR, tentunya fraksi-fraksi, yang ingin pembahasan revisi UU KPK tetap dilanjutkan. “Aromanya tercium,” katanya. [W-12] waktu 5,5 hari sebelum memulai usaha. Hal senada dikatakan an- ggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P ) Ma r u a r a r S i r a i t . Menurutnya, walau ada tan- tangan untuk menghadapi MEA, kesepakatan itu justru membuka peluang, yang se- harusnya tidak dilewatkan begitu saja oleh Indonesia. “Kita jangan lagi ber- pikir hanya menang di da- lam negeri. Sudah Saatnya kita berekspansi ke negara lain. Ini harus segera direal- isasikan dan tidak bisa di- tunda-tunda lagi,” ujar Maruarar. Dikatakan, hampir di seluruh sektor Indonesia bi- sa berstrategi ofensif dalam mengembangkan bisnis ser- ta pasar ke luar negeri. Salah satu strategi yang bi- sa dilakukan, ujarnya, ada- lah dengan melakukan merger antarperusahaan BUMN di sektor perbankan dan asuransi pemerintah. “Dengan kekuatan lebih be- sar serta bersatu, maka ek- s p a n s i p e r u s a h a a n Indonesia akan lebih man- tap,” katanya. Di sisi lain, Maruarar juga mendorong agar negara mendorong hadirnya lebih banyak pengusaha muda. Kreativitas para anak muda dalam berusaha kerap menja- di senjata pamungkas dalam memenangkan persaingan di era pasar bebas saat ini. Dia menilai, membuat aturan yang mendukung munculnya pengusaha baru itu harus menjadi agenda bersama antara Pemerintah dan DPR. Tentunya, regula- si dan kebijakan itu harus mampu membangun pengu- saha melalui aturan yang ideologis serta sistematis. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang dibuat juga harus menegaskan kemuda- han perizinan bagi para pengusaha muda. [MJS/O-2/O-1]

turun Rp 6,6 juta,” ungkapnya.

pemberantasan korupsi ini dari 2015-2016 mengalami penurunan tajam,” kata sumber itu. Dia menjelaskan, pada 2016, KPK mendapat alokasi anggaran untuk me- nangkap koruptor sebesar Rp 132,2 juta untuk satu kasus. “Dan alokasi ang- garan ini terlalu kecil dibandingkan dengan 2015

Sumber itu menambah- kan, tahun ini anggaran Kejaksaan untuk kasus ko- rupsi sebesar Rp 83,9 juta untuk satu kasus. Sedangkan pada 2015, ungkapnya, sebesar Rp 89, 6 juta. “Dan telah terjadi penu- runan sebesar Rp 5,7 juta,” jelasnya.

Saatnya RI Menyerbu Pasar ASEAN

[ JAKARTA] Ke nd a t i Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN, para pelaku bisnis tak cukup ha- nya berkonsentrasi di dalam negeri dan mengeluhkan serbuan pelaku bisnis dari negara lain. Selain menjadi- kan Indonesia sebagai basis produksi untuk dunia, pela- ku bisnis perlu ke luar “kan- dang”, “menyerbu” negara ASEAN untuk membangun usaha dan menguasai pasar mereka. Dalam persaingan eko- nomi global, menyerang adalah cara terbaik untuk bertahan. Berusaha mengu- asai pasar negara lain ada- lah cara terbaik menjaga pasar di dalam negeri. Inefisiensi ekonomi masih menjadi momok yang me- nakutkan bagi dunia usaha di dalam negeri, karena ber- dampak kepada biaya pro- duksi serta membuat pro- duk-produk Indonesia sulit bersaing, bahkan dengan sesama negara ASEAN. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan regulasi dan kebijakan yang me- mungkinkan para pelaku usaha nasional bekerja le- bih efisien dan menghasil- kan produk-produk yang lebih kompetitif. Demikian rangkuman pendapat Ekonom Indef Enny Sri Hartati, Ketua Himpun a n Pe ngu s a h a Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, dan ang- gota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Maruarar Sirait yang dihimpun SP di Jakarta, Senin (22/2). Enny Sri Hartati menga- takan, ketika menghadapi MEA, Indonesia harus memperkuat basis produksi di Indonesia. Fokus produk- si yang perlu menjadi fokus adalah di sektor jasa, trans- portasi, dan komunikasi, yang belakangan ini kian meningkat. “Ketika banyak barang yang masuk, konsumen me- mang diuntungkan. Tetapi,

yang penting, kita harus memperkuat basis produk- si. Karena, kalau tidak ada basis produksi di sini, buat apa. Kita tidak bisa berpikir jangka pendek dengan adanya MEA,” ujarnya. Dalam era kompetisi perdagangan terbuka den- gan kehadiran MEA, salah s a t u kunc i nya ada l ah efisiensi dari berbagai sek- tor dan membuka pasar sel- uas-luasnya melalui sektor yang potensial, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Enny, pengu- saha perlu melihat potensi pasar untuk bisa melakukan penetrasi ke pasar luar neg- eri. Selain itu, tentu juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam men- dukung tingkat daya saing pengu s aha I ndone s i a . Dukungan dari pemerintah berupa regulasi dan kebija- kan yang mendukung efisiensi dunia usaha. Namun, Enny khawatir, setelah MEA diberlakukan, perputaran perdagangan bi- sa melesat hingga dua kali lipat tetapi bukan karena barang-barang yang dipro- duksi di dalam negeri. “Jadi, masyarakat jangan s i l a u d e n g a n MEA . Sekarang ini, seharusnya didorong produk-produk yang dapat diperdagangkan dan menggenjot sektor pro- duksi. Potensi kita sangat besar,” ujarnya. Sebelumnya, pengusaha nasional yang juga pendiri Grup Lippo Mochtar Riady mengatakan, untuk me- menangi pasar bebas, bang- sa Indonesia harus mener- apkan filosofi ofensif (menyerang), bukan defen- sif (bertahan). Jika memili- k i k e k u a t a n o f e n s i f , Indonesia dengan sendirin- ya akan memiliki kekuatan untuk bertahan. “ M e m a s u k i e r a Ma s y a r a k a t Ek o n omi ASEAN (MEA) , pa r a pelaku usaha, pejabat pe-

merintah, dan kalangan pa- kar selalu meributkan mas- a l ah s e r buan pe r u s a - haan-perusahaan negara tetangga ke Indonesia. Tetapi, tidak ada yang ber- t anya , kapan k i t a ke Singapura, Bangkok, atau Manila,” ujar Mochtar Riady dalam diskusi dengan jajaran redaksi media massa di bawah Berita Satu Media Holdings, pekan lalu.

mendatangi mereka.

Bahlil mengatakan, ine- fisiensi ekonomi masih menjadi momok di dunia usaha Tanah Air, karena berdampak pada biaya pro- duksi. Kondisi itu membuat produk-produk Indonesia sulit untuk bersaing di pasar gloal, bahkan dengan sesa- ma negara ASEAN. “Ekonomi biaya tinggi terutama dipicu oleh pung- utan liar, mulai dari perizin- an di birokrasi yang pan- jang dan berbelit-belit, proses produksi, distribusi, hingga loading di pelabu- han. Ini harus segera diben- ahi,” ujarnya. Tidak hanya itu, lanjutn- ya, ekonomi biaya tinggi juga dipicu oleh tingginya biaya logistik serta rendahn- ya akses untuk memperoleh bahan baku industri. “Kalau yang fix cost ini masih bisa kita siasati secara kreatif. Tetapi, kalau variable cost susah ditebak. Rata-rata variable cost datang dari pungutan liar dan biaya di birokrasi,” kata Bahlil. Dia menilai, reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah belum maksi- mal dan belum cukup me- nekan pungutan liar di bi- rokrasi. Pasalnya, reformasi birokrasi itu belum diikuti oleh implementasi adminis- trasi dan sistem yang terin- tegrasi, terutama dalam hal perizinan. Sementara, prosedur un- tuk memulai usaha di Indonesia, masih belum efisien. Indonesia berada diperingkat 155 dalam hal prosedur untuk memulai us- aha. Di Indonesia, seorang pengusaha membutuhkan 10 tahapan prosedur di bi- rokrasi dan menunggu sam- pai 52,5 hari sebelum mem- ulai usahanya. Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga Malaysia, yang berada di peringkat 13. Di Malaysia, seorang pengusaha hanya butuh 3 tahapan prosedur dan cukup menghabiskan

“Jangan berpikir kapan me r e k a d a t a n g a t a u bagaimana menghadapi mereka, tapi berpikirlah bagaimana kita ke sana. Dalam filosofi saya, kalau kita tidak memiliki kekua- tan ofensif, maka tidak mungkin kita mempunyai kekuatan defensif. Ofensif itu juga mencakup dedikasi, tahan banting, kerja keras,

“ Sikap defensif dan menunggu akan menjadi penghalang kemajuan ekonomi Indonesia.

Menurut Mochtar, sikap defensif dan menunggu akan menjadi penghalang k e m a j u a n e k o n o m i Indonesia. Jika bersikap de- fensif, Indonesia akan sela- lu kalah cepat dalam me- langkah. Itu sebabnya, bangsa Indonesia harus segera mengubah cara ber- pikir dari defensif menjadi ofensif. Dengan kata lain, bukan menunggu kedatan- gan kompetitor, tapi aktif

hemat, rukun, menyatu, dan sinergi. Itu yang kita butuh- kan,” ujarnya.

Inefisiensi

Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia sepakat dengan pernyataan Mochtar itu. Namun, ujar dia, ada perso- alan yang menghambat, yakni biaya produski yang tinggi sebagai pengganjal perkembangan ekonomi di Indonesia.

Made with FlippingBook flipbook maker