SP171023

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 23 Oktober 2017

Arcandra Didorong Jadi Ketum Pelti?

M usyawarah Na- sional (munas) Pengurus Besar Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PB Pelti) dijadwalkan berlang- sung pada 25 November 2017. Lokasi munas yang agenda utamanya pemili- han ketua umum PB Pelti periode 2017-2022, dipi­ lih di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah tokoh kini bersiap mendaftar untuk bersaing memimpin Pelti. Salah satu tokoh terse- but yakni Wakil Ment- eri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Arcandra Tahar. Pria kelahiran Padang,

Sumatera Barat (Sumbar) 10 Oktober 1970 dinilai figur tepat memimpin PP Pelti menggantikan Maman Wirjawan. “Pak Arcandra kami harapkan maju dalam pemilihan Ketum PP formulir pendaftaran,” kata sumber SP , Senin (23/10). Masih kata sumber itu, Arcandra sosok yang menyukai olahraga tenis. Arcandra diyakini dapat meningkatkan prestasi tenis Tanah Air. “Kami optimistis Pak Arcandra Pelti pada mu- nas 25 Novem- ber 2017. Beliau siap mengambil

bangkitkan lagi prestasi pertenisan Indonesia yang selama ini menu- run,” ujarnya. Selain Arcandra, calon ketum lainnya be-

Ketua umum terpilih diharapkan melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan prestasi atlet tenis lapangan. Tem- pat pemusatan latihan atlet-atlet daerah juga perlu lebih terorganisir. Selama ini, pete- nis Indonesia kerap terkendala dana untuk mengikuti turnamen-tur- namen internasional. Padahal, ajang-ajang bergengsi di luar negeri penting diikuti. Penye- lenggaraan turnamen di dalam negeri juga sepatutnya diperbanyak. Dengan begitu, terjadi regenerasi dalam dunia tenis. [C-6]

rasal dari kalangan birokrat. Saat ini, calon tersebut menjabat ins- pektur jenderal di

salah satu kementerian. Namun, calon ini bakal mengurungkan niatnya jika Arcandra pada ak- hirnya benar-benar maju. “Calon yang satu lagi beralasan tidak mau bersaing dengan Pak Arcandra. Beliau akan dukung Pak Arcandra,” kata sumber.

Perlu Tindakan Hukum terhadap Ormas Anti-Pancasila

[JAKARTA] Perlu ada tindakan hukum yang tegas terhadap or- ganisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila dan mengan- cam kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, DPR perlu mendukung sepenuhnya Peraturan Pemerin- tah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) MuhammadiyahAbdul Mu’ti mengatakan, sejak awal perjuangan kemerdekaan, Mu- hammadiyah telah berkomitmen menjaga dan menegakkan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai keputusan Muktamar ke-47 di Makassar pada 2015, Muhammadiyah mendukung sep- enuhnya sistem negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Muhammadiyah juga menolak paham yang mengutamakan sistem kekhalifahan Islam yang disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya yang menuding sistem di luar Islam tidak islami. Apalagi bila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara muslim. “Muhammadiyah juga menolak dan tidak mendukung segala pa- ham, organisasi, dan gerakan yang anti-Pancasila, termasuk gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Senin (23/10). Dikatakan, Muhammadiyah memandang perlu tindakan hukum terhadap ormas yang terbukti nyata dan meyakinkan berniat untuk mengembangkan paham, ideologi, dan gerakan yang bertentangan serta ingin mengganti Pancasila dan keberadaan NKRI. Oleh karena itu, Muham- madiyah menghargai maksud pemerintah menerbitkan Perppu Ormas untuk tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan keb- inekaan sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami serahkan proses politik ini ke DPR

hanya untuk membatasi gerakan yang ingin merobohkan negara,” tuturnya. Sangat Penting Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, kebera- daan Perppu Ormas sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut dia, Perppu tersebut ada untuk memastikan bahwa ormas-ormas yang ada di Bumi Pertiwi tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. “Setiap orang boleh dengan bebas berkumpul dan berserikat. Boleh membentuk ormas. Tetapi, harus tetap dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, dalam konteks ini, Perppu Ormas itu sangat penting,” ujar Arya kepada SP di Jakarta, Senin (23/10). Dia menilai kebebasan dalam konteks demokrasi tetap harus menaati aturan-aturan yang berlaku. Apalagi, kata dia, itu berkaitan dengan hal-hal prinsipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jadi, berbeda pendapat atau kritis terhadap pemerintah boleh- boleh saja, tetapi hal-hal prinsip, seperti dasar negara, tidak boleh diganggu gugat. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sudah final,” kata dia. Pemerintah, ujarnya, tentu mempunyai dasar yang kuat untuk membubarkan ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila. Jika tidak bertentangan dengan Pancasila, menurutnya, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk membubarkannya. “Perppu Ormas ini memang masih menjadi polemik. Beberapa kelompok masyarakat dan fraksi di DPR tidak menerima Perppu ini. Tetapi, seharusnya prinsip berbangsa dan bernegara tidak boleh diabaikan. Perppu Ormas ini harus dilihat dalam kerangka or- mas yang aktivitasnya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila,” kata dia. [YUS/FAT/R-15]

foto-foto:istimewa

Marsudi Syuhud

Abdullah Darraz

Abdul Mu'ti

untuk mengambil keputusan politik yang sebaik-baiknya. DPR ditun- tut benar-benar bersikap seksama dalam mengambil keputusan,” ucapnya. Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdullah Darraz menga­ takan, lahirnya Perppu Ormas harus disikapi sebagai langkah konstitusional pemerintah dalam menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini. Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui keberadaannya menjadi UU. “Memang ada kekurangan di dalam substansinya. Tetapi, kekurangan tersebut dapat dire- visi di kemudian hari,” ucapnya. Menurutnya, Perppu Ormas perlu dilengkapi dengan adanya mekanis­ me pengadilan dalam memutus sebuah ormas bisa dibubarkan atau tidak. Hal ini untuk menghindari apabila di kemudian hari ada penyalahgunaan Perppu. Perppu Ormas, ujarnya, tidak bisa dianggap memberangus keberadaan ormas-ormas Islam. Sebab, Perppu itu tidak ditujukan kepada ormas-ormas keagamaan. Alasan utama Perppu adalah un- tuk melindungi masyarakat dari berbagai ideologi yang merusak dan merongrong nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI.

Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Uung Sendana berharap agar DPR bermusyawarah untuk menyepakati Perppu. “Melihat kondisi negara kita dan kebatinan masyarakat kita, Perppu Ormas sangat penting se- bagai upayamencegah ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila meneruskan kegiatannya yang dapat membahayakan NKRI,” kata Uung. Dia yakin tujuan utama Perppu Ormas bukan untuk membe- rangus salah satu kelompok agama. Tetap ada mekanisme kontrol dan upaya-upaya peradilan yang masih bisa dilakukan apabila ada ormas yang keberatan dibubarkan. “Dalam keadaan memaksa, kata dia, me- kanisme hukum itu bisa dilakukan belakangan, bukan pada saat akan dilakukan pembubaran,” katanya. Keutuhan Bangsa Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Marsudi Syuhud mengatakan, pada rapat bersama Komisi II DPR, pekan lalu, pihak- nya secara kelembagaan meminta DPR untuk tidak menolak Perppu Ormas. “Saya sudah diundang di Komisi II. Saya sendiri yang menyampaikan agar DPR jangan menolak Perppu Ormas dan men- yetujuinya untuk menjadi UU. Ini sikap resmi dari PB NU dan ketika itu berbarengan dengan Muham-

madyah,” ujar Marsudi kepada SP di Jakarta, Senin, (23/10). Dia menilai, Perppu Ormas ti- dak akan memberengus keberadaan ormas Islam di Tanah Air. Justru, kata dia, Perppu tersebut hadir untuk menjaga keutuhan bangsa dan Pancasila. Oleh karena itu, Perppu Ormas hanya akan dianggap momok oleh ormas-ormas yang anti-Pancasila dan UUD 1945. “Jadi, ormas seperti NU, yang terlibat mendirikan Repubik Indo- nesia, tidak sulit untuk sepakat dan mendukung Perppu Ormas. Kenapa harus takut?. Kalau takut, itu berarti ormas yang mau menggantikan Pancasila,” tuturnya. Menurut dia, keberadaan Perppu Ormas dan disetujui menjadi UU sangat pentinng untuk menutup masuknya paham radikal melalui ormas-ormas yang anti-Pancasila. Dikatakan pula, dari rapat dengan Komisi II DPR, terlihat jelas fraksi mana saja yang menolak Perppu Ormas. Sementara, Ketua PB NU Sulton Fatoni menyakini bahwa DPR akan menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang. Sebab, kata dia, materi Perppu menyangkut sendi-sendi bernegara. “Saya yakin Perppu Ormas tidak akan memberangus keberadaan o rma s - o rma s y a n g s e j a l a n dengan Pancasila. Pasalnya, Perppu

Made with FlippingBook - Online catalogs