SP171023

Suara Pembaruan

Utama

Senin, 23 Oktober 2017

3

Mayoritas Fraksi di DPR Dukung Perppu Ormas

[JAKARTA] Mayoritas fraksi partai politik (parpol) di DPR, terutama partai-partai pendukung pemerintah, men- dukung sepenuhnya penge- sahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasya- rakatan (Ormas). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menyatakan, pihaknya mendukung posisi pemerintah yang meng- ajukan Perppu itu. Sebab, PDI-P melihat bahwa aturan itu memang sesuai konteks ketika diajukan, yakni untuk kepentinganbangsadannegara yang lebih besar. “Kita tidak bisa me- nafsirkan Perppu ini secara sembarangan. Harus dilihat konteksnya, yakni mengatasi situasi yang dikhawatirkan. Bila Perppu ini tidak diterbit- kan, maka bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Arif kepada SP di Jakarta, Senin (23/10). Pihaknya menilai bahwa kehadiran Perppu Ormas itu menutup peluang gerakan yang menolak dasar politik pendirian negara. Pihaknya memahami adanyapihak-pihak yang mendorong agar Perppu disetujui denganmaksud agar setelah itu dilakukan revisinya. Namun, substansi revisi yang mereka maksudkan pun harus jelas. Sepanjang mem- perkuat otoritas negara dalam mengantisipasiberkembangnya gerakan anti-Pancasila, an- ti-kebinekaan, dan anti-NKRI, maka revisi itu tak masalah bila didukung. Ada juga pihak yang mendorong agar dimasukkan klausul bahwa pembubaran ormas harus lewat pengadilan. Namun, kataArif, Perppu su- dah mengatur ormas apa saja yang harus dibubarkan lewat pengadilan dan mana yang boleh dikecualikan. “Kalau tidakmengganggu NKRI danPancasila, pengadil­ an pasti jalan. Kalau sudah terang benderang anti-NKRI dan menolak Pancasila, masa yang begini harus lewat peng­ adilan?” ujarnya. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Tubagus AceHasan Syadzilymenegas- kan, penundaan pandangan mini fraksi yang sedianya dilaksanakandalamrapatJumat (20/10), tidak akanmenghenti- kan sikappartainyayang setuju terhadap Perppu Ormas. Dia yakin bahwa Perppu Ormas akan lolos, karena didukung mayoritas fraksi dari partai politik pendukung pemerintah. Menurut Ace, ada bebe- rapa persoalan krusial yang menjadi pembahasan Perppu Ormas di DPR. Salah satunya adalah aspek due process of law dalampembubaran ormas. Fraksi-frkasi yang penolak

ingin prosesnya harus melalui pengadilan. Tetapi, kata dia, dari substansi Perppu Ormas, ruang itu sudah diberikan “Intinya proses hukummasih tetap dibuka. Tinggal di mana menempatkannya,” ujar Ace. Dikatakan, ormas di- bubarkan terlebih dulu tanpa pengadilan dilakukan pemer- intah merupakan langkah negara untuk mengantisipasi kemungkinan ormas anti-Pan- casilamerongrongkewibawaan negara. “Dibubarkan dulu sebagai tindakan preventif. Kalaumasihmelawan, silakan ke pengadilan,” katanya. Seperti diketahui, Komisi II DPR berencana untukmen- dengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terkait Perppu Ormas pada Jumat (20/10). Namun, agenda itu diundur pada hari ini, Senin (23/10). Diharapkan, Perppu Ormas bisa disetujui di tingkatKomisi II. Perppu itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (24/10). Ajaran Transnasional Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muchtar Luthfi AMutty me- nyatakan, pihaknya sejalan dengan pemerintah dan men- dukung pengesahan segera PerppuOrmas. “SikapNasdem terkait Perppu Ormas sudah jelas.KamimendukungPerppu menjadi undang-undang,” kata Luthfi. Ada sejumlah pertimbang­ anNasdemuntukmendukung pengesahan Perppu. Menurut dia, undang-undang (UU) yang ada saat ini hanya menyebut ateisme, marxisme, leninisme, dan komunisme sebagai ajaran radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara, relitasnya, ajaran radikal yang bertentangandenganPancasila bukan hanya itu. “Sekarang berkembang

yang dianggap melanggar undang-undang. Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, par- tainyabakalmenyetujui Perppu Ormas menjadi UU. Sebab, kata dia, stabilitas dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Dikatakan, saat ini ada sekelompokorang atauorgani­ sasi yang memiliki agenda membahayakan eksistensi NKRI. Penolakan terhadapPerppu Ormas disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai GerindraAhmad Riza Patria. Dikatakan, Perppu Ormas akan menimbulkan masalah baru. Dia berharap pemerintah bisamerangkul seluruhelemen bangsa. Pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada setiap elemen masyarakat. KetuaDPPPartai Gerindra itu menyatakan, se- harusnyapemerintahdalamdua tahun ini membangun dengan cara bijak dan persuasif. Anggota Komisi II dari Fraksi PKSMardaniAli Sera mengatakan, fraksinya kon- sisten akan menolak Perppu Ormas untuk disahkan. Alasannya, Perppu Ormas tidak memenuhi syarat “kegentingan yangmemaksa”. Selain itu, Perppu Ormas juga dinilai membatasi hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. “Fraksi PKS juga me- nilai bahwa Perppu Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan se- cara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Selain itu, Perppu Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilandalampembubaran Ormas,” tuturnya. [MJS/H-14]

ajaran transnasional yang ingin menghapus sekat-sekat nasionalisme. Ini jelas mem- bahayakan keutuhanPancasila dan NKRI,” kata Luthfie. Alasan kedua, Perppu tetap membuka peluang kepada ormas yang dibubarkan atau dibekukan untuk menggugat ke pengadilan. Jadi, tidak ada alasan menghambat pengesahan or- mas karena tak jelasnya proses

peradilan. “Alasan ketiga, berdasarkan asas contrarius actus , maka Pemerintah yang menerbitkan izin pendirian ormas, berhak juga mencabut izin tersebut,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPPAchmad Bai- dlowi menegaskan, pihaknya mendukungpengesahanPerppu dengan sebuah catatan. “PPP menerima dengan catatan segera direvisi,” katanya.

Yang perlu direvisi adalah menyangkut peran pengadilan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan. Ketua Fraksi Kebangkitan BangsaAbdul Kadir Karding menegaskan, pihaknyamenye­ tujui Perppu Ormas dengan catatan bisa segera direvisi kembali untukpenyempurnaan. Menurut dia, PKBinginmeng- utamakan upaya persuasi oleh pemerintah terhadap ormas

Pemerintah Optimistis Perppu Disetujui

[JAKARTA] Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TjahjoKumolo optimististis jikaDPR bakalmenyetujuiPeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organ- isasiKemasyarakatan (Ormas). Sebab, PerppuOrmasbertujuanuntukmenjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan bangsa. “Pemerintah, pada dasarnya, pasti optimistis DPR menyetujui Perppu Ormasmenjadi undang-undang. Saya kira, semua sepakat bahwa Pancasila yang merupakan idelogi negara dan NKRI, itu bagian yang final. Harga mati. Saya yakin ada mufakat (dalam pengambilan keputusan Perppu Ormas),” kata Tjahjo kepada SP di Jakarta, Senin (23/10). Menurutnya, setiap lapisan mas- yarakat mempunyai hak berserikat, berhimpun, dan berkumpul untuk membentuk ormas. Namun, Pancasila

dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri Soedarmo jugamenghara- pkan hal yang sama. “Pemerintah tentu mengharapkan Komisi II DPR bisa menyetujui Perppu ini menjadi undang-undang,” katanya. Dia menegaskan, Perppu Ormas yang diterbitkan pada Juli 2017 bukan berartimenunjukkan sikapotoriter dari pemerintah. Dijelaskan, penerbitan PerppuOrmas karena ada indikasiAD/ ARTsejumlahormasyangbertentangan dengan Pancasila. Solid Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajud- din Abbas mendorong agar partai koalisi pendukung pemerintah solid mendukung Perppu Ormas. Menurut Abbas, partai koalisi pemerintah tidak boleh menganggap remeh apa yang menjadi latar belakang dan substansi dari Perppu Ormas.

“Perppu Ormas ini sangat urgen di tengah adanya upaya terselubung kelompok tertentu yang ingin meng- gantikan dasar negara dan memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu, seharusnyaDPRbisamenyadarihalini, sehinggamendukung PerppuOrmas, khususnya fraksi-fraksi DPR yang mendukung pemerintah,” ujarAbbas. Dia berharap, partai politik tidak boleh hanya berpikir pragmatis dan politis terhadap suatu fenomena yang terjadi. Misalnya, memanfaatkan momentumpenerbitan PerppuOrmas untukmendiskreditkan pemerintahan Jokowi-JK dengan mengatakan pe- merintahan sekarang otoriter dan tidak mendukung ormas Islam. “Jadi, parpol harus berpikir tentang negara dan bangsa di atas kepentingan kelompoknya. Jangan hanya me- manfaatkan isu tertentu hanya untuk mendapatkan simpati publik,”ujarnya. [YUS/C-6]

dok sp

Tjahjo Kumolo

harusmenjadi acuanutama atau landa- san ormas tersebut. “Boleh berserikat dan berhimpun membentuk ormas, tetapi prinsipuntukmenjagaPancasila dan kedaulatan NKRI harus menjadi bagianyang tak terpisahkan,” tegasnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik

Made with FlippingBook - Online catalogs