SP200630-P

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Selasa, 30 Juni 2020

Kredit Tumbuh BTN optimistis kredit tumbuh 5-6% di tengah pendemi.

Bongkar Pabrik Narkoba Polda Metro Jaya membongkar pabrik narkoba beromzet miliaran rupiah.

55.092

23.800

2.805

11.237 625 10.285.144 5.583.314 505.219 6.118

> 8 Ekonomi & Keuangan

> 20

Jakarta

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SENIN (29/6) PUKUL 21.00 WIB

Penanganan Covid-19 Jokowi: Jangan Bertele-tele Cairkan Anggaran Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan masalah penyerapan anggar- an bidang kesehatan yang masih minim hendaknya dili- hat dalam konteks yang tepat. Anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan telah mengalami kenaikan dari Rp 75 triliun menjadi Rp

87,55 triliun.

Dari total anggaran terse- but, Kementerian Kesehatan mengajukan anggaran Rp 54,56 triliun, tetapi yang di- s e t u j u i K e m e n t e r i a n Keuangan hanya Rp 25,73 triliun.

bersambung ke hal > 5

na atau Covid-19 dan pemulih- an ekonomi masih sangat lam- bat. Seperti diberitakan, Jokowi mengungkapkan kekesalannya dalam rapat paripurna kabinet pada 18 Juni 2020. Melalui vi- deo yang diunggah Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara, Minggu (28/6), Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga negara segera me- ngeluarkan belanja pemerintah yang bersumber dari APBN un- tuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan eko- nomi. Apabila terbentur aturan, Jokowi siap mengeluarkan per- ppu maupun perpres.

Jokowi memberi contoh anggaran bidang kesehatan se- besar Rp 75 triliun, tetapi yang baru terserap hanya 1,53%. Berdasarkan data terbaru, Senin (29/6), anggaran kesehatan te- lah dinaikkan menjadi Rp 87,55 triliun dan terserap 4,68%. Ia meminta anggaran tersebut se- gera dikeluarkan untuk memba- yar tunjangan dokter, dokter spesialis dan tenaga medis lain- nya, serta untuk membeli pera- latan kesehatan yang berkaitan dalam percepatan penanganan Covid-19. Konteks Menanggap i ha l i t u ,

ANTARA/POOL/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pan- demi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6). Dalam rapat, Presiden salah satunya meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memprioritaskan kabupaten/kota yang masih berstatus zona merah.

gal, santunan harus keluar.” Tidak hanya itu, Jokowi meminta prosedur pencairan pembayaran di Kementerian Kesehatan dipangkas. Dengan begitu, pencairannya tidak ter- hambat oleh aturan birokrasi yang panjang. Pembayaran klaim rumah sakit, pemberian insentif bagi tenaga medis dan petugas laboratorium juga ha- rus dilakukan secepatnya, apa- lagi anggarannya sudah dialo- kasikan dalamAPBN. “Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tena- ga medis secepatnya. Insentif petugas laboratorium juga sece- patnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” te- gasnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi merasa kesal dan ke- cewa melihat penyerapan belanja pemerintah untuk pe- nanganan pandemi virus coro-

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan percepatan pencairan anggaran bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Pencairan anggaran kesehatan tidak boleh bertele-tele.

Jokowi meminta pembayar- an dan bantuan dana bagi pela- yanan kesehatan serta tenaga medis yang telah disiapkan bisa segera dilakukan. Misalnya un- tuk bantuan santunan, pemba- yaran klaim rumah sakit, hing- ga insentif bagi tenaga medis. “ P r o s e d u r n y a d i Kementerian Kesehatan betul -betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau atur- an di permen (peraturan mente- ri, Red) berbelit-belit, ya di- sederhanakan,” kata Jokowi saat membuka ra- pat terbatas (ratas) tentang percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19

di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/6). Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/6), dari anggaran ke- sehatan Rp 87,55 triliun untuk penanganan Covid-19, sampai saat ini baru terserap 4,68%. Lebih jauh Jokowi menya- takan,”Jangan sampai ada ke- luhan. Misalnya, yang mening- gal harus segera diberi santu- nan. Mestinya begitu mening-

11% Kabupaten/Kota Masih di Zona Merah

DOK SP

Doni Monardo

[JAKARTA] Ketua Gugus T u g a s P e r c e p a t a n Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan dalam waktu tiga pekan, jumlah ka- bupaten/kota yang masuk zo- na merah Covid-19 berhasil diturunkan sebesar 52,7% menjadi 57 kabupaten/kota atau sekitar 11% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal tersebut disampai- kannya kepada wartawan se- usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di k o m p l e k s I s t a n a Kepresidenan Jakarta, Senin (29/6). “Kita lihat ada sejumlah daerah yang merah pada 1 Juni lalu, sekarang sudah meng a l ami pe r ubahan . Dalam kurun waktu yang ti- dak lama, hanya dalam dua sampai tiga minggu, daerah yang zona merah bisa beru- bah dari 108 menjadi 57 dae- rah,” katanya Agar jumlah daerah yang masuk zona merah dapat di- turunkan hingga nol, Doni

menegaskan diperlukan lang- kah optimal oleh segenap komponen bangsa, di antara- nya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga antropolog. Pasalnya, setiap daerah me- miliki karakteristik masing -masing dan potensi yang berbeda-beda untuk mena- ngani Covid-19. Pelibatan

para tokoh dan antropolog diharapkan mampu menekan laju penyebaran Covid-19. Da l am p e n a n g a n a n Covid-19, pihaknya telah membagi daerah menjadi em- pat zona, yakni zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Pembagian zona tersebut ju- ga tergantung pada tingkat

kepedulian masyarakat. “Zonasi ini sangat tergan- tung dari tingkat kepedulian bersama. Tidak cukup bupati, wali kota, atau gubernurnya.

bersambung ke hal > 5

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.296 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Selasa, 30 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

Kekecewaan Jokowi, Sinyal Kuat Reshuffle Kabinet

Sementara Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah vi- deo tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). Dalam rapat tersebut, Jokowi mengatakan, suasana tiga bulan terakhir ini adalah suasana krisis akibat merebak- nya pandemi Covid-19. Namun ia melihat belum ada pandang- an yang sama dalam diri para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi situasi yang se- dang krisis. Jokowi menilai mereka belum memiliki sense of crisis yang sama. Direktur Program Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, ungkapan Presiden Jokowi merupakan si- nyal kuat akan adanya perom- bakan atau reshuffle kabinet. "Evaluasi presiden menan- dai makin dekatnya waktu pada kesimpulan yang mungkin akan diambil presiden terkait anggota tim kabinetnya. Termasuk kemungkinan peng- gantian atau reposisi personel kabinet," kata Sirojudin Abbas kepada SP , di Jakarta, Senin (29/6). Menurutnya, kabinet yang ada saat ini disusun di dalam konteks sosial-ekonomi yang normal. Kemampuan manajeri- al dan rekam jejak kepemim- pinan para menteri tentu telah net paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. W akil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, banyak pihak yang membahas azas atau ideologi partainya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun jauh dari kebenaran filosofis, hukum, dan faktual. Ditegaskannya, asas PDI-P adalah Pancasila. Hal itu berbeda dengan perbincangan, yang khusus- nya di media sosial, dimana PDI-P seakan-akan dianggap justru hendak mengganti Pancasila. Padahal, rumusan asas atau ideologi PDI-P dia- tur dalam Bab II AD/ART, Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “azas partai adalah Pancasila sebagaimana ter- maktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945”. "Dari situ sangatlah jelas pengertian hukumnya bahwa Pancasila yang diakui secara resmi kenegaraan dan kepar- taian oleh PDI Perjuangan adalah Pancasila yang terda- pat dalam Pembukaan UUD NRI 1945," kata Basarah, Senin (29/6). Lebih lanjut, Basarah menjelaskan, pengertian frasa kalimat "sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945" adalah me- ngandung pengertian bahwa proses kelahiran Pancasila memang dimulai dari Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945; dan mengalami perkembang- an dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan kekece- waannya terhadap kinerja sejumlah kementerian saat memimpin rapat kabi-

diuji dan dikaji mendalam. Namun demikian, diakui, hanya sedikit dari anggota ka- binet yang memiliki karakter risks taker dan menunjukkan kepemimpinan lincah, cepat dan sanggup memimpin pasuk- an di lapangan langsung. Sebagian anggota kabinet ada- lah orang-orang hebat yang di- besarkan di dalam situasi nor- mal. Pada saat penyusunan kabi- net di akhir 2019, tidak ada in- dikasi dunia akan mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Maka pilihan Jokowi pada to- koh-tokoh yang saat ini ada di jajaran kabinet dipandang tepat dan relevan dengan agenda pre- siden. "Kenyataannya, Indonesia dan dunia mengalami resesi se- rius akibat pandemi Covid-19. Tim kabinet yang ada, yang ter- kait langsung dengan kebijakan dan eksekusi program mitigasi dan pemulihan dampak sosi- al-ekonomi, terlihat tergo- poh-gopoh. Kaget dan kurang sigap," ungkap Sirojudin. Menurutnya, periode Maret sampai Juni 2020 adalah masa ujian paling berat yang diha- dapi pemerintah. Sekaligus pe- riode yang membuktikan kapa- sitas dan kemampuan kepe- mimpinan para menteri. Karena itulah, saat ini peng- gantian atau reposisi kabinet memang diperlukan. Sebab mi- si pemerintah telah berubah dan konteks makro sosial-ekonomi nasional dan global telah beru- bah secara radikal. Pandangan serupa disam- paikan Direktur Eksekutif Indo Polling NetworkWempy Hadir. Dia mengatakan, Jokowi se- mestinya tidak usah lagi mela- kukan kalkukasi terlalu lama untuk merombak kabinet. Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi,

K epala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meng- ungkapkan kelemahan kinerja menteri yang mem- buat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 18 Juni 2020. Apa saja kelemahan menteri yang disoroti Presiden Jokowi? Menurut Moeldoko, yang pertama adalah persoal- an kesehatan. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 75 triliun yang baru terserap atau dibelanjakan baru 1,53% saja. “Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomu- nikasikan, seperti sinergi antara BPJS, pemerintah daerah (pemda) dan Menteri Kesehatan,” kata Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Senin (29/6). Kedua , pesoalan pendataan para tenaga medis, karena insentif yang diberikan kepada tenaga medis harus tepat sa- saran. Ketiga, persoalan regulasi yang lama diterbitkan. “Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu,” ujar Moeldoko. Kemudian masalah pendataan penerima manfaat bantu- an sosial (bansos) yang belum tepat sasara, meski sudah ada perbaikan yang dilakukan kementerian terkait. Begitu juga dengan pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih ada ham- batan. [LEN/W-12] KSP: Kinerja Menteri Lemah

ANTARA/Pool/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.

perlu segera dievaluasi. "Menteri yang performanya tidak optimal, entah diusung parpol (partai politik) atau ka- langan profesional, mestinya langsung saja diganti. Jokowi sudah tidak ada beban, harus- nya lebih enteng dalam mela- kukan penataan kembali kabi- net," kata Wempy. Menurut Wempy, reshuffle atau perombakan kabinet ham- pir pasti diputuskan Jokowi da- lam waktu dekat. Hal itu jika melihat dari kinerja para men- teri Kabinet Indonesia Maju. Wempy menyatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum maksimal soal pengelolaan anggaran kesehat- an untuk penanganan Covid-19. Wempy menyatakan, per- putaran uang di masyarakat, padahal penting untuk menjaga kondisi ekonomi agar tetap da- lam kondisi yang aman dan ter- jaga di tengah pandemi Covid-19. "Menteri lain juga punya peluang untuk dilakukan evalu- asi. Saya yakin Jokowi sudah jika membaca secara utuh dan jernih keseluruhan isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945, akan terlihat jelas betapa kon- struksi pemikirannya memi- liki korelasi yang kuat antara pemikiran nasionalisme, sosi- alisme dan ketuhanan/Islam. Namun PDI-P juga menya- dari, sebagai akibat dampak politik desoekarnoisasi sejak era Orde Baru, tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu isi pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sebagai contoh, saat men- jelaskan Sila Ketuhanan, Bung Karno berkata bahwa ti- ap-tiap bangsa Indonesia ber -Tuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara ber-Tuhan. Lalu Bung Karno tegaskan la- gi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia itu wajib menjalan- kan perintah Tuhannya de- ngan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh bagi umat Islam men- jalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan agama -agama lain menurut petunjuk nabi-nabi atau pemuka-pemu- ka agamanya. Terakhir Bung Karno me- nyebut ketuhanan yang berke- budayaan dengan penjelasan bahwa tiap-tiap umat beraga- ma menjalankan perintah Tuhannya itu dengan tiada egoisme agama sehingga hidup saling hormat-menghormati antarpemeluk agama. Dalam kaitan tersebut, Bung Karno berpegang teguh pada Surat Al Kafirun yang mengatakan “Lakum dinukum waliyadiin” yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

mengantongi nama-nama terse- but. Tinggal menunggu mo- mentum yang tepat untuk mela- kukan reshuffle, ” ujar Wempy. Wempy pun menyebut, "Oleh sebab itu, menurut saya, Jokowi lebih cepat lebih baik untuk melakukan reshuffle agar memberikan harapan bagi pub- lik. Kita tahu bahwa publik se- dang menanti kerja-kerja hebat dari pemerintah agar dampak pandemi segera teratasi dengan baik dan serius.” Wempy me ny a t a k a n , Jokowi perlu mempertimbang- kan mengangkat menteri dari kalangan profesional yan non partisan. Menurut Wempy, hal tersebut akan lebih memudah- kan pemerintah untuk bekerja tanpa dicampuri kepentingan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi menilai, wajar apabila Jokowi marah terhadap jajaran Kabinet Indonesia Maju. Sebab politik. Wajar Menolak Atheisme “Dari penjelasan filosofis yang Bung Karno uraikan sa- at menerangkan makna sila Ketuhanan tersebut sangat je- las terlihat bahwa Bung Karno menolak paham atheis- me yang berlaku dalam ajaran komunisme,” tegas Basarah. "Bung Karno juga tidak ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sekuler karena dengan mengatakan tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perin- tah Tuhannya dengan leluasa itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia ha- rus menjadi bangsa yang reli- gius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing." Dan perwujudan sikap Bung Karno itu tampak lagi saat pembentukan panitia de- lapan oleh Dr Radjiman Wediodiningrat, yang ditolak Bung Karno karena mengang- gap komposisinya tidak adil bagi kepentingan Islam kare- na hanya dua orang yang me- wakili golongan Islam. Yakni KH Wahid Hasyim dan Kibagus Hadikusumo, semen- tara golongan kebangsaannya ada enam orang. Akhirnya desakan Bung Karno itu menghasilkan pani- tia sembilan dimana komposi- si keanggotaannya sudah di- buat seimbang dimana empat orang mewakili golongan Islam dan empat orang mewa- kili golongan kebangsaan, se- mentara Bung Karno berdiri di tengah sebagai ketua pani- tia. "Panitia inilah yang mela- hirkan naskah Piagam Jakarta," katanya. [MJS/W-12]

para pembantu Presiden me- mang kurang memiliki senses of crisis atau pemahaman akan krisis. "Presiden wajar marah ka- rena menganggap para menteri enggak ada sense of crisis dan kreativitas,” kata Muradi, Senin (29/6/2020). Menurut Muradi, pena- nganan Covid-19 tampak be- lum efektif. Selain itu, lanjut Muradi, menteri-menteri pun tidak terlalu responsif, bahkan hampir semua lembaga kini se- a k a n - a k a n " m e n j a d i " Kemen t e r i an Ke s eha t an (Kemkes) dan Kementerian Sosial (Kemsos). Muradi menambahkan, pre- siden tidak menginginkan hal itu terjadi. "Presiden mau mi- salnya masing-masing institusi itu kreatif menangani Covid-19. Ini masalah Kemkes, tapi ke- menterian lain enggak kreatif. Banyak juga yang mengambil peran Kemsos," ujar Muradi. Muradi mengatakan, res- huffle atau perombakan kabinet hampir pasti akan dilakukan

mulasi tata kelola ASN yang profesional itu,” kata Wapres Ma'ruf Amin. Ma'ruf memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui video conference , Senin (29/6). Wapres memaparkan, se- jak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal. Diantaranya dengan menerapkan Work From Home (bekerja dari rumah) serta optimalisasi pemanfaat- an teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi infor- oleh presiden pada tahun ini. Porsi menteri dari kalangan profesional dan partai politik (parpol) yang nantinya diganti bakal proporsional. "Berkaca 2015, reshuffle di- lakukan sebelum setahun pe- merintahan. Kali ini sepertinya juga demikian. Lalu porsi pro- fesional dan parpol, saya kira juga proporsional,” ucap Muradi. Muradi optimistis pre- siden sudah melakukan penilai- an selama 3-4 bulan terakhir. Muradi menyatakan, evaluasi akan semakin dimatangkan da- lam sebulan ke depan. "Jadi kalau Presiden marah, itu cermin akumulasi. Presiden pasti sudah punya pertimbang- an pribadi. Kemudian bisa jadi ada tim yang nanti beri masuk- an, berdasar yang Presiden ra- sakan," ucap Muradi.

masi dan komunikasi menja- di satu keterhandalan baru dalam praktek tata kelola pe- merintahan. Percepatan pe- nerapan birokrasi digital me- lalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPDE) harus terus ditingkatkan. "Birokrasi digital ini juga perlu didukung oleh kepe- mimpinan digital, SDM ber- wawasan digital, infrastruk- tur digital, serta aturan pen- dukungnya,” tutur Wapres. Selain itu, lanjut Wapres, untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan pub- lik serta pemanfaatan tekno- logi informasi tersebut, di- perlukan juga SDM yang unggul. [MJS/W-12] Muradi pun menyebut, "Setelah itu presiden akan me- manggil pimpinan parpol koali- si. Bicara sejauh mana orang yang diposisikan sebagai peng- ganti, meski reshuffle itu hak beliau sebagai Presiden.” Berkaitan pernyataan presi- den yang juga akan membubar- kan atau membentuk lembaga baru, menurut Muradi, hal ini hanya pelengkap dari kekesal- an terhadap para menteri. "Titik tekan beliau bukan soal lembaga. Tidak dalam waktu dekat ada pembubaran atau pembentukan lembaga ba- ru, karena tidak mudah, kan ada lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, kecuali hanya diatur perpres (peraturan presi- den), mungkin bisa (langsung dibubarkan),” kata Muradi. [MJS/C-6/R-14/Y-7]

Banyak Pihak Bahas Asas dan Ideologi PDI-P tetapi Jauh dari Kebenaran

Hadapi New Normal , Reformasi Birokrasi Harus Tetap Optimal

[JAKARTA] Di tengah ber- bagai keterbatasan, di masa pandemi Covid-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin , biro- krasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, di- perlukan standarisasi pela- yanan publik dalam mema- suki tatanan normal baru new normal ) agar pemberian pe- layanan publik dapat terus berjalan dengan baik. “Keberhasilan pelaksana- an reformasi birokrasi tentu- nya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sis- tem manajemen ASN yang baik. Oleh Karena itu, perlu dirumuskan bagaimana for-

dok sp

Ahmad Basarah

oleh panitia sembilan yang di- ketuai oleh Bung Karno; hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno. Pandangan filosofis PDI- P, bahwa sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu bukanlah kalimat mati, te- tapi mengandung makna fal- safah pada setiap silanya. Untuk memahami makna fal- safah, maka pihaknya meru- juk pada penjelasan Bung Karno di pidato 1 Juni 1945 hingga konsensus final di PPKI tanggal 18 Agustus 1945. "Dalam konteks tersebut, kami tidak mengakui Pancasila 1 Juni 1945 dalam konteks rumusan sila-sila Pancasila yang memang ber- beda dengan rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945, akan tetapi kami memaknai- nya sebagai pengertian atas falsafah dasar yang terkan- dung dalam sila-sila Pancasila tersebut," katanya. Basarah menyatakan lagi,

Gelar Pasukan Latihan Perang Laut Khusus

ANTARA/M Risyal Hidayat Pemimpin upacara yang juga Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmada I Kolonel Laut (P) JohanWahyudi (kedua kiri) memimpin jalannya apel gelar pasukan Latihan Peperangan Laut Khusus 2020 di Dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (29/6). Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kesiapsiagaan dan kemampuan pasukan untuk meningkatkan profesionalisme, keterampilan, dan kesiapan operasional Satuan Kopaska dalam menjaga keutuhan NKRI.

Selasa, 30 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum 3

Suara Pembaruan

RUU Pemilu Pilpres dan Pileg Tetap Digelar 2024

dan ekonomi.

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan, pemilu presiden (pilp- res) dan pemilu legislatif (pileg) tetap akan digelar pada 2024. Saan menepis kabar pilpres dan pileg diundur hingga 2027.

Menurut Teras, pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan kri- sis ekonomi yang mengikuti. Teras mengajak semua pi- hak agar ajakan Presiden dili- hat sebagai sebuah seruan ke- waspadaan sekaligus kerja sa- ma terutama dalam kerja sama dan konsentrasi dalam mence- gah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang men- dorong pada krisis ekonomi. “Baiklah perhatian dan si- kap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengu- tamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekono- mi. Termasuk dengan menin- jau kembali agenda Pilkada di akhir tahun,” tutur Teras. Anggota Komite I DPD Abraham Liyanto meminta agar Pilkada 2020 ditunda sa- ja ke 2021. Disamping karena masih ada wabah Covid-19, penundaan harus dilakukan supaya masyarakat bisa fokus ke pemulihan ekonomi. “Sikap Komite I sudah te- gas dari awal dan tidak berubah sampai saat ini yaitu menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Komite I tetap mengu- sulkan dilaksanakan pada ta- hun 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penye- lenggaraan dan efesiensi ang- garan Pilkada,” ujar Abraham. [C-6/R-14]

Menurut Saan, keserentak- an pada 2027 hanya untuk pe- milihan kepala daerah (pilka- da). "Pileg dan pilpres tetap 2024. Kalau 2027 itu soal pil- kada, bukan pileg dan pilpres. Seharusnya kan pilkada dise- rentakan pada 2024, nah ada wacana menyerentakan pada 2027. Tetap pada 2022 dan 2023 ada pilkada,” kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6). Saan menyatakan, Pilkada 2022 dan 2023 sepatutnya te- tap dilaksanakan walau kese- rentakan seluruh daerah dite- rapkan pada 2027. Menurut Saan, rezim pe- milu dan pilkada perlu dipi- sahkan. "Pileg dan pilpres te- tap 2024, terus 2029. Jadi re- zim pilkada sendiri, pilpres dan pileg sendiri," ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR tersebut. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. "Pilkada hanya un- tuk memilih kepala daerah, enggak disatukan dengan DPRD. Jadi, tetap rezim pil- kada berdiri sendiri, dibeda- kan dengan pileg dan pilpres," kata Arif. Undang Pakar Komisi II DPR juga akan mengundang sejumlah pakar

dalam rangka mendengar ma- sukan terkait penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) di- rencanakan berlangsung pada 30 Juni-2 Juli 2020. "Melalui beberapa RDPU, kami mengundang pakar-pa- kar sampai hari Kamis (2/7). Setelah itu dari semua masuk- an, disusun lagi sama tenaga ahli. Insyaallah sebelum masa sidang ini berakhir kami se- rahkan draf dari Komisi II ke Baleg (Badan Legislasi) DPR," kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (29/6). Doli menegaskan, RUU Pemilu masih dibahas tingkat panitia kerja (panja) penyu- sunan draf. "Jadi bukan panja pembahasan," tegas wakil ke- tua umum Partai Golkar terse- but. Beberapa pakar yang diun- dang antara lain, Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraini, Valina Singka, Philips J Vermonte, Din S y a m s u d d i n , R a m l a n Surbakti, August Mellaz, dan Feri Amsari. "Kami mengundang ba- nyak dari pakar-pakar politik juga dari lembaga kepemilu- an. Pembahasan pokoknya terkait pemilu saja, keseren- takan pemilu, tentang dapil

SP/Ruht Semiono Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hadir pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6). Rapat kerja ini ditunda karena tidak dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Rapat sebenarnya akan memba- has pendapat akhir mini fraksi mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2020 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

(daerah pemilihan), parlia- mentary thtreshold (PT), dan sebagainya tentang pemilu ke depan seperti apa," ungkap Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa. Saan menuturkan, sejum- lah isu krusial tidak disera- gamkan dan dibiarkan berdiri sendiri berdasarkan pandang- an fraksi-fraksi. "Misalnya PT kan tidak seragam. Partai Nasdem 7%, PDI Perjuangan kan 5%. Lalu terkait dengan sistem pemilu, Nasdem arah- nya terbuka, nanti kita lihat yang lain-lain," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem DPR tersebut. S a a n m e n j e l a s k a n , Nasdem ingin melakukan pro- ses penyederhanaan partai se-

cara alamiah, karenanya mengusulkan PT 7%. "Untuk memperkuat sistem pemerin- tahan kita yang sistem prsei- densial ini. Enggak mungkin sistem presidensial ini berja- lan efisien dan efektif kalau jumlah partainya masih ba- nyak," kata Saan. Keselamatan Masyarakat Di tempat terpisah, Komite I DPD menggelar rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Jakarta, Senin (29/6). Rapat yang membahas lanjutan Pilkada 2020 itu dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan serta para anggota Komite I DPD.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komite I, Agustin Teras Narang me- nyatakan, KPU dan Bawaslu harus benar-benar memperha- tikan tingkat kerawanan dae- rah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Selain itu, Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa ke- berlanjutan pelaksanaan pil- kada harus benar-benar mem- pertimbangkan aspek kesela- matan dan kesehatan masya- rakat di atas kepentingan apa- pun. “Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian melu- asnya cakupan wilayah yang

terkena bencana, serta menim- bulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Maka lanjutan ta- hapan pilkada harus menguta- makan keselamatan dan kese- hatan masyarakat,” kata Teras. Dia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya pada Kamis (25/6). Saat itu, Jokowi mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi. Pernyataan seperti itu su- dah berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesa- maan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan

Selasa, 30 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

4

Suara Pembaruan

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara

PencabutanMaklumat Covid-19 Polri Pastikan Jaga Masyarakat

[ J A K A RTA ] J a k s a P e n u n t u t K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan ku- rungan. Jaksa meyakini Aan ter- bukti melakukan korupsi se- cara bersama-sama dan ber- lanjut terkait proyek pening- katan Jalan Batu Panjang- P a n g k a l a n Ny i r i h d i Ka b u p a t e n Be n g k a l i s P r o v i n s i R i a u Ta h u n Anggaran 2013-2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 105,88 miliar. Perbuatan tersebut dilaku- kan Aan bersama-sama Dirut PT Mawatindo Road Co n s t r u c t i o n , Ho b b y Siregar, M Nasir selaku Kadis PUPR dan PPK pada Dinas PUPR Bengkalis ser- ta Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis saat itu. “Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak P i d a n a Ko r up s i p a d a P e n g a d i l a n N e g e r i Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Makmur alias Aan terbukti secara sah dan me- yakinkan bersalah melaku- kan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan be r l an j u t , ” ka t a Jaksa Penuntut KPK Tri Mulyono Hendradi saat membacakan amar tuntutan terhadap Aan dalam persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (29/6). Jaksa juga menuntut agar Aan dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60,5 miliar sesu- ai keuntungan yang dipero- leh Aan dalam proyek terse- but. Uang pengganti terse- but wajib dibayar Aan se- [JAKARTA] Mabes Polri memastikan, meskipun Kapolri Jenderal IdhamAzis telah mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19, tetapi bukan ber- arti masyarakat boleh berpe- rilaku seperti sedia kala. “Ini terkait gugus tugas yang telah menerapkan new normal. Dengan new normal ini ada beberapa persiapan. Lalu ada sektor ekonomi yang dibuka terbatas. Ini menjadi salah satu sebab ak- selerasi dengan mencabut maklumat Kapolri,” kata Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Senin (29/6). Disebutkan, sejak penca- butan maklumat pada 25 Juni, Polri tidak melepas pengamanan dan pengawas- an masyarakat untuk terhin- dar dari Covid-19. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi. Terkait pengamanan, ada 77.000 personel untuk mengaman- kan wilayah zona hijau, ku- ning, dan merah. Ribuan personel ini se- suai perintah Kapolri untuk tetap melakukan pengawas- an kegiatan masyarakat di ruang publik. Jaga jarak, cu- ci tangan, pakai masker, dan pola hidup sehat. Kedua melakukan kerja

lambatnya sebulan setelah putusan pengadilan mem- peroleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut, Aan tidak memba- yar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata Jaksa. Dalam menyusun surat tuntutan itu, Jaksa memper- timbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringan- kan, Jaksa menilai Aan ber- sikap sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya serta mempunyai tanggung- an keluarga yaitu istri dan anak. Sementara untuk hal memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Aan tidak mendu- kung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Aan juga ti- dak menyesali perbuatan- nya, dan berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mempunyai iktikad baik un- tuk mengembalikan keun- tungan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinik- matinya. “Selain menimbulkan kerugian negara akibat mar- k-up harga dan pekerjaan, perbuataan Aan juga dinilai merugikan masyarakat kare- na proyek tersebut tidak ter- selesaikan dan buruk kuali- tasnya,” tegas Jaksa. Perkara itu bermula saat Di n a s PU Ka bup a t e n Bengkalis menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk proyek peningkatan beberapa jalan poros. Dengan anggaran yang besar, dibutuhkan penganggaran dalam APBD dengan skema multiyears atau tahun jamak. [F-5] sama dengan pemangku ke- pentingan lainnya untuk pencegahan. Lalu edukasi kepada ma- syarakat agar paham betul Covid-19. Pelanggaran dia- kui masih banyak yang tidak memakai masker. “Juga penjemputan je- n a z a h s e c a r a p a k s a . Anggota juga diperintahkan untuk koordinasi dengan gugus tugas daerah. Karena mereka mengetahui betul kondisi dan apa yang perlu diperbantukan,” sambung- nya. Dikatakan, untuk daerah yang masih PSBB, Polri me- nyerahkan kewenangan ke daerah. Tapi Polri tetap akan membantu pengamanan dan edukasi serta sosialisasi ber- sama TNI, Satpol PP, dan petugas keamanan setempat. Seperti diberitakan, maklumat yang dicabut itu sempat digunakan polisi un- tuk melakukan sejumlah langkah di lapangan terma- suk patroli menyisir dan membubarkan kerumunan massa selama pandemik Covid-19. Pencabutan maklumat itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor STR/364/ VI/OPS.2./2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda- tangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak. [FAR/Y-4]

[JAKARTA] Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Majelis Hakim menyata- kan, Imam terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora serta menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejum- lah pihak. Perbuatan itu dilaku- kan Imam bersama-sama asis- ten pribadinya, Miftahul Ulum. “Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berslah mela- kukan beberapa tipikor secara bersama dan berlanjut sebagai- mana diancam dakwaan kesatu dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat memba- cakan amar putusan terhadap Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6). Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuh- kan pidana tambahan terhadap Imam berupa kewajiban mem- bayar uang pengganti sebesar Rp 18,15 miliar selambatnya sebulan setelah putusan penga- dilan memperoleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka

waktu tersebut, Imam tidak membayar uang pengganti ma- ka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk me- nutupi uang pengganti terse- but. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Imam akan dikenakan pidana penjara sela- ma dua tahun. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Imam selama empat tahun se- telah menjalani pidana pokok. Hukuman terhadap Imam ini lebih ringan dibanding tun- tutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menghu- kum Imam dengan 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta serta kewajiban mem- bayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar dan pencabutan hak politik. Pertimbangan Dalam menjatuhkan hu- kuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah

ANTARA/Nova Wahyudi Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang putusan kasus suap dan gratifikasi yang disiarkan secara “live streaming” di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6). Majelis Hakim memvonis Imam Nahrawi dengan hukuman 7 tahun penjara.

hal. Untuk hal yang meringan- kan, Majelis Hakim menilai Imam berlaku sopan, kepala keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta belum pernah dihukum. Sementara untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Imam bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Majelis Hakim juga menilai Imam selaku pimpinan terting- gi di Kempora seharusnya menjadi teladan. Tak hanya itu, Hakim menyatakan, Imam

mencoba menutupi perbuatan dengan tidak mengakuinya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak per- mohonan Imam Nahrawi un- tuk menjadi justice collabora- tor (JC). Majelis Hakim meni- lai tidak cukup alasan secara hukum untuk mengabulkan JC yang diajukan Imam. “Menyatakan menolak per- mohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa,” kata Hakim. Majelis Hakim menyata- kan, Imam Nahrawi terbukti

secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar bersama-sama de- ngan asisten pribadinya Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam mela- lui Miftahul Ulum untuk mem- percepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI ke- pada Kempora tahun anggaran 2018. [F-5]

Kecolongan Djoko Tjandra, Burhanuddin Akui Kelemahan Intelijen Kejaksaan

Kasus Proyek Jalan Rp 2,5 Triliun Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara

B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) meradang dengan pernyataan terdakwa Benny Tjokrosaputro sebelum persidangan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya Rabu (24/6) lalu. Pasalnya, ketua dan wakil ketua BPK disebut Benny melindungi aset-aset milik Group Bakrie. Tak terima de- ngan pernyataan ini BPK menggelar jumpa pers dan lalu resmi melaporkan Benny ke Bareskrim Polri, Senin (29/6). “Kami melaporkan ke Bareskrim saudara Benny Tjokro atas tindakan pencemaran nama baik. Sehingga sudah clear dan jelas ini fitnah dan pencemaran nama baik. Menurut kami ini sudah ranah hukum,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, di Mabes Polri, Senin (29/6). Laporan tersebut diterrima polisi dengan LP/B/0347/ VI/2020/Bareskrim. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 207, 310, dan 311 KUHP. Menurut Agung, tidak benar pihaknya melindungi pi- hak tertentu. Pihaknya sudah clear dalam menghitung total kerugian negara akibat korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. “Kerugian negara sudah final. Itu sudah nyata dan pasti. Tapi masih dikembangkan oleh kejaksaan pihak mana lagi yang terlibat untuk ditetapkan sebagai tersangka,” katanya. Benny, sebelumnya, menyatakan bahwa ada andil emi- ten milik Bakrie Group dalam kasus Jiwasraya. Sebab Jiwasraya pernah berinvestasi ke emiten grup Bakrie. Namun anehnya, menurut Benny, emiten Bakrie tak disen- tuh. Ia pun menuding bahwa BPK melindungi Bakrie dari kasus Jiwasraya. “Yang nutupi k etua dan wakil ketua BPK yang udah pasti kroninya Bakrie,” kata Benny sebelum persidangan kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya memang terus berkembang. Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 perusahaan manajer investasi dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) be- rinisial FH sebagai tersangka. [FAR/W-12] Meradang, BPK Laporkan Benny Tjokro ke Bareskrim

SP/Ruht Semiono Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

[JAKARTA] Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku kecolongan dalam menang- kap buronan kasus pengalih- an hak tagih ( cessie ) Bank Bali, Djoko Tjandra. Djoko diketahui sempat datang ke PN Jaksel untuk mendaftar peninjauan kembali (PK), pa- dahal statusnya buronan. Burhanuddin mengata- kan, sesuai jadwal sidang PK akan berlangsung Senin (29/6). Namun dia tak tahu, sidang itu bakal dihadiri Djoko atau tidak. "Saya belum mendapat- kan informasi apakah hari ini datang di sidang atau tidak. Tapi yang saya herankan ada- lah, kami memang ada kele- mahan, pada tanggal 8 Juni, Djoko Tjandra informasinya datang di pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya, jujur ini kelemahan intelijen kami, tapi itu yang s u d a h a d a , " k a t a Burhanuddin, saat rapat de- ngar pendapat (RDP) dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senin (29/6). Dia menuturkan, sudah bertanya kepada pihak peng-

adilan. Dan itu ternyata di- daftarkan di pelayanan terpa- du, sehingga identitasnya tak terkontrol. "Tetapi ini akan menjadi e v a l u a s i k ami , " j e l a s Burhanuddin. Namun, dia merasa he- ran, kenapa Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia. Terlebih dia tidak kena pen- cekalan. "Tetapi pemikiran kami adalah bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini sa- ja tersangka ada batas waktu- nya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpida- na, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," kata Burhanuddin. Dia menuturkan, tak mau menyalahi siapapun. Tapi memang pemikiran yuridis pihak kejaksaan terpidana ti- dak ada batas untuk pence- kalan. "Kalau itu sudah terpida- na, artinya, harusnya tidak ada batas waktunya sampai dia tertangkap. Untuk pence-

kalan tersangka atau terdak- wa ada batas waktunya ini diperlukan untuk kepastian hukum. Itu yang akan menja- di kami bicara dengan pihak sebelah," katanya. Di ka t akan , d i r i nya mengaku sudah memerintah- kan aparatnya untuk me- nangkap yang bersangkutan. "Sudah saya perintahkan untuk tangkap dan eksekusi," kata Burhanuddin. Jiwasraya Dalam RDP tersebut, se- jumlah anggota Komisi III DPR juga mempertanyakan tindak lanjut Kejagung da- lam kasus Jiwasraya. Salah satu yang paling ke- ras bertanya adalah legislator dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan. Dia mempertanyakan soal tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Jiwasraya, hingga pemeriksaan dugaan keterlibatan grup usaha Bakrie. "Perkembangannya sejauh mana?" kata Arteria. Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, lalu memper- silakan Jaksa Agung untuk

memberi penjelasan menge- nai perkembangan penangan- an kasus tersebut. Baginya, penjelasan itu penting karena Panja Jiwasraya DPR belum mendapatkan izin untuk me- nyelenggarakan rapat untuk memperoleh keterangan aki- bat pandemi Covid-19. "Silakan dijawab khusus- nya soal Jiwasraya," kata Herman. Burhanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya su- dah masuk hingga ke tahap pengawasan. Secara prinsip, Kejagung menilai bahwa jika saja pengawasan industri keuang- an berjalan baik dan benar,

tak mungkin kasus sebesar Jiwasraya bisa terjadi. Pada titik itulah Kejagung me- manggil pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). " Concern kami adalah harus ada dan ditemukan pe- nyebab pengawasan yang melemah dan sudah kami pastikan kami tentukan satu orang dari OJK dan sudah kami tetapkan tersangka,” kata Burhanuddin. Pihaknya juga akan mem- perdalam dugaan keterlibat- an 13 manajer investasi (MI) yang terlibat di dalam kasus itu. Juga termasuk transaksi medium term note , repo, dan sita pidana. [MJS/W-12]

Selasa, 30 Juni 2020

5

Suara Pembaruan

Jokowi: Jangan Bertele-tele Cairkan Anggaran Kesehatan...

sambungan dari hal 1

Apabila tidak mendapatkan dukungan dari segenap kompo- nen masyarakat yang ada di da- erah, maka yang semula zona hijau, bisa saja dalam waktu yang tidak lama terjadi perubah- an ke kuning. Bahkan, yang ku- ning bisa berubah jadi oranye dan merah,” jelas Doni Monardo. Langkah lainnya adalah de- ngan melakukan pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal. Pendekatan ini diharap- penanganan Covid-19 sebesar Rp 61,82 triliun dikelola mela- l u i B a g i a n A n g g a r a n Bendahara Umum Negara (BABUN) Kemen t e r i an Keuangan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Komisi IX DPR tentu sa- ngat concern dengan realisasi Dari total anggaran terse- but, yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran ( D I PA ) K e m e n t e r i a n Kesehatan Rp Rp 1,96 triliun dengan realisasi sebesar 17,6 persen, dengan perincian Rp 331,29 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan Rp 14,1 miliar untuk santunan ke- matian tenaga kesehatan. “Selebihnya, anggaran Rp 23,77 triliun masih dalam pro- s e s r e v i s i D I PA d a r i Kemen t e r i an Keuangan . Artinya anggaran ini belum masuk ke DIPA Kementerian Kesehatan, sehingga belum bi- sa direalisasikan,” kata Melki melalui keterangan tertulis yang diterima SP , Senin (29/6) Selain itu, selisih anggaran

kan bisa menjadi ujung tombak dalam percepatan penanganan Covid-19. Para pemimpin dae- rah sampai ke tingkat paling rendah, yaitu kepala desa, bisa menggunakan bahasa yang mu- dah dipahami masyarakat. Istilah asing harus bisa diterje- mahkan menjadi bahasa yang mudah dipahami, termasuk penggunaan bahasa daerah. “Seperti istilah droplet , kemudi- an social distancing, physical distancing , dan new normal . Ini a n g g a r a n p e n a n g a n a n Covid-19 yang saat masih be- lum optimal. Namun Komisi IX DPR saat ini hanya bisa mengawal realisasi anggaran yang langsung dikelola oleh Kementerian Kesehatan,” ka- tanya. Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, me- nyatakan pihaknya mendu- kung perintah Presiden Jokowi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto agar segera menyele- saikan masalah lambannya pe- nyerapan anggaran penangan- an Covid-19 di kementerian tersebut. Permasalahan penyerapan anggaran bidang kesehatan ju- ga menjadi Komisi IX. Dalam dua kali rapat kerja, persoalan penyerapan anggaran menjadi topik hangat yang diperbin- cangkan. Dalam rapat terakhir, men- kes memaparkan tingkat pe- nyerapan masih berada pada posisi 47% dan masih ada 53% anggaran yang belum terserap. Dari 47% anggaran yang terse-

diharapkan bisa diterjemahkan oleh seluruh pimpinan di daerah agar yang penting masyarakat bisa paham,” tegas Doni. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan pihak- nya memprioritaskan penangan- an Covid-19 di 57 daerah yang masih berada di zona merah. “Dari penekanan Presiden Jokowi selama ratas, Gugus Tugas bersama Gugus Tugas provinsi harus memprioritaskan 57 kabupaten/kota dengan ting- Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya M a n u s i a ( P P S D M ) Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir menjelaskan alas- an lambatnya pembayaran tun- jangan untuk para tenaga me- dis di masa pandemi Covid-19. sambungan dari hal 1 rap, sebagian besar untuk BPJS Kesehatan. “Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kementerian Kesehatan,” katanya di Jakarta, Senin (29/6). Saleh mengaku dirinya me- nerima laporan bahwa insentif bagi tenaga medis yang mena- ngani Covid-19 belum semua- nya dibayar. Sampai saat ini, baru sekitar 40% yang dibayar, sedangkan sisa 60% masih me- nunggu verifikasi data dari da- erah. “Kalau penyerapannya ren- dah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang di- khawatirkan presiden,” ung- kapnya. Secara terpisah, Kepala

kat risiko yang masih tinggi. Presiden menekankan pelibatan seluruh komponen, terutama unsur TNI dan Polri dalam upa- ya mitigasi, upaya mengurangi risiko, termasuk dibantu sejum- lah tokoh yang ada di daerah, baik itu tokoh agama, tokoh ma- syarakat, budayawan, termasuk juga melibatkan antropolog,” ujarnya. Sosialisasi Ketua Gugus Tugas Perce- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020 untuk memudahkan pro- ses pembayaran. Dengan begi- tu verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah yang se- belumnya menjadi wewenang Salah satu penyebabnya adalah proses birokrasi. Dia mengungkapkan keter- lambatan pencairan dana terja- di karena terlambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah. Usulan pembayaran tunjangan tersebut lambat di- proses karena harus diverifika- si di internal fasilitas pelayan- an kesehatan, kemudian diki- rimke KementerianKesehatan. “Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke dae- rah. Keterlambatan pembayar- an juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA oleh Kementerian Keuangan,” katanya. Abdul Kadir mengatakan

patan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga memberi- kan penjelasan tentang penolak- an masyarakat terhadap pelak- sanaan rapid test. Diakuinya, pelaksanaan rapid test tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba di pasar atau permukiman pendu- duk tanpa ada sosialisasi terle- bih dahulu. “Jadi untuk rapid test, di be- berapa daerah terjadi penolakan. Ini karena komunikasi yang be- lum optimal,” katanya. Kementerian Kesehatan dilim- pahkan ke Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. “Kementerian Kesehatan hanya akan melakukan verifi- kasi untuk usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari rumah sakit vertikal, rumah sa- kit TNI dan Polri, rumah sakit darurat, dan rumah sakit swas- ta,” katanya. Abdul Kadir menjelaskan dari dana Rp 1,9 triliun yang d i k e l o l a K e m e n t e r i a n Kesehatan, sampai saat ini te- lah dibayarkan sebesar Rp 226 miliar bagi 25.311 orang tena- ga medis. “Ini dari target 78.472 orang tenaga kesehat- an. Artinya sudah hampir 30 persen dari target,” ujarnya. Untuk dana santunan ke- matian telah dibayarkan sebe- sar Rp 14,1 miliar kepada 47 orang penerima. “Pemerintah menganggar- kan dana insentif bagi tenaga medis Rp 5,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Rp 3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Kesehatan sebagai dana trans-

Dalam ratas, lanjutnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaku- kan rapid test . “Jadi tidak boleh ya sekonyong-konyong dilaku- kan rapid test seperti halnya di pasar atau di permukiman pen- duduk tertentu,” ujarnya. Menurutnya, perlu ada pra- kondisi dan sosialisasi yang me- libatkan tokoh-tokoh masyara- kat yang ada di daerah tersebut, sehingga tujuan dari rapid test fer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK). Sisanya, Rp 1,9 triliun dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga ke- sehatan sebanyak Rp 60 mili- ar,” ujarnya. Terobosan Lebih jauh, Jokowi menya- takan penanganan pandemi vi- rus corona atau Covid-19 tidak dilakukan secara datar tanpa ada kemajuan signifikan yang dapat dilihat masyarakat. Untuk itu, Jokowi meminta adanya terobosan untuk mem- percepat penanganan pandemi Covid-19. “Kita akan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Sekali lagi, saya minta agar ki- ta bekerja tidak linear,” Jokowi meminta ada tero- bosan baru yang bisa dilihat masyarakat dan berdampak pa- da percepatan penanganan pandemi Covid-19. Terobosan itu, antara lain dengan menam-

bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat. Rapid test merupakan upaya untuk menjaring masyarakat yang positif atau reaktif, sehing- ga bisa dilanjutkan dengan pe- meriksaan kesehatan, termasuk dengan menjalani tes dengan metode PCR. Apabila di antara masyarakat yang melakukan ra- pid test terbukti ada yang terpa- par Covid-19, maka perlu dila- kukan perawatan atau isolasi mandiri. [LEN/A-16] penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran kemen- terian dan lembaga negara be- lum signifikan. “Kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, enggak ada pergerakan yang signifi- kan,” tegasnya. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak bekerja bersama untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. [LEN/MJS/Ant/A-16] bah tenaga medis dari peme- rintah pusat untuk provinsi -provinsi di luar DKI Jakarta yang masih menunjukkan tren penyebaran virus yang masih tinggi. Terobosan lainnya, lanjut Jokowi, menambah peralat- an-peralatan kesehatan dalam penanganan Covid-19. “Kedua terobosan tersebut sangat penting untuk dikontrol di provinsi yang masih ada ka- sus positif corona . Mungkin bisa dibantu lebih banyak pera- latan dan betul-betul dua hal tadi kita kontrol di provinsi,” ujarnya. Jokowi menilai dampak

11% Kabupaten/Kota Masih di Zona Merah...

Covid-19 dalam Grafik

Made with FlippingBook - Online catalogs