SP160801

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 1 Agustus 2016

Freddy Budiman Wariskan Petunjuk Penting?

G embong narkoba Freddy Budiman telah

sembilan tahun bahkan hing- ga 12 tahun sesuai misi pemerintah. Jika 30% ang- garan berarti sekolah negeri tidak boleh bayar, tetapi anggaran itu harus dipakai jangan untuk kesejahteraan guru, tetapi perbaikanprogram pendidikan. Misalkan pela- tihan-pelatihan guru harus lebih banyak diambil dari uang 20% tersebut. Untuk meningkatkan guru- guru di daerah. Karena ada daerah yang guru harus mengajar hingga tiga mata pelajaran. Meski kita memiliki kurang lebih 2,7 juta guru. Mereka ini tidak tersebar merata di daerah terpencil,terluar dan terdepan. Daerah- daerah seperti itu harus diberikan pelatihan" jelas Arief. Dia jugamenyebut, keme- rosotan pendidikan Indonesia juga disebabkan animo. Pasalnya, animo anak men- jadi guru tidak terlihat. Banyak yang menjadi guru bukan panggilan tetapi pekerjaan. Katrol Nilai Andreas Tambah menam- bahkan, kemerosotan pendi- dikan Indonesia dapat dilihat dari hasil ujian nasional (UN) beberapa tahun terakhir. Kemerosotan terjadi karena adanya rekayasa nilai yang tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga oleh masing -masing kepala dinas (Kadis). “Pengatrolan secara teren- cana. Jadi semuanya terlibat, agar tidak terlihat mereka pada saat pengajuan kurikulum dibuat minimal 70 Kriteria KetuntasanMinimum(KKM), sehingga tersusun rapi pada nilai rapor semester satu sampai lima,"ujar Andreas. Ia juga menuturkan, kenyataan tersebut terlihat ketika UN tidak menjadi standar kelulusan, maka nilai tidak ada pengatrolan sehing- ga nilai turun hingga 20 poin. Penurunan tersebut sangat luar biasa. Lanjut Andreas, untuk Tak lama setelah Freddy dieksekusi, Koordinator Komisi untuk Orang (Kontras), Harry Azhar, menyampaikan testimoni pengakuan Freddy terkait sepak terjangnya. Mengutip pengakuan Freddy saat pertemuan di Nusakambangan, Harry mengungkapkan bahwa selama menjalankan bis- nis haramnya, banyak oknum petinggi penegak hukum yang terlibat. Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

menghapus pengatrolanmasif tersebut, pertama , reformasi birokrasi di dunia pendidikan, penentuan KKM jangan ditentukan oleh kadis. Setiap sekolah harus menentukan KKM sendiri sesuai kemam- puannya. Kedua , jangan ada pengkatrolan nilai terkait KKM, semua harus sesuai dengan kemampuan sekolah. Pasalnya, ketika ditentukan kadis maka terjadi penekanan, sehingga potret pendidikan yang diharapkan sulit terwu- jud. Ketiga , perguruan tinggi menerima siswa dari jalur SNMPTN, janganmenjadikan nilai rapor menjadi satu-sa- tunya tolok ukur. Pasalnya, nilai dikatrol sekolah secara bertahap. KKM sudah diben- tuk sedemikian rupa, sehing- ga sekolah tergolong bagus. Semua telah disiasati sekolah. Selain itu, mutu pendidkan ditentukan oleh kualitas guru. Hal ini terkait penilaian dan memberian sertifikasi guru yang asal-asalan. Kata Andreas, sertifikasi masih sebagai portofolio, sehingga Terkait hal ini, sumber SP di Kepolisian mengung- kapkan, kiprah dan perja- lanan Freddy Budiman di bisnis narkoba sesungguh- nya sejak awal sudah dimo- nitor aparat. “Buktinya, sudah beberapa kali dia ditangkap dan diproses, hingga akhirnya dijatuhi vonis mati,” ujar sumber SP , di Jakarta, Senin (1/8). Dia menambahkan, pengawasan juga menca- kup kemampuan Freddy menjalankan kejahatan transnasional dengan meraup keuntungan melim- pah. “Termasuk upaya

mencari beking dari siapa pun, sampai mendapat saingan dari bandar besar narkoba lainnya,” ujarnya. Menurut sumber itu, aparat memperoleh infor- masi penting terkait bagaimana Freddy menja- lankan bisnisnya, dan bagaimana dia sekian lama seolah tak tersentuh. “Ini harus ditindaklanjuti dengan target membong- kar tuntas sindikat dan jangan segan menye-

dieksekusi mati di Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Jumat (29/7) dini hari, bersama tiga terpidana mati kasus narkoba warga negara asing. Namun, sepak ter- jang Freddy selama men- jadi bandar narkoba kelas kakap di Tanah Air, menyisakan pertanyaan besar di benak publik, bagaimana dia bisa men- jalankan bisnis haramnya begitu lama.

ret pelindung pelaku tersebut,” tandasnya. [G-5] Pendidikan Dasar dan Menengah Kita Rapuh

[JAKARTA] Rendahnya kualitas manusia Indonesia disebabkan oleh pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air yang rapuh. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif, mengabaikan pen- didikan nilai-nilai, terutama disiplin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, sikap menghargai sesama, etika, kerja keras, rasa ingin tahu, kreativitas, dan semangat belajar mandiri. Dengan alokasi dana pendidikan hingga 20% dari total pengeluaran APBN mestinya Indonesia mampu menyediakan guru yang ber- kualitas yang menjadi suri teladan dalam mengabaikan nilai-nilai untuk berkompeti- si di era globalisasi serta fasilitas belajar yangmemadai. Demikian antara lain benang merah wawancara SP dengan pakar pendidikan Indonesia, Arief Rachman dan Sekretaris Jenderal Komnas PendidikanAndreas Tambah serta anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, MSohibul Iman, Minggu (31/7) dan Senin (1/8). MenurutArief, pendidik- an Indonesia saat ini, sudah berada pada jalan yang meng- ikuti Undang- Undang Pendidikan. Namun, masih ada empat problem besar yang harus segera diselesaikan. Keempat hal tersebut meliputi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh negeri, kualitas guru, kualitas dan fasilitas sekolah, serta hasil pendidikan masih terlalu ditekankan kepada capaian yang sifatnya kekuatan akal atau kognitif. Menurut Undang-undang Pendidikan, pencapaian yang harus dikembangkan adalah potensi, baik spiritual, inte- lektual, dan emosional. Spiritual adalah hubungan dengan Tuhan, intelektual berhubungan dengan kekuat- an nalar atau akal, sedangkan

pelatihan-pelatihan hanya dilakukan saat itu. Tidak ada keberlanjutan program,se- hingga guru tidak mendapat tuntutan dan pembinaan tahap selanjutnya. Anggota Komisi X DPR, M Sohibul Iman, menilai banyak perubahan yang ter- jadi setelah penerapan ang- garan pendidikan minimal 20% dari APBN setiap tahunnya. Namun, perubahan itu lebih banyak terjadi di pendidikan dasar saja. "Terus terang perubahan yang paling terasa adalah mulai meratanya kesempatan mengenyampendidikan dasar dan membaiknya sarana prasarana pendidikan," kata Sohibul Iman. Yang belum ada terlihat perbaikan signifikan adalah justru di sisi kualitas pendi- dikan dasar maupun pendi- dikan menengah. Khususnya masalah pembentukan karak- ter yang dari dulu sudah menjadi masalah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, kata Sohibul Iman. [FAT/MJS/A-15]

foto-foto:istimewa

M Sohibul Iman

Arief Rachman

emosional meliputi kepekaan, stabilitas emosi, dan potensi sosial yang seperti kebersa- maan, persatuan, dan rasa kebangsaan, serta potensi jasmani. Arief menyebutkan, sejumlah potensi tersebut belum tercapai ideal sehingga kemerosotan pendidikan Indonesia tingkat dasar hing- ga menengah masih terasa. Publik bisa menilai ketika masih ada anak-anak yang tidak jujur dalam proses pembelajaran, atau penurun- an tata karma. “Di desa masih sangat terasa kekentalan tata krama, namun di kota sangat indi- vidualis dengan pola pikir mengutamakanmateri sebagai ukuran, seperti rumah bagus, mobil terbaru, dan banyak uang. Ini keliru. Pendidikan harus mampu mengajari pentingnya yang imaterial yakni hubungan keluarga yang baik, adanya rasa kebersama- an, keinginan salingmenolong. Ini tantangan yang berat bagi kita,” katanya. Budaya Sekolah Untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia, Arief menekankan, pemerintahharus memiliki indikator sekolah yang ideal. Sekolah tidak hanya memenuhi delapan standar pendidikan yang telah ditentukan. Namun, harus ditambah dengan standar keselamatan dan kesehatan

anak.

Sekolah yang baik jangan hanya diukur dari nilai kelu- lusan saja, tetapi harus dilihat budaya sekolah yang harus dikembangkan yakni budaya belajar, jujur, saling meng- hormati. Menurut Arief, saat ini pendidikan terlalu berpatok pada nilai kelulusan. Berapa yang lulus dan peringkat berapa. ”Saya kira itu boleh, tapi itu tidak menjadi tolak ukur yang sempurna dari sebuah sekolah. Karena pen- didikan bukan hanya itu,” tegas dia. Sementara untuk anggar- an, Arief mengatakan, Indonesia fokus pada pendi- dikan. Sebagai bukti adalah UU yang mensyaratkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Arif mengkritisi proses pengalokasian dana yang sebagian besar persentasenya untuk kesejahteraan guru, terutama di daerah. Dengan 70% anggaran untuk kesejah- teraan guru maka tak ada kekuatan untuk memperbaiki program pendidikan. Arief menghimbau agar pemerintah daerah yang secara neraca pendidikan daerah rendah mau mencon- toh daerah lain yang sudah mampu mengalokasikan anggaran hingga 30% untuk pendidikan. “Adanya anggar- an di atas 20%, provinsi dapat mencanangkan wajib belajar

Made with FlippingBook HTML5