SP180509

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Rabu, 9 Mei 2018

Partai Golkar Perlu Rembuk Nasional

[JAKARTA] Politisi senior P a r t a i Go l k a r Ag u n Gunandjar Sudarsa mengu- sulkan partainya menggelar rembuk nasional guna mem- bahas dinamika politik men- jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Hasilnya diformalkan di forum resmi partai. “Golkar terbiasa meng- hadapi berbagai dinamika politik di Tanah Air. Kita ha- rus berdialog dan membahas dinamika yang berkembang bersama-sama,” kata Agun, Selasa (8/5) malam. Dikatakan, Golkar harus berpegang pada keputusan Munaslub lalu. Namun, perkembangan situasi dan kondisi politik tidak bisa di- abaikan, sebab Golkar ada- lah partai solid. “Isu-isu po- litik jelang Pilkada Serentak dan Pilpres, jika tidak dike- lola dengan baik, bisa men- jadi blunder dan merugikan partai,” katanya. Menurut dia, perlu dia- log atau pertemuan di inter- nal Golkar. “Tingkat DPP bisa menggelar pertemuan, juga Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Setelah itu digelar rembuk nasional yang melibatkan pengurus DPD I dan II. Ini penting untuk menghadapi Pilkada dan Pilpres, kita perlu soli- [JAKARTA] Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan ada tiga partai yang tingkat elektabilitas tinggi diban- dingkan partai lain. LSI mengkategorikan tiga par- tai ini dalam divisi utama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi partai teratas. “Tiga partai ini adalah PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Ini masuk divisi utama dan akan bere- but nomor satu, meskipun PDI-P masih tertinggi,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat mema- parkan hasil survei lemba- ganya di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Selasa (8/5). Survei LSI Denny JAdi- lakukan terhadap 1.200 res- ponden dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Wawancara dila- kukan pada pada 28 April hingga 5 Mei 2018. Metode pengambilan sampel adalah multistage random sam- pling . Sementara itu, margin of error sebesar plus minus 2,9%. Dalam survei itu, elek- tabilitas PDI-P berada pada angka 21,7%, disusul Partai Golkar 15,3%, dan Partai Gerindra 14,7%.

Indayah Iskansar. Majelis Etik merupakan struktur ba- ru di PG. Struktur itu mun- cul dalam rapat kerja nasio- nal (Rakornas) PG bebera- pa bulan lalu. Anggota Majelis Etik lainnya, Rully Chairul Azwar, Hassan Wirajuda, Djasri Marin, dan A Edwin Kawilarang. Hatta menjelaskan, ang- ka 20 tahun dihitung kumu- latif. Artinya, entah menjadi anggota DPRD kabupaten, propinsi, atau DPR pusat, masa jabatannya tidak bo- leh melebihi 20 tahun. Andi Matalata menge- mukakan, batas 20 tahun itu ada dasar konstitusional- nya. Dalam UUD 1945 di- nyatakan, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dua kali atau 10 ta- hun. Kalau seseorang telah menjadi Wakil Presiden se- lama 10 tahun, lalu mau na- ik lagi menjadi Presiden, jabatannya pun hanya boleh dua periode. Termasuk seo- rang presiden yang sudah dua periode, ingin menjadi Wapres, maksimal hanya dua periode. “Kalau digabung, misal- nya menjadi Wapres 10 ta- hun dan Presiden 10 tahun, totalnya 20 tahun. Begitu juga bagi kader Golkar, maksimal 20 tahun,” ujar dia. [L-9/R-14]

ANTARA/Dhemas Reviyanto Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri) di Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/5). Pertemuan digelar sebagai ajang silaturahmi serta membahas konstelasi politik jelang Pilpres 2019.

ditas partai,” paparnya. Soal figur, Agun menga- takan, dinamika politik di berbagai daerah berbe- da-beda, terkait tingkat pe- nerimaan cawapres. “Perlu dimusyawarahkan bersama, agar tokoh-tokoh yang pa- tut untuk dicalonkan bisa dibahas dalam forum rem- buk nasional,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan Golkar Anwar Arifin mengusulkan

pembahasan dilakukan di forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Golkar harus menggunakan mekanisme internal yang elegan untuk membahas dan menentukan cawapres, bukan dengan keputusan sentralistik. Saat ini ada usulan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi cawapres, seperti dikemukakan Agung Laksono. Sementara Ketua

DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo mendukung Jusuf Kalla untuk kembali men- dampingi Joko Widodo. Sementara itu, Partai Golkar membuat aturan ba- ru masa jabatan anggota le- gislatif di pusat dan daerah. Seorang kader hanya boleh 20 tahun menjadi anggota DPR ma upun DPRD. Setelah itu, tidak boleh lagi Pada kesempatan itu LSI juga menyebutkan, su- ara Partai Gerindra bakal na i k j i ka mengusung Mantan Panglima TNI Ga t o t Nu rma n t yo d i Pemilihan Presiden 2019. Partai Gerindra mempu- nyai elektabilitas 14,7%. “Jika mendukung Gatot, suara Gerindra naik menja- di 19,8%,” ujar Ardian. Gerindra, kata dia bakal meraih elektabilitas tinggi ji- ka pendukung Ketua Umum Prabowo Subianto berga- bung dengan pendukung Gatot. Tidak heran, pengu- sung Gatot bakal mendong- krak elektabilitas Gerindra yang posisinya masih di urutan ketiga di bawah PDI- P dengan elektabilitas 21,7% dan Golkar 15,3%. Efek Gatot tidak hanya ke Gerindra, tetapi juga bi- sa mendongkrak suara Partai Demokrat dan PKB jika mengusungnya. “Jika u s u n g G a t o t , s u a r a Demokrat naik menjadi 16,5% dan PKB 15,8%,” ungkap dia. Namun, belum ada par- tai yang terasosiasi kuat dengan Gatot. Hanya 9,5% responden mengatakan Gatot akan diusung ga- bungan partai. [YUS/Y-4] Batas Jabatan 76,9% responden.

maju menjadi calon dan di- serahkan ke kader muda. “Kita tidak mau seumur hidup. Maksimal 20 tahun,” kata Ketua Majelis Etik PG Mohammad Hatta dalam jumpa pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta, Selasa (8/5). Hatta didampingi se- jumlah anggota Majelis Etik seperti Andi Mattalatta, Ibrahim Ambong, Farida Syamsi Chadaria dan Tyas

PDI-P Partai Teratas

JK Bantah Bertemu Sandiaga Bahas Pilpres

(0,3%), PKPI (0,1%), PSI (0,1%), dan Partai Berkarya (0,1%).

[ J AKARTA ] Wa k i l Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membantah per- temuan dirinya dengan Wa k i l Gub e nu r DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Minggu (6/5) lalu membi- carakan masalah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya pertemuan membahas persiapan Asian Games yang akan digelar Agustus mendatang. “Bicara Asian Games. Itu Asian Games jalannya gimana , venue yang diba- ngun DKI gimana?” kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/5). Sebelumnya, Wakil Ke t u a Umum P a r t a i Gerindra Arief Puyono mengungkapkan adanya pertemuan antara Sandiaga dan JK pada Minggu lalu. Pertemuan membahas me- ngenai pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon wapres (cawapres) yang akan mendampingi Ke t u a Umum P a r t a i G e r i n d r a P r a b o w o Subianto. JK mengaku heran de- ngan pernyataan Arief. Pasalnya Arief tidak hadir dalam pertemuan. Apalagi

Golkar dan Gatot

Hasil survei juga me- nyebutkan, kasus hukum man t an Ke t ua Umum Golkar Setya Novanto mengganggu dukungan publik terhadap Golkar. “Isu pengadilan Novanto menurunkan dukungan Partai Golkar secara signi- fikan,” ujar Ardian. Dikatakan, dampak ka- sus Novanto ke Golkar membuat 5,3% masyarakat (pemilih Golkar) tidak me- milih lagi partai berlam- bang pohon beringin itu. Sedangkan, 84,5% masih memu t uskan memi l i h Golkar, dan 10,2% lainnya tidak menjawab. “Namun, empat program Golkar ternyata disukai ma- yoritas masyarakat sehingga membuat suara Golkar kem- bali naik,” kata dia. Empat program itu, sembako murah yang disu- kai 87,5% responden, la- pangan kerja tersedia yang disukai 84,4% responden, rumah harga terjangkau yang disukai 82,4% res- ponden, dan teknologi ting- gi untuk keadilan dan kese- jahteraan yang disukai

dok sp

Ardian Sopa

dok sp

Elektabilitas tiga partai ini tinggi karena faktor tokoh dan program. “PDI-P kare- na faktor Jokowi, Gerindra f ak t o r P r abowo , dan Golkar karena program- nya,” kata dia. LSI juga membuat kate- gori divisi partai menengah, divisi bawah, dan devisi nol koma. Divisi menengah me- rupakan partai yang elekta- bilitasnya tidak mencapai 10% yakni PKB (6,2%) dan Demokrat (5,8%). Divisi bawah merupakan partai de- ngan elektabilitas di bawah 5% yakni PAN (2,5%), Nasdem (2,3%), Perindo (2,3%), PKS (2,2%), dan PPP (1,8%). Lalu, divisi pa- ling bawah adalah divisi nol koma yakni Hanura (0,7%), PBB ( 0 , 4%) , Ga r uda

Jusuf Kalla

Sandiaga juga mengatakan tidak ada pembahasan po- sisi Anis sebagai cawapres. “Itu Arief yang ngo- mong kan? Dia tidak hadir di situ. Sandi mengatakan tidak ngomong itu, masa mau percaya Arief?” ujar JK. D i a me n j e l a s k a n , Sandiaga hadir di rumah dinasnya karena Gubernur Anies Baswedan sedang berada di luar negeri. Sebagai Wagub, Sandiaga juga punya tanggung ja- wab menyukseskan kegiat- an Asian Games. “Dia (Sandiaga, red) minta wak- tu sebagai Wagub. Bicara Asian Games,” tutup JK. [R-14]

Made with FlippingBook flipbook maker