SP180228

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 28 Februari 2018

Ada Kejutan di Rapimnas Demokrat? R apat Pimpinan enggan merinci hal dimaksud. “Ada sedikit kejutan. Soal apa? Ditunggu saja,” kata sumber tersebut, Rabu (28/2).

Jusuf Kalla (JK) turut diun- dang dalam pembukaan ra- pimnas. Jokowi bahkan di- daulat untuk membuka rapim- nas. Para petinggi partai politik (parpol), ter- masuk Ketua Umum DPP Partai Megawati Soekarnoputri juga diharapkan menghadiri acara pembukaan. Menurut sumber SP , ra- pimnas partainya bakal meng- hadirkan kejutan. Namun, dia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

ketum, belum mau berbicara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawap- res). Diakui bahwa tingkat elektabilitas Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) cukup tinggi untuk posisi ca- wapres. “Demokrat sadar capaian elektabilitas AHY sekarang ini lumayan tinggi. Tetapi, ti- dak lantas kami buru-buru mengajukan AHY, misalnya untuk mendampingi Pak Jokowi,” tandasnya. [C-6] TKI ilegal maka Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM harus memperketat mengeluarkan paspor. “ Gate keeper untuk men- cegah TKI ilegal ini berada di Ditjen Imigrasi,” katanya. Senada dengan Gabriel, Wahyu menyampaikan, selama ini pihak Imigrasi memakai kaca mata kuda, siapa pun yang me- minta paspor diberikan. Menurut Wahyu, pengiriman TKI ilegal masih marak selain kurang telitinya pihak Ditjen Imigrasi juga bobroknya mental birokrat yang terkait pengurusan TKI, baik di daerah maupun di pusat seperti BNP2TKI dan Kemnaker. “Masih banyak oknum yang ambil untung. Hal yang menjadi prihatin saat ini adalah integritas birokrat kita yang bo- brok,” kata dia. Langkah lain untuk berantas dan cegah TKI ilegal, kata dia, adalah siapa pun yang mengirim TKI ilegal harus dihukum berat sebagaimana diamanatkan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disahkan 25 Oktober 2017. “Segera eksekusi pasal-pasal UU ini,” kata dia. Gabriel menambahkan, bebe- rapa bulan belakangan Kemnaker dan Polri menggerebek penam- pungan TKI ilegal namun sampai saat ini belum ada yang diumum- kan menjadi tersangka. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, tin- dak pidana perdagangan orang adalah kejahatan luar biasa. Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antarnegara adalah pengiriman TKI ilegal. “Banyak korban kena tindak- an perdagangan orang sudah ter- data, baik oleh media maupun da- ta di perwakilan Indonesia yang berada di negara-negara yang warga Indonesia menjadi korban,” kata Ronny. Menurut Ronny, kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tem- pat yang sering terjadi perdagang- an manusia Indonesia ilegal. Maka kejahatan ini harus dihenti- kan, langkahnya pertama, langkah pencegahan. “Menyadarkan calon TKI yang akan ke luar negeri,” tutur Ronny. [A-15/D-13/158]

Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat akan digelar pada 10-11 Maret di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Seluruh pimpinan Partai Demokrat tingkat pusat hingga daerah menjadi peserta rapimnas. Rapimnas dilaksanakan da- lam rangka konsolidasi men- jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden

Disinggung kemung- kinan kejutan itu ber- kaitan kontestasi

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, sumber itu enggan menanggapi eksplisit. “Pendaftaran pilpres baru di- buka Agustus 2018,” ujarnya. Ditegaskan, sejauh ini Demokrat sebagaimana arah- an Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai

Setop Human Trafficking Berkedok Penyaluran TKI

[JAKARTA] Pekerja migran asal NTT, Adelina Sau, yang tewas karena dianiaya di Malaysia ada- lah pekerja migran ilegal. Ia satu di antara sekitar 2 juta tenaga ker- ja ilegal asal Indonesia yang bera- da di luar negeri. Kematian Adelina merupakan bukti bahwa perdagangan manusia dengan ke- dok pengerahan tenaga kerja Indonesia (TKI) masih marak. Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia sekaligus Ketua Kelomok Kerja Menolak Perdagangan Manusia, Martinus Gabriel Goa, memperkirakan ada sekitar 2 juta TKI ilegal yang ada di sejumlah negara. Tidak ada da- ta sahih terkait jumlah ini karena status mereka ilegal. Gabriel menuturkan, salah sa- tu upaya penanggulangan penya- luran TKI ilegal adalah dengan penajaman pendataan baik oleh dinas tenaga kerja di daerah hing- ga perwakilan RI di negara tuju- an. Hal ini penting sebab TKI ilegal bukan hanya mereka yang diselundupkan atau yang menya- lahgunakan visa turis/visa kegiat- an keagamaan. “Banyak juga pe- kerja migran legal yang statusnya menjadi ilegal karena overstay ti- dak memperpanjang izin dan se- bagainya. Dengan pendataan ke- tat, upaya ilegal para pekerja da- pat dicegah,” kata Gabriel, Rabu (28/2). Gabriel juga mendorong peran daerah, terutama daerah pemasok pekerja migran Indonesia. Peran para tetua adat dan pemuka agama setempat diharapkannya mem- bantu mencegah pengerahan te- naga kerja ilegal ke luar negeri. Tetua adat dan pemuka agama da- pat mengantisipasi bila di desa atau kampung-kampung para pe- mimpin atau aparatnya “berma- in” dengan sindikat. “Bukan rahasia lagi pekerja migran menggunakan sertifikat bodong, seolah punya keterampil- an berbahasa atau keterampilan khusus lainnya padahal sertifikat itu asal cetak saja. Yang seperti ini bisa dikeluarkan oleh balai latihan kerja di daerah,” katanya. Selain itu perlu layanan satu atap yang mempertemukan dinas yang mengurus kependudukan, ketenagakerjaan, BPJS, kepolisi-

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Korban perdagangan manusia

nyak orang pergi itu memang ber- hasil, tapi tidak sedikit juga yang korban. Jadi ini pertaruhan nasib buat mereka,” kata Imam, Rabu (28/2). Menurut Imam, harus ada al- ternatif pekerjaan yang lebih aman dan layak untuk masyarakat k h u s u s n y a p e r e m p u a n . Perempuan atau ibu rumah tangga tidak harus merenggang nyawa di negeri orang untuk mendapatkan hidup yang layak bagi dirinya sendiri, anak maupun keluarga. Masih masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri meski de- ngan risiko tinggi mencerminkan program penanggulangan kemis- kinan dan peningkatan kesejahte- raan yang dibuat pemerintah sela- ma ini belum menyentuh. Kepala Disnakertrans NTT, Bruno Kupok mengatakan, sela- ma ini warga memilih pergi keluar negeri secara ilegal untuk meng- hindari pengurusan administrasi, pemeriksaan kesehatan, atau pe- latihan keterampilan. “Kami sudah membentuk Satgas Human Trafficking di se- mua kabupaten Kota se-NTT,” kata Bruno, Rabu (28/2). Menurut Kasatreskrim Polres Timor Tengah Selatan, NTT, Iptu Yohanes Suhardi, penyidik telah menangkap dan menahan enam orang tersangka yang membe- rangkatkan korban.

TKI Meninggal di Luar Negeri

Masalah yang Menimpa TKI

2016: 2017: 2018:

190 217

an, maupun imigrasi guna meng- eliminasi berbagai pungutan atau uang pelicin. Dari sisi represif, Gabriel me- nunjuk peran imigrasi yang sangat vital dalam hal dokumen warga yang bepergian ke luar negeri. Khusus untuk penyelundupan TKI ilegal yang termasuk dalam human trafficking , menurutnya, patroli laut dan darat perlu diin- tensifkan. “Lewat jalur laut biasa- nya melalui Tanjung Balai Karimun seolah sebagai angkatan kerja antardaerah namun kemudi- an dibawa ke Malaysia diubah menjadi angkatan kerja antarne- gara,” katanya. Pintu masuk ke Malaysia lain- nya adalah Tawau dan Entikong. Namun karena penjagaan semakin ketat, sekarang ini banyak yang mencari ‘lubang tikus’ melalui jalur darat yakni hutan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ia menilai moratorium pengi- riman TKI ke luar negeri tidak bi- sa mengurangi jumlah korban me- lainkan justru membuat praktik 1.Gaji tidak dibayar 2.Overstay 3.Ingin dipulangkan 4.Meninggal dunia di negara tujuan 5.Gagal berangkat 6.Putus Hubungan Komunikasi 7.Sakit/rawat inap 8.Tindak kekerasan dari majikan 9.Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja 10.Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai

21

Negara Terbanyak TKI Meninggal*

1.Malaysia 2.Taiwan 36 3.Arab Saudi 27 4.Brunei 18 *Tahun 2017 69

pengiriman pekerja migran ilegal bertambah. Cara lebih efektif ada- lah dengan memperketat seleksi calon TKI dan upaya represif me- merangi perdagangan manusia. Upaya lain yang perlu dilaku- kan pemerintah adalah dengan membuka banyak lowongan pe- kerjaan di daerah. Sosiolog Imam Prasodjo menilai persoalan TKI ke luar negeri tidak lepas dari per- soalan sosial yang belum teratas di dalam negeri. Selama orang masih terdesak oleh kebutuhan pokok sehari-hari, maka bekerja di luar negeri masih tetap akan menjadi pilihan, utamanya ma- syarakat pedesaan. Ada faktor pemicu dan keter- desakan yang membuat masyara- kat desa memilih bekerja di luar negeri, meskipun mereka menge- tahui risikonya pertaruhan nyawa. “Ketika dalam situasi rentan, ada makelar yang turun ke bawah dan membujuk mereka jadi TKI, di- tambah janji-janji keberhasilan tetangganya yang sudah lebih du- lu ke luar negeri. Dari sekian ba-

Perketat Paspor

Menurut Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, guna mencegah maraknya pengiriman

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker