ID161003

senin 3 oktoBER 2016 2 INTERNATIONAL

Investor Daily / AFP PHOTO / GREG BAKER

global, Indonesia berkomitmen meningkatkan penerimaan pajak untuk menjaga iklim investasi dan bisnis yang positif. Ini membutuhkan sistem pajak internasional yang adil dan transparan,” lanjut Jokowi. Presiden mengatakan, kerja sama internasional mengenai sistem pajak dapat meningkatkan kebija­ kan-kebijakan pajak di antara negara partisipan. Presiden yakin sistem seperti itu pada akhirnya bisa men­ ingkatkan pendapatan negara-negara berkembang. “AEoI bisa mengatasi aliran finan­ sial ilegal yang selama ini merugikan negara-negara berkembang,” kata Jokowi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga sudah menegaskan agar kebijakan pengam­ punan pajak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini tarif tebusan yang ditawarkan tergolong sangat rendah, yakni hanya 2% hingga akhir September 2016, 3% sampai akhir Desember 2016, dan 5% untuk periode Januari-Maret 2017. Menkeumengingatkan, Indonesia akan menjadi anggota OECD pada 2017. Dengan kata lain, Indonesia juga akan menjalankan AEoI. Melalui AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuan­ gan lain di negara anggota lainnya. Berarti, tidak ada satu wajib pajak pun yang bisa menyembunyikan lagi asetnya di negara lain tanpa diketahui. “Kami sepakat dalam G-20 dan OECD tidak boleh membiarkan pengusaha berpraktik curang. Kami tidak mau intimidasi, tapi itu praktik curang. Bapak ibu sekalian yang saat ini tenang-tenang saja yang uangnya entah dimana, harus hati-hati,” kata Sri di Jakarta, awal Agustus 2016. Menkeu menambahkan, program tax amnesty merupakan kesempatan bagi para pengusaha untuk merepa­ triasi uangnya ke Indonesia. Karena setelah AEoI berlaku, tidak akan ada pengusaha yang bisa menyem­ bunyikan lagi asetnya di negara manapun. Namun jangan lupa, meski sudah 101 negara dan yurisdiksi yang berkomitmen menjalankan AEoI pada 2017 dan atau 2018, masih ada lebih dari 100 negara yang tidak akan berpartisipasi. Kebanyakan adalah negara-negara kecil. Tapi ada juga negara-negara besar yang menyata­ kan tidakmenandatangani perjanjian AEoI, termasuk AS, negara pereko­ nomian terbesar di dunia. Panama, tak lama setelah bo­ cornya dokumen Panama Papers , pada April 2016 sepakat untuk patuh terhadap standar pelaporan bersama lewat AEoI. Akan halnya AS, Negeri Paman Sam ini beralasan sejak 2015 sudah menjalankan program pertukaran informasi otomatis dalam kerangka FATCA dan sudah memiliki per­ janjian-perjanjian antarpemerintah untuk menegakkan UU tersebut. (afp/ant/sumber-sumber lain) menghasilkan untung besar. Pada titik ini, pemerintah harus memperbaiki iklim ekonomi yang meliputi tiga hal, yakni birokrasi, infrastruktur, dan kepastian hukum. Dia tidak sepakat dengan anggapan tarif tebusan deklarasi dan repatriasi tidak harmonis. Pada prinsipnya, pengusaha siap merepatriasi dana jika sudah tidak ada kendala dari sisi aturan dan administrasi. “Pihak perbankan sempat men­ yatakan dana repatriasi yang masuk tidak bisa ditarik untuk investasi. Ini menjadi pertimbangan pengusaha dalammerepatriasi dana, karena dana dikunci selama tiga tahun di Indone­ sia,” papar dia. Shinta sudah menduga deklarasi bakal mendominasi dana hasil amnesti pajak dibanding repatriasi. Soalnya, banyak aset pengusaha di luar negeri berbentuk properti atau kepemilikan saham yang tidak bisa langsung di­ tarik. “Namun, kalau mereka melihat investasi di Indonesia menguntun­ gkan, bisa saja mereka menarik dana­ nya di luar negeri,” ujar dia. Shinta menambahkan, sebenarnya dana repatriasi yang masuk lebih besar dari kalkulasi DJP. Alasannya, sejumlah pengusaha sudah merepa­ triasi dananya begitu tahu Indonesia bakal menerapkan amnesti pajak. Ini dilakukan untukmenghindari pengun­ cian dana selama tiga tahun. Selain itu, kata dia, repatriasi bisa berupa back to back loan atau pemin­ jaman dana ke perusahaan di Indone­ sia. Artinya, begitu status pinjaman itu dihapus, dana itu sudah masuk Indonesia. Dia mengakui, dana tebusan dari pe­ rusahaan non- UMKMmasih rendah. Ini terjadi karena perusahaan besar menghadapi sejumlah kasus adminis­ trasi ketika ingin mengikuti amnesti pajak. Akibatnya, mereka terlambat masuk periode I. Namun, dia meyakini, sejumlah perusahaan besar bakal mengikuti periode II program amnesti pajak. Saat ini, mereka terus mencermati

 Sambungan dari hal 1

Informasi yang akan dipertukar­ kan pertama mencakup nama, ala­ mat, nomor identifikasi wajib pajak atau kalau di Indonesia nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta tempat tanggal lahir setiap orang yang reportable . Informasi kedua adalah nomor rekening, ketiga adalah nama dan nomor identifikasi lembaga keuan­ gan yang melaporkan. Keempat adalah posisi neraca atau nilai per akhir tahun kalender yang relevan atau jika rekeningnya ditutup se­ lama periode dimaksud, identitas rekeningnya. OECD tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud den­ gan reportable . Jadi, negara-negara partisipan bisa menentukan sendiri rekening apa dan bagaimana yang reportable . Sementara maksud dari rekening reportable adalah rekening reportable di yurisdiksi A atau di yurisdiksi B yang teridentifikasi mengandung aset-aset yang bisa diperiksa. Berarti masing-masing yurisdiksi bisa menegosiasikan dan menen­ tukan sendiri rekening-rekening repor table dalam perjanjiannya. Contoh, Amerika Serikat (AS) sudah memiliki perjanjian antarpemer­ intah dalam lingkup FATCA atau Undang-Undang (UU) Kepatuhan Pajak Rekening Asing. Yang mana rekening-rekening milik warga negara AS dan penduduk serta enti­ tas AS di yurisdiksi negara lain wajib dilaporkan via FATCA. “Dalamdunia yang semakinmeng­ global dan aktivitas lintas batas sudah biasa, otoritas pajak harus bekerja sama untuk memastikan para wajib pajak membayar pajak se­ suai bebannya dan kepada yurisdiksi yang tepat,” kata OECD. Aspek kunci agar otoritas pajak siap menghadapi tantangan-tantan­ gan abad 21, tambah OECD, adalah membeli mereka dengan landasan hukum yang kuat, instrumen-instru­ men administrasi maupun TI untuk memverifikasi kepatuhan para wajib pajaknya. “Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antarotoritas pajak lewat AEoI sangat penting untuk menjadi­ kan otoritas pajak nasional sejalan dengan ekonomi global,” tandas OECD. Saat berpidato pada pertemuan puncak kelompok negara G-20 di Hangzhou, Tiongkok, awal bulan lalu, Presiden Joko Widodo men­ gatakan, Indonesia mendukung implementasi AEoI. Presidenmeyak­ ini AEoI akan dapat meningkatkan penerimaan negara-negara berkem­ bang. “Indonesia mendorong sistem pajak internasional yang adil dan transparan,” ujar Jokowi. Presiden mendesak tidak ada satu pun negara yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan negara lain. “Mengingat perlambatan ekonomi “Kami akan menggunakan dan memelihara database ini untuk mengindentifikasi potensi pajak pada tahun-tahunmendatang,” ujarMenkeu di Jakarta, akhir pekan lalu. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Ke­ menkeu) menunjukkan, hingga berak­ hirnya program amnesti pajak periode I pada 30 September 2016, uang tebu­ san berdasarkan surat setoran pajak (SSP) mencapai 97,2 triliun. Jumlah itu setara 58,9% dari target tahun ini Rp 165 triliun dan dua kali lipat lebih estimasi DJP sebesar Rp 45 triliun. Adapun uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) menca­ pai Rp 89,15 triliun. Sedangkan harta repatriasi mencapai Rp 137,08 triliun, deklarasi harta luar negeri (LN) Rp 951,16miliar, dan deklarasi harta dalam negeri (DN) Rp 2.532 triliun. Total dana yang direpatriasi maupun dideklarasi mencapai Rp 3.621 triliun atau 72% dari target. Pemerintah menargetkan dana repatriasi dan deklarasi hingga 31Maret 2017masing-masing Rp 1.000 triliun dan Rp 4.000 triliun. UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengamanatkan periode pengampunan pajak selama sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 yang terbagi dalam tiga periode dengan tarif ber­ jenjang. (lihat tabel) Jangan Terlena Wakil Ketua Umum Kadin Indone­ sia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, pe­ merintah jangan terlena dengan eu­ foria tingginya dana tebusan amnesti pajak periode I. “Pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) lain, yakni mendorong dana repatriasi masuk ke sektor rill, sehingga dapat menggerak­ kan roda ekonomi,” kata dia. Itu sebabnya, menurut dia, peme­ rintah harus meyakinkan pengusaha bahwa berinvestasi di Indonesia bisa  Sambungan dari hal 1

Penjualan Samsung Galaxy Note 7 Dilanjutkan Para penumpang tengah mengantre di samping papan peringatan keamanan tentang smartphone Samsung Galaxy Note 7, di loket check-in Bandara Wuhan, provinsi Hubei tengah, Tiong- kok, pada Minggu (2/10). Samsung menyampaikan akan melanjutkan penjualan Samsung Galaxy Note 7 di Korea Selatan, pada pekan ini, dengan harapan dapat membalik halaman soal perangkat telepon cerdas yang sempat bermasalah akibat ledakan baterai sehingga memicu penarikan global.

Semula, SPV dalam program am­ nesti pajak harus dibubarkan, tapi kemudian dibolehkan. Ketentuan itu diatur dalam PMK No 127/PMK 010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi WP yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui SPV. “Masih banyak perusahaan yang belummasuk. Ada PMK 127mengenai SPV dan perubahannya. Itu baru keluar akhir September. Jadi, pada periode II dan III akan lebih banyak perusahaan. Potensi dari UMKM pun masih besar karena tarif tebusannya tidak berubah sepanjang periode. Apalagi UMKM bisa mendaftar am­ nesti pajak lewat online ,” papar dia Menurut Tito Sulistio, tarif tebusan 3% pada periode II yang selisihnya hanya 1% dari periode I juga men­ dorong WP memilih amnesti pajak periode II, dengan menginvestasikan dananya terlebih dahulu di deposito. “Banyak juga yangmau 3%. Kalau Rp 1 miliar bayar 2%, berarti Rp 20 juta. Kalau bayarnya tiga bulan kemudian, kena 1% lagi. Tapi kalau depositokan dapat 2,5%, ya masuk deposito saja. Banyak yang begitu, mungkin karena selisihnya terlalu sedikit,” ucap dia. Mulai 2017 Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, para peserta amnesti pajak periode I merupakan WP yang berpotensi menyumbang penerimaan setelah melaporkan hartanya. Dia menambahkan, dengan data terbaru mengenai aktivitas ekonomi maupun nilai aset yang selama ini belum dideklarasikan, pemerintah bisa memiliki gambaran penerimaan perpajakan pada masa mendatang. Selain itu, menurut Menkeu, basis data baru yang berasal dari program amnesti pajak bisa menjadi dasar informasi bagi kajian pemerintah yang ingin merevisi regulasi di bidang perpajakan. Dengan adanya pengolahan data yang tepat, kata Sri Mulyani, proyeksi target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 diharapkan lebih realistis dan sesuai perkembangan ekonomi terkini. (yos/fik/az) “Ini menandai tahap per tama di Inggris menjadi negara berdaulat dan merdeka sekali lagi. Ini akan mengem­ balikan kekuasaan dan wewenang kepada lembaga terpilih negara kita. Ini berar ti bahwa otoritas hukum Uni Eropa di Inggris akan berakhir,” ujar May kepada surat kabar Sunday Times. (afp) Brexit. Ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah memiliki pandan­ gan tentang apa sebenarnya yang akan dilakukan dengan negara ini atau tidak,” kata Tony Travers, profesor bi­ dang pemerintahan dari London School of Economics. Sementara itu, Maymulai menangani masalah dengan mengumumkan Ran­ cangan Undang-Undang (RUU) Great Repeal atau Pencabutan Besar, pada Minggu, yang bertujuan mengakhiri otoritas hukum UE setela hInggris meninggalkan blok itu. RUU Great Re­ peal dimaksudkan untuk menghapus­ kan banyak hukumdan peraturan ketat yangmenghambat kebebasan individu, masyarakat, dan bisnis di Inggris. RUU tersebut juga akan membatal­ kan undang-undang peraturan tertinggi UE, kemudian mengabdikan seluruh aturan UE dalam undang-undang domestik dan memastikan parlemen Inggris dapat mengamandemen seperti yang diinginkan.

merupakan pesan yang jelas bahwa Inggris harus memiliki kontrol atas pergerakan orang yang datang dari blok tersebut. “Kami akan menepatinya. Inggris dapat memutuskan siapa yang dapat masuk, dan menetapkan aturan bagi siapa yang dapat masuk ke negara ini. Kami ingin melihat pada berbagai cara bahwa kami dapat melakukan kontrol yang diinginkan rakyat Ing­ gris,” jelasnya. Beberapa anggota Konservatif pent­ ing mengungkapkan, mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan Uni Eropa, denganmeninggalkan pasar tunggal dan memaksakan aturan visa kerja. Mereka berpendapat bahwa Uni Eropa hanya akan merugikan dirinya sendiri jika mulai memberlakukan pajak terhadap barang dan jasa Ing­ gris karena Uni Eropa lebih banyak mengekspor ke Inggris daripada yang dilakukan Inggris ke seluruh blok itu. Di sisi lain, May secara pribadi mendukung untuk tetap berada di Uni Eropa, sedangkan para menteri utama lain seperti Menteri Keuangan Philip Hammond dikabarkan ingin arahan lebih halus, dengan mengukir pusat keuangan terpenting Eropa, di Kota London. “Sedikit yang diketahui tentang

Oleh Leonard AL Cahyoputra  BIRMINGHAM– PerdanaMenteri TheresaMayme­ ngatakan Inggris akanmulai proses resmi untukmening­ galkan Uni Eropa (UE) sebelumApril. Hal itu disampaikan pada saat pemerintahan Partai Konservatifnyamembuka konferensi tahunan, padaMinggu (2/10).

akan memicu Pasal 50 sebelum akhir Maret tahun depan,” ujarnya kepada televisi BBC. May menyampaikan dirinya ber­ harap pengumuman itu akan menga­ rah pada proses negosiasi yang halus dengan Brussels. Namun, kekuatan Eropa lebih ter­ tarikmeredam euroscepticism di negara mereka sendiri yang mengambil garis sulit, seraya memperingatkan bahwa Inggris tidak dapat mengharapkan ada perlakuan khusus pada perdagangan dan imigrasi. Menurut mereka akses ke pasar tunggal Eropa memiliki arti memung­ kinkan pergerakan bebas orang-orang. Tapi May menyatakan dirinya ingin membatasi masuknya ratusan ribu orang setiap tahunnya dari bagian- bagian lain Uni Eropa. Dia menambahkan referendum

kemajuan amnesti pajak dan aturan mainnya. Pemerintah, menurut dia, juga harus fokus menggarap amnesti pajak UMKM, yang hingga kini setoran tebusannya masih rendah. Sebab, semangat amnesti pajak adalah perlu­ asan WP. Selama ini, banyak UMKM yang penghasilannya sangat besar. “Pemerintah perlu fokus juga ke UMKM, jangan hanya ke pengusaha dan perusahaan besar. Ini sejalan de­ ngan visi ekstensifikasi pajak,” tegas dia. Sulit Ditarik Wakil Ketua Umum Kadin Indo­ nesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengemukakan, aset pengusaha di luar negeri banyak berupa barang tidak bergerak, seperti properti dan perusahaan. Aset seperti ini sulit ditarik ke Indonesia dalam waktu singkat. Jika pengusaha mau membawa pulang aset itu, mereka harus lebih dahulu menjualnya. “Saya kira sulit memaksa pengusa­ ha melikuidasi perusahaan di luar negeri dan memasukkan dananya ke Indonesia. Jadi, wajar saja jika saat ini deklarasi mendominasi dibandingkan repatriasi. Hal ini sudah diantisipasi Kadin dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia),” papar Johnny yang juga Ketua Industri Manufaktur Apindo. Kadin dan Apindo, kata Johnny, memprediksi porsi deklarasi dan repatriasi dalam program amnesti pajak masing-masing berkisar 70-80% dan 20-30%. Dia menilai, meski tak sekuat dam­ pak dana repatriasi, deklarasi harta juga positif bagi ekonomi Indonesia. Sebab, DJP memiliki gambaran aset pengusaha atau perusahaan Indone­ sia di luar negeri. Itu tidak ada dalam sistem pencatatan pajak lama. Johnny menjelaskan, setoran dana tebusan pada periode I sudah mela­ mpaui ekspektasi Kadin dan Apindo, sebesar Rp 80-100 triliun. Hingga penutupan program ini, Johnny mem­ prediksi dana tebusan menyentuh Rp 140 triliun. Meskipun banyak anggota Kon­ servatif yang menuju ke kongres di Birmingham, Inggris tengah – yang masih menunjukkan kegembiraan tentang referendum Inggris pada Juni, untuk memutuskan keluar dari UE atau Brexit – pemerintah sayap kanan sudah berada di bawah desakan untuk menentukan bentuk Brexit seperti apa yang diambil. Sebelum Minggu, May sudah beru­ lang kali menegaskan bahwa Inggris tidak akan memicu Pasal 50 Perjan­ jian Lisbon UE – sebuah pasal yang merujuk pada perjanjian tata cara untuk meninggalkan Uni Eropa yang dimulai maksimal dalam dua tahun – sebelum Januari. “Saya telah katakan bahwa kami tidak akan memicunya sebelum akhir tahun ini sehingga kami dapat mela­ kukan beberapa persiapaan. Kami

Untuk menarik lebih banyak lagi dana repatriasi, Johnny menegaskan, pemerintah harus merilis beberapa kebijakan strategis terkait perbaikan iklim investasi. Pertama, menerapkan sistem perpajakan transparan yang dapat menghapus kongkalikong petu­ gas pajak dan perusahaan. Kedua, kata dia, membuat regulasi yangmendukung investasi manufaktur. Indonesia perlumembuat badan inves­ tasi khusus yang dapat memerintahkan kementerianmemberikan kemudahan bagi para investor. Thailand, misalnya, memiliki Board of Investment yang menjalankan tugas tersebut. “Indonesia memang punya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), tapi BKPM tidak memiliki otoritas untukmemerintahkan kemen­ terian lain,” tandas dia. Ketiga, menurut dia, memberikan insentif pemotongan pajak penghasi­ lan (PPh). Tarif PPh di Indonesia termasuk tinggi. Tarif PPh badan se­ baiknya dipangkas dari 25-30%menjadi 18-20%. Keempat, memudahkan sistem pembayaran pajak, yang saat ini masih tergolong rumit. Kelima, menjamin keamanan dana. “Orang menempat­ kan dana di Singapura karena aman,” tegas dia. Harus Diperluas Di sisi lain, pengamat perpajakan Roni Bako mengatakan, instrumen investasi penampung dana repatriasi perlu diperluas, karena saat ini masih sangat terbatas. Ada kecenderungan pemerintah mendorong repatriasi masuk obligasi. Padahal, ada banyak

instrumen lain yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar, salah satunya asuransi. “Asuransi unit link bisa dimanfaatkan pengusaha untuk mengeruk untung. Namun, saya me­ lihat asuransi kurang agresif menarik dana repatriasi,” ucap dia. Selain asuransi, dia menuturkan, pemerintah dapat menawarkan kepada pengusaha proyek-proyek potensial, seperti pembangkit listrik. Pemerin­ tah dapat membeli pembangkit listrik begitu konstruksinya dituntaskan pengusaha. Roni menegaskan, fokus pengusaha adalah mencari keuntungan. Apalagi periode lock up amnesti pajak cukup panjang, yakni tiga tahun. Itu sebab­ nya, pemerintah harus lebih kreatif membuat instrumen investasi yang menguntungkan pengusaha. “Saya kira perlu diterbitkan peraturan men­ teri keuangan (PMK) yang baru untuk memperluas instrumen investasi repa­ triasi,” papar dia. Terus Bertambah Direktur Utama BEI Tito Sulistio yakin uang tebusan bisa bertambah hingga Rp 150 triliun sampai berak­ hirnya program amnesti pajak pada Maret 2017. “Progam amnesti pajak periode II dan III bakal sesukses peri­ ode I,” tutur dia. Titomenjelaskan, hingga kini masih banyak WP yang belum mendaftar amnesti pajak karena perubahan ke­ tentuan harta tidak langsung melalui perusahaan cangkang ( special purpose vehicle /SPV) baru diterbitkan men­ jelang berakhirnya periode I.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online