SP161004

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 4 Oktober 2016

Kasus Dimas Kanjeng Seret Banyak Pejabat

K asus praktik klenik yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jatim, menarik perhatian publik. Sosok Dimas Kanjeng diklaim mampu menggandakan uang. Hal itu membuatnya memiliki ribu- an pengikut dari seluruh pelosok Tanah Air. Kini, Dimas Kanjeng berurusan dengan hukum. Dia menjadi tersangka kare- na diduga terlibat pembu- nuhan pengikutnya. Belakangan, terbongkar

dan juga petinggi militer yang tergiur dan terseret dalam prak- tik klenik ini,” ujarnya, Selasa (4/10). Untuk itu, dia berharap Kepolisian bisa segera menuntaskan dan membong- kar kasus yang di luar akal sehat manusia ini. “Apa yang dipraktikkan adalah sangat tidak mendidik. Selain itu juga merugikan para pengikutnya, terutama mereka rakyat miskin yang tergiur iming-iming hartanya bisa berlipat ganda,” jelas- nya. [A-17]

praktik klenik penggandaan uang, sehingga dia dua disangka dalam kasus peni- puan. Dalam perkembangan- nya, banyak warga dari sejumlah wila- yah melapor ke pihak dalam jumlah besar kepada pelaku, karena terbuai pro- paganda kemampuan meng- gandakan uang. Namun, janji tinggal janji, uang yang telah disetor tidak kembali. Kepolisian telah menyetor uang

Sumber SP mengungkap- kan, selain masyarakat keba- nyakan, tidak sedikit pejabat baik sipil maupun militer yang tergiur dengan klaim kemampuan sang Dimas. Mereka pun menyetor uang dengan harapan bisa berlipat ganda. “Selain tokoh cendekiawan yang secara terang-terangan mengaku percaya dengan kemampuan Dimas Kanjeng, bahkan yang bersangkutan aktif memimpin yayasannya, sejatinya ada banyak pejabat

Kontrak Politik Bakal Cagub Anies: Warga Ingin Keadilan dan Perlindungan

[JAKARTA] Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, seo- rang gubernur memiliki kesempatan untuk fokus mencari solusi yang adil bagi warganya. Untuk itulah, kepa- la daerahmemiliki wewenang untuk kerangka legal untuk mewujudkan solusinya itu, termasuk dalamkasus banyak- nya warga Jakarta yang men- diami lahan secara ilegal selama bertahun-tahun. Penegasan tersebut disam- paikan Anies menjawab SP, terkait kontrak politik yang disodorkan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, yang ditandatanganinya, akhir pekan lalu. Isi kontrak politik terse- but dinilai kontroversial, karenamenyangkut kesediaan Anies untuk melegalkan per- mukiman warga yang selama ini dianggap ilegal, namun sudah ditempati selama 20 tahun. Legalisasi itu, jika direalisasikan, akandituangkan dalam bentuk sertifikat hak milik. Selain itu, warga Tanah Merah juga menuntut Anies, jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, untuk merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka ingin Anies tidak mengubah lahan menjadi fungsi lain, termasuk ruang terbuka hijau, dan lebih mengutamakan kepentinganwarga yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun di lahan itu. “Tetapi ada satu syarat, jika tidak bermasalah. Jadi harap baca detailnya (isi kon- trak politik dengan warga Tanah Merah),” tegasnya, di Jakarta, Selasa (4/10). Dia menjelaskan, meng- hadapi persoalan warga, ter- masuk persoalan tanah dan hunian, gubernur memiliki kesempatan untuk fokus men- cari solusi yang adil. “Dari situgubernurmembuat kerang- ka legalnya sebagai dasar untuk mewujudkan solusi itu,” jelasnya.

Anies menambahkan, seorang gubernur bukan seka- dar melaksanakan kerangka legal yang sudah ada. “Gubernurlah yang membuat kerangka legalnya,” tandasnya. Mantanmenteri pendidik- an dan kebudayaan (mendik- bud) itu mengingatkan semua pihak untuk tidak berpikiran negatif terhadap legalisasi hunian ilegal. “Tanah yang kita pakai sekarang, dulu-du- lunya juga melalui proses legalisasi. Dua generasi yang lalu, kita-kita ini seperti mere- ka. Kitamiskin, aset-aset yang dimiliki belum tentu punya legalitas,” katanya. Menurutnya, selama ini ada pemahaman yang kurang proporsional dalam pemba- ngunan, di mana rakyat kecil kerap dianggap sebagai per- soalan. “Padahal, di dalam mereka ada rakyat Indonesia. Mereka bukan pengungsi dari negeri asing. Mereka juga ingin mendapatkan keadilan dan perlindungan dari peme- rintah,” katanya. Terkait kontrakpolitikyang ditandanganinya,Anies mene- gaskan, hal itu menunjukkan ada komitmen kuat untuk memperjuangkan. “Itu jauh lebih baik daripada sekadar berjanji secara lisan atau beriklanakanmemperjuangkan sesuatu. Kontrak politikmem- buat kita dalam posisi suatu saat bisa ditagih,” tegasnya. Anies Baswedan maju menjadi bakal cagub DKI Jakarta berpasangan dengan pengusaha muda Sandiaga Uno. Pasangan itu diusung dua parpol, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kepastian bagi Warga Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Gerindra,Andre Rosiade mengatakan, perso- alan kepemilikan lahan di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara harus segera diselesaikan pemerintah. Sebab, ribuan keluarga telah menetap di

kawasan itu sejak puluhan tahun lalu, sehingga perlu mendapat perhatian serius gubernur DKI di masa men- datang. “Untuk itu PakAnies dan Pak Sandiaga hadir di sana untuk menyerap aspirasi rak- yat. Apa yang bisa dilakukan untuk warga Tanah Merah ya memberikan kepastian bahwa mereka berhak tinggal di sana. Tentunya setelah Anies- Sandiaga terpilih, janji itu akan ditepati.KitayakinAnies-Sandi mampumenyelesaikan perso- alan yang ada di sana sesuai aturan yang berlaku,” kata Andre, Senin (3/10) malam. Kontrak politik Anies dengan warga Tanah Merah merupakan wujud komitmen tinggi calon kepala daerah yang ingin memanusiakan semua warganya tanpa terke- cuali.WargaTanahMerah juga

rakyat Indonesia yanghak-hak- nya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. “Kalau lahan di Tanah Merah itu milik negara, tidak ada salahnya diberikan ke rakyat. Negara ada karena rakyat, dan negara wajib hadir saat rakyatnya menderita dan takmemiliki kepastian tempat tinggal,” kata Andre. Menurutnya, saat pertum- buhan ekonomi dapat dirasa- kan oleh kaum miskin kota, dengan sendirinya kemiskin- an akan hilang. Selain itu, Anies-Sandiaga berkomitmen akan melaksanakan pemba- ngunan tanpa ada yang tersa- kiti. Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arif Poyuono men- jelaskan, selama bertahun-ta- hun warga Tanah Merah dipersulit untukmembuatKTP.

Padahal, mereka sudah tinggal selama puluhan tahun. Munculnya perkampung- an kumuh di ibu kota selama ini, kataArif, karena kegagal- an pemerintah mengangkat ekonomi rakyat. PemprovDKI telah gagal menciptakan lapangan kerja bagi masyara- kat Jakarta. “Pemprov telah gagal menyediakan hunian yang murah bagi warga Jakarta. Kumuh itu hitungannya lebih kepada penilaian dari sisi ekonomi. Saya kira tak ada warga Jakarta yang ingin tinggaldipermukimankumuh,” tandasnya. Senada dengan itu, politi- si PKS Ledia HanifaAmaliah mengatakan iktikad baikAnies Baswedan perlu diapresiasi dan dicatat wargaDKI Jakarta. “Itikad baik Pak Anies perlu dicatat oleh warga dalam

melakukan kontrak politik untuk menata Jakarta yang lebih baik dan humanis,” tandasnya. Menurutnya, materi kon- trak politik masih bisa diper- bincangkan atau dinegosiasi- kan. Sehingga persoalannya bukan legal atau tidak legal dari kontrak tersebut. “Saya kira masih ada kemungkinan diperbincangkan.Harus dilihat, apakah itu milik daerah atau pusat. Kalau itu milik daerah, maka masih bisa dihibahkan kepada masyarakat,” ujarnya. Yang terpenting, kata Ledia, tidak ada lagi upaya menggusur paksa warga DKI Jakarta jikaAnies terpilih jadi gubernur. Menurutnya, semua persoalan dan rencana penye- lesaian akan dikomunikasikan kepada warga DKI Jakarta, termasuk jika terpaksa harus merelokasi. [FAT/YUS/H-14]

ANTARA/Reno Esnir Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri (kiri) dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama istri mengakat tangan saat deklarasi pencalonan keduanya di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (23/9) lalu. Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Made with FlippingBook flipbook maker