SP181020

17 Metropolitan Pencemaran Situ Rawa Kalong ResahkanWarga Suara Pembaruan Sabtu-Minggu, 20-21 Oktober 2018

[DEPOK] Kondisi Situ Rawa Kalong, Depok, Jawa Barat, yang sudah tercemar meresahkan warga sekitar. Hal ini disebabkan air tanah yang tercemar telah bercam- pur dengan air situ (danau) sehingga warga terpaksa menggunakan air isi ulang untuk keperluan sehari-hari. Wawan Setiawan, warga RT 07/ RW 02, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimang­ gis, Kota Depok, Jawa Barat yang tinggal tidak jauh dari lokasi situ mengatakan warga dapat mendeteksi secara se- derhana perihal pencemaran tersebut. Hal itu bisa di- lakukan saat membuat teh dengan menggunakan air tanah yang telah dimasak. “Kalau sudah diseduh larut dengan teh maka tehnya akan berwarna violet. Ini jelas menandakan pencema- ran. Harusnya teh berwar- na kecoklatan biasa bukan warna violet. Mayoritas warga disini tidak lagi mau menggunakan air tanah,” ujar Wawan kepada SP, Sabtu (20/10). Dikatakan, kondisi parah- nya pencemaran bisa disaksi- kan dengan jelas pada pukul 07.00-09.00 WIB. Cairan limbah berwarna hijau, putih, biru dan coklat yang bermin- yak masih nampak jelas sebe- lum siang dan sebaran limbah pun bisa tertiup angin. Tak hanya air, ikan di ka- wasan itu tidak layak dikon- sumsi. Warga setempat yang memiliki keramba di situ tersebut, kebanyakan mem- fungsikannya sebagai hobi dan tidak untuk dikonsumsi. Menurut Wawan, air di

ISTIMEWA Seorang warga sedang membersihkan sampah di Situ Rawa Kalong. Situ yang berlokasi di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis ini telah tercemar berat

dalam situ juga mengandung lumpur yang pekat sehingga jika ada yang tercebur ke dalam situ akan sulit ditolong jika hanya menarik tangan orang yang tenggelam terse- but. “Karena licin, seperti be- lut. Jadi kalau ada yang terce- bur maka cara menolong- nya dengan menggunakan jaring ikan. Waktu itu pernah ada yang tercebur,” papar Wawan. Anggota DPRD Kota DepokMazhab HMmengun- gkapkan Dinas Lingkung-

an Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok tidak serius menangani pencema- ran di Situ Rawa Kalong. Keluhan dan kekhawatiran masyarakat sekitar akan adanya pencemaran di situ ini seharusnya diantisipasi dan ditanggapi serius. “Harus dilakukan pe­ ngecekan serta survai dari- mana pencemaran ini berasal. Bukannya didiamkan saja,” kata Politisi PPP ini. Kondisi yang ada, lanjut- nya, bisa terjadi karena pabrik

di sekitar situ yang memiliki instalasi penampungan air limbah (IPAL) yang tidak mengecek kebocoran pipa hingga air buangan limbah merembes. Bahkan, ada pula kemungkinan pabrik yang sama sekali tidak memiliki kelengkapan IPAL untuk membuang limbah. “Ini harus dicek langsung lokasi IPAL, jangan hanya melihat dokumen kertas dari pabrik saja,“ tegas Mazhab. Sementara itu, Kepala Seksi Budidaya Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Depok, Deni Setiawibawa menutur- kan, dari penelitian selama September hingga Oktober lalu diketahui ikan di Situ Rawa Kalong tak layak kon- sumsi. “Ikan air tawar yang ada di Situ Rawa Kalong bila dikonsumsi masyarakat dapat mengganggu kesehatan. Namun, dampaknya tidak langsung tetapi membutuh- kan waktu yang cukup lama,”

ujar Deni.

Dalam penelitian itu, lan- jut dia, tim peneliti mengam- bil sekitar empat ekor ikan yang kemudian diteliti dan diperiksa di laboratorium dengan mengambil kadar zat kimia yang ada dalam tubuh atau daging ikan tersebut. Setelah diperiksa, kondisi ikan sangat tidak layak untuk dikonsumsi karena buruknya kualitas air yang diduga aki- bat pencemaran air dari buan- gan limbah sejumlah pabrik. [RIA/H-12]

Truk Sampah

Perpres Transportasi Jabodetabek Rencana Aksi dalam 3 Tahap Butuh Koordinasi dengan Daerah

[JAKARTA] Rencana aksi dari Per­ aturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek dibagi dalam tihap tahap. Implementasi atas kebijakan dan berbagai rencana tersebut mengharuskan koordinasi di tingkat wilayah (daerah) dengan kementerian/ lembaga terkait. Demikian salah satu pointers dalam Perpres 55/2018 terkait rencana aksi se- bagai tindak lanjut untuk implementasi mewujudkan transportasi terintegrasi. Disebutkan, tiga tahapan dalam im- plementasi tersebut adalah periode tahun 2018-2019, kemudian 2020-2024, dan terakhir 2024-2029. Dalam tahapan waktu tersebut setiap kota dan kabu- paten di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), harus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah lembaga dan kementerian ter- kait. Penyusunan rencana aksi juga harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi.

wali kota, gubernur. Namun semua kepala daerah dalam menyusun tata ru- ang harus mengacu pada Perpres itu,” katanya. Apabila Perpres tersebut benar- benar dijadikan pegangan dalam men- gelola transportasi di Jabodetabek ma- ka pada tahun 2029 akan tercapai hasil optimal. Adapun parameternya adalah kece- patan kendaraan bisa 240-300 km/jam, akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, jarak perjalanan paling jauh ditempuh 1,5 jam, perpin- dahan moda dalam sekali perjalanan maksimal tiga kali dan setiap daerah memiliki feeder . Perpres RITJ memastikan kese- lamatan, pengembangan jaringan, mem- perbaiki sarana dan prasarana transpor- tasi perkotaan dan memastikan akses transportasi. Sekalipun, sebelum perpres tersebut terbit sudah ada upaya untuk memperbaiki permasalahan transportasi. [E-11/H-12]

“Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan- nya harus menyusun rencana aksi se- bagai tindak lanjut pelaksanaan RIT Jabodetabek,” demikian bunyi pasal 4 Perpres tersebut. Adapun rencana aksi yang dimak- sud berisi tentang waktu pelaksanaan, pendanaan, dan mekanisme penyeleng- garaan. Sebe l umnya , Kepa l a BPTJ Bambang Prihartono menjelaskan Perpres RIT Jabodetabek menjadi acuan menata transportasi dan tata ruang dari kawasan sekitarnya. Adapun tujuan Perpres untuk mengintegrasikan trans- portasi dari daerah ke pusat, memastikan akses transportasi umum ke pemukiman terjangkau dan terkoneksi. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan koordinasi dari semua daerah dan segala tingkatan kemente- rian/lembaga. “Tidak mudah meyakinkan bupati,

ANTARA FOTO/RISKY ANDRIANTO Sejumlah truk pengangkut sampah DKI Jakarta antre menurunkan muatan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/10). Pemerintah Kota Bekasi akan kembali menerapkan pembatasan jam operasional truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta yang melintas di beberapa rute wilayah setempat, karena adanya pelanggaran kesepakatan perjanjian kerja sama kedua daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi.

Made with FlippingBook Learn more on our blog