ID180207

RABU 7 FEBRUARI 2018

24

Investor Daily/David Gita Roza

perusahaan segera mendaftarkan pekerjanya. Menurut Bambang, Jaminan Pensiun tidak hanya melindungi dan memberi manfaat pada pekerja dalam menghadapi masa tua tetapi juga menjadi sumber dana bagi pembangunan Indonesia. “Investasi di pembiayaan infrastruktur bukan sekadar sumbangan atau bantuan ( char- ity ) tetapi benar-benar merupakan investasi bisnis yang menguntungkan,” pungkas dia. Sementara itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susantomengatakan, sumber pendanaan dari program Jaminan Pensiun masih relatif kecil karena programnya masih baru dan besaran iuran masih kecil, yakni 3% dari gaji yang dilaporkan. Dibandingkan negara lain, seperti Vietnam yang iurannya mencapai 20%, bahkan di Timor Leste sudah 10%. Tahun ini memungkinkan pe- merintah untukmelakukan revisi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan. Agus belum memiliki gambar atas besaran kenaikan yang mungkin terjadi dan hingga kini belum ada usulan yang masuk, baik dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Algaff me- nambahkan, investasi di proyek infrastruktur memang lebih cocok bagi penyelenggara dana pensiun karena sesuai dengan pola investas- inya yang berjangka panjang. Karena itu, dia mendukung kebijakan OJK yang mewajibkan pengelola dana pensiun un- tuk berinvestasi 30% di SBN (surat berharga negara). “Kami sudah melaksanakan itu,” ujar Latief. (ris)

NUSADUA – Pemerintah melirik dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruk- tur. Pasalnya, investasi di pembangunan in- frastruktur sangat cocok dengan investasi dana pensiun yang sama-sama berjangka panjang. Menteri Perencanaan Pembangunan Na- sional Bambang PS Bodjonegoro pada pem- bukaan Seminar International Expanding Social Security Coverage in The Disruptive Economy Era di Nusadua, Bali, Selasa (6/2) mengatakan, di banyak negara maju, lembaga dana pensiun adalah pembiaya dominan proyek-proyek infrastruktur karena benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Dia pun berharap dana pensiun bisa menjadi alternatif utama untuk pendanaan pemban- gunan infrastruktur di Indonesia ditengah keterbatasan pendapatan negara dari pajak dan utang luar negeri untuk menggenjot pemban- gunan infrastruktur. “Karena investasi di pembangunan in- frastruktur yang membutuhkan dana jangka panjang sangat cocok dengan investasi dana pensiun yang juga berjangka panjang,” kata Bambang seperti dilansir Antara . Namunmasalahnya, lanjut dia, dana pensiun Indonesia masih relatif kecil. Meski de- mikian Bambang memberi apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sudah memulai pro- gram Jaminan Pensiun (JP). Dia menyebut masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Bambang pun mengimbau

Suku Bunga Kredit Perbankan Nasabah melakukan transaksi perbankan di ATM, Jakarta, kemarin. Bank Indonesia (BI) melalui surveinya menyebutkan rata-rata suku bunga kredit perbankan sebesar 11,3% hingga akhir Desember 2017, atau menunjukkan penurunan tipis 15 basis poin. Penurunan tersebut dipengaruhi dampak dari penyesuaian suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate Bank Sentral yang sejak akhir 2015 hingga Oktober 2017 turun 200 basis poin. Suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate saat ini sebesar 4,25%.

pada 12 Februari 2018. Protokol keenam jasa keuangan AFAS ini telah ditandatangani pada Maret 2015 oleh para menteri keuangan Asean yang mencakup adanya beberapa komitmen baru bagi Indonesia. Komitmen baru tersebut antara lain penambahan Makassar sebagai salah satu opsi kantor cabang perb- ankan negara-negara Asean dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap sebanyak dua cabang. Komitmen lainnya terkait kesepakatan ABIF dengan ketentuan Indonesia dan Malaysia yang menyetujui untuk mengizinkan tiga Qualified Asean Banking (QAB) untuk beroperasi di masing-masing negara. Saat ini, Malaysia telahmemiliki dua QAB yang beroperasi di Indonesia, namun pendi- rian QAB yang ketiga baru diizinkan setelah tiga QAB Indonesia beroperasi di Malaysia. Melalui komitmen ini, QAB Indone- sia bisa diperlakukan sama dengan bank domestik Malaysia dalam kegi- atan operasional dan berlaku juga sebaliknya. Selain itu, QAB Indonesia mendapatkan kelonggaran untuk memenuhi persyaratan modal min- imum perbankan di Malaysia melalui sistem pembayaran bertahap. Saat ini, QAB Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan un- tuk penetrasi perbankan di kawasan Asean, mulai dari persyaratan modal yang cukup tinggi serta beberapa reg- ulasi operasi yangmasihmenghambat. Sebelumnya, implementasi protokol pertama hingga kelima tidak mem- butuhkan persetujuan DPR karena payung hukumnya hanya berupa peraturan pemerintah. donesia, dimana terdapat tujuh kantor cabang, tujuh kantor cabang pembantu, empat kantor kas, satu payment point , lima smart van atau mobil kas keliling, dan 114 ATMyang berada di wilayah Banten. “Tahun ini kami merencanakan pembukaan 14 jaringan kantor baru di wilayah Banten agar semakin dekat denganmasyarakat, danmemudahkan akses transaksi keuangan, produk, dan layanan perbankan bagi Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Wilayah Banten,” tutup Fahmi. Sebagai bank pembangunan daerah (BPD), Bank Banten senan- tiasa berharap kerja sama kemitraan, keberadaan jaringan kantor, inovasi, ser ta produk dan layanan Bank Banten, dapat memudahkan akses bagi masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya Rangkasbitung, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pereko- nomian daerah. Bank Banten juga diharapkan dapat memberikannilai tambahbagi seluruh pihakdanbisamemberikankontribusi positif dan dukungan kepada Pemerin- tah Kabupaten Lebak. (ris)

mempermudah kesempatan perb- ankan nasional untuk melakukan ekspansi di kawasan Asean seperti Singapura dan Malaysia dengan mendorong ratifikasi protokol kee- nam jasa keuangan (AFAS). “Kami berupaya setahap demi setahap agar pelaku perbankan bisa mendapatkan akses perbankan yang sama seperti di Singapura dan Malaysia,” kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, per- setujuan ratifikasi dari protokol kee- nam ini bisa membuka kesempatan bagi perbankan Indonesia untuk meningkatkan daya saing ke tingkat regional dan mewujudkan komitmen dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Selain itu, tambah dia, ratifikasi tersebut bisa mendorong potensi per- dagangan dan investasi jasa terutama dalam bidang keuangan di lingkungan Asean yang selama ini terhambat oleh berbagai peraturan maupun regulasi lokal. “Sembilan negara Asean telah meratifikasi protokol keenam. Indone- sia satu-satunya negara Asean yang belum ratifikasi protokol keenam,” ujar Sri Mulyani. Untuk itu, jelas dia, pihaknya mengharapkan Komisi XI DPR mem- berikan persetujuan atas RUU AFAS ini karena pembahasan payung hukum untuk pelaksanaan protokol keenam sedikit terlambat, mengingat protokol ketujuh sudah disepakati oleh neg- ara-negara Asean. Menanggapi permintaan pemer- intah, Komisi XI DPR sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) yang akan memulai pembahasannya pada 7-8 Februari 2018 dan pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan Dia menambahkan, Bank Banten senantiasa berupaya memberikan kemudahan akses dan kontribusi terbaik kepada seluruh stakeholders . Salah satunya dengan meningkatkan jumlah dan kualitas dari jaringan dan layanan. “Kantor Cabang Rangkasbitung ini sebelumnya berstatus kantor cabang pembantu (KCP). Dengan beberapa pertimbangan seperti ke- butuhan layanan dan bisnis, maka statusnya ditingkatkan dan dilakukan relokasi menjadi kantor cabang penuh dengan lokasi yang lebih strategis dan representatif,” ungkap Fahmi. Dia menjelaskan, KC Rangkas- bitung melayani antara lain tran- saksi keuangan seper ti setoran, penarikan dan transfer dana, juga pembukaan rekening tabungan, giro, dan deposito, serta pengajuan dan pencairan kredit konsumer, termasuk kredit kepada ASN dan juga pengajuan kredit komersial diutamakan kredit yang bersumber dari APBD. Saat ini Bank Banten melayani pada 188 jaringan dan layanan se-In-

itan rakyat dengan per timbangan bahwa premi PRP merupakan bagian dari premi penjaminan LPS. Dia memaparkan, beberapa negara mempunyai target pendanaan restruk- turisasi perbankan yang berbeda-beda sesuai besarnya risiko apabila terjadi krisis. “Total pendanaan yang ingin dicapai ada yang berkisar 1% dari PDB, ada yang 2% dari PDB, dan juga mengenai besaran beban perbankan saat ini,” kata dia. Dalam rancangan peraturan pemer- intah mengenai besaran premi untuk pendanaan PRP, metode penghitun- gannya akan disesuaikan dengan kelompok bank berdasarkan total aset mereka. Sri Mulyani mengatakan, dalam RPP juga dicantumkan men- genai peninjauan berkala besaran premi yang diusulkan setiap 10 tahun atau sewaktu-waktu apabilamemenuhi kriteria tertentu, misalnya perbankan dalam situasi yang tertekan. Dia juga mengusulkan pemungutan premi PRP dan pemungutan premi LPS dengan metode berbasis risiko ( risk-based ) yang baru akan dilakukan pada 2021. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, pelaksanaan premi LPS dengan metode berbasis risiko memerlukan beberapa persiapan, di antaranya menyangkut kesiapan industri perbankan dan keperluan meningkatkan pengawasan perb- ankan. “Dalam waktu tiga tahun akan dibandingkan antara sistem premi yang sifatnya tarif rata dan premi ber- dasarkan risiko,” kata Halim. Dukung Ekspansi Bank Di sisi lain, pemerintah berupaya

Dalam UU PPKSK disebutkan, pen- anganan masalah perbankan tidak menggunakan pendanaan anggaran negara atau dengan kata lain individu atau industri perbankan harus mampu mengatasi krisis. Pada level individu bank, penguatan dilakukan melalui penguatan bantalan permodalan serta likuiditas, khususnya untuk bank yang masuk kategori sistemik. Pada level industri, penguatan dilakukan dengan program penjaminan simpanan yang diatur dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) danmelalui pendanaan untuk penanganan krisis perbankan. PRP diselenggarakan oleh LPS. Dana penyelenggaraan PRP berasal dari pemegang saham bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank, kontribusi industri perbankan, dan pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain. Penghitungan Besaran Premi Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, KSSK menilai besaran premi untuk pendanaan PRP akan memperhitun- gkan target total pendanaan untuk penanganan krisis sistem keuangan. “Dasar penghitungan besaran premi adalah dana pihak ketiga perbankan, yang prinsipnya sama dengan premi penjaminan LPS,” kata dia. Sri Mulyani menjelaskan, tim teknis KSSK belum menyebutkan mengenai berapa besaran premi PRP dan target pendanaan. Hal tersebut akan dican- tumkan dalam peraturan pemerintah yang direncanakan akan ditetapkan tahun ini. Premi dari PRP dikenakan pada bank umum dan bank perkred- tahun ini kami punya satu anak usaha saja sudah bagus,” kata Mahelan. Dia mengungkapkan, untuk per- usahaan multifinance masih dalam proses menunggu keputusan dari Kementerian Badan Usaha Milik Neg- ara (BUMN). Kemudian, pihaknya juga telah mengajukan rencana untuk anak usaha manajemen investasi, dan asuransi. Kendala lainnya, untuk pembentukan anak usaha perusahaan pembiayaan yakni belum tercapainya kesepakatan dalam draft perjanjian dengan pemilik. “Karena prosesnya butuh waktu, banyak valuasi yang perlu diselesaikan, ada juga hal-hal yang harus dinegosiasikan dengan berbagai pihak,” lanjut dia. Sedangkan untuk pembentukan anak usaha manajemen investasi ter- hambat belum adanya kesepakatan dengan pemilik untuk melakukan due diligence. Pihaknya juga akan mengkaji ulang calon investor terkait perusahaan manajemenn investasi. Terkait pembentukkan perusa- haan asuransi jiwa, perseroan juga masih menunggu selesainya proses holdingisasi dari Kementerian BUMN terlebih dahulu. Perseroan juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk keempat anak usahanya tersebut. (nid)

Oleh Thomas Harefa

JAKARTA – Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) bertujuan untuk mengantisipasi gejolak sistem keuangan dunia. Sementara itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, besaran premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan (PRP) akan memperhitungkan target total pendanaan untuk penanganan krisis sistem keuangan.

yang menyatakan bahwa suku bunga Bank Sentral AS akan dinaikkan empat kali dalam setahun, bukannya tiga kali. Dan kita lihat ekonomi AS dari sisi penganguran, konsumsi, dan investasi semuanya membaik,” kata dia seperti dilansir Antara . Agus juga menyoroti negara-negara ekonomi besar yang memberikan in- dikasi untuk menaikkan suku bunga. Hal tersebut dinilai dapat membuat kondisi negara berkembang ter- tekan. Namun, di sisi lain Agus juga menyatakan bahwa resiliensi atau ketahanan perekonomian Indonesia terus membaik, di antara ditunjukkan dengan cadangan devisa lebih dari US$ 130 miliar per Desember 2017 serta neraca pembayaran positif. “Eko- nomi dunia ada ketidakpastian, tetapi kita di Indonesia perlu melakukan persiapan dengan baik,” kata dia. oleh pendapatan bunga bersih ( net interest income /NII) sebesar Rp 9,44 triliun. Selain itu, laba didapat dari pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai Rp 198,99 triliun per akhir 2017 atau tumbuh 21,01% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 164,44 triliun. Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20%, dan dana pihak ketiga (DPK) bisa meningkat 22% secara tahunan. Direktur Konsumer Banking BTN Budi Satria menambahkan, tahun lalu pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang berhasil didapat sebesar Rp 1,8 triliun, atau baru 7% dari total pendapatan perseroan. Tahun ini pihaknya mulai fokus untuk meningkatkan pendapatan nonbunga untuk mendorong pertumbuhan laba. Sementara itu, Direktur Risk, Stra- tegic, and Compliance BTN Mahelan Prabantarikso menjelaskan, rencana dari bisnis anorganik perseroan memi- liki kendala. Dari target sebelumnya, diperkirakan tahun ini perseroanmemi- liki empat anakusaha, yakni perusahaan pembiayaan ( multifinance ), perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, dan manajemen investasi. Namun, rencana tersebut belum dapat terealisasi. “Targetnya kami sebut sampai akhir tahun ini saja, paling tidak dalam se-

“Sejak tahun 2009 sampai 2015, neg- ara-negara besar menggelontorkan uang ke pasar. Sekarang mereka mulai masuk ke periode di mana akan menarik kembali dana tersebut,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Mar towardojo dalam rapat kerja denganKomisi XI DPRRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). Rapat kerja antara KSSK dan Ko- misi XI DPR RI tersebut membahas mengenai rancangan peraturan pe- merintah (RPP) mengenai besaran premi untuk pendanaan program re- strukturisasi perbankan (PRP). Pada kesempatan itu Agus menjelaskan, ke- bijakan moneter Indonesia tahun akan menghadapi sejumlah tantangan, be- berapa yang utama adalah rupiah yang cukup tertekan dan juga perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. “Ada JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Perser) Tbk (BTN) optimistis mengincar pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 28% secara tahunan ( year on year/ yoy). Hal tersebut juga didukung dengan penyaluran kredit yang ekspansif. Direktur Keuangan danTresuri BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, proyeksi pertumbuhan laba tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi laba bersih belumdiaudit (un- audited) akhir tahun lalu hanya sekitar 15% (yoy). Hal tersebut karena realisasi pertumbuhan laba tahun sebelumnya lebih besar dari target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank (RBB). “Tahun lalu laba kami tumbuh hanya 15% karena prognosa kami sama realisasi lebih besar realisasi. Kami buat RBB berdasarkan prognosa, tapi ternyata 2016 laba kami tumbuhnya 41% kebesaran, tapi kan tidak bisa dihindari,” jelas Iman di Jakarta, akhir pekan lalu. Perseroan berhasil membukukan laba bersih belum diaudit ( unaudited ) mencapai Rp 3,02 triliun pada akhir Desember 2017. Perolehan tersebut meningkat 15,27% dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp 2,62 triliun. Pencapaian laba tersebut didorong

JAKARTA – PT Bank Pemban- gunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) sebagai bank milik Pemer- intah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan layanan perbankan bagi para nasabah. Guna memper- luas akses terhadap layanan perb- ankan bagi masyarakat, Bank Banten meresmikan Kantor Cabang (KC) Rangkasbitung, Selasa (6/2). Peresmian KC Rangkasbitung ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa, Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Turut hadir Komisaris Utama Bank Banten Zulkarnain, serta Sekda Ka- bupaten Lebak Dede Jaelani. “Bank Banten hadir untuk melay- ani segenap masyarakat dengan berbagai produk dan layanan perb- ankan yang unggul dan kompetitif. Sebuah kebanggan tersendiri bagi kami untuk hadir di Kabupaten Le- bak sebagai daerah dengan kekay- aan alam, tradisi, adat-istiadat, budaya, dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik,” jelas Fahmi dalam keterangan resmi yang diter- ima Investor Daily , kemarin.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker