SP161005

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 5 Oktober 2016

Pilkada, Paslon “Amankan” Ormas?

M eski belum mema- suki masa kampa- nye Pilkada Serentak 2017, sejumlah pasangan calon (paslon) yang bakal bertarung dalam pilka- da sepertinya bakal mencari dukungan ke beberapa orga- nisasi massa (ormas). “Ya dong , ormas besar,” kata sumber SP , di Kompleks Parlemen, Senin (3/10) malam. Sumber itu tak menampik ketika disebut ada dua ormas besar di Jakarta yang diguna- kan untuk mendulang suara paslon yang diusung koalisi-

rumput dan ormas-ormas kecil. Ditanyakan berapa duit yang dikucurkan untuk ormas, sumber tadi hanya

bergerak di ormas nasionalis, dan seterusnya,” ucapnya. Dia juga mengatakan, koalisinya sudah menyiapkan strategi untuk memenangkan pasangan bakal calon guber- nur dan langkah pertama yang akan dilakukan adalah berkeliling ke wilayah-wila- yah yang menjadi kantong suara dari koalisi partai. “Penggalangan dukungan melalui media sosial juga dilirik tapi bukan prioritas,” kata sumber yang optimistis

nya. “Sudah (ormas) itu. Kami sudah 'amankan',” katanya. Dia mengungkapkan, operasi senyap koalisinya masuk ke tubuh ormas dianggap seba- gai strategi dukung. “Kalau kami terlam- bat masuk, bisa direbut tim sukses lain,” katanya. Sumber itu mengatakan, selain menggandeng ormas besar, strategi lainnya adalah merangkul masyarakat akar memenangkan calon yang diu- sung parpol pen-

tersenyum. “Cukup besar. Tapi ini kan untuk pergerakan,” katanya.

Kekuatan koalisi, katanya, dipengaruhi juga oleh adanya basis tiap aprpol pendukung yang berbeda. Selain itu kerja bersama membuat dukungan semakin luas. “Ada yang bergerak di simpatisan pemeluk agama tertentu, ada kelompok yang

partainya bakal mampu meraup suara banyak dari kaum muda. [W-12] Sulit Menentukan Lembaga Survei “Abal-abal”

[JAKARTA] Pilkada Serentak 2017 di 76 kabupaten, 18 kota, dan tujuh provinsi bakal menjadi berkah seka- ligus ajang pertaruhan kredibilitas lembaga survei politik. Sejumlah lembaga survei bakal dijadikan konsultan politik oleh parpol, koali- si parpol, maupun oleh tim sukses pasangan calon kepala daerah. Profesionalisme dan independen- si lembaga survei menjadi taruhan. Mereka yang terjebak mencari keuntungan semata dengan mengor- bankan profesionalisme keilmuan survei, bakal menuai keruntuhan citra. Lembaga semacam ini adalah mereka yang mau dibayar untuk menentukan survei sesuai pesanan, kemudian disebarluaskan demi mempengaruhi persepsi dan opini calon pemilih. Publik yang semakin pandai danpunyabanyakpembanding akan dengan sendirinya mengkritisi hasil survei meski sangat sulit menen- tukan mana lembaga yang kredibel dan mana yang abal-abal. Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai, sulit bagi masyarakat untukmembedakan mana hasil survei abal-abal dengan mana hasil survei yang benar-benar cukup menggambarkan keinginan masyarakat. “Untuk dapat membe- dakannya, harus tunggu hasil survei lembaga lain yang sudah cukup kredibel, untuk kemudian dibanding- kan,” katanya, Rabu (5/10). Jikametodologinya sama, menu- rutnya, hasilnya tentu tidak akan jauh berbeda dengan rentang margin error yang masih dalam batas kewajaran. Yangmembedakan hasil survei antar lembaga survei, biasanya dipengaruhi waktu. Yakni, kapan dan rentang waktu survei dilakukan. Jika hasil survei yang dirilis lembaga survei jauh berbeda dengan dua sampai tiga lembaga survei yang dikenal kredibel, maka hasil lemba- ga tersebut patut dipertanyakan. Pembanding lainnya adalah hasil sesungguhnya pemungutan suara. Jika lembaga survei memegang teguh metodologi yang tepat dan akurat, tanpa dipengaruhi kepentingan apa pun, maka hasilnya juga tidak akan jauh meleset dari kenyataan. “Masyarakat bisa saja disuguhi data tidak valid, tetapi pada akhirnya nanti akan kelihatan,” ucapnya. Menurut Hasan, lembaga survei yang kurang kredibel atau yang

dipesan untuk memenuhi kepenting- an pihak tertentu, biasanya mema- inkan suara responden yang belum menentukan sikap atau pilihan. Jika ada calon kepala daerah yang cukup kuat, maka persentase keter- pilihannya biasanya dikurangi dan dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang belummenentukan pilihan. “Kalau di data kami, masya- rakat Jakarta yang belummenentukan pilihan hanya berkutat pada kisaran angka belasan persen, antara 11 sampai 12 persen, tidak sampai lebih 20 persen, apalagi lebih dari itu,” katanya. Kalau ada yang lebih dari itu, katanya, kemungkinan besar ada angka keterpilihan calon yang diku- rangi dan dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. Hasil-hasil survei seperti inilah yang biasanya dapat menimbulkan penyesatan opini publik. Akurasi Data Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS)Arya Fernandes menekankan pentingnya akurasi data dalam pro- ses survei. Akurasinya harus terjaga dari hulu sampai hilir. "Mulai dari sampling frame , pembuatan kuesioner, pengumpulan data, quality control , tabulasi data dan analisanya. Prosesnya harus

dijaga agar tetap akurat," ujar Arya. Jika ada satu tahapan dalam proses tersebut tidak akurat maka akan mempengaruhi hasil karena proses tersebut merupakan satu kesatuan. Menurut Arya, survei adalah bisnis kepercayaan yang dilakukan dalam jangka panjang. “Jika ada yang bermain-main dengan data, lama-ke- lamaan lembaga survei itu akan kehilangan kepercayaan," katanya. Secara terpisah, pengamat politik dariUniversitas PelitaHarapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, perkembangan lembaga survei mem- bantu proses demokratisasi. Pandangan masyarakat perlu diang- kat sebelum pemilihan suara dilaku- kan. Guna mencegah adanya penye- satan opini oleh lembaga survei abal-abal , iamenekankan pentingnya akreditasi untuk lembaga survei sebagaimana dilakukan untuk per- guruan tinggi. Menurut Emrus, hasil dari lem- baga survei hanya masukan semen- tara bagi para calon dan hal itu bukan menunjukkan suatu kondisi yang sesungguhnya. Hasil survei meru- pakan potret sesaat. “Artinya bisa berubah. survei di awal-awal lebih tinggi namun pada pilkada sesungguhnya jeblok. Sebagai contoh pada Pilkada Jakarta 2012 silam, hampir semua lembaga survei memenangkan Fauzi Bowo bahkan

menang satu putaran. Padahal kenya- taannya dua putaran dan Foke enggak menang lawan Jokowi,” jelasnya. Senada dengan Hasan nasbi, menurut Emrus, dalam suatu survei bisa terjadi leading ataumengarahkan hasil. Caranya dengan mengatur kuesioner itu ke salah satu pasangan calon. Semua pertanyaan terkait pasangan tertentu bisa diarahkan. “Salah satu contoh, urutan nama- nya ke atas atau ke bawah atau ke kiri-ke kanan maka orang yang disurvei cenderung melingkari pada bagian atas atau sebelah kiri. Nah, calon yang diarahkan itu dibuat paling atas atau paling sebelah kiri. Padahal idealnya dalam sebuah survei calon harus diacak,” jelasnya. Emrus mengkritik lembaga sur- vei karena merangkap sebagai konsultan politik. “Bisa dibayangkan, sebuah lembaga survei menjadi konsultan politik salah satu calon kepala daerah tapi lembaga itu meri- lis hasil surveinya sendiri. Bagaimana bisa objektif, ya masyarakat yang menilai,” katanya. Pengamat politik dari Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago meminta masya- rakat lebih kristis meyikapi hasil survei yang marak belakangan ini. Hasil survei bisa dianggap sebagai penggalangan opini publik. “Tidak bisa hasil survei menjadi jaminan juga untuk memastikan electoral seorang calon. Di electoral

maupun hitung-hitungan politik, pendekatan kultural dan yang lainnya sangat berpengaruh. Itu juga menye- babkan banyak yang tidak tepat dan salah mengumumkan calon peme- nang,” kata Pangi, Rabu (5/10). Banyak kasus di daerah-daerah lain juga hasil survei sangat jauh berbeda dengan hasil di Pilkada. Pada dasarnya, kata Pangi, ada survei tidak perlu dirilis kepada publik atau hanya diperlukan untuk internal. “Ini yang sebenarnya tidak terhindarkan dalam lembaga survei. Membunuh karakter mental dari awal. Survei itu hanya strategi saja,” katanya. Untuk membedakan mana sur- vei yang dibiayai oleh tim calon tertentu atau tidak atau mana yang objektif atau tidak akan menjadi sulit. Sebab, masing-masing lem- baga survei memiliki metodologi sendiri dan dapat dipertanggungja- wabkan. Pangi mengungkapkan, sangat sulit di zaman demokratisasi sekarang ini menemukan lembaga survei yang tidak ada pesanan. Sebab, perlu biaya yang tinggi untuk melakukan survei. Penggunaan lembaga survei oleh pasangan calon yang akan tampil di Pilkada biasanya hanya untuk kepen- tingan internal calon bersama parpol pengusung serta tim sukses dan tidak untuk dipublikasikan. Penggunaan lembaga survei merupakan bagian dari strategi pemenangan. Salah satu pengurus DPD I Partai Golkar Banten Fitron Nur Ikhsan kepada SP, Rabu (4/10) pagi menje- laskan untuk pasangan Wahidin Halim-AndikaHazrumyyangdiusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, PKS, PKB dan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilgub Banten 2017 mendatang menggunakan lembaga survei hanya untuk kepen- tingan internal. “Kami tidak akan memberitahu lembaga survei apa yang kami guna- kan karena itu bagian dari strategi. Soal berapa biaya yang dikeluarkan membayar lembaga survei itu juga sangat rahasia. Lembaga survei digunakan untuk melihat progres elektabilitas, dan hasil survei itu dijadikan bahan evaluasi internal untuk melakukan langkah-langkah guna memenangkan pasangan calon yang diusung. Jadi tidak mungkin dipublikasikan,” ujar Fitron. [149/YUS/Y-7/H-14/152]

ANTARA/Yudhi Mahatma Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menjelaskan temuan survei Poltracking Indonesia mengenai kandidat calon Gubernur DKi Jakarta, di Jakarta, Kamis (15/9). Lembaga riset Poltracking Indonesia merilis hasil survei mengenai kandi- dat cagub DKI Jakarta berdasarkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas di antara 20 kandidat.

Made with FlippingBook HTML5