SP161005

Utama

Suara Pembaruan

3

Rabu, 5 Oktober 2016

Ahok Tak Mau Gandeng Lembaga Survei

foto-foto:sp/joanito de saojoao

Ahok-Djarot

Anies-Sandiaga

Agus-Sylvi

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok menegaskan, dirinya tidak akan menggandeng lembaga survei untuk dapat menang di PemilihanGubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Sementara, bakal calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pihak- nya menggunakan jasa lembaga survei hanya untuk kepentingan tim internal dan bukan untuk dipubli- kasikan ke publik. Ahok mengatakan, hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang sudah ada sudah cukup. “ Nggak lah (menggandeng lembaga survei). Gratisan melulu seperti ini, khan, enak. Gratisan saja,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/10).

Dia juga mengucapkan terima kasih atas keberadaan lembaga-lem- baga yang melakukan survei terh- adapnya, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Hasil-hasil survei itu bisa menjadi bahan refe- rensi Ahok untuk memperbaiki diri dalam menghadapi Pilgub DKI Jakarta, tanpa harus mengeluarkan biaya. “Tinggal sekarang Teman Ahok dan partai-partai pendukung bekerja lebih keras saja,” katanya. Namun, ujarnya, apabila tim suksesnya akan menggandeng lem- baga survei, Ahok juga tidak keber- atan. Hanya saja, dia tidak mau mengeluarkan uang untukmendapat- kan hasil survei sendiri. Ia lebih tertarik dengan hasil survei yang secara gratis didapatkannya, seperti selama ini. survei atau lembaga hitung cepat harus terdaftar di KPUmasing-ma- sing daerah. Pendaftaran dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. "Yang jelas lembaga survei atau lembaga hitung cepat harus men- daftarkan diri ke KPUmasing-ma- sing daerah dengan memenuhi syarat, antara lain akta pendirian lembaga atau badan hukum, susun- an kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili dan pas foto pimpinan lembaga," ujar Ferry, Rabu (5/10). KPU juga bakalmenindak tegas lembaga-lembaga survei yang tidak taat pada aturan yang sudah dite- tapkan. Jika ada aduan dari masya- rakat terkait lembaga survei, maka KPUakanmembentukDewan Etik atau menyerahkan hasil pengadu- an tersebut kepada asosiasi lemba- ga survei untukmemastikan apakah ada pelanggaran etik atau tidak. "Dewan Etik ini akan terdiri dari lima orang yakni dua orang akademisi, dua orang profesional atau ahli lembaga survei dan satu orang KPUD," ungkap dia. Jika terbukti melanggar kode etik, lanjut Ferry, maka lembaga survei bisa dikenakan sanksi dengan menyatakan bahwa lembaga yang bersangkutan tidak kredibel, peri- ngatan, dan larangan untuk mela- kukan survei. [YUS/A-15]

S eme n t a r a , Ke t u a Ti m PemenanganBasuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya memang berencana menggandeng lembaga survei untuk dapat mem- bantu kemenangan pasangan yang diusunga. Namun, untuk saat ini pihaknya belum secara resmi meng- gandeng lembaga survei yang akan digunakan. “Sementara, kami belum, ya. Tetapi (rencanamenggandeng lembaga survei), itu pasti,” katanya. Kendati demikian, Prasetio belum ingin mengungkapkan lembaga surveimana yang akan digandeng, karena masih bersifat rahasia. Dia juga masih merahasiakan strategi pemenangan pasangan Ahok-Djarot. “Sekarang, kami fokus komunikasi dengan semua partai politik pendukung. Kami bergerak. Sekarang kami akanmengi- rimsusunan timpemenangan keKPU Sementara, Sandiaga Uno men- gakui pihaknya menggunakan jasa sejumlah lembaga survei yang kredibel dan ternama untuk kepen- tingan tim internal relawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun, dia menegaskan, penggunaan jasa lembaga survei tersebut hanya untuk kepentingan internal dan bukan untuk dipublikasikan atau untuk menggiring opini masyarakat DKI Jakarta. “Selama 9 bulan terakhir, kami sudah bekerja sama dengan lembaga survei, tetapi untuk kepentingan internal dan tidak dipublikasikan,” ujar Sandiaga, kemarin. Dikatakan, hal yang sama juga dilakukan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Sandiaga, pasangannya itu juga memiliki tim internal untuk mengetahui demografi dan kondisi sosial pemilih Ibu Kota dengan menggunakan jasa lembaga survei. “Sekarang kami berkonsolidasi dengan tim dari Pak Anies, yang juga ada tim survei internal. Beberapa lembaga juga. Nanti, hasilnya kami sinkronisasikan. Tetapi, sekali lagi saya tegaskan, itu tidak untuk dipublikasikan,” ujarnya. Dikatakan, bila hasil survei internal tersebut dipublikasikan justru bisa dianggap sebagai upaya penggiringan opini publik. “Demokrasi yang kita bangun itu adalah demokrasi yang jujur, bukan yang menyesatkan. Kalau memang DKI Jakarta,” ujarnya. Kepentingan Internal

survei kita seperti itu, ya, biar saja segitu. Jangan sampai terjadi seperti di pemilihan presiden dan pemilu sebelumnya,” katanya. Sandiaga mengakui, pihaknya menggunakan jasa lembaga survei untuk semakin mempermudah tim internyal dalammengetahui aspirasi masyarakat. Hasil lembaga survei juga dibuat untuk melihat seberapa jauh kondisi nyata di lapangan. “Bagi saya, opini apa pun yang akan dibangun oleh lembaga survei tidak akan bisa lari dari fakta yang terjadi nyata di tengah masyarakat Jakarta saat ini. Saya sudah turun di 267 kelurahan, jadi saya tahu betul gejolak di masyarakat. Saya berkeringat dan basah-basahan berbaur dengan warga untuk men- angkap harapan mereka terhadao Ibu Kota Jakarta yang lebih baik dan manusiawi,” ujar Sandiaga. Anggota tim pemenangan pasangan Anies-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya juga menerjunkan tim survei internal untuk melihat elektabiltas calon yang diusung patai Gerindra dan PKS itu. Tim survei internal itu hanya untuk menyajikan fakta-fak- ta sebenarnya. “Kita punya tim survei internal. Bukan untuk dipublikasi. Hasil survei kita untuk memetakan per- kembangan di lapangan,” katanya. Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mem- peringatkan agar media massa mewaspadai keberadaan lembaga survei yang tidak kredibel alias abal-abal. "Jangan mudah percaya pada lembaga survei yang tak jelas asal-usulnya, Jangan sekadar mengu- tip," katanya, Rabu (5/10) pagi. Teguh menegaskan, sebagai pembentuk opini sekaligus edukator bagi publik, media harus bisa mem- bedakan mana lembaga survei yang kredibel dan yang tidak kredibel atau abal-abal . Lembaga yang kredibel, kata Teguh, biasanya tak hanya bekerja saat Pilkada, Pilpres atau Pileg. Melainkan secara reguler rutin melakukan aktivitas riset. Seperti survei perilaku politik masyarakat dan lainnya. Survei itu biasa dila- kukan berkala, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. "Dan survei itu dilakukan dengan standar akademik yang kuat, meto- dologi penelitian yang baku, sehing- ga hasilnya dapat dipertanggung- jawabkan secara akademik," tegasnya. [142/H-14/D-14/C-7]

KPU: Lembaga Survei Bisa Kena Sanksi

antara

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

[JAKARTA] Lembaga survei dan hitung cepat tidak boleh berpihak dan menguntungkan atau merugi- kan pihak tertentu. Lembaga survei juga tidak boleh mengganggu tahapan pilkada, namun harus menjaga situasi tetap kondusif, lancar, tertib dan bisameningkatkan partisipasi publik. Bila melanggar bisa kena sanksi. MenurutKomisionerKPUFerry Kurnia Rizkiyansyah hal itu diatur dalam keberadaan lembaga survei diatur dalam Peraturan KPU No 5/2015 tentang Partisipasi Publik dan Sosialisasi. Ferry menambahkan, lembaga

Made with FlippingBook HTML5