ID170816

RABU 16 AGUSTUS 2017

36

BNI Anggoro Eko Cahyo mengun- gkapkan, mengenai skema bisnis di antara bank penerbit, pihaknya sedang mengkaji mengenai besaran sharing fee . “Sebelum Oktober baru ada angka mengenai besaran sharing fee ,” ujar dia. Mengenai skema dengan terminal usage fee , menurut Anggoro, bank atau pihak yang melakukan investasi pada terminal akan mendapatkan manfaat. Sedangkan pihak lain yang tidak melakukan investasi akan membayar biaya sewa. Direktur Bank Mandiri Rico Usthavia Frans juga mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan in- vestasi untuk termimal e-toll sejak tahun 2009. Dari investasi yang dike- luarkan, pihaknya akan membagi rata dengan tiga bank lainnya. “Sementara untuk bank-bank kecil lainnya yang ikut terlibat akan membayar fee juga kepada kami,” kata dia. Direktur BCA Suwignyo Budi- man menjelaskan, sebelumnya uang elektronik BCA atau Flazz BCA be- lum tergabung sebagai alat transaksi pembayaran di beberapa ruas jalan tol. Melalui kerja sama dengan Badan Urusan Jalan Tol (BUJT) dan provider jalan tol lain, pihaknya akan masuk dalam elektronifikasi jalan tol. “Kami sedang bernegosiasi dengan provider di jalan tol, entah itu BUJT atau Bank Mandiri, bagaimana kami bisa masuk. Skemanya bisa dengan sharing biaya infrastruktur atau kami bayar biaya sewa, tergantung kesep- Harus Sejalan Baiquni mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pengurangan kesenjangan di Indonesia. Oleh karena itu, BNI berupaya melakukan ekspansi kredit pada sektor produktif. Dalam skala korporasi, perseroan membiayai infrastruktur yang memiliki prospek besar. Selain itu, BNI aktif membiayai KUR untuk masyarakat lapisan bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan (unbankable) tetapi usahanya feasible . Kemudian, aktif menyalurkan kredit untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kami berupaya ekspansi ke sektor produktif dan agresif pada sektor UMKM yang prospektif. BNI ikut berkontribusi menopang kegiatan ekonomi melalui penyaluran kredit, baik dalam skala besar, menengah, kecil, dan mikro melalui KUR,” jelas Baiquni. Perseroan juga aktif menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai wilayah Indonesia, BNI menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran PKH. Hingga tahun 2020 , sebagai salah satu anggota Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), BNI menjadi penyalur program bantuan pemerintah dari Kementerian So- sial (Kemensos) merupakan upaya perseroan untuk mengurangi kesen- jangan ekonomi Indonesia. BNI juga siap menyalurkan sekitar 1,3 juta Kartu Tani untuk para petani di Jawa Timur yang menjadi pener- ima manfaat subsidi pupuk. Melalui penyaluran Kartu Tani ini, BNI me- mastikan subsidi pupuk dapat tersa- lurkan kepada para petani penerim- anya secara tepat jumlah, waktu, dan harga. Hingga kini perseroan sudah merealisasikan penyaluran Kartu Tani di beberapa kawasan di Jawa Timur ke- pada 568 ribu petani dan per Juni 2017 ditargetkan mencapai 1,3 juta petani. Di sisi lain, Jahja Setiaatmadja menjelaskan, penyaluran kredit perb- ankan memang tidak secara langsung mengurangi kesenjangan. Namun, penyaluran kredit dapat membantu pengembangan bisnis pengusaha dan pelaku industri padat karya di bidang industri perkebunan, pertambangan, perdagangan, atau properti. “Secara tidak langsung, kami turut membantu meningkatkan jumlah tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Hal itu akanmengurangi kesenjangan sosial,” ujar dia. Pada semester I-2017, BCA men- catat pertumbuhan kredit 12% men- capai Rp 433,6 triliun. Pertumbuhan kredit terbesar berasal dari sektor korporasi Rp 160,74 triliun yang tum- buh 18,7% secara year on year (yoy). Sektor lain yang tumbuh signifikan adalah konsumer mencapai 18,4% ke angka Rp 124,54 triliun. Sementara itu, sektor komersial dan UKM tumbuh 1,2% ke angka Rp 148,31 triliun. “Kami memang tidak terlalu berkompetisi di sektor komersial dan UKM, karena kami tidak mau mengambil risiko dengan merendahkan jumlah jaminan

Oleh Gita Rossiana

SP/Ruth Semiono

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) optimistis bisa menerapkan 100% elektronifikasi pembayaran di jalan tol pada Oktober 2017. Untuk itu pada tahap awal, tahun ini BI bersama regulator jalan tol akan menggandeng empat bank.

BI inginmengoptimalkan penggunaan kartu e-money yang saat ini beredar. BI, regulator, dan bank yang terlibat akan menyediakan reader yang bisa membaca kartu dari bank-bank pen- erbit. “Kami ingin tercipta adanya in- terkoneksi dan interopabilitas di dalam elektronifikasi jalan tol,” kata dia. Lebih lanjut, untuk skema bis- nis dalam rangka pembangunan in- frastruktur jalan tol, BI menawarkan beberapa skema. Skema per tama adalah sharing infrastruktur atau pem- bagian biaya infrastruktur di antara bank. Selanjutnya, terminal usage fee atau pembayaran berdasarkan jumlah transaksi kartu. “Skema lainnya adalah melalui merchant discounted rate (MDR) yang akan dikenalkan setelah konsorsium electronic toll collection (ETC) terben- tuk,” ungkap dia. Sementara itu, Ketua Umum Aso- siasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sekaligus Direktur Konsumer

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI Aribowo men- gungkapkan, pada penerapan awal elektronifikasi, BI akan mempri- oritaskan empat bank besar terle- bih dahulu, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). “Untuk tiga bank lainnya, yaitu PT Bank Nationalnobu Tbk, PT Bank DKI, dan PT Bank Mega Tbk akan menyusul hingga Desember 2017,” kata Aribowo di Jakarta, Selasa (15/8). Sedangkan untuk bank-bank lain yang tidak masuk dalam daftar bank penerbit uang elektronik ( e-money ), BI menawarkan skema co-branding . Hal ini sudah dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui co-branding dengan Bank Mandiri. Menurut Aribowo, pada prinsipnya, P enyaluran kredit perbankan dan upaya pemerintah melalui p r og r am pembe r daya an masyarakat, diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan di Tanah Air, yang tahun ini merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-72. Kalangan bankir menilai penyaluran kredit dapat membantu pengembangan bisnis pengusaha dan pelaku indus- tri padat karya, misalnya di bidang industri perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan properti. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif kepada kesejahteraan pekerja. Demikian rangkuman pendapat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supra- jarto, Direktur Utama, PT Bank Neg- ara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Achmad Baiquni, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama PT Bank TabunganNegara (Persero) Tbk (BTN) Mar yono. Mereka dimintai pendapat oleh Investor Daily secara terpisah di Jakarta, baru-baru ini. Suprajarto menilai kesenjangan saat ini terjadi karena ada tendensi bahwa pengusaha besar terus memperbesar usahanya, sehingga tercipta ruang yang makin lebar dengan masyarakat miskin. Melihat hal ini, pemerintah harus segera mengalokasikan le- bih banyak bantuan dan program pemberdayaan kepada masyarakat. “Upaya pemerintah itu contohnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas instruksi presiden melalui sistem redistribusi aset,” ujar dia. Dalam menyukseskan program re- distribusi aset, BRI ikut berpartisipasi dalambentuk penyaluran pembiayaan. Menurut Suprajarto, dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan pembiayaan untuk tanah kurang produktif di daerah Palembang. Pada awalnya, tanah kurang produktif terse- but merupakan milik perhutani dan akan dialokasikan kepada masyarakat. Melalui pembiayaan yang diberikan BRI, masyarakat diharapkan bisa mengelola tanah kurang produktif tersebut. “Nanti ditanam sengon yang memiliki umur lama, yaitu lima tahun. Di sela-sela tanaman tersebut akan ditanam tanaman jangka pendek yang sesuai dengan kultur tanah,” ucap dia. Setelah program uji coba di Pemalang, BRI akan melakukan pola pembiayaan yang sama di daerah lain seperti Pekanbaru dan wilayah di Kalimantan Selatan. Menurut ren- cana, BRI tidak sekadar memberikan pembiayaan, namun juga program sinergi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain redistribusi aset, BRI mem- bantu program pengentasan kesen- jangan melalui program tanggung Oleh Gita Rossiana dan Nida Sahara

Pembayaran Pajak Direktur Bisnis Bank DKI, Antonius Widodo Mulyono (paling kanan) bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Halim Pagarra (ketiga dari kiri), Sekda Prov. DKI Jakarta, Syaefullah (ketiga dari kanan) Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Dellya Indra (paling kiri), Direktur Pluit Village, Anderson Chong (kedua dari kiri) dan Kepala BPRD DKI Jakarta, Edi Sumantri (kedua dari kanan) bertumpu tangan dan berfoto bersama usai peresmian Gerai Samsat Pluit Village di Jakarta, Selasa (15/6). Dalam rangka memudahkan para wajib pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan kini juga dapat dilakukan via e-Samsat melalui ATM Bank DKI.

menargetkan bisa mencapai elektroni- fikasi 100% pembayaran di jalan tol. Un- tuk mencapai hal tersebut, pihaknya menyebarkan informasi dan pember- itahuan melalui media elektronik dan media cetak. “Kami juga memberikan promo berupa diskon 50% bagi pem- belian kartu baru mulai 17 Agustus 2017 hingga 31 September 2017,” ujar dia.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Sugeng mengungkapkan, hingga Juni 2017, penetrasi uang elektronik di jalan tol baru mencapai 28% secara nasional dan 33,16% di kawasan Jabodetabek. Meski demikian, penetrasi tersebut su- dah meningkat dibandingkan periode Januari hingga Juni tahun lalu yang baru mencapai 16,4%. Pada Oktober mendatang, pihaknya

akatan,” ungkap dia. Agar bisa menjadi penyedia sistem pembayaran jalan tol, BCA tidak akan mengeluarkan biaya untuk mesin reader ataupun terminal. Perseroan hanya akan mengeluarkan biaya in- vestasi untuk pembelian kartu baru sebanyak 1 juta kartu pada September mendatang. Saat ini, jumlah Flazz BCA yang beredar mencapai 12 juta kartu.

supaya bisa menarik debitor,”kata dia. Selain meningkatkan penyaluran kredit, BCAmelakukan programCSR. Jahja menyebutkan, pihaknya terlibat dalam CSR di bidang pendidikan, pengobatan, dan pengembangan bisnis kecil. “Semuanya pasti bisa mengurangi kesenjangan, tapi harus terpadu,”jelas dia. Pelaksanaan CSR BCA berada di bawah payung Bakti BCA. BCA mengintegrasikan kepentingan pengembangan masyarakat sejalan kepentingan bisnis, sehingga ke- duanya saling bersinergi. Masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pen- erapan Program Bakti BCA. Program Bakti BCA dilakukan secara berkesi- nambungan melalui tiga pilar utama, yaitu Solusi Cerdas BCA di bidang pendidikan. Solusi Sinergi BCA di bidang budaya, kesehatan, olahraga dan empati. Ketiga, Solusi Bisnis Unggul BCA. Indikator Makro Membaik Berkaitan dengan kondisi eko- nomi makro, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pertumbuhan selama semester I-2017 cenderung stagnan. Namun, berbagai indikator mak- roekonomi menunjukkan perbaikan, meskipun terdapat data di tingkat mikro yang relatif beragam dalam hal kinerjanya. Dia menjelaskan, per tumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II tahun ini sama-sama mencapai 5,01% dengan konsumsi rumah tangga menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, konsumsi rumah tangga bertumbuh stagnan selama semester I antara 4,93% - 4,95%. Angka tersebut sama dengan yang dialami Indonesia pada kuartal IV-2015. Penyebab belum membaiknya kon- sumsi rumah tangga adalah kenaikan tarif listrik selama tiga kali, sehingga mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat, terutama segmen men- engah bawah. Penyebab lain adalah keterlambatan dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin, dan tingkat ekspektasi terhadap pereko- nomian beberapa bulan mendatang, yang cenderungmenurun berdampak pada adanya belanja yang ditunda atau lebih memilih untuk menabung terlebih dahulu. “Ke depan, kami perkirakan adanya peluang untuk konsumsi r umah tangga yang lebih tinggi seiring dengan stabilnya harga makanan (seperti tercermin pada tingkat inflasi makanan yang stabil), belanja pemer- intah yang lebih besar pada semester II terutama pada proyek-proyek yang padat karya,” jelas Kartika. Selanjutnya, selama semester I-2017 ini, realisasi belanja pemerintah yang masih rendah berpengaruh ke pereko- nomian. Secara rata-rata, pertum- buhan belanja pemerintah hanya mencapai 0,38% (yoy). Rendahnya belanja pemerintah ini disebabkan oleh gaji ke-13 yang bergeser ke bulan Juli, dan penundaan laporan keuangan akibat menunggu kepastian APBNP.

tingkat pengangguran di Indone- sia. Saat ini, Bank Mandiri mem- pekerjakan sekitar 39.000 pekerja. Untuk mendukung penerimaan neg- ara, Bank Mandiri telah menyetorkan secara langsung lebih dari Rp 141 tri- liun kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak dan dividen hingga triwulan II-2017. Fokus kelima adalah beberapa program Mandiri Kerja Nyata dalam rangka mendukung program pemer- intah yang telah dieksekusi dengan baik dan konsisten, yaitu penyeleng- garaan Mandiri Investment Forum dan dukungan program amnesti pajak untuk mendorong peningkatan aktiv- itas investasi dalam negeri. Hingga Program Tax Amnesty berakhir pada 31 Maret 2017, Bank Mandiri secara akumulasi telah menerima dana te- busan sebesar Rp 18,1 triliun dan dana repatriasi sebesar Rp 27,8 triliun. Rumah Subsidi Sementara itu, Mar yono men- jelaskan, BTN berkomitmen men- dukung pemerintah untuk mengur- angi kesenjangan di Indonesia. Salah satunya dengan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi se- banyak 1,4 juta unit sebagai bentuk dukungan Program Sejuta Rumah. Dalam publikasi kinerja pada semester I-2017, BTN sudah mem- berikan dukungan dalam bentuk pembiayaan perumahan untuk 370.173 unit rumah atau senilai Rp 39,01 tri- liun. Pembiayaan tersebut terdiri atas penyaluran KPR subsidi sebanyak 246.062 unit rumah dan KPR non- subsidi 124.111 unit rumah. Tahun ini, BTN menargetkan membiayai perumahan 666 ribu unit rumah, yakni 504.122 unit rumah untuk KPR bersub- sidi atau Rp 65,5 triliun, dan 161.878 unit rumah untuk KPR nonsubsidi atau senilai Rp 67,2 triliun. Maryono mengatakan, penyaluran KPR tersebut juga turut membantu pengembang dalam meningkatkan kredit konstruksi Tanah Air. “ Mul- tiplier effect dari pemberian kredit konstruksi yang sebagian besar ada- lah para pengembang kecil ini bisa menggerakkan perekonomian,” kata Maryono. Selama semester I-2017, kredit kon- struksi yang sudah disalurkan BTN mencapai Rp 19,95 triliun, meningkat 18,2% ( year on year /yoy). Secara total, penyaluran kredit BTN pada semester I-2017 tumbuh 18,81% ke angka Rp 177,4 triliun. Dari nilai tersebut, seba- gian besar atau 90,04% disalurkan un- tuk kredit perumahan atau mencapai Rp 159,74 triliun. “Sedangkan kredit nonperumahan tumbuh 30,15% ke angka Rp 13,57 triliun,” ungkap dia. Menurut Mar yono, kesuksesan pencapaian Program Sejuta Rumah yang diusung pemerintah tidak lepas dari peran pengembang proper ti. Sinergi antara bank dengan pengem- bang serta institusi pemerintahan mutlak dibutuhkan, untuk menye- diakan perumahan yang layak bagi masyarakat. (th)

“Ke depan, belanja pemerintah akan lebih tinggi pertumbuhannya karena selain faktor low-based ef fect , juga karena adanya faktor siklikal, di mana belanja akan lebih banyak dikeluarkan pada semester II,” papar dia. Oleh karena itu, menurut Kartika, pemerintah sebaiknya tetap konsisten dengan menjalankan kebijakannya, yaitu pembangunan infrastruktur yang dapat menghidupkan perekonomian di daerah ( crowd in ), dan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak dari kebijakan pen- gurangan subsidi energi. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat dan daerah agar dipacu le- bih awal dan lebih tepat sasaran. Khusus pemanfaatan dana desa, pen- dampingan bagi pimpinan desa atau pejabat di tingkat desa sangat diper- lukan. Pemerintah juga perlu men- ingkatkan daya saing dan memangkas biaya ekonomi yang tinggi, agar ekspor dan investasi yang datang ke Indonesiameningkat danmemberikan dampak pengganda yang besar bagi perekonomian domestik. Sebagai bank terbesar di Indone- sia, Bank Mandiri berupaya untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indone- sia yang selaras dengan strategi dan program kerja pemerintah. Fokus per- tama adalahmendorong pertumbuhan perekonomian sektor riil melalui penyaluran kredit ke UMKM. Dengan demikian, UMKMdiharapkanmenjadi lebih kuat dan akan tercipta lapangan pekerjaan secara luas sebagai funda- mental perekonomian nasional yang kokoh. Hingga kuar tal II-2017, kredit UMKM Bank Mandiri mencapai Rp 78,1 triliun dan KUR Rp 5,8 triliun. Jumlah rekening UMKM mencapai 938.395 dan rekening KUR 874.821 rekening. Sedangkan secara kumulatif sejak tahun 2008 hingga kuartal II- 2017, penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp 40,8 triliun. Bank Mandiri juga mendukung pengembangan usaha di segmen wholesale. Pasalnya, skala produksi dan skala ekonomi di segmen whole- sale juga cukup besar dampaknya ke- pada perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, BankMandiri akan meman- faatkan peluang untuk masuk ke seg- men karyawan dari nasabah wholesale tersebut melalui produk Bank at Work , juga KPR, KKB, serta kredit personal berbasis pendapatan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawanmelalui penyediaan akses ke pembiayaan yang tepat. Fokus ketiga adalah turut meny- ukseskan agenda pembangunan nas- ional, khususnya dalampembangunan infrastruktur. Sampai dengan kuartal II-2017, Bank Mandiri telah berko- mitmen memberikan pembiayaan di sektor Infrastruktur sebesar Rp 224,8 triliun atau tumbuh 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Fokus keempat, BankMandiri mem- berikan kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan untukmengurangi

jawab sosial ( corporate social respons- ibility /CSR). Secara teknis, BRI Peduli memiliki tujuh program di antaranya Program Indonesia Cerdas, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Membangun, Program Indonesia Bertakwa, Program Indonesia Lestari, Program Indonesia Peduli, dan Pro- gram Indonesia Sejahtera. Suprajar to menjelaskan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2016 sebanyak 28,4% dari dana bina lingkungan disalurkan untuk Program Indonesia Bertakwa, sebanyak 25,7% untuk Program Indonesia Sehat, selan- jutnya sekitar 18,7% untuk Program Indonesia Membangun dan 17,1% untuk Program Indonesia Sehat, serta sisanya disalurkan ketiga program lainnya secara merata. Selanjutnya, hal lain yang sudah dilakukan BRI dalam upaya men- gentaskan kemiskinan adalah dengan tetap fokus memberikan pembiayaan kepada UMKM. Hingga semester I-2017, penyaluran kredit BRI men- capai Rp 687,9 triliun, bertumbuh 11,8% dari posisi akhir Juni 2016 ( year on year /yoy) yang mencapai Rp 615,5 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 74,4% atau senilai Rp 490 triliun disalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sisanya dari sektor korporasi. “UMKMmerupakan fokus bisnis bank BRI, ke depan kami akan tetap memberdayakan UMKM salah satunya melalui akses seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit komersial,” ujar dia. Sementara itu, Achmad Baiquni mengatakan, penurunan daya beli masyarakat merupakan akibat dari sebagian pemilik dana menunda pem- belian. Namun, mereka tetapmengelu- arkan dana untuk kebutuhan rumah tangga. Dia jugamenilai, pembentukan jaring pengaman yang diciptakan pe- merintah untuk menyelamatkan daya beli kelompok miskin belum efektif, sehingga pendapatan masyarakat tidak bisa mengikuti laju inflasi. Menurut dia, pertumbuhan eko- nomi 5,1% cukup baik dengan inflasi 2,6%. “Pertama, pertumbuhan eko- nomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Kedua, sejalan dengan itu, tingkat inflasi juga masih lebih rendah, di- bangingkan tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, tapi tingkat inflasi yang juga tinggi,” terang Baiquni.

Made with FlippingBook HTML5