SP190907

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 7-8 September 2019

Jangan Ubah Fungsi Trotoar

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha Editor at Large: John Riady

Memihak Kebenaran SP

Tajuk Rencana Menata Trotoar Jakarta G ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keinginannya untuk mengelola trotoar bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pejalan kaki di Jakarta seperti di New York, Amerika Serikat. Pernyataan Anies soal menata trotoar patut didukung, bukan dicaci. Pasalnya, pembangunan trotoar kini sedang digalakkan seiring prioritas Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan prima bagi warga pejalan kaki dan pengguna angkutan umum. Warga Jakarta harus yakin bahwa Gubernur punya niat membuat trotoar indah, nyaman, dan menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. Yang harus digarisbawahi dari pernyataan Anies adalah bah- wa ia ingin mengelola. Artinya, Anies tidak sedang ingin merusak fungsi trotoar. Sayangnya, ada diksi “PKL” dalam rencana Anies yang membuat warga bertanya, aktivis pejalan kaki berkomentar, dan bahkan anggota DPRD serta Ombudsman unjuk bicara. Istilah PKL selama ini sudah terlanjur berkonotasi buruk. PKL adalah pedagang yang membuka usaha di tempat yang tidak se- mestinya, atau menyerobot lahan pengguna jalan. Berpuluh tahun aparat Pemprov DKI Jakarta, sejak masih bernama Tibum hingga kini Satpol PP, berperang melawan PKL yang mengakuisisi trotoar dan badan jalan. Tak mengherankan banyak pihak memprotes rencana Gubernur Jakarta yang seolah hendak melegalkan PKL beroperasi di trotoar. Tidak mungkin seorang Anies Baswedan membuat kebijakan yang menyebabkan trotoar yang kini dibikin lebih nyaman, menjadi pasar PKL. Anies justru ingin mengelola sehingga trotoar senya- man dan seindah seperti di luar negeri. Dengan menyebut New York sebagai contoh, tentu yang dimaksud PKL bukanlah seperti yang selama ini kita lihat di kawasan Glodog dan Tanah Abang di masa lalu. Kita berharap trotoar yang sudah dibikin luas seperti di sepan- jang Sudirman Thamrin, Wachid Hasyim, Diponegoro, dan menyu- sul ruas jalan-jalan lainnya, bebas dari PKL. Bila ada pedagang maka mereka bukanlah kumpulan PKL melainkan satu atau dua kios yang menyediakan barang kebutuhan pejalan kaki seperti permen, es krim, minuman ringan, koran/majalah. Sedangkan para penjual gorengan, bakso, siomay, dan ma- kanan sejenis dilarang ada di trotoar. Tempat mereka haruslah di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Pemprov DKI tinggal meng- optimalkan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta dan Pergub No 10/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang mengamanatkan pemilik gedung dan mal memberi ruang 20 persen untuk PKL berdagang. Dengan begitu Anies dan kita tidak anti-PKL. Gubernur pun tak perlu khawatir disebut tidak pro rakyat kecil. Justru dengan mem- berikan tempat khusus bagi PKL adalah upaya mendidik kesetara- an. Bukan karena PKL adalah warga golongan miskin lantas boleh seenaknya menyerobot hak warga lain dengan berjualan di lokasi pedestrian. Di sinilah dibutuhkan kebijakan Pemprov DKI dalam membuat peraturan yang terperinci. Di New York, Amerika, aturan mengenai trotoar sangat jelas. Intinya, area trotoar harus dijaga bebas dari halangan apa pun yang dapat menghalangi lalu lintas pejalan kaki. Jangankan pedagang kaki lima, tempat sampah, ATM, atau waha- na yang dioperasikan dengan koin, pun diatur. Demikian juga bagaimana toko memajang barang dagangannya di luar. Khusus bulan Desember pemangku kota mengizinkan penjual- an pohon Natal dengan catatan jalur yang jelas untuk pejalan kaki harus dipertahankan dan vendor bertanggung jawab atas sampah atau pembuangan barang sisa. Ukuran pajangan diatur detail. Demikian juga buah, sayuran, cerutu, rokok, permen, es krim, minuman ringan, bunga, dan dan bahkan penyemir sepatu harus ada lisensi Departemen Urusan Konsumen. Bila benar kebijakan memberikan tempat bagi pedagang seca- ra terbatas di trotoar dijalankan, perlu ada aturan siapa saja yang berhak. Jangan sampai kebijakan ini menjadi monopoli kalangan tertentu. Tak kalah dari aturan terperinci adalah sosialisasi dan pene- gakan hukum. Kebijakan Pemprov jangan sampai diasosiasikan lain oleh warganya. Tanpa proses sosialisasi yang terencana dan masif, kebijakan mengizinkan pedagang berjualan di trotoar akan membuat para PKL menyerbu semua trotoar di Jakarta dan me- matok kapling masing-masing. Mencontoh luar negeri dalam menata trotoar berarti juga perlu mengadopsi bagaimana penegakan hukum dilakukan di sana. Lemahnya pengawasan dan sanksi akan membuat kebijakan ini menjadi bumerang bagi Pemprov DKI. Ketertiban umum yang su- dah ditegakkan sejak pemerintahan sebelum Anies bakal bubar jalan. u

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso Warga melihat barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta, beberapa waktu lalu.

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus men- imbang ulang rencana untuk men- gizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Selain bisa mengganggu keindahan kota, keberadaan PKL di trotoar juga bisa menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamaan berken- dara, khususnya pejalan kaki. Apalagi, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiatan keagamaan, kegiatan kene- garaan, kegiatan olahraga, dan kegi- atan budaya, bukan untnuk para PKL. Pemprov DKI harus berpikir kreatif dengan membangun tem- pat-tempat khusus berjualan bagi PKL, seperti pusat kuliner dan pu- sat suvenir, tanpa harus mengubah fungsi trotoar. Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengatakan, selama ini atur- an perundang-undangan masih melarang trotoar digunakan untuk menampung PKL. Trotoar hanya digunakan untuk para pejalan kaki. Nirwono memaparkan, selama UU Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UUNomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, maka Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemerintah daerah se- Indonesia harus mematuhinya. “Peraturan harus dipatuhi, tanpa kecuali atau dengan persyaratan apa pun. Kalau peraturan menteri lebih rendah kedudukannya dari UU, jadi itu yang harus direvisi. Penerapan ‘dengan syarat’ tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Itu bisa dilihat di Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Senen, dan banyak tempat lain di Jakarta,” ujar Nirwono kepada SP di Jakarta, Sabtu (7/9).  Dikatakan, penerapan “dengan syarat” pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskrimina- tif, dan membuka celah pelanggar- an akan diikuti dengan pelanggar- an-pelanggaran di tempat lain di Jakarta. “PKL kita sulit untuk me- matuhi aturan,” kata Nirwono. Dia mengingatkan bahwa Jakarta adalah etalase Indonesia. Bisa dibayangkan betapa semrawut-

nya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL. Para pejalan kaki ti- dak dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di trotoar yang sejatinya dibangun untuk mereka. PenggagasGerakanAyokeTaman ini memiliki ide untuk menangani PKL, yakni dengan mendata secara akurat jumlah dan jenis PKL oleh Pemprov DKI Jakarta, dinas terkait, asosiasi UMKM, dan asosiasi PKL. Data ini kemudian harus dikunci. Para PKL kemudian distribusi- kan ke pasar rakyat terdekat, pusat perbelanjaan terdekat, atau diba- ngun pusat-pusat kuliner. Zona Khusus Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, jika ingin menata PKL, maka Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan harus mem- buat zona khusus. Misalnya, zona merah adalah kawasan yang sama sekali dilarang ada PKL di trotoar. Sementara, zona kuning adalah lokasi keberadaan PKL yang diatur waktu, tempat, jumlah, dan kegiat- annya, seperti di stasiun kereta atau kolong jembatan jalan MRT. Sementara, zona hijau adalah ka- wasan di mana PKL boleh berda- gang permanen atau tetap, seperti di sky bridge Tanah Abang. Yayat mencontohkan kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, di mana PKL bisa ditata dengan tertib dan berjualan pada malam hari. Namun, mereka tertib dan terorga- nisasi dengan baik. “Kelembagaannya harus jelas. Para pedagang juga memakai sera- gam. Mereka terdata dan berjualan dengan aneka ragam barang yang bervariasi. Jika diorganisasi seperti ini, maka PKL juga harus terbebas dari oknum ormas, di mana mere- ka rentan menjadi korban peme- rasan,” tutur Yayat. Menurut dia, jika tanpa niat dan kelembagaan yang kuat serta tegas untuk mengatur PKL maka akan lebih baik Pemprov DKI membatalkan rencanan mengizin- kan PKL berjualan di trotoar. Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

William Aditya Sarana mengata- kan, ide Gubernur Anies yang akan mengizinkan PKL berjualan di tro- toar masih mentah dan tidak me- miliki desain komprehensif. William mengatakan, 80% kondisi trotoar di Jakarta tidak dapat digu- nakan untuk berjualan oleh PKL. Jakarta, kata William, tidak bi- sa disamakan dengan New York, Amerika Serikat (AS), di mana trotoar di sana tertata dengan baik. Para pedangan di trotoar NewYork bisa tertib dan menjaga kebersihan dan kenyaman trotoar. “Jakarta jangan dibandingkan dengan New York. Tidak apple to apple . Trotoar di New York sudah sangat memadai. Apalagi, di sana PKL tidak berjualan makanan berat. Berbeda dengan di Jakarta, di mana sering kita temui para PKL berjualan makanan berat, sehingga air pencu- cian piring dan segala macamnya mengotori trotoar,” kata William. Jika hal ini terjadi, maka yang di- rugikan adalah para pejalan kaki. Ruang mereka untuk beraktivitas se- makin terbatasi oleh okupasi para PKL di lahan trotoar. Menurut William, se- harusnya ada tempat khusus di mana para PKL bisa berjualan tanpa meng- anggu kepentingan umum. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI lainnya, August Hamonangan Pasaribu menyayang- kan jika wacana ini benar-benar jadi diterapkandi Jakarta.MenurutAugust, ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang dalammenata Jakarta. “Ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang jelas menye- butkan tidak boleh ada peraturan daerah (perda) yang mengizinkan PKL be r j ua l an d i t r o t oa r. Seharusnya, kalau Pak Anies me- miliki konsep matang, dia akan mematuhi putusan MA. Ini sesuai dengan prinsip tata kelola peme- rintahan yang baik, di mana pera- turan harus dipatuhi,” ujar August. Sebelum mengizinkan PKL berjualan di trotoar, kata August, maka Pemprov DKI Jakarta harus melakukan survei kelayakan terhadap seluruh trotoar yang di- rencanakan akan digunakan untuk berjualan. [RIA/O-1]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online