ID190621

jumat 21 JUNI 2019

24

Sampai dengan Mei 2019, KUR mikro BNI yang telah disalurkan se- besar Rp 750 miliar, KUR kecil sebesar Rp 7,4 triliun, dan KUR TKI yang telah disalurkan sebesar Rp 95 miliar. Pihaknya juga menerangkan, po- tensi di sektor agribisnis dan perik- anan masih sangat besar, dan BNI per tumbuhan kredit kecil di sek- tor agribisnis memang tumbuh pal- ing tinggi diantara sektor ekonomi lain. Sedangkan di sektor perikanan perseroan masih mencari pola yang paling sesuai (khususnya nelayan tangkap) agar dapat melayani pem- biayaan dengan tepat, mengingat untuk nelayan cenderung jauh dari outlet BNI. “Meskipun demikian, BNI berupaya membantu pembiayaan perikanan, misalnya dalam industri pengola- hannya, sarana transpor tasinya. Sedangkan untuk nelayan, kami coba menggandeng off taker sehingga dapat membantu pre-screening awal juga membantu memastikan hasil tangkap dibeli dengan harga yang wajar,” jelas Bambang.

KUR yakni tiga kali lipat dari bunga KUR, atau sekitar 21% per tahun. Hal tersebut membuat debitur kesulitan membayar cicilannya. Sementara itu, Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Neg- ara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Bambang Setyatmoko menjelaskan, penyaluran KUR perseroan posisi akhir Mei 2019 telah mencapai Rp 8,2 triliun. Angka tersebut meningkat 5% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 7,8 triliun. Penyaluran tersebut sudah men- capai 51,4% dari plafon yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 16 triliun. Adapun, debitur yang telah menerima KUR BNI mencapai 95 ribu orang, meningkat 85,3% dari posisi Mei 2018 yang sebanyak 52 ribu debitur. “Penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 43%, naik dibandingkan April sebesar 42%. BNI optimis target penyaluran ke sektor produksi se- besar 60% tercapai di September 2019. Sektor produksi berupa pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa-jasa,” imbuh Bambang.

Rp 25 triliun. Menurut dia, potensi dari KUR produksi memang cukup tinggi karena sektor produksi juga memerlukan pembiayaan untuk modal kerjanya. Hery mengungkapkan, jika dirinci target booking kredit mikro ke sektor produktif untuk KUR sebesar Rp 25 triliun dan kredit mikro non-KUR Rp 14 triliun, artinya kredit mikro sek- tor produktif mencapai Rp 39 triliun targetnya tahun ini. “Untuk KUR tar- getnya tumbuh 28%, non-KUR sedikit karena kami dahulukan yang KUR, karena program pemerintah kami dorong KUR dulu. Sebab, non-KUR biasanya kualitasnya kurang baik dibandingkan KUR,” jelas dia. Her y menyebut, tingkat kelan- caran debitur untuk kredit KUR mencapai 97% dengan NPL 0,52%, sedangkan non KUR sebesar 89% dengan NPL 2,73%. Hal tersebut dinilai tanggung jawab dari debitur KUR yang lebih baik dibandingkan debitur non-KUR. Saat ini suku bunga KUR dipatok 7% per tahun, sedangkan bunga non

mengoptimalkan programpemerintah terkait bantuan ke sektor produksi. “Seperti Kartu Tani, Kehutanan Sosial, memaksimalkan penerapan konsep community banking , serta melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas produksi sehingga debitur dapat go digital , go online, dan go modern melalui Indonesia Mall dan BRIcunbator,” lanjut Bambang. Sementara itu, Department Head Micro Development and Agent Bank- ing PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hery Sofiaji mengatakan, penyaluran KUR untuk sektor produktif memang lebih besar dibandingkan dengan nonproduktif. “Untuk KUR produksi diminta pemerintah minimal 60%, kami sudah 51,06% atau sebesar Rp 4,6 triliun per 31 Mei 2019, sudah cukup besar juga ke produksinya. KUR produksi itu antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, dan produksi lain,” papar Hery. Sampai dengan akhir Mei 2019, KUR Bank Mandiri telah tersa- lurkan Rp 9,15 triliun atau 37% dari target KUR tahun ini yang sebesar

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi. Hal tersebut sejalan dengan arahan pemerintah yang menargetkan 60% KUR tahun ini disalurkan untuk kegiatan produksi.

(19/6). Penyaluran KUR tersebut telah dikucurkan kepada lebih dari 2,1 juta debitur KUR BRI. Jika dirinci, realisasi KUR mikro sebesar Rp 38,98 triliun atau sudah 52,2% dari target. Untuk KUR kecil telah disalurkan sebesar Rp 5,29 triliun atau 43,7% dari target. Sedangkan untuk KUR TKI telah tersalurkan Rp 81 miliar atau sebesar 36,5% dari target. Strategi BRI untuk mencapai target plafon KUR dan porsi sektor produksi di atas 60% pada akhir 2019 antara lain

Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Bam- bang Tribaroto menjelaskan, sampai dengan Mei 2019 tercatat realisasi penyaluran KUR perseroan sebesar Rp 44,34 triliun atau 51,0% dari total jatah yang diberikan tahun ini sebesar Rp 86,97 triliun. “Adapun untuk penyaluran ke sek- tor produksi hingga Mei 2019 tercatat sebesar 43,7% atau cenderung naik bila dibandingkan dengan akhir Desember yang sebesar 42,53%,” papar Bambang ketika dihubungi Investor Daily , Rabu

Investor Daily/IST

JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank MNC Internasional Tbk menyetujui tidak membagi dividen tahun buku 2018. Laba ditahan untuk memperkuat modal perseroan agar masuk ke kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) II. Tahun lalu, perseroan mencetak laba bersih Rp 57,02 miliar atau membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang merugi. PresidenDirekturBankMNCMahdanmengatakan, tahun ini perseroan fokus pada bisnis untukmencapai target menjadi bank BUKU II. Hingga saat ini Bank MNC masih dalam tahap pengembangan bisnis jangka panjang. Terdapat tiga tahapan yang mesti dilalui, yakni tahap pertama pembangunan fondasi bisnis dan te- lah dilakukan oleh manajemen. Bank MNC tengah memasuki tahap kedua, yakni memfokuskan bisnis di sektor BUKU II. Setelah itu, tahap terakhir menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. “Momentum kinerja bank yang terus terjaga ke arah yang positif adalah berkat kerja keras seluruh tim, serta dukungan dari pemegang saham dan sin- ergi berbagai entitas bisnis di Grup MNC. Kinerja yang kami raih saat ini menjadi pemicu semangat kerja agar bisnis dan rentabilitas Bank MNC terus meningkat pada tahun ini,” kata Mahdan dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Kamis (20/6). Kinerja positif tahun buku 2018 berlanjut ke kuartal pertama 2019. Hal tersebut ditunjukkan dari kinerja year to date seperti laba bersih Rp 3,08 miliar dan laba operasional Rp 3,28 miliar. Instrumen keuangan Bank MNC lainnya terus meningkat, mulai dari total aset menjadi Rp 10,92 triliun, total kredit menjadi Rp 7,64 triliun, total simpanan menjadi Rp 8,58 triliun, dan ekuitas Rp 1,44 triliun. Selain itu, pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada hari yang sama, pemegang saham Bank MNC menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa pada direksi perseroan dengan persetujuan dewan komisaris mengenai pelaksanaan Waran Seri III dan IV serta pelaksanaan penerbitan Management and Employee Stock Option Program (MESOP). Mahdan mengungkapkan, dalam melanjutkan ta- hap kedua transformasi, Bank MNC memperkuat fokus untuk meningkatkan jumlah nasabah ( customer base ) dan nilai transaksi pada segmen konsumer dan UKM, sementara segmen korporasi dan komersial sebagai pendukung. Selanjutnya bank tetap memperkuat sinergi dengan Grup MNC. (nid)

RUPST MNC Kapital Dari kiri ke kanan, Direktur MNC Kapital, Ageng Purwanto, Direktur MNC Kapital, Natalia Purnama, Direktur Utama MNC Kapital, Wito Mailoa, Komisaris Utama MNC Kapital, Darma Putra, Komisaris Independen MNC Kapital, Benny Mokalu, Komisaris MNC Kapital, Tien berbincang di sela acara RUPS di Jakarta, kemarin. Selain menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan, rapat menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.

Perusahaan fintech dikatakan ilegal karena tidak terdaftar di OJK, se- suai dengan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, bahwa selur uh penyelenggaran fintech lending harus sudah terdaftar OJK. Data OJK mencatatkan hingga April 2019 jumlah pinjaman dari fintech lending yang terdaftar sebesar Rp 37,01 triliun atau tumbuh 63,33% dibandingkan akhir tahun lalu atau year to date (ytd) Rp 22,66 triliun. Dari sisi penyelenggara, saat ini sebanyak 113 fintech lending terdaftar dimana tujuh fintech lending di antaranya berstatus berizin. Dari seluruh fintech lending yang terdaftar tersebut, enam di antaranya mer upakan fintech syariah. (ris) Di Indonesia, paltform MicroMentor ditargetkan dapat menjangkau 1.000 pengusaha sebagai mantees dan 200 wirausaha dan profesional sebagai mentor hingga akhir tahun 2019. “Kami berharap para perempuan pengusaha Indonesia dapat menumbuhkan bisnisya secara nyata,” ungkap Lauren. Bank Commonweath memilih bekerja sama dengan Mercy Corp karena telah berpengalaman dan platform yang cukup populer di luar negeri. Untuk itu, para pengusaha tidak perlu lagi mengikuti mentoring di platform luar, MicroMentor kini tersedia khusus dengan bahasa Indonesia. Platform ini juga tidak mem- batasi bagi perempuan saja, namun ter- buka juga untuk laki-laki. (c04)

Dia mengungkapkan, di loanbook Bank Commmowealth usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam porsi 30%. “Yang kita pelajari bukan lagi kredit batas atasnya, tapi batas bawahnya. Kalau maumasukmikrokami tidakmausetengah- setengah, kami lihat kebutuhannya dan siapkan infrastrukturnya,” kata dia. Sebetulnya pihaknya belum akan masuk ke sektor mikro, melainkan melalui inklusi finansial dan literasi finansial dulu. Ketika mentees sudah mencapai kesuksesan tertentu, maka pihaknya baru akan menawarkan kredit ataupun menerima kredit. “Ini bukan tujuannya melulu bisnis, karena juga meningkatkan women interpreneur di Indonesia. Ini kita wadahi,” imbuh dia.

Dia menambahkan, platform Micro- Mentor tersebut juga akan terhubung dengan program bisnisnya. Setelah para pengguna platform mengerti cara mengelola keuangan yang benar maka pi- haknya akan menawarkan kredit dengan skala tertentu. Untuk proses seleksi mentor Mercy Corps udah merancang beberapa ker- iteria sendiri. Aspek keseriusan, bidang mentoring , dan keahlian, kriteria tersebut akan terlampir pada profil mentor. Se- mentara mentees hanya perlu memilih kri- teria mentor yang dibutuhkan.“Misalnya mau belajar tentang industri baju, tinggal cari mau yang marketing -nya, tampilan produknya, penentuan harganya, atau distribusinya,” jelas Lauren.

JAKARTA – PT Bank Commonwealth, Mastercard, dan Mercy Corps Indonesia meluncurkan platform bernama Micro- Mentor. Ini sebuah jaringan sosial mentor- ing yang dibentuk untukmenghubungkan para pengusaha, relawan, dan pen- gusaha profesional dari berbagai industri, dengan pengusaha kecil dan menengah khususnya para perempuan pengusaha di Indonesia. “Sejak tahun 2014, kami sudah mem- fokuskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kami untuk meningkatkan literasi dan inklusi keungan dengan target perempuan pengusaha melalui program Women Invesment Series,” tutur Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati, di Jakarta, Kamis, (20/6).

AFPI menjalankan market disiplin,” kata Kuseryansyah. D i a m e n a m b a h k a n , A F P I mer upakan wadah bagi selur uh penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar di OJK demi men- ingkatkan kapasitas bersama agar dapat memaksimalkan fungsinya bagi masyarakat Indonesia yang selama ini belum memiliki akses ke jasa keuan- gan konvensional. Keberadaan fintech ilegal masih menjadi momok di industri ini. Se- jak Januari 2018, Satgas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas fintech ilegal di mana untuk tahun 2019 sendiri mencapai 543 fintech ilegal yang diblokir dan pada 2018 sebanyak 404 fintech ilegal.

status fintech legal , konsumen se- harusnya mencermati syarat dan ketentuan yang diminta aplikasi pinjaman, seper ti besaran bunga, lama pinjaman dan denda keterlam- batan. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman online yang tidak berizin atau fintech ilegal. “AFPI diharapkan dapat mem- berikan perlindungan kepada kon- sumen seper ti perlindungan data pribadi nasabah, upaya penagihan yang baik serta pendampingan dan edukasi kepada konsumen. Hal ini karena seluruh praktik bisnis anggota AFPI mengacu pada market conduct yang diatur dalam code of conduct atau pedoman perilaku, sebagai dasar

pasti akan mengakses semua data pribadi nasabahya,” ujar Hendrikus. Tidak hanya soal keamanan pemin- jaman dan data pribadi, OJK juga menyoroti tiga area fintech lending yang ingin dilindungi OJK. Pertama, mencegah penyalahgunaan dana masyarakat dari praktik perbankan bermodus penipuan atau skema ponzi. Kedua, pencegahan pencucian uang. Ketiga, mencegah pendanaan terorisme. “Masyarakat harus cek dan ricek jika hendak menggunakan jasa fintech lending , gunakanlah fintech lending legal,” kata Hendrikus. Sementara itu, Ketua Harian As- osiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuser yansyah mengatakan, selain memastikan

Kamis (20/6). Perlindungan yang OJK berikan kepada masyarakat salah satunya dengan membatasi akses data digital pribadi oleh fintech lending, selama belum ada undang-undang (UU) perlindungan data pribadi yang bisa menjerat pelaku penyalahgunaan data ini. Penyelenggara fintech lending harus mempertimbangkan relevansi peruntukkan data yang diakses dari peminjam. “Selama belum ada UU data pribadi ini, fintech lending hanya bisa mengakses data tiga fitur dari smart- phone (gawai) nasabah peminjamnya, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi. Ini juga yang membedakan antara fintech legal dan ilegal. Kalau ilegal

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) memastikan perlindungan masyarakat yang menggunakan jasa fintech peer to peer (P2P) lending . Untuk itu masyarakat dihimbau hanya menggunakan perusahaan fintech legal atau yang sudah terdaf- tar maupun berizin dari OJK demi keamanan peminjaman dan bertran- saksi. “Demi memberikan perlindungan kepada masyarakat, OJK terus men- ingkatkan pengawasan dan regulasi untuk para penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK,” kata Direktur Pengaturan Per- izinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily ,

Made with FlippingBook Learn more on our blog