SP170729

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 29-30 Juli 2017

Golkar Geram dengan Manuver Kang Emil

P engurus DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) geram dengan manuver yang dilakukan bakal calon gubernur Jabar yang diusung Partai Nasdem, Ridwan Kamil. Kegeraman ini dipicu keinginan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menggandeng anggota DPR dari Fraksi Golkar, Daniel Muttaqien Syafiuddin untuk menjadi pendampingnya menghad- api Pilgub Jabar 2018. Selain karena tokoh muda ber- prestasi, Ridwan Kamil mengaku keinginannya menggandeng Daniel ini untuk menjaring suara masyar- akat di pantai utara (Pantura) Jabar, terutama Indramayu. Diketahui, Daniel merupakan anak mantan Ketua DPD Golkar Jabar dan man-

tan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin atau yang akrab disapa KangYance. Dengan manuvernya ini, Kang Emil yang masih menjabat Wali Kota Bandung itu dinilai tidak menghormati dan menghargai

rang pengurus DPD Golkar Jabar dengan penuh kegeraman, Jumat (28/7). Sumber ini tak mempersoalkan jika Ridwan Kamil ingin menggan- deng Daniel untuk menjaring suara

akan menggandeng tokoh masyara- kat di daerah yang dikunjunginya. “Apa ke setiap daerah baik utara, selatan, barat dan timur Jawa Barat, beliau ini menawarkan tokoh setempat menjadi cawagub? Kan di sana pertanyaannya,” katanya. Ridwan Kamil pun diingatkan untuk tidak sibuk bermanuver dan mencampuri urusan internal partai lain. Sebaliknya, Ridwan Kamil seharusnya berupaya mencari tambahan dukungan agar dapat mencalonkan diri. Dukungan Partai Nasdem yang hanya memiliki 5 kursi di DPRD Jabar belum dapat menjadi tiket Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilgub Jabar 2018 yang mensyaratkan 20 kursi di DPRD Jabar. [F-5]

masyarakat di wilayah Pantura Jabar. Namun, Golkar Jabar meminta Kang Emil mencari partai lain untuk mendapat

Golkar Jabar yang telah memutuskan mengusung Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. “Golkar sudah jelas

dukungan.

siapa yang akan diusung. Kami mengusung saudara ketua (Dedi Mulyadi) sebagai bakal calon gubernur, kenapa jadi menawarkan posisi calon wakil gubernur kepada kami? Internal kami sudah selesai, kok minta kami menyelesaikan masalah internal partai,” kata seo-

“Silakan saja kalau memang ingin bersanding dengan Pak Daniel, tetapi mohon cari Partai Pantura (Pantai Utara) untuk men- dukungnya,” sindirnya. Bukan hanya sekali Ridwan Kamil melakukan manuver serupa. Ridwan dinilai kerap mengumbar

Penentang Pres-T 20%-25%: Arena Berikutnya Adalah MK

P eneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (For- mappi), Lucius Karus menilai, penyusunan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu seharusnya menjamin keberlang- sungan penyelenggaraan pemilu beberapa kali ke depan. “Sebuah sistem akan dengan sendirinya terbangun jika aturan- nya pasti, yakni aturan untuk beberapa kali pemilu bukan hanya untuk sekali pemilu,” ujar Lucius di Jakarta, Sabtu (29/7). Lucius menilai pertimbangan pembuatan UU Pemilu hanya disesuaikan dengan kebutuhan Pemilu 2019 semata. Menurut dia, sulit mengharapkan adanya sistem pemilu yang kuat jika men- jelang Pemilu 2019 mendatang, aturan-aturan pemilu akan diubah kembali. “Dan kebiasaan bongkar-pasang RUU Pemilu ini yang se- sungguhnya telah merusak sistem kepemiluan kita. Setiap akan diadakan pemilu, kita selalu mulai dengan mempelajari aturan-at- uran yang baru,” tandas dia. Lucius mendorong agar para pembuat UU memikirkan dan bisa memastikan visi legislasi terwujud dalam penyusunan UU Pemilu sehingga UU Pemilu benar-benar menunjang sistem demokrasi. “Pemerintah dan DPR jangan hanya memikirkan kepentingan politiknya semata, tetapi harus memikirkan bagaimana memper- kuat sistem demokrasi dan konsolidasinya,” tegas dia. Apa yang menjadi polemik sekarang, seperti presidential threshold, kata dia, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimban- gan sesaat partai-partai politik. Ada ketakutan dan kecemasan dari parpol-parpol bahwa sistem yang ada tidak menguntungkan pihaknya. “Pembuatan undang-undang dengan hanya mempertim- bangkan situasi sesaat jelas tak membantu kita untuk bisa mem- bangun sistem yang kuat,” katanya. [YUS/A-15] UU Jangan Hanya untuk Sekali Pemilu

SP/Joanito De Saojoao Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7)malam.

[JAKARTA] UU Penyelenggaraan Pemilu yang antara lain mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) 20%-25% sudah disahkan melalui mekanisme demokratis di DPR. Semua pihak harus menghor- matinya, termasukmereka yang tidak setuju terhadap besaranPres-T.Arena berikutnyabagipenentangpasalPres-T adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review . Hal itu disampaikan olehWasek- jen DPPPAN, Yandri Susanto terkait pernyataan pengesahan UU Penye- lenggaraan Pemilu. “Karena sudah diundangkan, arena berikutnya ya di MK. Maka pihak yang tak sepakat dengan UU bisa mendorong judicial review. Siapa pun yang merasa tak sesuai UUD, serahkan ke MK. Apa pun hasil MK nanti, kita terima,” kata Yandri. PAN,kataYandri,takpernahmem- permasalahkan soal fair atau tidaknya angka 20% dan atau 25%. Namun,

PANberpandanganbahwabasisangka Pres-Tyang hendak dipakai tak boleh begitusajamerujukhasil Pemilu2014, sebabhasil itu sudahdipakai di Pilpres 2014. “Bagi kami konfigurasi politik sudah berubah dan hasil Pemilu 2014 tak lagi boleh dipakai sebagai dasar untuk Pilpres 2019,” katanya. Terkait parpol barupesertapemilu, kataYandri,setiappesertapemiluseha- rusnyadibolehkanmengusungcapres. “Dengan aturan sekarang, mereka tak bisamengusung.Ada yang dirugikan. Tapisudahlah,inisudahselesai.Silakan di MK bersidang, sekarang ranahnya di sana,” kata dia. Sementara Partai Demokrat di- pastikan bakal mengajukan uji materi RUUPemilu keMK. Pendaftaran uji materidilakukanbukanatasnamapartai melainkan kader-kader Demokrat, setelah RUU Pemilu resmi menjadi undang-undang (UU) atau mendapat nomor. “Ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bisa orang per

orang (pemohon), paling tidak dari kami, kami punya kader,” kataSekjen Demokrat Hinca IPPandjaitan, Sabtu (29/7). Pihaknya bakal menghormati hasil uji materi, termasuk apabila MK menolak. Wakil Ketum Demokrat Syarif Hasan mengatakan, Gerindra juga bakal melakukan uji materi. “Itu kesepakatan dari kami,” kata Syarief. Menyayangkan Partai Golkar menyayangkan pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang kembali menyinggung Pres-T dari aspek konstitusional. Seharus masalah itu tidakperludisinggung lagi karena sudah diputuskan di paripurna DPR. Jika tidak puas maka tinggal mengajukan gugatan ke MK. “Kekalahan politik di DPR seha- rusnya diterima dengan lapang dada dan tidak perlu disinggung-singgung

sebagai bentuk tipu-tipu rakyat. Pak SBYkanmantanpresidenduaperiode yangwaktu itu dipilih dengan adanya ambang batas presiden. Juga dengan PakPrabowopernahmencalonkandiri sebagai presiden dan wapres dengan persyaratanambangbatas,”kataWakil Sekjen PG Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Sabtu (29/7). Ia menjelaskan keputusan politik memang kadang belum tentu dapat memuasakan semuapihak.Seharusnya keduanya sebagai tokoh bangsa harus menunjukkan sikap kenegarawanan. Jangankarena kalahdalam voting lalu menganggap hasilnya tidak sesuai keinginan rakyat. “Terimalah hasil keputusan UU

Pemilu tersebut dan jika tidak puas ya biarkan masyarakat mengajukan judicial review ke MK. Itu biasa ter- jadi,” ujar anggotaKomisi IIDPR ini. Menurutnya,yangharusdilakukan para elit politik bangsa saat ini adalah bagaimanamenindaklanjutiUUpolitik ini untuk diterjemahkan ke dalam Pileg dan Pilpres yang berkualitas. Misalnya, jika dimungkinkan dari sekarangmencari format koalisi yang dapatmemperkuat sistempresidensial. Atau melakukan rekruitmen calon anggota legislatif lebih baik. “Jangancengeng.Jaditokohpolitik harusdewasa.Sebuahkeputusanpolitik harus diterima dengan lapang dada,” tutupnya. [MJS/YUS/C-6/R-14]

Made with FlippingBook HTML5