SP161209

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 9 Desember 2016

Politisi Lama Bermain Isu Makar?

K asus dugaan makar yang menjerat sejumlah aktivis tampaknya bakal menjalar ke sejumlah pihak lain. Aparta kepolisian telah memeriksa dan menahan sejumlah tokoh nasional terkait dugaan hendak melakukan makar, seperti Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan yang terakhir Hatta Taliwang. Menurut informasi, ter- dapat tokoh lama yang turut bermain dalam rencana dugaan makar yang dilaku- kan sejumlah tokoh terse- but. Sumber SP menyebut- US$ 26 miliar, sementara Indonesia di kisaran US$ 12,7 miliar. “Dalam waktu 9 tahun, Vietnam bisa mengungguli Indonesia. Padahal, pendu- duknya cuma 60 juta jiwa dan angkatan kerja yang produk- tif sekitar 25 juta orang,” katanya. BelumMaksimal Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Malang (UM) Suko Wijono berpen- dapat, Pemerintah belum maksimal dalammempredik- si keperluan tenaga kerja yang diperlukan pada masa seka- rang. Hal itu memengaruhi sistem pendidikan yang siap pakai, terutama di tingkat universitas. “Seolah-olah tidak ada pemetaan tentang ketenaga- kerjaan. Mestinya, tenaga kerja bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) agar penyiapan tenaga kerja kita lebih tertata,” ujarnya. Rek t o r Un i ve r s i t a s Wisnuwardhana (Unidha) Kota Malang juga menyoroti anggaran pendidikan yang dinilainya belum tepat sasar- an. Belum lagi praktik korup- si di sektor pendidikan yang tergolong masih tinggi. Hal itu, kata dia, menghasilkan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang belum siap memasuki lapangan pekerjaan. Dia mendorong agar pemerintah segera memadu- kan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan lapangan pekerjan. Link and match antara pendidikan dan indus- tri itu harus segera diwujudkan serta tidak sekadar menjadi jargon yang ada di atas awang-awang. Wakil Ketua X DPR Ferdiansyah mengakui jika kualitas pendidikan di

kan, politisi lama itu ingin kembali menancapkan kuku kroni politik dalam kancah perpolitikan di Indonesia setelah bertahun-tahun tersisih. Dugaan itu rencananya diba- wa Sri Bintang Pamungkas cs ke MPR pada 2 Desember lalu terdapat poin yang meminta agar lembaga itu mencabut mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta mengangkat penjabat Presiden RI yang baru sekaligus menjadi Ketua menguat lantaran dalam surat yang Indonesia belum ideal, teru- tama jika dikaitkan dengan dunia industri. Lulusan seko- lah dan perguruan tinggi di Indonesia, ujarnya, belum berjalan beriringan dengan kebutuhan, khususnya di sektor industri. “Itumakanya kami mema- hami keluarnya Inpres Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SekolahMenengah Kejuruan. Bagi kami, substansi dari inpres itu sudah tepat,” kata Ferdiansyah. Dikatakan, sebenarnya dibutuhkan lulus- an sekolah di sektor pariwi- sata, yang baru dipenuhi kebutuhannya sebesar 11%. Yang terjadi adalah paling banyak tersedia merupakan lulusan sekolah otomotif dan administrasi. Hal ini menun- jukkan dunia pendidikan belum optimal dalam meme- nuhi kebutuhan industri. Selain itu, ketika kebu- tuhan suatu industri sudah dipetakan, tetapi unsur pen- didik tidak memenuhi bidang yang dimaksud. Komisi X DPR, ujarnya, kerap mene- mukan kasus serta keluhan bahwa seorang pengajar

Presiden RI untuk menyu- sun pemerintahan transisi. “Temuan-temuan yang didapat polisi itu menjadi upaya merebut kekuasaan oleh politis lam itu. Poin ini mengingatkan kita pada peralihan kekuasaan di masa lalu,” kata sumber itu di Jakarta, Kamis (8/12). Namun, sumber itu enggan untuk menyebutkan nama tokoh yang menjadi dalang isu makar tersebut. Dia juga belum mau meng- ungkapkan, apakah tokoh itu bermain sendiri atau ada pintu masuk untuk mengusut dugaan berlatar belakang hukum, namun dia harus mengajar mata pelajaran olah raga. Masalah lain adalah kon- disi di mana guru tidak bisa sekadar berkonsentrasi dalam mendidik, khususnya di seko- lah dasar. Di tingkat SD, kata Ferdiansyah, guru juga harus mengurusi masalah adminis- trasi dan tata usaha. Sebab, banyak SD yang tidak memi- liki pegawai tata usaha, tidak seperti SMP maupun SMA. “Padahal, SD adalah fondasi pendidikan. Guru lebih sibuk mengurusi tata usaha, sehing- ga fondasi pendidikan anak tidak kuat. Jika dasarnya seperti itu, jenjang pendidik- an berikutnya juga menjadi tidak kuat,” imbuhnya. Hal yang harus menda- patkan perhatian, kata Ferdiansyah, adalah keba- nyakan guru saat ini kerap dianggap tidak memiliki jiwa sebagai pengajar. Seseorang bersedia menjadi guru karena membutuhkan pekerjaan, bukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermental profesional. “Jadi, harus dibuat iklim

jaringan politik lain yang ikut bermain. “Tunggu saja langkah polisi. Dalam waktu dekat ini Polri akan mengungkap nama itu,” ujarnya. Dikatakan, permainan dari tokoh lama itu tercium sejak beberapa bulan lalu oleh pihak kepolisian. Polri telah mengantongi bukti- bukti yang menunjukkan bahwa para aktivis yang ditangkap tersebut menda- pat sokongan dana dari tokoh tersebut. “Ada aliran dana kepada sejumlah orang yang semuanya ber- muara ke tokoh ini,” kata sumber tersebut. [F-5] agar orang tertarik untuk menjadi pendidik atau guru. Banyak orang yang meng- anggap guru adalah pekerja- an alternatif. Orangtua menyekolahkan anak mereka dengan pikiran akan bekerja di sektor keuangan dan tek- nologi. Jarang sekalu orang- tua yang ingin anaknya menjadi guru yang profesio- nal,” kata dia. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P My Esty Wijayanti mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan korek- si utuh terhadap seluruh proses, sistem, serta sarana dan prasarana terkait sektor pendidikan. Indonesia, ujar- nya, perlu membangun cetak biru ( blueprint ) pendidikan nasional. "Jadi blueprint ini akan bicara sistem, tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana, dan berbagai hal terkait pen- didikan, yang memang belum pernah kita bicarakan dan susun bersama," kata Esty W i j a y a n t i . [MJS/ARS/O-2]

Pendidikan Belum Penuhi Tuntutan Dunia Kerja

[JAKARTA] Mayoritas lulusan perguruan tinggi di Indonesia belumdapat meme- nuhi tuntutan dunia kerja atau industri. Para alumni kam- pus-kampus itu masih harus mendapatkan pelatihan tam- bahan terlebih jika inginmasuk ke dunia kerja. “Mereka bukan tenaga siap pakai, melainkan tenaga ahli yang belum siap pakai. Para alumni perguruan tinggi itu masih kurang terjun di lapangan secara langsung dan kurang praktik kerja, seperti pemagangan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani kepada SP di Jakarta, Kamis (8/12). Sementara, kata dia, alumnus sekolah menengah kejuruan (SMK) juga terlalu banyak mendapatkan teori dan kurang pengajaran seca- ra penuh di lapangan. Atas persoalan ini, Kadin sudah pernah melaporkan ke peme- rintah. Presiden JokoWidodo (Jokowi), ujarnya, sangat menyambut baik saran dari Kadin Indonesia terkait mutu pendidikan yang siap pakai itu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan 100 ekonom, beberapa hari lalu, menyoroti kualitas pen- didikan nasional. Ada bebe- rapa poin yang disoroti Menkeu, namun secara umum disebutkan bahwa kualitas pendidikan di Tanah Air menurun jika dikaitkan dengan dunia kerja. Penilaian itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana tingkat peng- angguran lulusan S-1 (uni- versitas) cenderung terus meningkat sejak 2012. Pengangguran bertitel S-1 pada 2012 sebanyak 445.836 orang, meningkat hingga 653.586 orang (2015), dan terakhir per Februari 2016 menjadi 695.304 orang.

Memang, jumlah peng- angguran terbuka nasional dalam beberapa tahun bela- kangan menurun dan terakhir sebanyak 7,042 juta orang per Februari 2016. Namun, jum- lah pengangguran dari kalang- an terdidik (S-1 ke atas) terus bertambah dengan kenaikan rata-rata 1% per tahun. KetuaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani pernah menga- takan, pendidikan di Indonesia lebih banyak menerapkan ilmu murni, bahkan dari jumlah 4.000 perguruan ting- gi hanya 40% yang membe- rikan pendidikan aplikatif. Sehingga, ujarnya, Indonesia kekurangan tenaga kerja yang siap pakai dan kerap bekerja tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang digeluti. Padahal, dunia usaha di negara mana pun tengah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mum- puni. “Ke depan, yang sifatnya ilmu terapan harus diperbesar kapasitasnya. Kalau mau menjadi negara industri, pemerintah harus membenahi mutu pendidikan,” katanya. Dia menambahkan, pen- didikan harus ditata kembali supaya sinkron dengan kebu- tuhan dunia usaha. Tenaga terampil di Indonesia tidak banyak ditemui, padahal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara industri. Lebih lanjut dikatakan, kekurangan jumlah tenaga kerja yang mumpuni menja- di faktor industri padat karya tidak berkembang secara optimal. Dicontohkan, produk industri tekstil Indonesia yang sekarang kalah dibandingkan Vietnam. Hal itu bisa dilihat dari ekspor tekstik kedua negara. Pada 2005, ekspor tekstil Indonesia mencapai US$ 8,6 miliar, sementara Vietnam hanya US$ 5,3miliar. Namun, pada 2014, ekspor tekstil Vietnam melambung hingga

Made with FlippingBook Annual report