ID190827

SELASA 27 agustus 2019

24

IST

Kompetisi Tidak Sehat Revolusi digital juga memberikan konsekuensi yang tidak diharapkan di sektor jasa keuangan. Pertama, kehadiran perusahaan fintech lend- ing dapat berpotensi menghadirkan kompetisi yang tidak sehat ( predatory competition ) terutama bagi industri perbankan, perusahaan multifinance , dan lembaga keuangan mikro karena irisan yang kuat dari target pasar yang disasar. Kedua, risiko siber akibat keru- sakan teknologi yang digunakan dapat menyebabkan kerugian operasional dan penurunan reputasi. Ketiga, batas antara perusahaan perbankan dan perusahaan teknologi makin kabur, yang kemudian masuk memberikan layanan jasa keuangan (dan perbankan). Isu lain terkait revolusi digital adalah kehadiran mata uang digital ( cryptocurrency ). Di Indonesia, per- tumbuhan harga Bitcoin telah men- dorong inflasi dan apresiasi terhadap mata uang lokal. Ke depan, kehadiran mata uang digital perlu diantisipasi oleh pemerintah dan regulator di bi- dang moneter dan keuangan karena memengaruhi tata kelola moneter dan stabilitas keuangan di waktu yang akan datang. OJK telahmemetakan potensi risiko dengan menjamurnya perusahaan fintech . Di antaranya adalah mun- culnya potensi regulatory arbitrage antara industri keuangan formal seperti perbankan yang highly reg- ulated dengan industri fintech yang cenderung kurang diregulasi, yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan. Perusahaan fintech akan cenderung menghindari regulatory cost seperti kewajiban permodalan minimum. Begitu juga semakin maraknya apa yang dinamakan shadow banking dan potensi risiko sistemik dari ketersam- bungan teknologi. Wimboh juga mengingatkan risiko usaha fintech , antara lain adalah kegagalan sistem, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data, lemahnya penerapan prinsip-prinsip KYC, suku bunga terlalu tinggi akibat posisi tawar yang tidak setara, dan juga potensi kejahatan siber. Finansialisasi Akhirnya, kata Wimboh, kehadiran keuangan digital berpotensi menimbu- lkan finansialisasi ( financialization ). Artinya, keuangan digital menjadi alat untuk memarginalkan sebagian masyarakat yang saat ini telah ter- marjinalkan melalui ketergantungan pada utang yang berlebihan dan tidak produktif. Revolusi digital membuat ilmu eko- nomi dan keuangan konvensial men- jadi kurang relevan dengan semakin semakin kecilnya asimetris informasi. Akibatnya, kebijakan dan kondisi pasar dapat dengan cepat ditrans- misikan secara global. Regulasi dan

Oleh Hari Gunarto

SOLO – Revolusi digital yang melanda sektor keuangan, dengan lahirnya keuangan digital dan financial technology ( fintech ) berpotensi mendorong terjadinya finansialisasi. Keuangan digital menjadi alat untuk memarginalkan sebagian masyarakat yang saat ini telah termarjinalkan melalui ketergantungan pada utang yang berlebihan dan tidak produktif.

bisnis baru di antaranya berupa lay- anan peer-to-peer lending dan sharing economy ,” kata dia. Dari 265 juta penduduk di Indonesia, 178 juta merupakan pengguna telepon seluler, 171,17 juta merupakan peng- guna internet, dan 130 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Namun di sisi lain, kata Wimboh, ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 juga telah mendorong kompleks- itas konfigurasi tata kelola ekonomi serta memberikan beberapa implikasi yang cenderung tidak diharapkan dan dapat mendistrosi pasar. Studi IMF (2019) menunjukkan bahwa kekuatan pasar ( market power ) perusahaan-per- usahaan besar meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat penguasaan teknologi oleh mereka. Wimboh mengutip sebuah studi menegaskan, transformasi digital akan menyebabkan biaya produksi menjadi lebih murah, sehingga menurunkan daya tawar negara berkembang dalam konteks biaya tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penurunan upah riil tenaga kerja di negara berkembang yang pada akhirnya akan menyeb- abkan pelebaran kesenjangan dalam pendapatan. Wimboh mencontohkan, 47% pekerjaan di Jerman dapat digantikan oleh mesin dan teknologi otomatisasi. Potensi penurunan permintaan tenaga kerja terampil berkisar antara 13-22%. Berbagai inovasi telah melahirkan teknologi keuangan ( fintech ) dan keuangan digital ( digital finance ). Dalam dua tahun terakhir, fintech peer-to-peer (P2P) lending berkem- bang pesat di Indonesia. Hingga awal Agustus 2019, terdapat 127 platform pinjaman online yang terdaftar di OJK dengan total pinjaman yang dikelu- arkan sebesar Rp 44,8 triliun kepada 9,7 juta rekening nasabah. Namun demikian, teknologi juga menimbulkan tantangan, baik dari persaingan yang tidak berimbang antara start-up fintech dengan lembaga keuangan tradisional yang berpotensi mengakibatkan dirupsi di sektor keuangan sampai dengan potensi mun- culnya berbagai risiko terkait dengan teknologi. “Terjadi juga pelemahan fungsi intermediasi lembaga keuangan incumbent ,” kata Wimboh. Pada kesempatan itu, Co Founder dan CEO Investree Adrian Gunadi menyam- paikan, pihaknya optimistis kolaborasi bersama BRI akan memberikan banyak maslahat khususnya dalam menjangkau pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun hingga saat ini masih banyak pelakuUKMyang belum terjamah oleh perbankan danmenjadi peran fintech P2P lending khususnya Investree untuk menyusupi ranah tersebut. “Kerja sama ini menjadi tonggak pent- ing bagi keberlangsungan bisnsi In- vestree sekaligus membawa semangat baru bagi kami dan BRI untuk terus menghadirkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses pinjaman kepada para pelaku UKM di Tanah Air, serta mem- perkuat ekosistem ekonomi digital yang sudah ada,” kata dia. Adrian memaparkan, kerja sama terse- but juga membuktikan bahwa perbankan dapat menaruh kepercayaan sekaligus mematahkan anggapan adanya per- saingan dengan fintech P2P lending . Ke- hadiran fintech P2P lending melengkapi fungsi perbankan khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ter- hadap akses pinjaman yang fleksibel. Di sisi lain, Investree juga membuka ruang bagi perbankan yang ingin menyalurkan pembiayaan pada platformnya.

Revolusi digital juga membuat berbagai regulasi dan undang-undang menjadi kedaluarsa. Berbagai teori ekonomi-keuangan konvensional, proyeksi dan asumsi yang men- dasarkan pada ekonometris menjadi tidak relevan. Di sektor keuangan, kondisi ini dapat memicu terjadinya pelemahan fungsi intermediasi lem- baga keuangan incumbent . Demikian benang merah pidato Wimboh Santoso, ketua Dewan Kom- isioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap bidangManajemen Risiko pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret di Solo, Senin (26/8). Acara dihadiri oleh pejabat OJK, Bank Indonesia (BI), para bankir dan pengusaha, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan tamu penting lain. Dalam pidato berjudul Revolusi Digital: “New Paradigm” di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wimboh menyatakan, pesatnya kehadiran teknologi telah merevolusi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan ter- jadinya pergeseran di tatanan ekonomi dan landscape sektor jasa keuangan, yang akan menimbulkan distorsi dalam masa transisinya. Di satu sisi, kehadiran teknologi ini diharapkan menjadi solusi bagi pen- ingkatan daya saing ekonomi dan ter- bukanya akses keuangan masyarakat. Namun, di sisi lainnya menimbulkan potensi risiko teknologi yang besar, sehingga diperlukan pedekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi dan potensi risikonya terhadap stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. ”Pesatnya inovasi teknologi telah mengubah perilaku dan gaya hidup individu yang kemudian terakumulasi menjadi budaya digital,” kataWimboh, lulusan PhD Loughborough Univer- sity, Inggris ini. Budaya digital ini telah merevolusi gaya hidup dan perilakumasyarakat di berbagai bidang, mulai gaya hidup ber- belanja lewat e-commerce , gaya hidup bertransportasi dengan hadirnya ride sharing provider , dan di bidang edukasi dengan banyaknya program-program pendidikan online sejalan dengan munculnya e-learning dan e-library . “Juga telah melahirkan model-model JAKARTA – PT Bank Rakyat Indone- sia (Persero) TBK (BRI) berkomitmen mengucurkan dana sebesar Rp 200 miliar sebagai penyalur pembiayaan ( lender ). Nilai tersebut merupakan fase kedua yang akan perseroan salurkan melalui platform fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree). “Saat awal kerja sama hanya Rp 50 mil- iar, plafon ini terkait dengan pengendalian risiko. Kemudian sekarang Rp 200 miliar dan kami sudah setuju denganmanajemen risiko yang kami kolaborasikan dengan mereka. Mungkin tahun depan kami bisa bicara Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun,” kata Direktur Ritel dan Menengah BRI Supari di Jakarta, Senin (26/8). Dia menambahkan, melalui kerja sama tersebut perseroan bisamendapatkan nilai pengembalian ( return ) hingga lebih dari 13% per tahun. Kemudian, dari sisi proses bisnis pun dianggap lebih efisien karena mengurangi pengeluaran tambahan ( over- head ) dibandingkan kredit dengan cara konvensional. Tidak hanya dengan Investree, kata Supari, perseroan juga akan menyasar fintech dengan berbagai kompetensinya. “Kami lakukan assesment , kalaudari hasil itu terutamamanajemen risiko senada dengan manajemen risiko BRI, maka kami absorb danakankitaajakkerjasama,”sambungdia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan pidato usai dikukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bidang Mana- jemen Risiko di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret di Solo, Senin (26/8).

memitigasi distorsi dari kehadiran industri fintech . Untuk itu, lanjut Wimboh, beberapa kerangka teknis dapat diadopsi. Di antaranya melalui penerapan pengawasan perilaku pasar ( market conduct ). Kedua, regulatory sandbox sebagai wadah untuk uji coba dan pengujian inovasi keuangan digital sebelum dipasarkan secara masif. Ketiga, penegakan hukum di indus- tri fintech mutlak, terutama fintech ilegal . Keempat, perlu kerja sama dan harmonisasi pengaturan lintas batas antar otoritas di tingkat regional dan internasional. Kelima, pencegahan terjadinya “ financialization ” kepada masyarakat yang termarjinalkan oleh ketergan- tungan pada utang yang berlebihan. Selain itu, otoritas harus mend- orong diimplementasikanya regulatory technology ( regtech ) dan supervisory technology ( suptech ). Suptech akan meningkatkan efis- iensi proses pengawasan melalui penggunaan otomasi dan penyeder- hanakan alur kerja. Dengan demikian, potensi risiko sistemik dari digitalisasi ekonomi dan keuangan akan dapat dimitigasi. Wimboh juga mengingatkan tant- angan besar bagi perguruan tinggi di era revolusi digital. Revolusi digital telah memungkinkan delivery dari pendidikan disampaikan secara online . Perguruan tinggi harus melakukan re- vitalisasi dan re-identifikasi keunggu- lan kompetitifnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini.

umumnya dianalisis dengan pemod- elan ekonometrik, menjadi kurang relevan dalam konteks ini sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam melakukan analisis eko- nomi yang lebih dinamis dan lebih kontekstual. “Siklus ekonomi dan keuangan menjadi lebih unpredictable sehingga risiko terbesar yang harus kita waspadai adalah per ubahan teknologi. Siapa yang menguasai teknologi adalah the winner ,” kata Wimboh. Selain itu, potensi disintermediasi keuangan yang berkaitan dengan kemungkinan hilangnya institusi-in- stitusi jasa keuangan seharusnya dimitigasi sejak awal dan menjadi perhatian utama regulator. Potensi disintermediasi berimplikasi besar terutama pada pengurangan tenaga kerja. Kebijakan linkage maupun konsolidasi antar-institusi sektor jasa keuangan menjadi salah satu opsi dalam kerangka mitigasi potensi adanya disintermediasi tersebut. Dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam menformulasikan regulasi dan pengawasannya agar inovasi keuan- gan fintech tetap dapat didorong, namun tetap dalam koridor terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dan terlindunginya kepentingan nasabah. Itu sebabnya, prinsip pendekatan pengaturan dan pengawasan perusa- haan fintech adalah mendorong trans- paransi, berhorizon jangka panjang agar menerapkan tata kelola yang lebih baik, serta mewujudkan smooth transition dalam persaingan untuk

keuangan juga menjadi “kedaluarsa”. Untuk itu, kataWimboh, dibutuhkan pendekatan baru bagi pemerintah dan otoritas keuangan yang lebih dinamis dan kontekstual agar manfaatnya dapat optimal namun risikonya dapat dimitigasi dengan baik. Adopsi tekno- logi dalampendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan. Menyadari potensi risiko dan kon- sekuensi seiring dengan adanya revolusi digital di sektor keuangan, perlu adanya perubahan paradigma di dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Pertama, teknologi telah menyeb- abkan informasi dapat terdiseminasi super cepat dan secara dramatis men- urunkan adanya informasi asimetri. Hal itu akan mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan, sehingga tidak ada yang bisa menggunakan pendekatan dengan merahasiakan informasi sebagai suatu competitive advantage di pasar keuangan. Kedua, asumsi ekonomi funda- mental jangka panjang sudah tidak rel- evan lagi karena perubahanmendadak dari suatu kebijakan dan kondisi pasar akan dapat langsung ditransmisikan secara global. Hal ini telah mengubah cara pan- dang proyeksi ekonomi danmanajmen risiko yang lebih mengandalkan ke- pada informasi terkini yang diperoleh jika dibandingkan dengan proyeksi time series secara tradisional. Penggunaan data historis sebagai basis untuk melakukan prediksi,

Layanan Pembukaan Tabungan Digital ini disiap- kan BNI untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki tabungan BNI di mana pun dan kapan pun tanpa perlu antre di cabang. “ Number of account (NOA) BNI mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% secara year on year (yoy) per Juli 2019,” ujar Tambok. BNI juga memperkenalkan tampilan baru dari aplikasi BNI Mobile Banking dengan tambahan fitur terbaru yang semakin lengkap. Beberapa fitur terbaru tersebut yakni Quick Transfer yang semakin memudahkan dalam mengirim uang, BNI Credit CardMobile yang berguna untuk melakukan pengecekan penggunaan kartu kredit BNI yang dimiliki, mengetahui sisa maksimum kredit serta reward point yang dimiliki. Ada juga BNI Poin Plus yang memberikan keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan berupa poin yang dapat ditukar dengan berbagai macam hadiah terbaik seperti voucher belanja, tiket pesawat, dan lainnya. Melalui BNI Mobile Banking terbaru ini juga, nasabah bisa melihat berbagai promo yang ditawarkan oleh BNI. Menurut Tambok, segala kebaharuan BNI Mobile Banking tersebut diharapkan terus menggenjot jumlah transaksi dan jumlah penggunanya. BNI Mobile Banking mencatatkan pertumbuhan volume transaksi sebesar 87% serta pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 110,1% per Juli 2019 (yoy). “Pertumbuhan jumlah transaksi tersebut turut didorong oleh pertumbuhan jumlah pengguna BNI Mobile Banking yang tumbuh sebesar 82,5% (yoy) per Juli 2019,” ungkap Tambok. (ris)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkenalkan dua layanan perbankan digital terbaru kepada penggemar musik yang memadati Soundfest 2019. Dua layanan perbankan tersebut adalah Pembukaan Tabungan Digital dan BNI New Mobile Banking. Dalam pagelaran musik tersebut, musisi muda berbakat Rizky Febian di depan para penggemarnya, secara langsung mencoba Pembukaan Tabungan Di- gital BNI. Nasabahpun sudahbisamembuka rekening BNI secaradigital pada acaraSoundfest 2019presented by BNI di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/8). Hadir bersama Rizky Febian saat itu adalah Gen- eral Manager Divisi Komunikasi Pemasaran BNI Indomora Harahap, General Manager Manajemen Produk Konsumer BNI Donny Bima, General Man- ager Divisi E-Banking BNI Sri Indira, dan Pemimpin BNI Wilayah Kemayoran Feri Andajaya. “BNI senang sekali mendukung industri musik dalam negeri, seperti festival musik Soundfest 2019 ini. Pada kesempatan ini, BNI memperkenalkan fitur layanan terbaru, yaitu Pembukaan Tabungan Digital yang bisa didapatkan pada Mobile Banking BNI,” kata Direktur Bisnis Konsumer BNI Tambok P Setyawati dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily . Soundfest 2019 presented by BNI juga dimeri- ahkan Tulus, Raisa, Kahitna, dan Rizky Febian. Penikmat musik ini merupakan kalangan milenial yang pada dasarnya sangat digital savvy , sehingga cocok dengan dua layanan perbankan yang diusung BNI pada kesempatan ini.

“Selain berkomitmen untuk terusmeng- gali potensi kerja sama lain dengan BRI sebagai bank beraset terbesar di Indone- sia, kami juga membuka pintu kerja sama yang sebesar-besarnya untuk bank-bank lain yang ingin ikut andil dalam upaya memajukan UKM dan mencapai cita-cita besar inklusi keuangan,” ungkap dia. Saat ini Investree telah membukukan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 3,4 triliun dan nilai pembiyaan tersalurkan sebesar Rp 2,36 triliun. Nilai tersebut mencatatkan nilai pengembalian ( return ) sebesar 16,3% per tahun serta posisi non performing financing (NPF) sebesar 1,1%. Akuisisi Fintech Sementara itu, Supari mengemukakan, BRI sedang mengkaji dan melakukan penilaian terhadap tiga fintech P2P lending yang akandiakuisisi olehperseroan. Ketiga fintech P2P lending tersebut terbagi dalam segmenproduktif dankonsumtif.Meski de- mikian, BRI hanya akan mengakuisisi per- usahaan dengan visi yangmenyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) “Yang jelas support dengan BRI kan UMKM, pasti tekfin (teknologi finansial) yang bisa support dan manfaatkan ba- gaimana UMKM semakin cepat naik kelas, bagaimana membangun pengusa- ha-pengusaha,” jelas dia. (c04/th)

Made with FlippingBook Online newsletter