SP181012

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 12 Oktober 2018

Pilpres Berimbas ke Pertemuan Bali?

P ersaingan di antara dua kubu calon presiden dan partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 semakin memanas. Sejumlah anggota DPR dari parpol oposisi, yang mendukung pasangan Prabo- wo Subianto dan Sandiaga S Uno tidak mau menghadiri pertemuan tahunan Dana Mo- neter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/ WB) di Bali. Padahal, para anggota Dewan itu sudah terdaftar sebagai delegasi resmi me- wakili DPR di sejumlah sesi

juga takut mengambil jatah uang perjalanan dan akomo- dasi yang telah disediakan oleh negara. “Mereka tersandera oleh kritik yang dilontarkan sen- diri, yang sejak awal memin- ta agar pertemuan tahunan itu dibatalkan dan uangnya digunakan untuk korban bencana di Sulawesi Te- ngah. Mereka sudah kadung mengkritik pemerintah, teta- pi tidak mau menolak uang yang sudah dianggarkan. Akhirnya, mereka membuat rancangan kegiatan sendiri,” tuturnya. [MJS/O-1]

di pertemuan itu. “Mereka memilih untuk membuat ren- cana baru, yakni melakukan kunjungan kerja, hanya demi menghindari keharusan hadir pada pertemuan di Bali itu,” kata sum- ber SP di Jakarta, Jumat (12/10). Sumber itu menjelaskan, mayoritas para anggota sebuah komisi di DPR itu tahu bahwa perte- muan tahunan WB-IMF akan berimbas pada semakin mem- baiknya citra dan elektabilitas pasangan Joko Widodo (Jo- kowi) dan KH Ma’ruf Amin.

Hal itu tentu tak mengun- tungkan bagi mereka, karena akan semakin memperkecil peluang kemenangan pasang- an Prabowo-Sandiaga, yang memang sedang terpuruk di mata publik akibat kasus Ratna Sarumpaet. “Mereka juga takut men- dapat teguran dari pimpinan partai jika menghadiri acara di Bali itu,” kata sumber tersebut. Dikatakan pula, para anggota Dewan itu tidak mau mengeluarkan uang dari saku sendiri untuk biaya perjalan- an dan hotel di Bali. Mereka

Prabowo Tidak Antiasing

[JAKARTA] Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, HashimDjojohadi- kusumo menegaskan bahwa calon presiden dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak antiasing. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja mencitrakan seolah-olah Prabowo antiasing. Hashimmenegaskan, diri- nya kerapmembantuPrabowo menyusun program-program, terutama terkait dengan pemi- lihan presiden. Tidak ada dari program-program itu yang menunjukkan bahwa Prabowo menolak investor luar. Bahkan, menurut Hashim, saat ini banyak pengusaha dari kalangan atas hingga menengah yang mendukung Prabowo sebagai calon pre- siden. Hashim juga mene- gaskan, alasan utama dirinya mendukung penuh Prabowo karena ingin ada perubahan bagi Indonesia. Prabowo ingin Indonesia kuat. “Pak Prabowo sudah di- frame oleh pihak tertentu an- tiasing dan ‘aseng’. Saya kira itu sudah fitnah. Setahu saya, Pak Prabowo itu tidak pernah (mengatakan antiasing). Saya sering menyaksikan dan ikut menyusun program. Tidak pernah ada kata antiasing. Itu satu hal yang saya kira perlu diluruskan,” ujar Hashim saat berdiskusi dengan jajaran redaksi SP di Gedung Berita Satu Plaza, Jakarta, Kamis (11/10) sore. Adik kandung Prabowo itu mengatakan, dirinya mendukungpenuhpencalonan Prabowo sebagai presiden. Sejak dulu dirinyamerupakan pendukung dan penyandang dana terbesar untuk penca- lonan Prabowo. Namun, pada Pemilu 2019 nanti, dukungan finansial Hashim tidak dominan lagi. Sudah banyak pihak, teru- tama kalangan pengusaha, yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga S Uno. “Maksud saya, saya tidak

sendiri lagi. Ini perubahan positif bagi kami,” katanya. Prabowo, kata Hashim, ingin Indonesia kuat dan tidak bergantung pada pihak tertentu, bukan hanya dari negara asing, tetapi juga lembaga-lembaga asing. “Itu bukan antiasing. Kita ingin independen. Kita selalu berketergantungan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berswadaya, independen, atau berdaulat. Ini saya kira banyak indikatornya,” kata dia. Wak i l Ke t ua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono juga menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyatakan antiasing. “Kalau Pak Prabowo itu  antiasing, bagaimana Indonesia mau hubungan bisnis dan dagang dengan negara lain? Kedua, anti-aseng itu seperti apa? Kalau dibilang ‘aseng’itu ada- lah warga negara Indonesia dari keturunan, itu juga tidak benar kalau Pak Prabowo anti-aseng. Pak Prabowo itu mempunyai banyak rekanan bisnis dari warga negara In- donesia keturunan,” katanya.  Arief menegaskan, pihak- nya tidak antiasing dan ingin bekerja sama dengan pihak luar, namun harus ada hasil yang layak untuk Indonesia. Artinya, Prabowo tentu akan menjamin investasi asing jika investasi itu mematuhi semua peraturan dan UU yang berlaku di Indonesia. “Jadi, isu Prabowo di- anggap antiasing sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak yang sudah ketakutan akan kalah pada Pilpres 2019. Tahu kenapa? Karena, kepercayaan para pelaku bisnis terhadap jagoan mereka sudah mulai Sementara, Hashim juga menyoroti perekonomian In- donesia yang dinilainya terlalu liberal. Dia mencontohkan cadangan devisa Tiongkok sebesar US$ 4 triliun dengan luntur,” ujarnya. Terlalu Liberal

tem pendidikan, penguatan ketahanan energi dan sistem pertahanan, serta larangan penggunaan kantong plastik untuk mengatasi masalah lingkungan. “Jadi, kita harus berubah. Jika tidak, kita akan meng- impor barang terus, menjadi pasar negara lain. Kita hanya menjadi tukang jahit yang menawarkan upah buruh rendah. Itu artinya, Indonesia hanya dinikmati oleh asing. Ini seperti penjajahan VOC gaya baru,” ujar Hashim. Gizi Buruk Salah satu progam pen- ting capres nomor urut 02, kata Hashim, adalah terkait gizi anak-anak Indonesia. Gizi buruk, ujarnya, masih menjadi persoalan utama bangsa Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Untuk menyelamatkan generasi bangsa itu, maka Indonesia harus serius menanganinya dan dimulai dari sekarang. Oleh karena itu, ujar- nya, Prabowo sangat peduli terhadap persoalan stunting atau kekerdilan sebagai dampak dari gizi buruk itu. Prabowo juga sudah 12 tahun mendalami masalah stunting tersebut. Bahkan, sebelum ada Partai Gerindra, Prabo- wo sudah berbicara tentang pentingnya asupan susu bagi anak-anak. “Sejak 12 tahun yang lalu, 30% anak-anak di Indonesia mengalami stunting. Itu pada 2006. Sekarang ini lebih buruk, bisa ke 32% hingga 38% dari jumlah penduduk,” kata Hashim. Dia lalu menceritakan tentang sebuah film pendek yang pernah dibuat Prabowo tentang masalah stunting itu. “Film tentang anak harimau lapar yang dibuat pada 2008. Anak-anak harimau itu le- mah karena kurang gizi. Ini sama dengan anak-anak kita. Mereka kuat, tetapi lemah karena kurang gizi. Ketika

lapar, mereka hanya diberi raskin (beras untuk keluarga miskin). Mereka tidak diberi daging, susu, dan protein lainnya,” kata dia. Hal itu, menurut Hashim akan berdampak pada generasi muda Indonesia ke depan. Pada masa-masa menda- tang, anak-anak Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. “Mereka hanya akan menjadi kuli jika saat ini asupan gizinya buruk. Jadi kuli juga tidak mudah, harus memiliki ketrampilan dasar,” ujarnya. Hashim mengaku heran terhadap para elite Indonesia, terutama pemerintah, yang terkesan tidak peduli atau tidak menyadari dampak dari stunting itu di masa menda- tang. “Saya lihat, banyak yang tidakmengerti atau tidak sadar atau tidak peduli, saya tidak tahu. Saya berharap mereka tidak sadar,” katanya. Dia juga menyoroti ma- salah pertahanan Indonesia yang lemah. Jika Indonesia berperang, ujar Hashim, logistik seperti peluru, avtur, dan lain-lain, habis hanya dalam tiga hari. “Ini perlu dibenahi,” kata dia. Hashim melihat tipe pemerintahan Indonesia saat ini single dimentional . Pemerintah, ujarnya, hanya fokus pada satu masalah saja, yakni infrastruktur. Padahal, banyak persoalan lain yang juga memerlukan perhatian pemerintah agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan. “Pembangunan infrastruk- tur penting, tetapi itu cukup berada di level menteri. Jadi, pemerintah harusmultidimen- si, tak hanya infrastruktur. Ada persoalan lain, seperti kesehatan, pendidikan, energi, dan lingkungan hidup. Ini yang dilupakan pemerintah sekarang. Oleh karena itu, Prabowo harus menang untuk bisa mengubah semua itu,” ujarnya. [H-14/O-1]

jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa. Sementara, jumlah penduduk Indonesia hanya seperlima dari penduduk Tiongkok, tetapi devisa hanya 1/40. “Mengapa ada disparitas demikian? Karena, mereka menjaga ketat devisa. Ada kewajiban eksportir-eksportir mereka harus menyimpan hasilnya di dalam negeri. Sementara, sebagian besar hasil ekspor kita disimpan di luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, dan lainnya,” kata Hashim. Masalah kedua, kata dia, tax ratio Indonesia rendah. Tax ratio Indonesia hanya 10,4% dari GDP, sementara Thailand 19%. Tax ratio Indonesia salah satu yang terburuk di dunia. Hanya

ada yang lebih buruk dari Indonesia, yaitu Pakistan. Hal itu, ujarnya, membuat anggaran Indonesia selalu defisit. Tahun ini, defisit ang- garan Rp 341 triliun, padahal kalau tax ratio Indonesia sama seperti Thailand atau India, Indonesia bisa surplus Rp 850 triliun. Dengan surplus itu, pemerintah bisa meng- gaji polisi, hakim, sehingga mereka tidak korupsi. Hashim mengatakan, Indonesia memerlukan enam strategi baru untuk mengatasi ancaman dan masalah saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Enam strategi itu adalahmandatori penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri, penaikan tax ratio , perbaikan gizi anak-anak, peningkatan sis-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online