SP190405

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 5 April 2019

Parpol di Daerah Kekurangan Modal?

J elang hari pencoblos- an Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April mendatang, petinggi partai politik di daerah mulai mengeluh. Mereka resah karena bantuan “amunisi” pemenangan dari pengurus pusat partai sangat minim. Sumber SP di Jakarta, Jumat (5/4) mengatakan, pimpinan parpol di daerah dari mayori- tas parpol membawa keluhan

yang sama.

adalah belum selesainya susunan formasi saksi parpol untuk bertugas pada 17 April nanti. Ada pimpinan parpol yang bergerak setengah hati karena belum mengantongi dana untuk para saksi. “Sebagian pimpinan par- pol daerah akhirnya berusaha mencari sendiri donatur dari wilayah mereka. Namun, dengan kondisi ekonomi se-

karang, banyak yang menge- luh juga. Sulit untuk mencari donatur kampanye,” ujar sumber itu. Sementara di sisi lain, ada peluang juga mendapat bantuan dari tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, timses masing-masing calon pun belum jelas soal pen- danaan aktivitas di daerah. [MJS/O-1]

Jelang pencoblosan, justru biasanya dibutuhkan banyak sumber daya untuk pembia- yaan kerja politik. “Para pimpinan partai di daerah itu mengeluh karena kebutuhan besar, cuma pasokan dan bantuan dari pengurus pusat justru seret,” kata sum- ber itu. Dampaknya, kata dia,

Gencarkan Kampanye Masif Cegah Golput Sosialisasi Bisa Melalui Tempat Ibadah

[JAKARTA] Mencegah banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya ataumemilih golput saat pe- mungutan suara 17April 2019, semua pihak diharapkan menggencarkan kampanye secara masif. Kampanye pentingnya menggunakan hak pilih sebaiknya dilakukan menyasar kelompok-kelompok kecil serta me- manfaatkan tempat ibadah. Demikian disampaikan pakar pemilu, Silvanus Alvin, Jumat (5/4). Diamengingatkan,jikaIndonesiaingin dikategorikannegarademokratis yang maju, tingkat partisipasi pada pemilu harus tinggi. Hal itu hanya dapat di- wujudkan denganmendorong semua warga menggunakan hak pilihnya. “Jaminan keamanan dari Polri dan TNI belum cukup. Pemerintah beserta lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol peserta pemilu dan semua pihak, harus memberikan stimulan kepadamasyarakat agar merekamau memilih,” katanya. Ada beberapa cara untuk meng- ajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal yang utamamengampanyekan secaramasif pentingnya masyarakat memilih. “Pemerintah bisa membuat video interaktif yang kaya visual, tetapi mendalam secara pesan. Ajak para opinion leader zaman now, seperti youtuber supaya kalangan milenial ikut memilih,” katanya. Cara yang lain,mengingat pemilu merupakan pesta demokrasi, peme- rintah bisamengajak pelaku ekonomi dan juga BUMNuntuk berpartisipasi dengan memberi insentif berupa potongan harga kepada warga yang telahmenggunakanhakpilihnya. “Mi- salnya, ajak pengusaha restoran atau pusat perbelanjaan memberi diskon bagi pembeli saat hari pemungutan suara. Syaratnya, menunjukkan jari yang telah dicelup tinta sebagai bukti telah ikut pemilu,” jelasnya. Langkah lainnya adalahmembuat kemeriahandi sekitarTPS. “Kalauper- lu ada hiburandi dekatTPS. Sehingga tercipta suasana kemeriahan pesta, dan menjauhkan kesan mencekam,” ujarnya. Cara-cara tersebut, menurutnya, perlu digencarkan pada sisawaktu tak lebih dari dua pekan ini, mengingat beredar kabar banyak warga yang memilih berliburmemanfaatkan libur resmi yang berdekatan dengan saat

proses dan kualitas demokrasi kita semakin baik,” jelas Lukman. Kenaikan Penumpang Secara terpisah, Vice President CorporateSecretaryGaruda Indonesia, IkhsanRosanmenyampaikan,dipekan penyelenggaraanPemilu2019, terlihat kenaikantrenpemesanantiketpesawat. Kenaikan tersebut lazimterjadi ketika ada hari libur yangberdekatandengan akhir pekan. “Yang saya lihat memang ada ke- naikan pemesanan tiket pesawat. Tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan, seperti momentum hari libur pada umumnya,” ungkap Ikhsan Rosan kepada SP. Saat hari pencoblosan, Ikhsan mengatakan pelayanan Garuda akan berjalan normal seperti biasanya. Namun, pilot dan awak pesawat tetap bisamenggunakanhakpilihnyadiTPS yang disediakan di bandara. “Kita kanmelayani publikya, jadi untuk jadwal penerbangan akan ber- jalan seperti biasa. Untukmencoblos, sudahdisediakanTPSdi bandara.Kita juga sekarang sedang berkoordinasi mekanismenya seperti apa untuk pilot dan awak pesawat Garuda yang kebetulan di hari pencoblosan sedang bertugas,” terang Ikhsan. Sementara itu di platform Trave­ loka, peningkatan permintaan untuk tiket pesawat padapekanPemilu2019 juga sudah terlihat, begitu pun untuk pemesanan kamar hotel. Hal ini juga sudahdiprediksi olehpihakTraveloka, mengingatadaliburnasionalmenjelang akhir pekan. “Ada kecenderunganmasyarakat memanfaatkan momentum ini seba- gai kesempatan untuk berlibur atau bepergian. Hal ini terlihat dari adanya peningkatanpemesanan tiket pesawat dan hotel di platform kami,” kata PR Director Traveloka, Sufintri Rahayu. Namun, sebagai bentuk tanggung jawabTraveloka, mulai pekan depan, pihaknya juga akan gencar mengam- panyekan kepada untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019. “Kami akanmenggunakanmedia komunikasidan platform kami,dengan berbagai konten informasi menge- nai Pemilu. Dari adanya pengingat berupa push notification , konten di media sosial, hingga informasi yang mengajakmasyarakat untuk berparti- sipasi menggunakan haknya di pesta demokrasi,”ujarnya. [HER/YUS/C-6]

ANTARA/Didik Suhartono Pelajar menunjukkan poster 'Orang Cerdas Gak Bakalan GOLPUT' saat sosialisasi cara menggunakan hak suara dalam Pilkada 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/2). Kegiatan itu bertujuan agar pelajar mengetahui dan memahami secara detail menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018.

pemungutan suara 17 April. “Oleh karena itu dibutuhkan stimulan bagi warga agar mau memilih,” katanya. Dia juga berharap, semua peserta pemilu, baikcapres-cawapresmaupun calon anggota legislatif (caleg), ikut menyosialisasikan pentingnyawarga menggunakanhakpilihnya. “Jadi, para caleg janganhanya berkampanye soal programmereka, tetapi juga sosialisasi mengajak warga ke TPS,” jelasnya. Di Tempat Ibadah Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa so- sialisasi pemilu bisa dilakukan di mana saja, termasuk tempat ibadah. Tempat ibadah hanya dilarang jika digunakan untuk kampanyememilih calon tertentu. “Kalau sosialisasi boleh di mana saja, termasuk sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih.Yang diatur, di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh kampanye, harus bedakan kampanye dan sosialisasi,” ujarArief belum lama ini. Diamengungkapkan, UU7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU tentang Kampanye telah mengatur tempat mana saja yang boleh dila- kukan kampanye dan tempat mana

saja dilarang kampanye. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, kataArief, kampanyedilarangdilakukanditempat ibadah, tempat pendidikan, dankantor pemerintah.   “Kalau kampanye itu dilakukan olehpeserta pemilu, tempatnya diatur, tidak boleh di lembaga pemerintah, tidak boleh di tempat ibadah. Kalau sosialisasi dilakukan KPU bisa di mana saja,” ungkapArief. Kampanye, kataArief, dilakukan oleh peserta pemilu, baik partai po- litik, calon DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tujuan dari kampanye adalahpeserta pemilih menyampaikanvisi-misi danprogram agar pemilih memilih dirinya. “Itu namanya kampanye untuk mengajak pemilih memilih dirinya. Tetapi kalau sosialisasi itu dilakukan KPU pada siapa pun supaya paham tahu tentang pemilu,” jelas Arief. Komisioner KPU Wahyu Setia- wan jugamengatakan pihaknya akan mendorong sosialisasi Pemilumelalui organisasi keagamaan hingga rumah ibadah. Sosialisasi ituakandilakukan3 minggusebelumpencoblosandanKPU bekerja denganKementerianAgama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan semua organisasi keagamaan.

“Ini bukan konteks intervensi tapi berdasarkan aturan perundang- an memang pemerintah diwajibkan memfasilitasi salah satunya adalah sosialisasi. Kemudian dengan ormas keagamaan, agama apapun, juga ke- mudiandengankelompokmasyarakat untukmemberikanpendidikanpolitik kepada pemilih,” ujarnya. Wahyu mengatakan tokoh-to- koh agama yang berkhotbah akan dititipkan materi sosialisasi pemilu. KPU juga mengajak Kementerian Agama secara resmi untuk mela- kukan sosialisasi itu. Menanggapi hal tersebut,Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung langkahKPUmelakukan sosialisasi pemilu di tempat ibadah. Pasalnya, rumah ibadah juga biasa digunakan untuk sosialisasi terkait dengan kehidupan, kerukunan hidup, peningkatan kesejahteraan, ekonomi umat, penyuluhan kesehatan dan pertanian, dan lainnya. “Rumah ibadah bisa digunakan sebatas bukan untuk kampanye, tapi untukmengedukasi masyarakat agar kesadarannya tumbuhdalammenggu- nakan hak pilihnya. Sehingga ketika partisipasi publik itu tinggi terhadap agenda nasional ini, lalu kemudian

Made with FlippingBook Annual report