SP171209

Suara Pembaruan

U

2

Sabtu-Minggu, 9-10 Desember 2017

Jual-Beli Jabatan di Kementerian

K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan terus menerus bekerja mengusut kasus-kasus korupsi. Pemer- intah juga membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang berkomitmen memerangi praktik tindak pidana korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha institusi penegak hukum dalam mencegah dan

memberantas korupsi. Korupsi masih terus terjadi, termasuk di jajaran kementerian. Salah satu menteri disebut-sebut sempat gerah dengan perilaku oknum pejabat di kementerian yang dipimpinnya. “Ada menteri yang gerah atas ulah oknum pejabat yang mengisi ‘tempat-tempat basah’,” kata sumber SP , Sabtu (9/12). Dijelaskan, oknum pe-

jabat itu lebih dari satu orang. Disinyalir, oknum dimaksud meminta uang kepada kepala daerah agar memberikan izin-izin tertentu. “Kepala daerah ini melapor langsung indikasi pungutan itu ke menteri, terma- suk penegak hukum,” jelas sumber. Masih kata sumber, aparat penegak hukum kini meman- tau oknum tersebut. “Oknum pejabat yang ‘nakal’ itu

langsung dipantau. Tidak ter- tutup kemungkinan suatu saat terkena OTT (operasi tangkap tangan) baik dari KPK, Polri atau kejaksaan,” tegasnya. Selain dugaan korupsi perizinan, menurutnya, ada oknum pejabat yang mema- tok harga untuk kenaikan pangkat pegawai. “Padahal ini sama-sama pegawai di kementerian itu sendiri. Naik pangkat saja mesti bayar. Mungkin mentalnya sudah rusak,” tandasnya. [C-6]

Biaya Politik Picu Korupsi di Daerah

[JAKARTA] Korbanoperasi tangkap (OTT) tangan yang dilakukan KPK terus berjatuhan. Praktikkorupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara di daerah, baik dari kalangan eksekutifmaupun legislatif, tetap saja marak. Yang terkena OTT adalah mereka yang lagi apes. Menurut catatan Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga saat ini sudah 77 kepala daerah yang harus berususan dengan lembaga antikorupsi itu, terdiri atas 12 gubernur dan 65 bupati/wali kota. Jumlah itu belum termasuk anggota DPRD tingkat I dan II. Biaya politik yang besar, mulai dari mahar politik hingga menyuap oknumpetugas pemilu, menjadi pen- yebab utama dan pemicu maraknya praktik korupsi di daerah. Ketika terpilih, kepala daerah atau anggota DPRDharus mengembalikanmodal yang telah mereka keluarkan itu. Hasil kajian yang pernah di- maju di pilkada seorang kandidat kepala daerah membutuhkan biaya rata-rata Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara, harta kekayaan yang dimiliki kandidat, setidaknya berdasarkanLaporanHartaKekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan, rata-rata berkisar Rp 6 miliar hingga Rp 8 miliar. Setelah menjadi kepala daerah, gaji pokok yang diperoleh rata-rata sekitar Rp 10 juta. Kekurangan biaya ini yang mendorong calon kepala daerah mencari sponsor kepada pengusaha atau sektor swasta. Untuk mengembalikan modal biaya kam- panye yang diperoleh dari sponsor, para kepala daerah mengambil jalan pintas dengan melakukan korupsi. Deputi PencegahanKPK, Pahala Nainggolan mengakui tingginya biaya politikmenjadi persoalan yang kompleks dan sulit untuk dihadapi. Sistem pencegahan yang dibangun sulit untuk berjalan maksimal jika biaya politik masih tinggi. “Ini masalah paling sulit kita hadapi. Setelah semua sistem di- pasang, banyak kepala daerah yang mengadu bahwamereka butuh biaya Rp 20 miliar, sementara gaji hanya Rp 12 juta. Gubernur yang bekerja dengan baik pun mengeluhkan hal ini,” kataPahala kepada SP di Jakarta, Sabtu (9/12). Dikatakan, partai-partai yang berkomunikasi dengan KPK pun menyatakan bahwa mereka mem-

butuhkan biaya untuk menjalankan roda organisasi, termasuk pendidi- kan kader. Biaya ini yang membuat partai terpaksa”’menggadaikan” rekomendasi dan mengusung kader lain yang memiliki “kantong tebal” karena kader internal yang lebih potensial tak memiliki dana untuk maju dalam pencalonan. Dikatakan,mahar politikbersama biaya saksi di TPS yang berkontri- busi besar membuat biaya politik menggelembung. “Kami bicara dengan banyak partai, Mereka juga mengeluh.Merekamengkader orang dan bagus, tetapi karena tidak ada biaya, terpaksa kader lain yang bisa memberikanbiayayangdiakomodasi. Bukan hanya persoalan daerah, tetapi juga terjadi di tingkat nasional,” ujarnya. Pahala mengungkapkan, pen- ingkatan bantuan dana partai politik belum mampu menekan tinginya biaya politik. Angka Rp 1.000 per suara yang disetujui pemerintah dari kisaran hingga Rp 10.000 yang diu- sulkanhanyamampumenambal biaya pendidikan politik partai. Padahal, komponen biaya paling tinggi justru yang berkaitan dengan pemilihan. “Untuk pendidikan politik bisa. Tetapi, justru yang mahal untuk pemilihan. Setidaknya (peningkatan bantuan dana parpol) untuk pendidi- kan politik dulu. Itu saja bisa tercapai, sudah luar biasa. Meskipun masih kurang,” katanya. Terobosan Pahala menyatakan harus ada terobosan terkait biaya politik ini. Tanpa adanya perbaikan, korupsi di daerah masih akan terjadi meskipun kepala daerah diisi oleh orang-orang baik. Menurutnya, dana kampanye yang digelontorkan pemerintah pun hanya sedikit berpengaruh pada pembiayaan politik. Hal ini lantaran kontribusi terbesar yang membuat biaya politik tinggi adalah mahar politik dan biaya saksi di TPS. KPK, kata Pahala pernah merekomendasikan kepada KPU untuk mengatur mengenai mahar politik ini. Namun, KPU tidak dapat mengatur hal itu, karena mahar terjadi terkait rekomendasi partai sebagai syarat mencalonkan diri. KPU juga tidak dapat mengatur kandidat yang belum ditetapkan sebagai calon, karena belum ter- masuk masa pemilu.

itu kenyataan yang ada saat ini. Kecenderungan ini sangat memba- hayakan demokrasi, karena sistem itu telah membuat kepala daerah tidak tunduk pada kehendak rakyat, tetapi justru lebih patuh pada pemberi modal,” tuturnya. Direktur Centre BudgetAnalysis - bahkan, budaya korupsi daerah memang sudah seperti terlembaga. Semua terjadi karena paradigma atau cara berpikir kepala daerah atas APBD ini yang dikorupsi. “Mengambil dana dari APBD dianggap bukan sebuah korupsi, tetapi sebuah jatah atau upeti dari rakyat. Jadi, yang namanya APBD memang uang yang bersumber dari pajak rakyat. Tetapi, kepala daerah kenyang dulu, baru sisa diberikan kepada rakyat,” kata Uchok. Direktur EksekutifVoxpol Center ReseachandConsultingPangi Syarwi Chaniago mengatakan, elite lokal di daerah telah tersandera kasus korupsi, seperti Penyelewengan dana bansos, retribusi daerah, praktik jual-beli jabatan, atau suap lainnya. Menurutnya, harus disisir problem mendasar sehingga kepala daerah sering tersandera kasus korupsi. “Harus digali betul pada per- soalan esensi korupsi bukan hanya dari permukaan. Sehingga, bisa diselesaikan problem korupsi dari level hulu sampai hilir,” ujar Pangi. Dia juga mempertanyakan, apakahkarena lemahnya pengawasan atau politisi yang tunamoral dan tuna tanggung jawab, ataukarena ada celah di level regulasi, sehinggamemungkin seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya. “KPK harus konsisten mengawal pembenahan parpol, ketimbang terus-menerus melakukan operasi tangkap tangan kader partai yang menjadi penyelenggara negara. Par- pol juga harus berbenah, mulai dari perekrutan kader hingga pembiayaan olehnegara, sehingga partai benar-be- nar merdeka dan tidak ditaklukkan kekuatan pemodal,” katanya. Pengamat politik Hendri Satrio mendorong KPK juga fokus pada upaya pencegahan korupsi. KPK jangan hanya mengejar angka OTT. “Pernahkah KPK mendiskusikan dengan KPU di daerah cara untuk mengurangi korupsi terkait pilkada? Saya kira tidak pernah. Ini yang harus

Indeks Persepsi Korupsi Beberapa Negara di Asia

Negara

2012 2013 2014 2015 2016

Singapura Hong Kong

87 77 74 49 39 32 34 37 33 31 21 15 22

86 75 74 60 50 40 32 36 35 30 31 26 21 20

84 74 76 --- 52 36 34 38 38 28 31 25 21 21

85 75 75 --- 50 37 36 35 38 28 31 25 22 21

84 77 72 58 49 40 37 35 35 35 33 30 28 21

Jepang

Brunei Darussalam 55

Malaysia Tiongkok Indonesia

Filipina

Thailand

Timor Leste

Vietnam

Laos

Myanmar Kamboja

FOTO:ANTARA, SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017 KETERANGAN: SEMAKIN TINGGI ANGKA SKOR PERSEPSI, RISIKO KORUPSI SEMAKIN KECIL

Dikatakan pula, tingginya biaya politik membuat kepala daerah mencari caramengembalikanmodal politik kepada “para sponsor”. Berdasarkan statistik yang dimiliki KPK, kasus korupsi yang paling banyakmenjerat kepala daerah terkait penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Suap yang me- libatkan kepala daerah pun sebagian besar berkaitan dengan itu. Sekertaris Jendral (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, menilai, selain ketamakan sebagai faktor korupsi dari dalam diri pelakunya, korupsi tetap marak lantaran masih kurangmaksimalnya hukuman yang diberikan. “Pelaku masih bisa menikmati hasil korupsi dan korupsi belum menjadi kejahatan yang berisiko tinggi bagi pelakunya,” kata Dadang di Jakarta, Sabtu (9/12). Dicontohkan, hampir rata-rata hukuman penjara

pelaku korupsi masih terlalu rendah, terkadang jauh di bawah pelaku pe- redaran narkoba. Padahal, keduanya termasuk kejahatan luar biasa. “Kalau sistempenegakan hukum diubah agar para koruptor tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya dan risiko dipenjara semakin tinggi, maka korupsi tak menarik lagi di- lakukan,” ucapnya. Dikatakan, korupsi di Indone- sia biasa dilakukan para pejabat yang memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari uang rakyat atau negara, termasuk para kepala daerah yang tidak sedikit terlibat kasus korupsi. Dadang mengakui, salah satu faktor penyebab kepala daerah me- lakukan korupsi adalah tingginya biaya politik. Seorang calon kepala daerah terbiasa menyetor mahar politik kepada partai yang mengu- sungnya. “Mahar politik calon ke partai

dilakukan,” katanya. [YUS/F-5/Y-7/H-14]

Made with FlippingBook flipbook maker