ID150216

PROFILE

MONEY & BANKING

ENERGY

28 >>

22 >>

9 >>

INDONESIA

SENIN 16 FEBRUARI 2015

MEDIA HOLDINGS

Investor Daily/GAGARIN

MARKETS & CORPORATE

IST

n Willianto Le

Penambahan Free Float Sampoerna Bisa Tembus US$ 1 Miliar PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) harus menambah jumlah saham yang beredar

Indonesia Property Expo 2015 Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk Mansyur S Nasution (dua dari kiri) bersama Ketua Umum REI Eddy Hussy (kanan) dan Ketua DPD REI DKI Amran Nukman (tiga dari kanan) meninjau maket perumahan usai membuka Pameran Indonesia Property Expo 2015, di JHCC, Jakarta, Sabtu (14/2). Bank BTN menargetkan kredit baru selama pameran yang berlangsung hingga 22 Februari 2015 ini mencapai Rp 1 triliun. Berita di halaman 24.

di publik ( free float ) minimal sebesar 5,68% tahun ini. Nilai penambahan saham publik tersebut ditaksir lebih dari US$ 1 miliar.

>> 13

BUTUH INVESTASI RP 5.452 TRILIUN

Oleh Subarkah Nurdiawan dan Ester Nuky JAKARTA – Minimnya dana investasi yang membuat infrastruktur Indonesia jauh ketinggalan harus segera diatasi. Kebutuhan dana dalam lima tahun mendatang untuk percepatan pembangunan infrastruktur men­ capai Rp 5.452 triliun, sedangkan anggaran dari APBN hanya sekitar Rp 1.412 triliun atau 25%. Pemerintah perlu memangkas setoran dividen agar BUMN dapat memper­ oleh dana investasi 3-10 kali lipat dari laba ditahan. Swasta juga harus digandeng de­ ngan memberikan insentif, mempermudah perizinan, hingga menyediakan lahan clear and clean .

Analisis ekonomi

Oleh Gatot M. Suwondo

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

menciptakan kepastian berusaha bagi investor. Diskusidiskusi publik perlu dilakukan kementerian ini untuk dapat menyiapkan kebijakan RTRW yang investor friendly . Penyusunan RTRW di lingkup nasional harus menjadi rujukan bagi penyusunan RTRW di tingkat regional baik propinsi maupun ka­ bupaten/kotamadya sehingga ada keselarasan. Harus dipahami, saat ini Indonesia amat membutuhkan in­ vestasi gunamenghela perekonomian melaju lebih kencang pada kisaran 7% sebagaimana dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat sesuai prinsip keep on buy- ing strategy , kebijakan ekonomi yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan pun sudah diterapkan, misalnya Program Keluarga Hara­ pan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM kepada kelompok masyarakat prase­ jahtera. Bahkan untuk masyarakat umum dan kalangan pekerja, juga telah didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai mandat undangundang. Sekali lagi kebijakan ini pun berlanjut di era pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indone­ sia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 1 Nopember 2014 lalu. Ketiga kartu yang terga­ bung dalam program Government to person (G2P) tersebut adalah bantuan bagi keluarga kurang mampu seperti PKH dan BLSM, yang dulunya di­ berikan tunai lewat kantor pos, kini diberikan secara non tunai melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) melalui kartu. Sebagaimana pemerintahan SBY yang telah memberi perhatian pada aspek sosial dan budaya, maka pada era pemerintahan Jokowi saat ini juga memberikan perhatian khusus ke­ pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dibentuklah Kementerian Koor­ dinator Bidang Pembangunan Ma­ nusia dan Kebudayaan (disingkat Kemenko PMK), yang sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bi­ dangKesejahteraan Rakyat (disingkat

Internasional (IMF) juga dituntaskan sehingga Indonesia tidak lagi teri­ kat dengan IMF. Prinsip kemandirian ekonomi pun ditegakkan dengan bertumpu pada sumber pembiayaan pembangu­ nan dari dalam negeri. Salah satu kebijakan ekonomi strategis yang diharapkan dilanjut­ kan oleh pemerintahan Jokowi adalah Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba­

Secara khusus kinerja makroekonomi me­ mang belum menggem­ birakan, lantaran begitu besarnya faktor ekster­ nal yang membayangi perekonomian Indo­ nesia sejak krisis sub- prime mortgage melanda Amerika Serikat di 2008 lalu. Tekanan ekster­ nal makin keras ketika pada 2010 terkuak kri­ sis utang Yunani yang menjalar ke 19 negara anggota Uni Eropa.

ra (PMN) merupakan strate- gi tepat. Apalagi, kondisi pen- dapatan negara terbatas. Minimal ada tiga keuntungan dari strategi tersebut. Pertama, pemerintah bisa membangun infrastruktur yang boleh dika- takan tidak mengeluarkan dana. “Dana ini kan dialihkan dari APBN menjadi aset negara di­ pisahkan di BUMN, atau berarti tetap ada di neraca pemerintah. Keuntungan kedua, meningkat- kan ‘daya beli’ dana APBN.

Selama ini, pembangunan in- frastruktur yang sangat lambat membuat biaya logistik tinggi, sehingga mengurangi daya saing industri dan menekan per- tumbuhan ekonomi. Biaya logis- tik Indonesia mencapai 24,6% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 2.500 triliun, jauh lebih mahal dari negara tetangga seperti Ma- laysia yang 13% dan bahkan Singapura 8%. Pengamat BUMN Said Di du mengatakan, pengurangan dividen dan pengalihan pem- bangunan infrastruktur dari belanja lewat kementerian menjadi belanja BUMN le- wat penyertaan modal nega-

ngunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berjangka waktu 20112025. MP3EI dilaksanakan untuk memper­ cepat danmemperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam enam koridor. Program MP3EI merupakan lan­ dasan untuk mempercepat pem­ bangunan infrastruktur dasar agar daya saing Indonesia dapat diting­ katkan, terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Upaya perbaikan ekonomi yang di­ lakukan pemerintahan SBY tersebut berangkat dari persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia, yakni masih tingginya angka kemiskinan dan pe­ ngangguran, yang cepat atau lambat bisa dituntaskan melalui pembangu­ nan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air. Sayangnya, pelaksanaan pemba­ ngunan infrastruktur sebagai dasar pelaksanaan program MP3EI, kerap terkendala oleh masalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang belum tertata dengan baik sehingga menyulitkan dalam pembebasan la­ hannya. Dari berbagai aktivitas dan tatapmuka di sejumlah daerah, peme­ rintahan SBY menemukan masalah RTRW tersebut. Maka, tepat jika pemerintahan Jokowi membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang yangmempu­ nyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria dan tata ruang dalam pemerintahan untuk mem­ bantu Presiden dalam menyeleng­ garakan pemerintahan negara. Ini akan memberikan kepastian terkait pemanfaatan atau peruntukan lahan. Penulis amat berharap Kemente­ rian Agraria dan Tata Ruang dapat segera menyelesaikan persoalan RTRW ini dengan menyusun road- map yang jelas dan tuntas guna

Belakangan Tiongkok pun terkena efek krisis fiskal AS dan krisis utang Uni Eropa karena ketergantungan yang amat tinggi Negeri Panda terse­ but terhadap ekspornya. Jadi, ketika permintaan barang dari AS dan Uni Eropa melemah, efeknya langsung memukul perekonomian Tiongkok. Maklum, sekitar 70% produk domes­ tik bruto (PDB) Tiongkok ditopang oleh ekspor. Tekanan yang dihadapi Tiongkok pun menekan perekonomian Indone­ sia mengingat negara tersebut meru­ pakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Lemahnya permintaan Tiongkok berakibat pada jatuhnya harga dan volume komoditas primer yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia. Keberlanjutan program peme­ rintah Sesungguhnya pemerintahan Joko­ wi mewarisi kondisi ekonomi, sosial dan politik yang relatif terjaga dengan baik dari pemerintahan sebelumnya di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posisi Indonesia di kancah regional maupun internasional mendapat tempat yang strategis. Di negara Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara 20 besar di dunia (G20). Keberhasilan pemerin­ tahan SBY mengelola perekonomian menjadi referensi bagi negaranegara anggota G20 untuk pembelajaran. Dalam kerangka kerjasama ekonomi AsiaPasifik atau APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation ), beranggota­ kan 21 negara, posisi Indonesia pun cukup strategis. Sesuai komitmen pemerintah waktu itu untuk mengurangi porsi utang luar negeri (ULN), maka ke­ wajiban ULN kepada Dana Moneter

P emerintahan Kabinet Ker- ja pimpinan P r e s i d e n J o k o Widodo dan Wakil Presiden Muham- mad Jusuf Kalla telah secara bulat ber tekad untuk mencapai swasem- bada untuk padi, jagung, dan kedelai pada 2017. Kemudi- an secara implisit, Oleh Bustanul Arifin

Bersambung ke hal 2

Sebab, banyak perusahaan yang menunda emisi obligasi pada 2014, karena bertepatan dengan pemilihan umum (Pemilu). “Tahun ini, khususnya pada semester I, penerbitan obligasi domestik kembali marak, meski dibayangi cukup tingginya suku bunga acuan ( BI rate ). Tapi tanpa menerbitkanobligasi pun, perusa- haan tetap menghadapi suku bu­ nga tinggi dari sumber pendanaan lainnya, seperti perbankan,” kata DirekturUtamaPefindoRonaldT Andi Kasimkepada InvestorDaily , di Jakarta, pekan lalu.

Oleh Rausyan Fikry dan Jauhari Mahardhika

pemerintah juga bertekad untuk mencapai swasembada gula dan daging pada tahun keempat dan kelima atau pada 2018 dan 2019. Dua pertanyaan strategis kemudian mun- cul. Pertama, apakah swasembada padi, jagung, dan kedelai akan tercapai dalam tiga tahun? Kedua, strategi apa sajakah yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan tersebut? Artikel ini berusaha membahas target-tar- get swasembada pangan Kabinet Kerja, sekaligus memberikan analisis terhadap pertanyaan di atas.

JAKARTA – Penerbitan obli- gasi domestik dan global oleh perusahaan Indonesia tahun ini diperkirakan menembus Rp 100 triliun. Total emisi surat utang itu terdiri atas obligasi domestik sebesar Rp 50 triliun dan obligasi global sekitar US$ 4-5 miliar atau Rp 50-60 triliun. PT Pemeringkat Efek Indone- sia (Pefindo) menyatakan, nilai penerbitan obligasi korporasi di dalam negeri pada 2015 bakal lebih besar dibandingkan 2014 yang mencapai Rp 46 triliun.

Bersambung ke hal 11

Bersambung ke hal 2

Bersambung ke hal 11

>> INVESTOR DAILY EDISI 2014 NO. 3969

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

>> HARGA ECERAN RP 6.500 (BERLANGGANAN RP 120.000 /BULAN)

WWW.INVESTORINDONESIA.COM

Made with FlippingBook - Online catalogs