SP180508

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 8 Mei 2018

Merapat ke Jokowi, Demokrat Incar Menko

M unculnya ide poros ketiga menjelang pendafta- ran Pilpres 2019 pada Agustus mendatang, dinilai sebagai manuver parpol untuk meningkat- kan daya tawar mereka. Tujuan- nya, agar parpol diperhitungkan, sehingga membuka jalan bergabung ke koalisi tertentu dengan sejumlah syarat. Syarat dimaksud antara lain agar kadernya dipertimbangkan menjadi bakal cawapres atau memperoleh jatah kursi kabinet pada pemerintahan mendatang. Sejauh ini, Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana, masih menjadi bakal capres yang memi- liki elektabilitas tertinggi berda-

sarkan mayoritas lembaga survei. Sebagai penantang terkuat adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sumber SP menyebutkan, Partai Demokrat masih berpeluang

peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014, posisi Demokrat layak jika memperoleh jatah kursi menteri. Namun, lanjut sumber itu, parpol koalisi pendukung Jokowi sejauh ini belum memberi isyarat men- yetujui hal tersebut. “Informasinya parpol pendukung ada yang tidak setuju dengan hal itu,” ujarnya. Menurut sumber itu, manuver Demokrat mengincar posisi menteri di kabinet mendatang terkait erat dengan strategi partai itu meng- hadapi Pilpres 2024. “Pertarungan Pilpres 2019 mendatang sangat erat kaitannya dengan Pilpres 2024. Makanya, semua berebut menjadi cawapres Jokowi atau setidaknya masuk jajaran kabinet,” ucapnya. [H-14]

mendukung Jokowi un- tuk dapat memperpan- jang masa jabatannya sebagai presiden peri- ode 2019-2024. Namun,

dukungan itu dengan sejumlah syarat, di antaranya pemerintahan Jokowi mendatang mengako- modasi kader Demokrat menjadi menteri kabinet. “Kabarnya mereka (Demokrat) ingin posisi menko,” ungkap sumber SP , Selasa (8/5). Dengan modal 61 kursi di DPR, atau peringkat keempat partai

Pembenahan Demokrasi Dimulai dari Parpol Hukum Harus Menjadi Panglima

[JAKARTA] Pelaksanaandemokrasi di Indonesia dinilai belum mampu mewujudkan cita-cita nasional, yakni tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi dibajak oleh praktik oligarki oleh segelintir elite partai politik (parpol). Demokrasi juga diperlemah oleh kondisi hukumyang belum menjadi panglima. Oleh karenanya, salah satu kunci pembenahan demokrasi harus dimulai dari hulu, yakni memper- baiki parpol. Parpol harus menjadi sumber perekrutan dan seleksi para calon pemimpin dan penyelenggara negara yang berintegritas. Untuk menghilangkan oligarki di parpol, negara harus terlibat dengan mem- bantu pembiayaan parpol. Sebab, persoalan pembiayaan ini yang menjadi embrio rusaknya sistem di parpol. Demikian pandangan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahu- an Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Menurutnya, negara perlu menyubsidi kebutuhan pembiayaan parpol. “Saya usulkan subsidi ne- gara untuk parpol minimal sebesar 40% dari kebutuhan dalam setahun. KPK kan usul 50%, saya usul 40%. Namun, kenaikan harus bertahap,” ujar Syamsuddin saat dihubungi, Selasa (8/5).  Peningkatan secara bertahap itu dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak dari subsidi negara tersebut terhadap reformasi kehidup- an di parpol. “Apakah peningkatan subsidi berdampak positif terhadap parpol,” tandas dia. Syamsuddin memilih nilai subsidi negara 40% agar parpol tetap mandiri dan otonom secara keuangan. Selain itu, juga mence- gah negara intervensi terlalu jauh terhadap parpol. Dia menegaskan, subsidi negara sangat penting bagi kehidupan par- pol. Pasalnya, parpol mempunyai peran penting untuk melahirkan calon pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, parpol juga menjadi sumber perekrutan dan seleksi calon penyelenggara negara, seperti anggota legislatif.

merupakan penyebab utama ter- ciptanya stigma atas pemerataan kesejahteraan rakyat. “Kondisi ini yang harus dijawab dengan upaya penegakan hukum sebagai panglima di negara demokrasi,” tegasnya. Senada dengan itu, SekjenTrans- parency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengingatkan, berdasarkan survei Corruption Per- ception Index selama sepuluh tahun terakhirmenunjukkanadanyamasalah korupsi yang serius di Indonesia.  “Terutama di bidang penegakan hukum dan juga masalah kolusi an- tara politisi dan pebisnis,” jelasnya. Menurut Dadang, praktik demo- krasi di Indonesia masih ditopang oleh politisi korup dan pebisnis korup. Di lain sisi, penegakan hukum yang belum optimal turut melanggengkan penyalahgunaan kewenangan publik yang ada di tangan politisi dan pebisnis. “Dalam situasi demikian, ruang-ruang demo- krasi kita akhirnya hanya dikuasai mereka yang memiliki uang yang paling banyak,” ungkapnya.  Peneliti Formappi Lucius Karus juga melihat, hukum di negara In- donesia belum sepenuhnya menjadi panglima yang bisa memberikan keadilan dan ketertiban. Salah satu penyebabnya, kata Lucius, karena pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum tuntas. “Misalnya, kekuasaan yudikatif masih membuka ruang keterlibatan legislatif dan eksekutif dalamproses pemilihan atau penentuan jabatan. Ini yang kemudian menggerogoti independensi penegak hukum,” ujarnya. Apalagi, elite politik sejak awal berproses di parpol sudah dihadapkan pada situasi minus hukum. “Yang lebih berkuasa, kata dia justru elite daripada hukum itu sendiri. Ini yang membuat wibawa hukumyang seha- rusnya menjadi panglima akhirnya hanya menjadi abdi penguasa. Hu- kum dijadikan sebagai alat pemuas kepentingan elite,” tandasnya. [YUS/MJS/F-5/Y-7]

istimewa

jika parpol tidak memenuhi empat standar minimum tersebut, yakni tidak mendapatkan subsidi dari negara dan tidak bisa ikut pemilu. Saya pikir empat standar tersebut mendorong parpol melakukan reformasi,” jelasnya. Elite Korup Sementara itu, peneliti Pusat Ka- jianAntikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan menilai, perilaku korup elite politik dan penyelenggara negara merusak tujuan Indonesia berdemokrasi, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Perilaku korup tersebut setidaknya tercermin dari hasil survei Trans- parency International Indonesia (TII), yangmenyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 stagnandi angka 37 atau sama dengan tahun 2016. Stagnasi IPKdisebabkan korupsi di sektor politik dan penegakan hu- kum. Survei itu juga menyebutkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi per- lawanan kuat dari pemerintah dan parlemen. “Selama korupsi, kolusi, dan nepotisme masih bercokol, sulit un- tuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap kebijakan yang dibuat melalui proses korupsi dan kolusi, akan ber- dampak langsung pada tingkat ke-

sejahteraanmasyarakat,” tandasnya. Di sisi lain, politik kepentingan masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diper- parah dengan minimnya integritas para penegak hukum. “Sehingga intervensi dalam penegakan hukum masih menjadi hal yang lumrah. Sebagus apapun UU dibuat, akan menjadi sia-sia jika intervensi politik masih dominan dalam pe- negakan hukum,” tegasnya. Hukum Jadi Panglima Secara terpisah, pakar hukum Indriyanto SenoAdji menilai, men- jadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan demokrasi di Tanah Air bukan perkara mudah. Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia belum terhindar politik kepentingan.  “Kendala hukum sebagai pangli- ma adalah sistem penegakan hukum yang berbasis birokrasi dan tidak terhindar dari intervensi politik maupun kepentingan kelembagaan,” katanya. Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, penegakan hukum yang mengarah pada pembentukan dependensi kelembagaan terjadi ka- rena pengaruh sistemketatanegaraan yang justrumembatasi kemerdekaan penegakan hukum. Karena itulah, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang men- jangkiti lembaga-lembaga politik

Syamsuddin Haris

“Subsidi ini juga penting agar parpol tidak hanya dikuasai oligarki ekonomi, yang berdasarkan kekuatan finansial. Dengan adanya subsidi ne- gara, perekrutan anggota, pengurus, caleg dan lainnya, tidak lagi hanya berdasarkan kekuatanfinansial, tetapi aspek kualitas dan integritas harus menjadi pertimbangan utama parpol. Ini yang akan mendorong perbaikan kualitas demokrasi kita,” kata dia. Syamsuddin menambahkan, salah instrumen yang efektif men- dorong reformasi parpol adalah pengaturan melalui regulasi atau UU. Untuk itu dia meminta UU Parpol direvisi agar lebihmendorong terwujudnya reformasi di parpol. “Persoalannya, yangmerevisi adalah parpol juga. Namun, pemerintah ten- tunya mempunyai andil mendorong revisi UU ini. Apalagi pemerintah mempunyai partai koalisi di parle- men. Jadi, revisi ini bisa didorong oleh pemerintah,” kata dia. Menurutnya, hal penting yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Parpol adalah pelembagaan standar minimum terhadap empat hal, yakni pelembagaanstandar etikbaikanggota maupun pengurus parpol, pelemba- gaan standar sistem kaderisasi yang inklusif, terbuka dan transparan, pelembagaan standar minimum perekrutan kader, serta pelembagaan tata kelola keuangan parpol. “Selanjutnya diatur juga sanksi

> 4

Terkait halaman

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker