ID190406

sabtu/minggu 6-7 APRIL 2019 2 INTERNATIONAL

Investor Daily / berbagai sumber / AFP / South Korea Out

“BUT yang dimaksud di sini berlaku umum, untuk seluruh sektor atau kegiatan usaha, jadi bukan untuk menargetkan pada platform atau pihak tertentu seperti ekonomi digital,” ucap Yoga. Direktorat Jenderal Pajak sebel­ umnya mengakui sulit mengenakan pajak perusahaan berbasis layanan digital atau over the top (OTT) asing yang mendapatkan keuantungan dari produk yang dijual di Indonesia. Mereka berdalih hanya menjadi agen pemasaran yang mendapat keuntun­ gan dari OTT luar negeri sehingga ketika dikenakan pajak maka biasanya mereka mengelak. Sedangkan jika pemburuan pajak langsung menyasar pada OTT luar negeri, mereka selalu berdalih bukan bentuk usaha tetap (BUT) yang direp­ resentasikan melalui adanya kebera­ daan fisik seperti kantor perwakilan. Dalam PMK BUT yang mulai ber­ laku sejak 1 April lalu itu disebutkan, KUALALUMPUR – PemerintahMa­ laysia telah membatalkan keputusan­ nya untuk bergabung dengan traktat International Criminal Court (ICC) atauMahkamah Pidana Internasional, pada Jumat (5/4). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad setelahmendapat reaksi keras dari penguasa Islam dan kelompok politisi oposisi. “Kami telah membuat keputusan bahwa kami tidak akan mengakui Statuta Roma. Politisi oposisi sudah menciptakan kebingungan di benak rakyat bahwa hukum ini meniadakan hak-hak warga Melayu dan hak-hak para penguasa,” ujar Mahathir dalam konferensi pers yang disiarkan televisi secara nasional, merujuk pada perjan­ jian pendirian ICC. Keputusan Malaysia untuk keluar dari keanggotaan ICC merupakan pukulan telak bagi pengadilan yang berada di Den Haag, Belanda. Padahal Malaysia telah menyatakan secara resmi bergabung, pada Maret dan menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang menjadi anggota ICC. Meskipun Malaysia sudah menan­ datangani Statuta Roma, tetapi negara itu masih harus melakukan ratifikasi agar resmi menjadi anggota ICC. Per ubahan mendadak dari ke­ bijakan terbar u pemerintah ini terjadi lima bulan setelah Malaysia keluar dari perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sepa­ kat melawan diskriminasi rasial. Perjanjian itu disebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan etnis Me­ SEOUL – Pemerintah menetapkan keadaan darurat bencana nasional setelah kebakaran hutan melanda di sebagian wilayah Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (5/4). Menurut pemerintah, api dapat dengan cepat berkobar karena angin yang berembus kencang hingga kebakaran meluas sampai ke daerah pegunungan, dan telah menghanguskan 400 rumah serta 500 hektar lahan. Pihak berwenang mencatat, hampir 4.200 orang dievakuasi dan satu orang dilaporkan tewas, sementara 35 lain­ nya terluka. Bencana kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (4/4) malam waktu se­ tempat, di sepanjang jalan Goseong, yang berada di bagian ujung timur laut Negeri Ginseng, dan hanya berjarak sekitar 45 kilometer dari perbatasan dengan Korea Utara (Korut) – yang memiliki senjata nuklir. Pihak ber wenang pun sudah mengerahkan 900 mobil pemadam kebakaran dan puluhan ribu personel untuk mengendalikan si jago merah. Sedangkan, Badan Pemadam Ke­ bakaran Nasional (NFA) menyatakan terdapat lebih dari 870mobil pemadam kebakaran dan sekitar 10.000 personil darurat yang dikirim untuk menjinak­ kan kobaran api. Pihak militer juga telah mengirim 32 helikopter, bersama dengan mobil pemadamnya sendiri dan 16.500 ten­ tara, untuk membantu memadamkan kobaran api. Gambar-gambar kebakaran yang ditayangkan di televisi dan tersebar di media sosial pun menunjukkan betapa luasnya kehancuran yang disebabkan si jago merah itu. Api yang berkobar ibarat dinding-dinding besar yang sedang menerangi malam, banyak bangunan yang terbakar. Dan saat siang hari, asap hitam pekat ter­ lihat membubung menuruni lereng bukit. “Untungnya, kebakaran terbesar sudah dapat dikendalikan,” ujar Gu­ bernur provinsi Choi Moon-soon  Sambungan dari hal 1

Kebakaran Hutan Landa Korsel Gambar kebakaran hutan pada Kamis (4/4), terjadi di dekat sebuah kota di Sokcho, provinsi Gangwon-do, Korea Selatan (Korsel). Kebakaran hutan hebat melanda sebagian besar wilayah di Korea Selatan pada Jumat (5/4), dan men- dorong pemerintah menetapkan keadaan darurat bencana nasional.

ah-daerah yang terkena dampak untuk menerima bantuan khusus, termasuk barang-barang dan peralatan, serta mengeluarkan larangan memasuki zona berbahaya. Kantor kepresidena Korea Selatan juga telah menyampaikan pernyataan Moon agar para pejabat menjalin komunikasi dengan Pemerintah Ko­ rea Utara, jika kobaran api mulai mendekati perbatasan. (afp/pya)

untuk menetapkan keadaan darurat bencana nasional ini terbilang sangat jarang terjadi. Terakhir kali penetapan tersebut dikeluarkan pada 2007, ke­ tika kapal tanker pengangkut minyak mentah tumpah dan menghanyutkan ribuan ton minyak di laut lepas pantai bagian barat negara. Dengan penetapan keadaan ben­ cana nasional maka pemerintah secara otomatis membuka pintu kepada daer­

desa Jangcheon di mana banyak rumah-rumah penduduk dilaporkan terbakar. “Saya harap Anda lebih berhati-hati terhadap para korban yang terlantar karena kehilangan rumah mereka dalam sekejap. Mereka sekarang membutuhkan waktu untuk tenang,” tutur Moon kepada petugas keba­ karan. Di sisi lain, keputusan pemerintah

stafnya tampak mengenakan jaket kuning, yang melambangkan situasi darurat nasional. Sebelumnya, tingkat kepuasan atas kinerja Moon berada di rekor terendah pada Jumat, yakni sebanyak 41% karena khawatir dengan kondisi perekonomian. Dia juga mengunjungi sekolah dasar di Goseong, yang dijadikan tempat pengungsian sementara, dan

dalam wawancara radio dengan salu­ ran TV YTN, tetapi menambahkan bahwa masiha da beberapa tempat yang terbakar. Sementara itu, Presiden Korea Sela­ tan Moon Jae In terlihat mengunjungi daerah-daerah di provinsi Gangwon yang paling parah terkena dampak kebakaran. Dia juga bertemu dengan warga yang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Moon dan

aturan itu dikeluarkan untuk meres­ pons perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak di luar negeri. Dalam peraturan ini disebutkan orang pribadi asing atau badan asing tersebut wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaporkan usahanya untuk dikukuh­ kan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) serta wajib memiliki NPWP. Pasal 4 Ayat (1) PMK ini menyata­ kan, bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) men­ yebutkan, tempat usaha dimaksud mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk me­ sin atau peralatan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang dapat berupa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha melalui internet. layu karena dapat mengikis posisi istimewa mereka. Seper ti diketahui sebelumnya, keputusan Malaysia untuk berga­ bung diambil setelah pemerintahan reformasi berkuasa pada tahun lalu. Namun langkah pemerintah terse­ but telah menuai protes dari para politisi oposisi dan sultan berkuasa – dari negara bagian Johor Selatan – yang geram karena bangsawan- bangsawan Islam yang dihormati di negara itu tidak akan dibebaskan dari kemungkinan penuntutan oleh pengadilan. Pemerintah Malaysia baru juga kerap diserang karena dianggap tidak berbuat cukup untuk melindungi warga Melayu, yang sudah sejak lama menikmati hak-hak istimewa seperti kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri dan mendapat potongan harga untuk membeli properti. EtnisMuslimMelayu adalah kelom­ pokmayoritas di negara itu, sementara para penguasa mengacu pada rumah tangga kerajaan Islam negara itu. Malaysia adalah monarki konsti­ tusional, dengan pengaturan unik di mana takhta secara bergiliran berpin­ dah tangan setiap lima tahun antara penguasa sembilan negara bagian Malaysia yang dipimpin oleh kerajaan Islam berusia berabad-abad. Meskipun peran raja bersifat ser­ emonial dan tidak memiliki kekuatan formal, namun keluarga kerajaan Islam Malaysia sangat dihormati, terutama dari MuslimMelayu. Bahkan dilarang keras untuk melontarkan kritik terhadap raja. (afp/pya)

pengiklan, banyak dilakukan online , tidak ke BUT di Indonesia atau pengi­ riman honor Youtuber dari luar negeri juga. Lebih lanjut dia mengatakan, opera­ tor telekomunikasi sudah merasakan dampak akibat pesan instan yang menawarkan texting atau video call gratis sehingga pola bisnis berubah ke jualan data. “Ya pendapatan utama sekarang dari data,” tambah dia. Iklan digital, kata dia, sepanjang ada fairness kewajiban, misalnya iklan di televisi atau di Youtube, seharusnya tidak masalah. “Tapi selama ini keadi­ lan tidak terjadi. Yang satu/OTT tidak kena pajak iklan dan perusahaan juga tidak tersentuh pajak, sementara yang iklan di TV kena pajak dan perusahaan juga kena pajak penghasilan,” ujar dia. Dia mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan konsep BUT ini akan berhasil karena persoalan bukan cuma BUT. BUT memang merupakan pintu masuk, tapi harus ada aturan sanksi bagi yang tidak taat aturan dan memaksa semua OTT memiliki BUT Indonesia. gris ke dalam krisis. May berkukuh pada kesepakatan November 2018 dengan UE. Tapi parlemen menolak untuk meratifikasinya. Parlemen Inggris menolak kesepa­ katan itu pada Januari tahun ini, pada 12 Maret 2019, dan yang ketiga pada 29 Maret 2019. Jumat (29/3) pukul 11 malam waktu setempat adalah waktu se­ harusnya Inggris meninggalkan UE. Hari yang sebelumnya disebut Hari Kemerdekaan itu berlalu dan Inggris masih di dalam UE. Karena tetap tidak terjadi kesepaka­ tan antara pemerintah dan perlemen. Pemerintah dan parlemen Inggris pun sekarang tidak tahu kapan Inggris akan keluar. Atau apakah jadi keluar. Berdasarkan posisi di awal pekan lalu, sebagaimana dinyatakan oleh UE, keanggotaan Inggris di blok 27 negara tersebut dapat diperpanjang hingga 22 Mei 2019. Tapi hanya jika May dapat meloloskan kesepakatannya di parle­ men pada akhir pekan lalu. May gagal lagi. UE sudahmenganti­ sipasi hal itu, dengan menyatakan UE akan keluar tanpa kesepakatan pada 12 April 2019. Kecuali, Inggris datang dengan alasan yang meyakinkan bah­ wa perlu ada penundaan lebih lanjut. Tapi konsekuensinya, rakyat Inggris harus ikut dalam pemilu parlemen Eropa yang dijadwalkan pada 23 Mei 2019 dan berlangsung tiga hari. (afp)

jelas ujungnya berapa nilai pajak yang dibayarkan. “Kebijakan BUT memang akan berdampak pada kewajiban pajak. Tapi masalahnya, apakah semua pe­ rusahaan over the top (OTT) berbadan hukum Indonesia. Seperti Facebook yang diketahui di sini hanya katanya semacam Facebook Consulting. Art­ inya, harus ada kewajiban BUT bagi semua OTT,” kata Heru kepada In- vestor Daily di Jakarta, Jumat (5/4). Ketika ada kewajiban BUT, lanjut dia, harus ada instrumen peratutan dari kementerian kominfo dengan kewajiban mendaftar atau lapor, serta sanksi apa jika OTT tidak memiliki BUT Indonesia. “Apakah pemerintah terutama kementerian kominfo berani memblokir OTT yang tidak memiliki BUT Indonesia? Ini yang diragukan banyak kalangan,” kata dia. Setelah BUT, kata mantan komis­ ioner BRTI itu, maka yang jadi per­ tanyaan adalah bagaimana mekanisme pengawasan perpajakan dari transaksi seperti iklan, maupun pembayaran Youtuber dilakukan. Sebab, transaksi mengindikasikan Inggris dapat ke­ luar sebelum setahun jika parlemen menyetujui kesepakatan antara May dan UE. Tapi jika Inggris masih menjadi anggota tatkala UEmenggelar pemilu Parlemen Eropa pada 23 Mei 2019, Inggris harus berpartisipasi dalam pemilu tersebut dan mengirimkan wakilnya ke Parlemen Eropa yang berbasis di kota Strasbourg, Prancis. Parlemen Inggris untuk ketiga kalin­ ya menolak kesepakatan Brexit yang diusungMay dan UE pada akhir bulan lalu. Sejumlah opsi untuk keluar dari kekacauan ini kemudian mengemuka. Eropa adalah pasar ekspor utama dan sumber terbesar investasi as­ ing bagi Inggris. Bergantung pada bagaimana akhirnya Inggris ke­ luar, pertumbuhan ekonomi Inggris diperkirakan terpangkas antara 4% dan 9% dari level riil selama 15 tahun ke depan, dibandingkan tetap di dalam UE. Setiap hari, ada saja perusahaan besar danmultinasional yangmengan­ cam ataumemutuskan keluar dari Ing­ gris setelah Brexit. Termasuk Airbus, yang mempekerjakan 14.000 orang dan mendukung lebih dari 100.000 lapangan kerja lainnya. Setelah disetujui lewat referendum pada 23 Juni 2016, dengan hasil suara 52% berbanding 48%, proses Brexit sekarang semakin menjatuhkan Ing­

Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan  LONDON – Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May pada Jumat (5/4) meminta Uni Eropa (UE) untuk menunda lagi Brexit sampai 30 Juni 2019. Namun perpanjangan ini bisa berakhir lebih awal jika parle- men menyetujui kesepakatan Brexit-nya.

dan Tata Cata Perpajakan (KUP) serta ketentuan yang tertulis dalampersetu­ juan penghindaran pajak berganda dengan negara mitra. PMK ini juga mengatur ketentuan mengenai tempat usaha place of busi- ness sebagai tempat yang digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. “Terdapat dua ayat dalam PMK yang dibuat khusus untuk mengatur lebih jelas kriteria mengenai tempat usaha, sebaliknya juga mengatur ketentuan pembatasan kriteria tempat usaha sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai place of business dalam ketentuan BUT,” ujar Yustinus. Kewajiban BUT Pengamat teknologi informasi Heru Sutadi mengatakan, kebijakan pajak terhadap Google sebenarnya sudah tidak begitumasalah, karena sebelum­ nya mereka sudah bayar pajak. Hanya saja isu pajak Google yang beberapa tahun lalu sempat disebut sampai Rp 5 triliun oleh Dirjen Pajak (DJP) tidak Tanggal asli Brexit bahkan sudah disebut Hari Kemerdekaan di Ing­ gris. Brexit terpaksa ditunda karena ketidakmampuan parlemen Inggris, sebanyak tiga kali, untuk menyetujui kesepakatan antara May dan 27 pem­ impin UE pada Desember tahun lalu. Dalam suratnya kepada Tusk, May ingin memastikan Inggris keluar dengan lancar, setelah 46 tahun men­ jadi bagian dari UE. Kesepakatan­ nya dengan UE berupaya mengatasi persoalan-persoalan di masa depan dalam hubungan politik, keamanan, diplomatik, dan ekonomi. “Kebijakan pemerintah adalah sela­ lui dan tetap untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa meninggalkan masalah dan tanpa ada penundaan. Pemerintah sepakat bahwa keluar dengan kesepa­ katan merupakan hasil terbaik,” kata May dalam suratnya. Sementara itu, gagasan Tusk juga

Dukung Investasi Asing Menanggapi penertbitan PMK ini, Direktur Eksekutif Center for Indone­ sia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ruang lingkup PMK ini memberikan kepastian hu­ kum terhadap penentuan BUT yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Pajak Penghasilan yang perlu penjelasan yang lebih detail melalui penerbitan PMK. Sehingga, ke depan penerbitan PMK ini dapat mendukung iklim investasi asing yang baik di Indonesia. “PMK ini memperjelas kepastian hu­ kum mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Dengan memperhatikan model usaha yang melibatkan subjek pajak luar negeri yang terus berkembang,” ucap Yustinus saat dihubungi, Jumat (5/4). Ia mengatakan, ketentuan Pasal 2 pada PMK ini berupa pendaftaran NPWP bagi orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan usaha melalui BUT, telah sesuai dengan dasar hukum Pasal 5 Ayat (2) UU Ketentuan Umum “Kerajaan Inggris Raya mengajukan perpanjangan sebaiknya berakhir pada 30 Juni 2019. Jika partai-partai sanggup meratifikasi sebelum tanggal ini, pemerintah mengajukan periode itu dihentikan lebih awal,” kata May, dalam surat kepada Presiden Dewan UE Donald Tusk. Surat May itu dirilis kantornya tak lama setelah seorang pejabat senior UE mengatakan kepada AFP , Tusk mengajukan penundaan Brexit hingga satu tahun. Juga menunda persetujuan di parlemen Inggris atas kesepakatan UE dan Inggris. “Ini gagasan Tusk dan rencananya disampaikan kepada negara-negara anggota hari ini,” ujar pejabat tersebut kepada AFP . Batas waktu Brexit saat ini adalah 12 April 2019. Itu pun sudah merupakan penundaan dari tanggal asli Brexit pada 29 Maret 2019.

Made with FlippingBook - Online catalogs