SP170302

Harian Umum Sore

memihak kebenaran

Kamis, 2 Maret 2017

MEDIA HOLDINGS

> 2

Paslon Caplok Program Jelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, tim sukses dua pasangan calon mulai mem- perbaiki strategi politik untuk meraih simpati warga. Menurut sumber SP , salah satu timses paslon akan mencaplok program paslon yang sudah tersingkir di putaran pertama.

> 8

Ekonomi & Keuangan

Laba bersih Lippo Karawaci Melonjak 65%

Emiten properti terbesar di Indonesia, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan lonjakan laba bersih sebesar 65% menjadi Rp 882 miliar pada 2016. Peningkatan kiner- ja ini didukung pendapatan yang mencapai Rp 10,5 triliun atau naik 18% dibandingkan 2015. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan konsolidasi pada 2016, LPKR mencetak laba kotor Rp 4,5 triliun.

Raja Salman di DPR Raja Arab Saudi, Salam bin Abdulaziz al-Saud berada di DPR selama 30 menit.

KPK Akan Buka-bukaan

KPK akan membuka semua aliran dana terkait proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (KTP).

> 6

> 4

Politik & Hukum

Politik & Hukum

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 3403, 3409 • Tahun XXVIII 10.330 • 28 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • Beritasatu.com • Suarapembaruan.com

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 2 Maret 2017

Paslon Caplok Program?

M enjelang putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, tim sukses (timses) dua pasangan calon yang akan bertarung mulai memodifikasi mesin politik- nya. Tujuannya meraup sua- ra pemilih sebanyak-ba- nyaknya. “Ibarat mobil, kami menginjak pedal gas sampai mentok,” kata sumber SP di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (1/3) malam. Salah sa- tu anggota timses paslon itu mengaku mengadopsi salah satu janji kampanye yang

diusung pasangan cagub-ca- wagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) yang telah ter- singkir di putaran pertama. Janji kampanye yang di- maksud adalah program da- na Rp 1 miliar un- Ibu Kota. Bahkan, sumber itu menga- takan, paslon tersebut be- rencana menambah nominal dana yang akan dikucurkan untuk setiap RW. “Jadi, no- minalnya akan lebih besar. Sebab, kalau angkanya ditu- tuk setiap rukun warga (RW) di

runkan malah kasihan buat warga Jakarta,” katanya. Sumber itu mengung- kapkan, alasan mengadopsi program paslon nomor urut 1 itu karena paslon tersebut

warga Jakarta. Kalau pro- gramnya jadi satu, maka malah tidak akan cukup,” katanya. Ketika ditanya, apakah anggaran sebesar Rp 1 M per RW itu rasional, sumber itu hanya tersenyum. Terkait strategi putaran kedua untuk meraup lebih banyak suara, pihaknya akan memperta- jam program agar menjadi unggulan dibandingkan la- wannya. “Nanti kami akan mempertajam lagi program itu supaya lebih mudah un- tuk dibandingkan,” ucapnya. [W-12]

memiliki semangat yang sama dengan pasangan yang diu- sung empat partai politik tersebut.

Kucuran dana Rp 1 miliar per RW memang terlihat be- sar, karena program saat ini dipisah-pisah. “Rencana un- tuk meneruskan program itu, karena kami memiliki semangat yang sama untuk

Partai Islamdi 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam Parpol Inkonsisten demi Kemenangan

[JAKARTA] Pilkada 2017 me- nunjukkan, partai Islam -yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22 pilkada mengusung calon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menam- pilkan decoupling serius yakni partai Islam dan partai nasionalis b e r a d a d i k u b u b e r b e d a . Keterpisahan ini memicu perta- rungan yang diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di mana-ma- na. Kampanye seperti ini bukan hanya menghambat perkembang- an Indonesia menuju negara de- mokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di Jakarta, namun di pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap inkonsisten. Parpol sema- cam ini akan dirugikan dengan si- kap politiknya. Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan, inkonsistensi akan menggerus kepercayaan ma- syarakat terhadap partai. "Agama seharusnya tidak di- gunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam sesama anak bangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit ba- gi peningkatan moral bangsa, sa- lah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata Jojo, Kamis (2/3). Dibutuhkan kemauan politik terutama pihak-pihak yang sedang berkompetisi langsung dalam Pilkada untuk tidak memanipulasi agama dan isu-isu SARA sebagai senjata untuk mengalahkan kom- petitornya. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih un- tuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dukungan parpol diyakini hanya diberikan berdasarkan ka- pabilitas, akseptabilitas, dan elek- tabilitas masing-masing calon. "Jika parpol menerapkan stan- dar yang berbeda di tiap daerah, seperti perbedaan sikap par- Strategi

non-Islam terjadi imbauan serupa. Hidayat juga mengakui bahwa memilih berdasarkan pertimbang- an agama hanya salah satu bagian dari varian alasan pemilihan. Selain itu, kata dia, PKS juga mempertimbangkan kualitas, kredibilitas, kesantunan, rekam jejak dan integritas pasangan ca- lon. Untuk daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim, kata Hidayat, pihaknya menerapkan apa yang disebut demokrasi pro- porsional. PKS secara proporsio- nal mendukung dan menerima da- erah tersebut dipimpin oleh non-Muslim. Apalagi, kata dia, pertimbangannya bukan saja aga- ma, tetapi kualitas pribadi calon yang mencerminkan sikap dan penghayatan keagamaannya. “Jadi, kita mempertimbangkan proporsi daerah dan kualitas ma- sing-masing calon. Kita tidak ber- henti pada klaim beragama, tetapi kualitas pribadi yang cerminan si- kap beragama. Ahok pun jika ber- agama Islam, tetapi perilakunya seperti menistakan agama, tidak menghormati ulama, suka meng- gusur dengan cara-cara yang tidak manusiawi, melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum, maka kami tidak akan memilihnya,” pungkas dia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat fatwa MUI terkait pemimpin non-Islam sebagai se- buah opini yang tak mengikat par- tai dalam mengajukan calon kepa- la daerah yang hendak diusung di pilkada. Itu sebabnya, di pilkada di sejumlah daerah, PKB juga mengusung calon kepala daerah non-Muslim. "Fatwa MUI itu ha- nya menjadi landasan pertim- bangan yang bisa dipakai, dan bi- sa juga tidak," kata Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq. Ajaran Islam sendiri tak meng- arahkan umat untuk memilih pe- mimpin berdasarkan apa agama- nya. Kata Maman, yang diajarkan adalah lebih melihat integritas, komitmen, serta track record seo- rang calon. "Maka itu juga yang lebih penting bagi PKB," katanya. [MJS/YUS/N-8/F-5]

FOTO-FOTO:ISTIMEWA

Jojo Rohi

Hidayat Nur Wahid

Masykurudin Hafidz

tai-partai Islam antara di Pilgub DKI dan di 22 daerah pilkada la- innya hanyalah bagian dari strate- gi politik untuk memenangkan persaingan,” katanya, Rabu (1/3). Menyikapi sikap parpol seper- ti itu, masyarakat harus jeli dan pandai untuk tidak begitu saja mengikuti genderang parpol. Masyarakat pemilih di Indonesia seharusnya memahami kepala da- erah dapat berasal dari golongan apa pun. Masyarakat harus menja- dikan gagasan membangun dae- rah masing-masing sebagai per- timbangan utama untuk memilih calon pemimpin. Masykurudin meyakini, pemi- lih yang memilih calon berdasar latar agama atau suku jumlahnya lebih kecil ketimbang pemilih yang menjatuhkan pilihannya ber- dasarkan ide, program, dan gagas- an masing-masing calon. "Meskipun memang tidak di- larang, jika memilih melandaskan sebagiannya pada kesamaan keya- kinan karena memilih adalah ber- sifat pribadi. Melandaskan kepada keyakinan keagamaan lebih kecil daripada memilih berdasarkan pa- da gagasan pembangunan dae- rah," ungkapnya. Apa yang terjadi di Pilgub Jakarta, di mana pertentangan be- gitu keras menyangkut isu SARA dan primordialisme, ternyata disa- dari oleh partai politik sebagai bukan menggambarkan situasi Indonesia secara umum. Sebab di banyak daerah lain di Indonesia,

parpol nasionalis dan Islam bisa bersama-sama mengusung calon kepala daerah non Muslim. Menurut Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, partainya terbuka dan bekerja sama dengan parpol lainnya ketika mengusung pasangan calon kepala daerah. Dan apa yang terjadi di Jakarta, dimana isu SARA menyangkut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diserang habis-habisan kare- na suku dan agamanya, tak terjadi di daerah. "Karakter parpol berbasis is- lam di daerah beda dengan di Jakarta. Banyak teman parpol muslim di daerah juga melihat si- nis apa yang terjadi di Jakarta. Itu yang saya alami di NTT. Semua melihat politisasi berlebihan di Jakarta, banyak orang daerah tak suka," jelas Andreas. Hal itu pula yang menjelaskan kenapa parpol berbasis Islam mengusung beberapa calon kepala daerah non-Islam. Kata Andreas, orang-orang parpol di daerah tak sepandangan dengan di Jakarta yang kencang dengan dikotomi Islam atau non-Islam. "Di daerah hal demikian bu- kan jadi faktor pokok. Terbukti kita nasionalis bisa jalan bersama yang agamis. Kesatuannya kemu- dian adalah soal bagaimana ke- pentingan daerah dimajukan. Jadi apa yang terjadi di Jakarta, dalam dialog saya dengan teman di dae- rah, bukan fenomena umum Indonesia," katanya.

PDI-P juga memiliki sikap je- las terhadap fatwa MUI yang tak bisa menerima calon kepala dae- rah non-Islam. Partai yang dipim- pin Megawati Soekarnoputri itu secara tegas menyatakan tak ber- patokan kepada fatwa MUI dalam mengambil keputusan di pilkada. PDI-P lebih memilih untuk memperhatikan dinamika sosial masyarakat setempat, dan menye- imbangkannya dengan ideologi partai itu. Tentu saja modal sosial maupun modal ekonomi pasangan yang hendak diusung juga diper- hatikan. Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa fatwa larangan memilih pemimpin non-muslim bukan dikeluarkan oleh PKS, tetapi hal tersebut ada- lah fatwa MUI dan aspirasi ma- syarakat yang perlu didengar dan diperhatikan oleh PKS. Menurut Hidayat, memilih berdasarkan agama dan memilih orang seaga- ma itu dilindungi oleh konstitusi. “Itu bukan fatwa PKS, bukan perintah PKS, tetapi itu adalah as- pirasi, sebelum jadi fatwa MUI, itu sudah menjadi aspirasi di tingkat rakyat,” ujar Hidayat, Kamis (2/3). Hidayat menilai, adalah sah ji- ka ada pemimpin umat atau orga- nisasi keagamaan mengimbau umatnya memilih berdasarkan ke- imanannya. Kenyataan ini, kata dia, tidak saja terjadi pada agama Islam, tetapi juga pada agama Fatwa

Utama

Suara Pembaruan

3

Kamis, 2 Maret 2017

Politik Identitas Tegaskan Kemunduran Demokrasi

[JAKARTA] Kampanye menolak pemimpin non-Is- lam merebak di terutama di Pilgub DKI Jakarta. Saking tajamnya penolakan, men- jelang putaran kedua Pilgub belakangan ini muncul se- jumlah spanduk yang me- nyuarakan muslim yang memilih paslon non-Islam t i d a k a k a n d i s a l a t i . Kampanye yang mengu- sung politik identitas yakni perbedaan primordial atau SARA bukan hanya meru- sak persatuan dan kesatuan bangsa melainkan juga me- negaskan kemunduran ber- demokrasi. P e n g a m a t p o l i t i k Faku l t as I lmu Po l i t i k Un i ve r s i t as Ai r l angga (Unair), Haryadi menyebut permainan politik identitas terlihat sangat kental dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta. Agama menjadi diskursus atau isu yang di- manfaatkan oleh kelompok tertentu. Permainan politik identitas justru menunjuk- kan peradaban politik de- mokrasi yang mengalami kemunduran. “Sangat disayangkan ada partai politik (parpol) atau kelompok yang meng- gunakan identitas tertentu dalam berpolitik. Kontestasi Pilgub DKI terburuk dalam sejarah Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta yang kata- nya kosmopolitan, iklim perpolitikan bisa juga mun- dur," kata Haryadi saat di- hubungi, Kamis (2/3). Meski demikian, sejarah Indonesia membuktikan bahwa penggunaan politik identitas tidak pernah ber- hasil di Tanah Air yang be- ragam. Politik identitas se- lalu kalah dengan isu multi- kultur yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika. Haryadi menyayangkan tidak ada upaya dari parpol sebagai lembaga politik dan juga organisasi massa (or- mas) sebagai garda terde- pan di masyarakat meredam praktik politik identitas. Sebaliknya, parpol, ormas, bahkan institusi perwakilan negara ikut memanfaatkan situasi yang berkembang sehingga semakin keruh. “Idealnya semua stake- holder atau elemen terkait bersatu memberikan pendi- dikan politik yang baik ke- pada masyarakat. Apalagi di tengah gempuran tekno- logi yang semakin memper- mudah akses dan penyebar- an informasi," ungkapnya. Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq, menanggapi isu SARA yang sangat ken- cang bertiup di Pilgub DKI Jakarta, mengatakan, tak ada satu pun agama yang mengajarkan memecah be- lah rakyat, terkecuali aga- ma telah menjadi alat politi- sasi. Ketika agama dijadi-

mimpin yang sebangun de- ngan aspirasi rakyat daerah tempat pelaksanaan pilka- da. Namun, tetap tidak me- mandang latar agama atau etnis tetapi perbuatan kepa- da orang banyak dan kema- juan daerah. Ketua DPC PPP Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Elyas Bebe, mengatakan Pilgub DKI menjadi acuan pengurus partai di daerah-daerah. Kebetulan contohnya ada- lah contoh tidak ideal, yak- ni skenario dikotomi mus- l im dan non -mu s l im. Dikotomi ini, katanya, akan merugikan partai poli- tik pada pemilihan umum 2019 nanti. Simpatisan atau masyarakat bakal me- ninggalkan atau tidak me- milih parpol yang menjual isu perbedaan agama. "Kami di Kupang NTT sangat berharap agar diko- tomi seperti itu dihilang- kan. Ingat mengusung pri- mordialisme dalam pilkada bisa membuat perbedaan meluas ke daerah-daerah," kata Elyas Bebe. Ke t u a DPW PKB Sulawesi Utara, Gretty Tielman mengatakan du- kungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bu- pati Bolaang Mongondow, Yasti Supredjo Mokoagouw dan Yanny Tuuk yang nota- bene non-muslim karena PKB adalah partai nasiona- lis yang berbasis NU. "PKB adalah partai terbuka sehingga dasar untuk men- dukung paslon bukan atas dasar agama. Saya sendiri beragama Kristen, saya Ketua DPW PKB Sulut," kata Gretty. A n g g o t a D P R D Provinsi Sulawesi Tengah, Muh Masyikur menilai, Pigub DKI Jakarta yang sa- rat isu SARA tidak berefek di daerah. “Isu itu tidak ber- dampak besar ke daerah-da- erah,” kata Masyikur kepa- da SP , Kamis (2/3). Politisi Partai Nasdem Sulteng itu mengatakan, partainya berkoalisi PPP, PAN, dan Golkar mengu- sung pasangan kepala dae- rah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) H I r i an t o Ma l i nggong – He smon F i r a t on i VL Pandili. Pasangan ini meru- pakan kombinasi Islam – Kristen yang ikut dalam pil- kada Bangkep . “Pa r t a i Nasdem adalah partai nasi- onalis yang mengusung se- m a n g a t k e b a n g s a a n Indonesia,” tegasnya. Ketua Bidang Hukum DPD PKS Kota Jayapura Isnain Yeubun mengatakan, apa yang dilakukan partai Islam dengan mengusung pasangan non-muslim tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Papua, Nelson Uti menilai, Papua mayoritas Kristen dan di Jawa mayoritas Muslim. “Masyarakat di sini sudah tau siapa pilihan mereka, Jangan samakan di Jakarta dengan Papua,” ujarnya. Terkait fatwa MUI, N e l s o n me n y a t a k a n , Pancasila adalah bentuk ke- ragaman di Papua. “Fatwa sebaiknya dikeluarkan un- tuk kepentingan didalam saja tak perlua keluar, “ujar- nya. Peneliti politik dari Cyrrus Network Hasan Nasbi mengatakan, mun- culnya isu SARA dalam Pilgub DKI bukan sema- ta-mata karena persoalan agama. Ia memandang upa- ya penjegalan terhadap Ahok seperti kasus penista- an agama lebih pada perso- alan politik. Kenapa di daerah terbu- ti tidak ada isu SARA pada- hal parpol berbasis Islam mendukung calon non mus- lim? Menurut Hasan, isu SARA di Pilgub Jakarta se- benarnya hanya mengguna- kan momentum religius sa- ja. “Di tempat lain tidak dapat momentum religius. Bahkan di beberapa daerah yang mayoritas Islam tak mempermasalahkan calon non muslim jadi kepada da- erah. Di Jakarta momentum itu ada dan langsung di- manfatakan,” kata Hasan Nasbi kepada SP di Jakarta, Kamis (2/3). Hasan mengatakan, pe- nolakan terhadap Ahok su- dah terjadi sejak dilantik jadi gubernur DKI meng- gantikan Jokowi yang jadi Presiden pada Oktober 2014. Gerakan sekelompok warga itu sudah menolak Ahok menjadi gubernur. “Di Jakarta Lurah non muslim bernama Susan saja dipermasalahkan kok. Saya melihat ada sarat kebencian yang ditunggangi pihak-pi- hak tertentu,” katanya. Dengan adanya pidato Ahok soal Almaidah 51, ka- ta Hasan, membuat kelom- pok radikal itu memantik kebencian warga dan per- soalan itu pun dibesar-be- sarkan. “Momentum Almaidah 51 “digoreng” terus ditam- bah lagi ada bulan politik serta dapat sokongan besar. Kenapa d i l akukan d i Jakarta? Karena momentum itu jika digaungkan di Jakarta lebih prosfektif bagi mere- ka,” katanya. Ia melihat alir- an radikal yang tidak setuju dengan NKRI yang terus “menggoreng” isu SARA. [H-14/154/159/158/144/ MJS/N-8/Y-7] Politik-Agama

ANTARA

Dari 101 daerah yang menggelar pilka- da tahun ini, ternyata ada 22 pasangan ca- lon kepala daerah nonmuslim yang justru diusung partai Islam, (PKS, PKB, PPP) ba- ik sendiri maupun berkoalisi dengan partai lain. Calon dimaksud menempati baik po- sisi kepala daerah maupun wakilnya, atau kedua-duanya. Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut Hj Yasti Soepredjo Mokoagow-Yanny Ronny Tuuk (PKS, PDI-P, PAN, Nasdem dan PKB) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Jefirstson Riwu Kore-Hermanus Man (PPP, Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra). Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly (PKS, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB dan PKPI) Kota Ambon, Maluku Richard Louhenapessy-Syarif Hadler (PPP, Golkar dan Nasdem) Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah Irianto Malingong-Hesmon Firatoni VL Pandili (PPP, Golkar, PAN dan Nasdem) Kabupaten Lembata, NTT Herman Yosef Loli Wutun-Yohanes Viany K Burin (PKS dan Gerindra) Kabupaten Flores Timur, NTT Yoseph Lagadoni Herin-Marius Payong Paty (PPP dan Golkar) Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Samson Richargo Atapary dan Mohamad Suhfi Majid (PKS dan PDI-P) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara Ali Sangaji dan Pdt Yulce Makasarat (PKS, PPP, PAN) Kabupaten Mappi, Papua Stefanus Kaisma-Mustafa Salam (PKS dan Golkar) Kabupaten Lanny Jaya, Papua Befa Yigibalom-Yemis Kogoya (PKS, PPP, Demokrat, PDIP, Nasdem, Hanura dan PKPI)

Kabupaten Yapen, Papua Benyamin Arisoy-Nathan Bonay (PPP dan PBB) Kabupaten Nduga, Papua Yairus Gwijangge-Wentius Nimiangge (PKS , Golkar, Demokrat, PAN dan PKPI) Kabupaten Sarmi, Papua Demianus Kyeuw dengan wakilnya Kyeuw (PPP dan Demokrat) Albertus Suripno-Adrian Roi Senis (PBB, PDIP, dan Hanura) Kabupaten Tolikara, Papua Amos Yikwa-Robeka Enembe (PKS dan PAN) John Tabo-Barnabas Weya (PPP , PDIP, Golkar dan Hanura) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Yuni Wonda-Deinas Geley (PKS, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra dan PAN) Yustus Wonda-Kirenius Telenggen (PPP, PBB, PKB, PKPI) Kabupaten Jayapura, Papua Jansen Monim- Abdul Rahman Sulaiman (PKS, Golkar dan PDIP) Kabupaten Intan Jaya, Papua Bartolomius Mirip-Deny Miagoni (PKS

dan PPP , Golkar dan PKPI) Kabupaten Dogiyai, Papua

Anthon Iyowauw-Yanuarius Tigi (PKS) Apedius Mote-Frenny Anou (PPP

,Demokrat dan PKPI)

Herman Auwe-Stefanus Wakey (PBB,

Golkar, Hanura dan PKPI). Provinsi Papua Barat

Irene Manibuy-Abdullah Manaray (PKS, PPP, PKS, PKB dan Hanura) Kabupaten Maybrat, Papua Barat Golkar, PKS, dan Nasdem) Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Gabriel Asem-Mesak Metusala Yekwam (PKS, PDI-P, Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB dan Hanura) Bernard Sagrim-Paskalis Kocu (PDI-P,

kan alat politisasi, maka yang terjadi memang sebu- ah sinyal bahaya. Walau demikian, menu- rut Maman, hasil Pilgub DKI Jakarta putaran perta- ma justru menunjukkan tingkat kematangan politik wa rga ma s ya r aka t d i Jakarta. Kemenangan pa- sangan Ahok-Djarot justru menunjukkan bahwa isu SARA sama sekali tak mempan. "Maka kita harap di pu- taran II, yang head to head lebih mempertimbangkan adu gagasan dan ide. Sehingga yang diuntungkan adalah rakyat Jakarta. Tak perlu ada komentar berbau

SARA," ujar Maman.

Indonesia. Jadi warga nega- ra yang baik juga mengacu pada konstitusi dalam pro- ses bernegara," kata Wakil Sekjen DPP Nasdem, Willy Aditya, Rabu (1/3) malam di Jakarta. Diakui, saat ini perkem- bangan ilmu pengetahuan seharusnya juga dapat membuat partai politik se- makin terbuka. Secara prin- sipiil setiap partai politik ingin memenangkan proses konstestasi. "Tentu harap- annya memiliki dampak elektabilitas terhadap par- tai," ujarnya. Selain itu, dikatakan, partai tentunya juga berusa- ha mendorong calon pe-

S e d a n g k a n P a r t a i Nasdem menilai, komoditas isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) da- lam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupa- kan sebuah wujud nyata ke- munduran demokrasi. Di negara demokrasi se- perti Indonesia, partai poli- tik, seharusnya dapat mem- berikan pembelajaran yang baik kepada seluruh elemen masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, suku, etnis, maupun lainnua "Seharusnya, setiap par- tai politik bekerja sesuai de- ngan konstitusi yang berla- ku di negara Republik

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Kamis, 2 Maret 2017

E-Voting , Teknologi Anak Bangsa Lebih Mumpuni

Raja Salman Hanya 30 Menit di Gedung DPR

[ JAKARTA ] D e w a n Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai, konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) merupakan ide yang bisa diimplementasikan dan sejalan dengan fokus perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Wantimpres akan segera men- yampaikan konsep IRI itu ke- pada Presiden Jokowi. Penegasan itu disampai- kan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto saat menerima Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan Ke t ua Pe l ak s ana Gerakan Ekayastra Unmada- Gerakan Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro, di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (1/3). Turut hadir pada perte- muan itu Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, anggota Wa n t i mp r e s S u h a r s o Monoarfa, dan Sekretaris Wantimpres IGK Manila. Hadir pula dosen Universitas Mulawarman (Kalimantan Timur) Dr Ir Bernaulus S a r a g i h MS c , d o s e n Universitas Brawijaya (Malang) Prof Dr Munawar Ismail DEA, dan dosen Universitas Riau, Prof Dr HB [JAKARTA] Raja Arab S a u d i , S a lma n B i n Abdulaziz al-Saud akan menyampaikan pidato di ruang paripurna I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/3). Raja Salman akan berpidato sekitar 10 menit di depan para wakil rakyat dan se- jumlah tokoh dan un- dangan yang hadir. Raja Salman dijad- walkan tiba di gedung DPR pada pukul 13.00 WIB. Raja Salman akan berada di gedung DPR se- kitar 30 menit sebelum melanjutkan pertemuan lainnya. Sesuai jadwal yang diterima, pada Kamis Pukul 12.30 WIB tamu undangan sudah hadir dan menempati kursi yang te- lah ditentukan. Lalu, pe- mutaran film kunjungan Raja Faisal bin Abdulaziz (Raja Arab Saudi sebe- lumnya). Pada Pukul 12.45 WIB, pimpinan DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD s udah t i ba d i Gedung Nusantara untuk menunggu didalam ru- angan VIP. Kemudian, jam 12.55 WIB pimpinan DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD meninggal- kan ruang VIP.

Sekitar jam 13.00WIB, Raja Salman tiba didam- pingi Menteri Koordinator (Menko), Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi disambut Ketua DPR Setya Novanto. Setelah itu, Setya Novanto memperkenalkan Raja Salman kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Mohammad Saleh dan para Wakil Ketua DPR di Gedung Nusantara. Setelah selesai diperkenal- kan, Ketua MPR, Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPR mendahului naik ke lantai 3 dan berdiri berjajar didepan pintu utama ruang paripurna. Sekira jam 13.02 WIB, penandatanganan piagam kedatangan oleh Raja Arab Saudi didampingi ketua DPR. Selesai penandata- nganan, Raja Salman dan Ketua DPR masuk lift me- nuju lantai 3 Gedung Nusantara. Kemudian, di- sambut Ketua MPR, Ketua DPD danWakil Ketua DPR. Pada Pukul 13.11 WIB akan ada sambutan K e t u a D P R S e t y a Novanto. Sekitar pukul 13.21 WIB, Raja Arab King Salman memberi- kan sambutan. [H-14]

[ JAKARTA ] Ke p a l a Program Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Grahitandaru me- ngatakan, Jerman dan Meksiko tidak hanya meng- gunakan teknologi e-voting atau pemungutan suara ber- basis elektronik, tetapi juga e-verifikasi atau verifikasi pemilih berbasis elektronik. “Itulah yang jadi penekanan di penggunaan teknologi e-voting BPPT tidak hanya pemungutan suara tapi juga validasi pemilih harus aku- rat,” katanya. Andrari menilai, tidak bi- sa pemilih hanya datang ke TPS membawa secarik kertas tetapi harus diverifikasi. “Harapan kami ketika Pansus RUU Pemilu DPR ke sana (Jerman dan Meksiko) tidak hanya melihat sistem pemu- ngutan suara, penghitungan, rekapitulasi dan penayangan. Tetapi juga verifikasi pemi- lih,” paparnya. Jika daftar pemilih tidak valid dan tanpa verifikasi ju- ga tetap akan menimbulkan kekisruhan. Lihat saja dalam pemilihan kepala daerah (pil- kada) kerap terjadi. Menurutnya, di bebera-

akan terjaga.

Indonesia karena mengu- sung kemudahan dalam pe- milihan suara. Sementara itu teknologi e-voting buatan luar negeri belum tentu co- cok un t uk I ndone s i a . Teknologi luar negeri cukup rumit karena harus mema- sukkan kartu di dalam bilik dan keluar kertas pilihan ju- ga di dalam bilik hal ini di- khawatirkan juga menim- bulkan kecurangan. BPPT pun sudah pernah memberikan penjelasan ter- kait teknologi ini kepada Pan s u s DPR t e r s ebu t Januari lalu. BPPT mengi- ngatkan tidak hanya meng- gunakan alat elektronik da- lam pemilihan tetapi juga saat rekapitulasi. Pemanfaatan e-voting ju- ga sebaiknya bertahap untuk pilkada dulu baru ke pemilu legislatif dan pemilu presi- den. Semua ada tahapannya. Meskipun pemilihan masih manual contohnya, pengi- riman hasil bisa dengan elek- tronik (e-rekapitulasi). Sebab masalah penghi- tungan suara berjenjang ini kerap fatal karena potensi pe- nukaran suara sangat besar yang akan berdampak pada hasil akhir. [R-15/W-12] satuan dan kesatuan. Di an- tara satu daerah dengan daerah lain bisa terjadi konflik terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Daerah-daerah peng- hasil SDA juga akan menga- lami Syndrome Dutch Crisis . Artinya, karena fokus pada pengelolaan SDA, daerah lupa pada pengembangan sektor-sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga, pada saat sektor itu habis, kita kolaps, seperti yang dialami Belanda pada abad ke-18,” tuturnya. Dikatakan, generasi muda di daerah saat ini sudah banyak yang bersekolah di luar negeri. Mereka sudah melihat dan paham dengan situasi yang terjadi di daerah. “Dulu, Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan Mohammad Hatta diseko- lahkan ke luar negeri. Mereka pun tahu kalau Belanda berbuat tidak adil. Yang terjadi adalah upa- ya-upaya pelepasan diri atau kemerdekaan. Di Kaltim ini hampir terjadi,” katanya. O l e h k a r e n a i t u , Bernaulus mengatakan, IRI merupakan sesuatu yang sangat strategis, yang menuntut kita memperhati- kan tata kelola sumber daya migas yang lebih baik. [O-1]

Selama ini di beberapa negara yang menggunakan teknologi dalam pemilu, kembali mundur ke manual karena setiap pemilu, tender peralatannya berasal dari luar negeri dan teknologi terus berganti. Saat ini BPPT sudah menyiapkan industri nasio- nalnya terkait teknologi e-voting. Dalam dua tahun terakhir e-voting dan e-veri- fikasi sudah diterapkan BPPT di ratusan kali pemi- lihan kepala desa (pilkades) sebagai ujicobanya. Mulai 2017 tambahnya, e-voting , e-verifikasi akan mengarah layaknya minia- tur pilkada dan pemilu wa- laupun masih diterapkan di pilkades. Miniatur praktik pemilu elektronik itu, juga mampu menayangkan bukti hukum yang tersertifikasi dengan tanda tangan digital. Hal ini akan membuktikan teknolo- gi Indonesia mampu dalam pemilu elektronik. Keunggulan teknologi anak bangsa ini sangat co- cok bag i ma s ya r ak a t Uji Coba karang tengah menggali s umbe r- s umbe r un t uk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ini sejalan den- gan program yang tengah di- jalankan Presiden,” ujarnya. Putut mengatakan, sistem ekonomi IRI digaungkan mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kemakmu- ran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. IRI juga merupakan perwujudan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dikatakan, IRI mens- yaratkan adanya perkawinan antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi. Perkawinan antara BUMN dan BUMD ini akan melahir- kan badan usaha baru yang kemudian akan menjual sa- hamnya ke BUMD seluruh Indonesia. Untuk menegas- kan “dikuasai negara”, may- oritas saham minimal 51% dari masing-masing badan us- aha baik negara (pemerintah), provinsi atau kabupaten/kota, harus dikuasai pemerintah masing-masing. Sementara, menurut Bernaulus Saragih, sumber energi bisa menjadi sumber masalah bagi bangsa, teru- tama terkait terbinanya per- Keadilan Sosial

istimewa

Andrari Grahitandaru

pa negara verifikasi meng- gunakan sidik jari dengan melakukan perekaman sidik jari pemilih. Bagi Andrari perekaman sidik jari tidak perlu dilakukan lagi di Indonesia, sebab data sidik jari sudah ada di e-KTP. Ia pun berharap ketika Pansus DPR belajar teknolo- gi di Jerman dan Meksiko, wakil rakyat itu harus mem- pertimbangkan saat pemilu di Indonesia menggunakan teknologi, ketersediaan tek- nologinya harus dipasok BUMN dan mengandung tingkat kandungan dalam ne- geri yang tinggi. Dengan be- gitu, keberlanjutan teknologi

Bisa Diimplementasikan, IRI Segera Dibawa ke Presiden

SP/Asni Ovier DP Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto berfoto bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Gerakan Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro, anggota Wantimpres Suharso Monoarfa, Sekretaris Wantimpres IGK Manila, dosen Universitas Mulawarman Bernaulus Saragih, dosen Universitas Brawijaya Munawar Ismail, dan dosen Universitas Riau, HB Isyandi di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (1/3).

Isyandi, MSc.

pertama,” ujarnya.

beruntung memiliki Presiden yang mau menerima keluh kesah. Apalagi, yang datang ke sini (Wantimpres) bi- asanya orang-orang yang idealis,” tuturnya. Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menambahkan, arah Presiden Jokowi selama ini memang ingin mewujud- kan keadilan dan kesejat- eraan sosial. Presiden selalu menekankan bahwa sepan- jang 2017 dan 2018 fokus utama pemerintah adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. “Jadi, ini (IRI) adalah masukan yang luar biasa, karena sejalan dengan ke- inginan Presiden. Kita se-

“Saya pikir, ini (IRI) bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali atas sumbangan pikiran ini,” ujar Sidarto. Dikatakan, tim di Wantimpres yang ter- diri dari para ilmuwan segera membuat surat pertimbangan yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi pada kesem- patan pertama. “Memang, surat pertim- bangan itu hanya tiga hala- man. Tetapi, biasanya Presiden Jokowi memberi- kan waktu yang cukup ke- pada kami untuk membicar- akan pertimbangan yang diberikan. Kami akan men- yampaikan ide ini kepada Presiden pada kesempatan

Menurut Sidarto, selama ini Presiden selalu memper- hatikan dan menindaklanjuti apa saja yang telah disampai- kan oleh Wantimpres. “Itu yang kami rasakan selama ini. Apa yang dikatakan dan dilaksanakan Presiden kami merasakan bahwa itu adalah apa yang telah kami sampai- kan,” ujarnya. Dikatakan, terkadang Presiden Jokowi menerima Wantimpres beramai-ramai, namun sering juga hanya satu atau dua orang. “Saya berterima kasih kepada Pak Kiki dan Pak Putut serta rekan-rekan atas konsep yang idealis ini. Kita juga

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

5

Kamis, 2 Maret 2017

SP/Joanito De Saojoao Presiden Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi usai menganu- gerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna dalam kun- jungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3).

SP/Joanito De Saojoao Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dipayungi Presiden Joko Widodo (kedua kanan), saat tiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3).

Kunjungan Raja Salman

SP/Ruht Semiono Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi (tengah) tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3).

SP/Ruht Semiono Presiden Joko Widodo (kiri tengah) berjalan bersama Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari Arab Saudi (kanan) sebelum memasuki mobil kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3).

SP/Joanito De Saojoao Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz mengisi buku tamu negara, disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3).

SP/Joanito De Saojoao Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud (tengah) memim- pin delegasi kerajaan Arab Saudi dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3).

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah Ribuan pelajar Kota Bogor mengibarkan bendera Merah Putih dan Arab Saudi saat kedatangan Raja Salman di Tepas Lawang Salapan, jalan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3). Raja Salman bersama delegasi Arab Saudi tiba di Istana Kepresidenan Bogor untuk membicarakan kerja sama bilateral antara dua negara.

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

6

Kamis, 2 Maret 2017

Penikmat Dana Korupsi e-KTP Segera Dibeberkan Imbauan KPK Tak Digubris Anggota DPR

[ JAKARTA ] Kom i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan setiap pihak yang menerima dan menikmati aliran dana dari dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP. Hal itu akan dilakukan KPK dalam persidangan dua terdakwa perkara ini, mantan Direktur Jenderal K e p e n d u d u k a n d a n Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil Kemdagri) Irman dan man t an Di r ek t u r P e n g e l o l a I n f o r ma s i Admi n i s t r a s i Ke p e n - dudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri Sugiharto yang bakal digelar dalam waktu dekat. Berkas perkara ke- dua terdakwa telah dilim- pahkan Jaksa Penuntut Eksepsi Ditolak

Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK tinggal menunggu pe- netapan pengadilan untuk waktu dimulainya persi- dangan. J u b i r KPK F e b r i Diansyah menyatakan, ter- dapat sejumlah unsur yang akan dibuktikan oleh Jaksa KPK dalam persidangan Sugiharto dan Irman nanti. Salah satunya, adanya alir- an dana hasil korupsi pro- yek e-KTP ke kantong pri- badi maupun koorporasi. "Kita akan uraikan siapa saja yang menerima uang e-KTP atau dengan kata la- in kemana aliran uang ini. kami akan kejar pengemba- lian kerugian negara," kata Febri di Jakarta, Rabu (1/3). Untuk membuktikan- nya, kata Febri, pihaknya

akan menguraikan setiap perbuatan maupun peristi- wa yang berkaitan proyek ini dalam dakwaan terhadap Sugiharto dan Irman. "Dalam dakwaan akan diuraikan perbuatan-per- buatan dan peristiwa yang terjadi dalam rentang wak- tu proses e-KTP maupun setelah proses e-KTP," ka- tanya. Dalam berkas perkara e-KTP setebal sekitar 24 ribu lembar ini terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi untuk tersangka Sugiharto sebanyak 294 sak- si dan untuk Irman sebanyak 173 saksi serta dokumen-do- kumen yang memperkuat penyidikan kasus ini. Febri mengakui, masih terdapat sejumlah saksi dari unsur DPR maupun unsur

lainnya yang tidak meme- nuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dan me- lengkapi berkas Sugiharto dan Irman. Meski tidak me- menuhi panggilan, Febri menegaskan bukan berarti para pihak tersebut tidak akan dihadirkan dan dipe- riksa sebagai saksi di persi- dangan nanti. Dikatakan, pemanggilan terhadap saksi di proses pe- nyidikan tidak hanya untuk mendalami hal yang diketa- huinya terkait kasus ini. Lebih dari itu, pemanggilan ini juga merupakan kesem- patan para pihak untuk meng- klarifikasi informasi keterli- batan mereka, termasuk ada- nya penerimaan aliran dana terkait proyek e-KTP. Sementara itu, KPK te- lah mengimbau anggota [JAKARTA] Kebebasan berekspresi di Indonesia s e m a k i n t e r a n c a m . Setidaknya itu terlihat dari alotnya pembahasan se- j um l a h p a s a l d a l am Rancangan KUHP (R KUHP) yang berpotensi mengekang kebebasan ber- ekspresi. Baik pemerintah maupun DPR sama tidak tegasnya untuk menghapus pasal-pasal yang mengan- cam hak asasi manusia (HAM). Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Institute f o r Cr imi na l J u s t i c e Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono, yang juga anggota Aliansi Nasional Re f o rma s i KUHP d i Jakarta, Selasa (1/3). "Pada dasarnya ada be- berapa pasal yang sudah disepakati dan sengaja di- tunda karena menimbulkan perdebatan. Dalam bebera- pa pasal baik yang sudah disepakati dan atau ditunda tersebut, ada beberapa yang kemudian diproyeksi dapat mengekang kebebas- an berekspresi," kata Supriyadi. Diketahui, pemerintah dan DPR telah menyelesai- kan seluruh pembahasan tahap pertama R KUHP. Namun, penyelesaian ter- sebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang sengaja ditunda pembahas- annya. Pasal-pasal dalam BAB I tentang Tindak Pidana Te r h a d a p Ke ama n a n Negara misalnya, memuat ketentuan pidana mengenai p e n y e b a r a n a j a r a n Komunisme/Marxisme-

DPR yang menerima aliran dana dugaan korupsi pro- yek e-KTP untuk mengem- balikan uang tersebut pada 10 Februari lalu. Namun, imbauan tersebut nampak- nya tidak digubris para wa- kil rakyat. Hingga saat ini, KPK baru menerima pengemba- lian uang sebesar Rp 250 miliar terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Dari total tersebut, sebanyak Rp 220 miliar dikembalikan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium yang terlibat proyek e-KTP. Sementara, Rp 30 miliar lainnya dikembalikan oleh 14 perorangan yang sebagiannya merupakan anggota DPR. Padahal, kasus korupsi ini di- duga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Leninisme yang terdapat dalam Pasal 219 dan Pasal 220 serta Pasal 221 tentang peniadaan atau mengganti ideologi Pancasila. Menurutnya, rumusan pasal-pasal tentang keja- hatan ideologi memiliki banyak penafsiran, samar dan tidak jelas. Khususnya mengenai jenis perbuatan yang dilarang apakah me- n g e n a i p e n y e b a r a n Komunisme/Marxisme- Leninisme atau perbuatan yang mengganti Pancasila. Ketidakjelasan rumus- an tersebut bisa berujung pada penghadangan kebe- basan berekspresi berupa pembubaran diskusi, ber- kumpul, pembredelan buku yang diklaim sepihak seba- gai ajaran Marxisme. Di buku II BAB IV ten- t a n g Ti n d a k P i d a n a Te r h a d a p Ke t e r t i b a n Umum, terdapat pasal-pa- sal penyebaran dan pernya- taan permusuhan terhadap penguasa (Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP), yang awalnya telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) justru dimasukan kembali dalam R KUHP. Ketentuan tersebut bisa berupa pembubaran diskusi, berkumpul, pembredelan buku yang diklaim sepihak sebagai ajaranMarxisme. Penghadangan kebebasan berekspresi “

Febri mengatakan, pi- haknya telah mengimbau secara persuasif kepada pa- ra anggota DPR untuk me- ngembalikan uang yang mereka terima hasil korupsi proyek e-KTP yang mene- lan anggaran Rp 5,9 triliun. Untuk itu, jika imbauan ini tak diindahkan, akan memi- liki konsekuensi hukum ter- hadap para anggota DPR tersebut. Untuk itu, Febri kemba- li mengingatkan para ang- gota DPR yang menerima uang hasil korupsi untuk mengembalikan uang terse- but. Meski pengembalian uang tidak menghilangkan tindak pidana yang dilaku- kan, pengembalian uang ini dapat meringankan proses hukum terhadap anggota DPR tersebut. [F-5] membungkam kritik publik terhadap penguasa. Hal ini juga menunjukan gelagat menguatnya proteksi terha- dap negara. "Pasal penyebaran ke- bencian dan pernyataan permusuhan kepada pengu- asa disepakati oleh peme- rintah dan DPR masuk da- lam KUHP, meskipun mambawa logika perubah- an dari delik formil menja- di delik materil, namun penggunaan pasal ini di- pastikan akan sangat sub- jektif digunakan oleh nega- ra untuk membungkam kritik dari masyarakat," be- ber Supriyadi. Pembahasan pasal-pa- sal tersebut ditunda oleh DPR, namun pemerintah berkukuh mempertahankan pasal-pasal tersebut untuk menjaga martabat Presiden d a n Wa k i l P r e s i d e n . Padahal, putusan MK No 013/022/PUU-IV/2006 te- lah mencabut ketentu- an-ketentuan didalamnya. Menurut Supriyadi, di- masukannya kembali ke- tentuan yang telah dibatal- kan MK berarti pemerintah telah melakukan pembang- kangan pada konstitusi. Selain itu, BAB VI ten- t a n g Ti n d a k P i d a n a Terhadap Proses Peradilan a t a u s e r i n g d i s e b u t Contempt of Court (CoC) juga memiliki muatan pe- langgaran HAM. Sebab, publikasi terhadap berita pengadilan yang dianggap bisa memengaruhi inde- pendensi hakim bisa dian- cam pidana. [E-11] Tunda

Kebebasan Berekspresi di Indonesia Semakin Terancam

ANTARA/M AGUNG RAJASA Terdakwa kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis APBN tahun anggaran 2007, Siti Fadilah Supari, berjalan keluar ruangan seusai menjalani si- dang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/3). Dalam sidang tersebut Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Siti Fadilah Supari dan kuasa hukumnya serta melanjutkan proses pengadilan terhadap dirinya dengan meng- agendakan pemeriksaan saksi pada sidang selanjutnya.

5 Hakim MK Tak Lapor Harta Kekayaan

[JAKARTA] Sistem pence- gahan korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) patut di- pertanyakan. Hal ini lantar- an lima dari delapan hakim MK yang saat ini menjabat tak patuh melaporkan harta kekayaan. Padahal, berdasar aturan setiap hakim harus melaporkan harta kekayaan secara periodik berdasar aturan, yakni dua tahun. U n t u k i t u , K om i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para hakim memperbarui laporan harta kekayaannya. "Kami ingatkan hakim konstitusi terkait pelaporan LHKPN. Dari data saat ini ada lima hakim MK yang l e w a t w a k t u l a p o r LHKPN," kata Jubir KPK

Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3). Febri mengatakan, se- bagai penjaga konstitusi, kelima hakim MK seharus- nya memberi contoh bagi penyelenggara negara dan hakim lainnya. Dikatakan, LHKPN me- rupakan instrumen penting dalam sistem pencegahan korupsi. Apalagi, sudah dua hakim MK yang tersangkut kasus suap. Mantan hakim MK Patrialis Akbar masih berstatus tersangka kasus dugaan suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 ten- t ang Pe t e r nakan dan K e s e h a t a n H e w a n . Sementara mantan Ketua MK Akil Mochtar merupa- kan terpidana seumur hidup

atas kasus suap penanganan sengketa sejumlah Pilkada. Berdasar acch.kpk. go.id yang diakses pada Rabu (1/3) malam, kelima hakim MK yang tak patuh melaporkan harta kekaya- annya, yakni Ketua MK Arief Hidayat yang tera- khir kali menyerahkan LHKPN pada 28 April 2014; Wakil Ketua MK Anwar Usman terakhir me- laporkan harta kekayaan pada 18 Maret 2011 saat masih menjabat sebagai hakim tinggi MA; hakim MK Wahiduddin Adam (6 Oktober 2014); I Dewa Gede Palguna (18 Februari 2015); serta Aswanto yang tidak tercantum dalam ac- ch.kpk.go.id . [F-5]

Kamis, 2 Maret 2017

7

11 Kesepakatan Ditandatangani Presiden: Arab Saudi Mitra Strategis RI

[BOGOR] Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis dapat membangun kemitraan strategis jangka panjang anta- ra Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Arab Saudi, ba- ik di bidang ekonomi mau- pun politik. Dalam pertemu- an di Istana Bogor, Rabu (1/3), kedua negara menan- datangani 11 kesepakatan di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Pertamina dan Saudi Aramco juga menandata- ngani Refining Development Masterplan Program (RD­ MP) Cilacap antara PT Per­ tamina (Persero) dan Saudi Arabian Oil Company (Ara­ mco) senilai US$ 6 miliar. Kepala Negara menye- butkan, Arab Saudi merupa- kan salah satu mitra penting RI di Timur Tengah, baik dari segi politik maupun ekonomi. “Hubungan antara kedua negara dapat menjadi mitra strategis dalam upaya menca- pai visi 2030 Arab Saudi me- lalui kerja sama ekonomi dan sesama negara muslim,” kata Presiden Jokowi pada perte- muan bilateral antara delegasi Indonesia dan Arab Saudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3). Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al Saud ber- kunjung ke Indonesia dengan membawa sekitar 1.500 dele- gasi, termasuk 14 orang men- teri dan 16 pangeran. Delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi, terdiri atas Menko Kemariti­ man Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Dar­ min Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Men­ teri PerdaganganEnggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. Presiden mengaku se- nang dapat bertemu kembali dengan Sri Baginda Raja Salman. Dia menilai, kun- jungan Sri Baginda Raja me- rupakan kunjungan yang sa- ngat bersejarah. “Bagi Indonesia, Arab Saudi merupakan salah sa- tu mitra penting di Timur Tengah baik politik maupun

ekonomi. Kunjungan Sri Baginda Raja ini menjadi ti- tik tolak bagi peningkatan hu- bungan Indonesia dan Arab Saudi yang dipersatukan oleh Islam, oleh persaudaraan, dan hubungan yang saling me- nguntungkan,” kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi me- nyambut baik ditandatangan- inya Refining Development Masterplan Program (RD­ MP) Cilacap antara PT Perta­ mina (Persero) dan Saudi Arabian Oil Company (Ara­ mco) senilai US$ 6 miliar. Presiden Jokowi akan mendorong kedua perusaha- an itu membentuk basic engi- neering design dan pemben- tukan joint venture. “Presiden menyambut baik ditandatanganinya refi- ning development masterplan program Cilacap antara Per­ tamina dan Aramco senilai US$ 6 miliar,” kata Menlu RetnoMarsudi saat memberi- kan keterangan pers bersama Menteri Urusan Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Nizar bin Obaid Madani, di Istana Bogor. Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kedua pe- mimpin juga membahas se- jumlah proyek, yang ditawar- kan Pemerintah Indonesia. Proyek yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, antara lain, proyek refining develop- ment masterplan program di Dumai, Balongan, dan Bon­ tang senilai US$ 14 miliar. Selain itu, proyek pemba- ngunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang di Jambi, pembangunan in- frastruktur, baik jalan, water resources, drinking water, sa- nitasi, dan perumahan. Menteri Koordinator bi- dang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya me- ngatakan, kedatangan Raja Salman pada 1-9 Maret sa- ngat erat kaitannya dengan investasi. Dia memperkira- kan ada tambahan investasi sekitar Rp 300 triliun, terma- suk investasi kilang minyak Saudi Aramco di Cilacap se- nilai US$ 6 miliar. Arab Saudi yang berpen- duduk 33 juta jiwa memiliki PDB US$ 2,145 triliun atau ke-13 terbesar di dunia de- ngan PDB per kapita US$ 65.000 atau kesepuluh terbe-

sar di dunia. Angkatan kerja- nya berdasarkan data 2009 mencapai 7,63 juta orang. Presiden Jokowi dan Raja Salman juga menyaksikan

penandatanganan 11 kesepa- katan, di antaranya, kerja sa- ma perdagangan, kesehatan, kelautan dan perikanan, dan peningkatan level sidang

Komisi Bersama.

Salman ke Indonesia merupa- kan momentum kerja sama dan pengakuan Arab Saudi atas kemajuan pembangunan di Indonesia. [ID/E-8]

Menteri Urusan Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Nizar bin Obaid Madani me- nyatakan, kunjungan Raja

Ekonomi & Keuangan

Suara Pembaruan

8

Kamis, 2 Maret 2017

Laba Lippo Karawaci Melonjak 65% Jadi Rp 882 M [TANGERANG] Emiten properti terbesar di Indonesia, PT Lippo Ka­ rawaci Tbk (LPKR), membukukan lonjakan laba bersih 65% menjadi Rp 882 miliar pada 2016. Pening­ katan kinerja ini didukung penda­ patan yang mencapai Rp 10,5 tri- liun, naik 18% dari 2015. Berdasarkan hasil audit laporan revenue  perusahaan yang didukung oleh pertumbuhan pendapat­ an Divisi Healthcare sebesar 25% membantu mengurangi dampak pe­ lemahan tersebut,” katanya di Tangerang, Rabu (1/3). Ia menuturkan, pendapatan Cikarang, Holland Village, Mille­ niumVillage, dan Orange County. Ketut Budi Wijaya menjelas- Rp 353 miliar, dengan pendapatan Lippo Mall Puri melonjak 95% menjadi Rp 187 miliar pada 2016. Sementara itu, pendapatan hotel te­ tap stabil sebesar Rp 379 miliar. “Untuk bisnis Asset Manage­ dengan kupon masing masing sebe­ sar 7% dan 6,75%. Sementara itu, penempatan sa­ ham Siloam sebesar 9% ke CVC Capital Partners memberikan dana tambahan untuk pembiayaan ek­ spansi proyek-proyek rumah sakit. Kapitalisasi Rp 16,6 Triliun Terkait Lippo Karawaci, Ketut

kan lebih lanjut, pendapatan recur­ ring yang memainkan peran penting dalammenyeimbangkan pelemahan siklus bisnis properti tumbuh stabil sebesar 23%, menjadi Rp 6,75 trili­ un. Pendapatan berulang ini mem­ berikan kontribusi 64% terhadap total pendapatan Lippo Karawaci. “Pendapatan dari Divisi Health­ care tumbuh 25% menjadi Rp 5,17 triliun. Siloam mengelola 23 rumah sakit pada akhir 2016. Pe­ nerimaan pasien rawat inap tumbuh 18%, demikian pula kunjungan pa­ sien rawat jalan tumbuh 20%. Laba bersih tahun ini sebesar Rp 86 mili­ ar, naik 22%,” paparnya. Pendapatan Divisi Komersial LPKR juga meningkat sebesar 21% menjadi Rp 732 miliar. Ini teruta- ma ditopang peningkatan tajam pen­ dapatan mal sebesar 47% menjadi

ment, yang terdiri atas town mana­ gement serta  portfolio & proper- ty management , tumbuh 13% men­ jadi Rp 853 miliar pada 2016. Ini hasil dari semakin membesarnya to­ tal kelolaan aset di bawah portofolio REITS,” imbuhnya. Ketut juga mengungkapkan ada­ nya penguatan neraca perusahaan melalui pasar obligasi global, sei­ ring suksesnya transaksi pembiaya­ an kembali obligasi perusahaan yang jatuh tempo pada 2019 dan 2020 (masing-masing sebesar US$ 250 juta dan US$ 403 juta). Peru­ sahaan telah menerbitkan obligasi US$ 260 juta yang jatuh tempo pada 2022 dan obligasi senilai US$ 425 juta yang jatuh tempo pada 2026,

properti perusahaan tumbuh 11% menjadi Rp 3,8 triliun dan memberi­ kan kontribusi 36% terhadap total pendapatan. Penyelesaian penjualan aset Lippo Mall Kuta ke LMIRT pada Desember 2016 mengangkat pendapatan properti perusahaan se­ besar Rp 762 miliar. Namun, penda­ patan dari Divisi Urban Develop­ ment sedikit menurun 4%, menjadi Rp 2,5 triliun. Sedangkan pendapatan dari Divisi Large Scale Integrated me­ ningkat tajam sebesar 62% menjadi Rp 1,25 triliun pada 2016. Ini teruta­ ma disebabkan oleh peningkatan pengakuan pendapatan dari proyek- proyek seperti Trivium di Lippo

keuangan konsolidasi 2016, LPKR mencetak laba kotor Rp 4,5 triliun. Nilai itu naik 10% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengatakan, tahun la­ lu penuh tantangan akibat pelemah­ an makroekonomi global, yang teru­ tama disebabkan oleh faktor Brexit serta hasil pemilihan presiden ba­ ruAS yang tidak terduga. “Hal ini berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Sektor properti di TanahAir pada 2016 me­ neruskan tren perlambatannya sejak 2015. Namun demikian,  recurring

Budi menjelaskan, LPKR yang ter­ catat di Bursa Efek Indonesia ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp 16,6 triliun, atau sekitar US$ 1,2 miliar per 30 Desember 2016. LPKR merupakan perusahaan publik properti terbesar di Indone- sia, berdasarkan total aset dan pen­ dapatan. Hal ini didukung oleh land bank  yang luas dan basis pen­ dapatan recurring yang kuat. Bis- nis LPKR mencakup  residential/ townships, retail malls, hospitals, hotels,  dan  asset management . [ID/M-6]

Pembangunan SMK Ketenagalistrikan

CTDP PT Pertamina EP Mulai Alirkan Gas [CIKARANG] Cikarang Tegal Pacing Development Project (CTDP) yang diope­ ratori oleh PT Pertamina EP, terhitung sejak 26 Februari 2017 yang lalu mulai menga­ lirkan Gas/Gas In ke fasilitas produksi utama/ Block Station Pondok Makmur Bekasi. “Alhamdulillah Lapa­ Gas dari CTDP ini di­ kumpulkan di Block Station Pondok Makmur Bekasi, yang memiliki kapasitas pro­ duksi mencapai 42 juta kaki kubik gas per hari (MMS­ CFD) dan sekitar 4.000 ba- rel likuid per hari, yang ke­ mudian dipasok untuk me­ menuhi kebutuhan pembeli domestik. “Gas dari Block Station untuk kebutuhan Pertamina. Development Director PT Pertamina EP Herutama Trikoranto mengatakan, Pro­ ject CTDP merupakan salah satu dari 3 project PT Perta­ mina EP yang ditargetkan On Stream pada tahun 2017, yai­ tu: Cikarang Tegalpacing Development Project, Paku Gajah Development Project (Sumatera Selatan) & Proyek Pembangunan Central Pro­ cessing Plant (CPP) Matin­ dok (Sulawesi Tengah). “Dengan mulai dialirkan­

ngan Cikarang Tegal Pacing sudah mulai mengalirkan Gas sebesar 6,4 Juta Kaki Kubik Gas Per Hari (MMS­ CFD), akan Ramp up sampai 14 MMSCFD, sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh SKKMigas. Dan proses Gas In ini sejalan dengan kebijakan manajemen PT Pertamina (Persero) dalam rangka mempercepat moneti­ sasi temuan eksplorasi di struktur Tegal Pacing,” ujar PTH Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf saat meninjau area operasi CTDP, di Cikarang, Rabu (1/3) seperti disampai­ kan dalam siaran pers yang dikirim ke SP .

Pondok Makmur disalurkan ke beberapa perusahaan, di­ antaranya adalah PT PJB Muara Tawar sebanyak 20 MMSCFD untuk kebutuhan listrik dan PT Pertamina Gas (Pertagas) 3,5 MMSCFD, untuk dijadikan elpiji,” jelas Nanang. Kerja Sama Nanang menambahkan, produksi gas dari Pondok Makmur juga dikerja sama­ kan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Be­ kasi. Sementara kondensat yang diproduksi Lapangan Pondok Makmur digunakan

nya Gas dari CTDP, maka diharapkan dapat membantu kebutuhan Indonesia akan gas,” ujar Herutama. Pengembangan lapangan Cikarang-Tegal Pacing ini mampu mengalirkan gas mencapai 14 MMSCFD, de­ ngan masa produksi selama 7 tahun (usia plateau), sedang­ kan total cadangan diperkira­ kan bertahan hingga masa kontrak PT Pertamina EP se­ bagai KKKS berakhir pada 2035. [M-6]

Nilai Pasar Industri Alkes Tembus Rp 60 T [JAKARTA] Pangsa pa- sar industri alat kesehatan (alkes) yang diproduksi da­ lam negeri masih berpe- luang untuk melanjutkan pertumbuhan pada 2017. Dalam beberapa tahun sebe­ lumnya, industri alat kese­ hatan di Indonesia mampu bertumbuh hingga 10% per tahun. Berdasarkan data yang kesehatan yang diproduk- si dalam negeri harusnya bisa menggarap pasar yang lebih tinggi, jangan terlalu bergantung pada produk luar. Produk lokal kita juga ga kalah kok dengan pro- duk luar,” ujar Sekretaris Jenderal ASPAKI Cristina Sandjaja di Jakarta, Rabu (1/3). Minim Tenaga Ahli Saat ini, alat kesehatan mang menjadi salah satu problematika di dunia kese­ hatan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, di­ perlukan upaya bersama an­ tara pemerintah dan pelaku usaha guna mendorong ino­ vasi alat kesehatan di dalam negeri,” ungkap Cristina. Dia menambahkan, Antara Foto/ Muhammad Iqbal Ketua Yayasan Ora et Labora Sandi Rahaju (kedua kanan) menjelaskan maket pembangunan SMK Ora et Labora kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ora et Labora Edwin Soeryadjaya (kanan) dan Direktur Keuangan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Jerry Ngo (ketiga kiri) yang juga disaksikan oleh Direktur Teknis Adaro Power Adrian Lembong (kiri), Presiden Direktur PT Adaro Power Mohammad Effendi (kedua kiri), Ditjen Pendidikan Dasar MenengahMoehammad Soleh (keempat kiri) dan Ketua Umum Asosiasi Pembangkit Listrik Indonesia swasta Ali Herman Ibrahim (ketiga kanan) pada acara Groundbreaking SMK Ora et Labora di BSD, Tangerang Selatan, Rabu (1/3).

Program Super Bonanza

hambatan perkembangan alat kesehatan dalam negeri salah satunya dilatarbela­ kangi oleh minimnya tenaga ahli yang bisa mendorong inovasi yang dihasilkan. Selain itu, bahan baku yang tersedia juga belum memadai. Meski demikian, lanjut dia, asosiasi tetap op­ timistis industri alat kesehat­ an lokal masih bisa menun­ jukkan pertumbuhan. [O-2]

dipaparkan oleh Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), nilai pasar alat kesehatan di In­ donesia diperkirakan men­ capai Rp 60 triliun hingga akhir 2016. Dari nilai pasar tersebut, pasar produk da­ lam negeri hanya mencapai sekitar Rp 14 triliun. “Itu artinya, produk alat

yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada pro­ duk luar negeri. Nilai impor produk alat kesehatan masih mencapai 90% dari total penggunaan alat kesehatan di Indonesia. “Tingginya tingkat im­ por alat kesehatan ini me­

Antara Foto/Audy Alwi Presdir PT Bank Panin Tbk Herwidayatmo (kiri) dan Wapresdir Roosniati Salihin (kanan), menunjuk ke arah layar pada peluncuran program undian Panin Super Bonanza 2017, di Jakarta, Rabu (1/3). Program yang berlangsung 1 Maret 2017 -28 Februari 2018, tersebut menyediakan hadiah Grand Prize uang tunai Rp 8 miliar, 52 mobil MINI Cooper 5-Door dan 1.040 motor Yamaha NMAX.

Made with FlippingBook Annual report