SP170302

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 2 Maret 2017

Paslon Caplok Program?

M enjelang putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, tim sukses (timses) dua pasangan calon yang akan bertarung mulai memodifikasi mesin politik- nya. Tujuannya meraup sua- ra pemilih sebanyak-ba- nyaknya. “Ibarat mobil, kami menginjak pedal gas sampai mentok,” kata sumber SP di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (1/3) malam. Salah sa- tu anggota timses paslon itu mengaku mengadopsi salah satu janji kampanye yang

diusung pasangan cagub-ca- wagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) yang telah ter- singkir di putaran pertama. Janji kampanye yang di- maksud adalah program da- na Rp 1 miliar un- Ibu Kota. Bahkan, sumber itu menga- takan, paslon tersebut be- rencana menambah nominal dana yang akan dikucurkan untuk setiap RW. “Jadi, no- minalnya akan lebih besar. Sebab, kalau angkanya ditu- tuk setiap rukun warga (RW) di

runkan malah kasihan buat warga Jakarta,” katanya. Sumber itu mengung- kapkan, alasan mengadopsi program paslon nomor urut 1 itu karena paslon tersebut

warga Jakarta. Kalau pro- gramnya jadi satu, maka malah tidak akan cukup,” katanya. Ketika ditanya, apakah anggaran sebesar Rp 1 M per RW itu rasional, sumber itu hanya tersenyum. Terkait strategi putaran kedua untuk meraup lebih banyak suara, pihaknya akan memperta- jam program agar menjadi unggulan dibandingkan la- wannya. “Nanti kami akan mempertajam lagi program itu supaya lebih mudah un- tuk dibandingkan,” ucapnya. [W-12]

memiliki semangat yang sama dengan pasangan yang diu- sung empat partai politik tersebut.

Kucuran dana Rp 1 miliar per RW memang terlihat be- sar, karena program saat ini dipisah-pisah. “Rencana un- tuk meneruskan program itu, karena kami memiliki semangat yang sama untuk

Partai Islamdi 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam Parpol Inkonsisten demi Kemenangan

[JAKARTA] Pilkada 2017 me- nunjukkan, partai Islam -yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22 pilkada mengusung calon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menam- pilkan decoupling serius yakni partai Islam dan partai nasionalis b e r a d a d i k u b u b e r b e d a . Keterpisahan ini memicu perta- rungan yang diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di mana-ma- na. Kampanye seperti ini bukan hanya menghambat perkembang- an Indonesia menuju negara de- mokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di Jakarta, namun di pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap inkonsisten. Parpol sema- cam ini akan dirugikan dengan si- kap politiknya. Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan, inkonsistensi akan menggerus kepercayaan ma- syarakat terhadap partai. "Agama seharusnya tidak di- gunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam sesama anak bangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit ba- gi peningkatan moral bangsa, sa- lah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata Jojo, Kamis (2/3). Dibutuhkan kemauan politik terutama pihak-pihak yang sedang berkompetisi langsung dalam Pilkada untuk tidak memanipulasi agama dan isu-isu SARA sebagai senjata untuk mengalahkan kom- petitornya. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih un- tuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dukungan parpol diyakini hanya diberikan berdasarkan ka- pabilitas, akseptabilitas, dan elek- tabilitas masing-masing calon. "Jika parpol menerapkan stan- dar yang berbeda di tiap daerah, seperti perbedaan sikap par- Strategi

non-Islam terjadi imbauan serupa. Hidayat juga mengakui bahwa memilih berdasarkan pertimbang- an agama hanya salah satu bagian dari varian alasan pemilihan. Selain itu, kata dia, PKS juga mempertimbangkan kualitas, kredibilitas, kesantunan, rekam jejak dan integritas pasangan ca- lon. Untuk daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim, kata Hidayat, pihaknya menerapkan apa yang disebut demokrasi pro- porsional. PKS secara proporsio- nal mendukung dan menerima da- erah tersebut dipimpin oleh non-Muslim. Apalagi, kata dia, pertimbangannya bukan saja aga- ma, tetapi kualitas pribadi calon yang mencerminkan sikap dan penghayatan keagamaannya. “Jadi, kita mempertimbangkan proporsi daerah dan kualitas ma- sing-masing calon. Kita tidak ber- henti pada klaim beragama, tetapi kualitas pribadi yang cerminan si- kap beragama. Ahok pun jika ber- agama Islam, tetapi perilakunya seperti menistakan agama, tidak menghormati ulama, suka meng- gusur dengan cara-cara yang tidak manusiawi, melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum, maka kami tidak akan memilihnya,” pungkas dia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat fatwa MUI terkait pemimpin non-Islam sebagai se- buah opini yang tak mengikat par- tai dalam mengajukan calon kepa- la daerah yang hendak diusung di pilkada. Itu sebabnya, di pilkada di sejumlah daerah, PKB juga mengusung calon kepala daerah non-Muslim. "Fatwa MUI itu ha- nya menjadi landasan pertim- bangan yang bisa dipakai, dan bi- sa juga tidak," kata Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq. Ajaran Islam sendiri tak meng- arahkan umat untuk memilih pe- mimpin berdasarkan apa agama- nya. Kata Maman, yang diajarkan adalah lebih melihat integritas, komitmen, serta track record seo- rang calon. "Maka itu juga yang lebih penting bagi PKB," katanya. [MJS/YUS/N-8/F-5]

FOTO-FOTO:ISTIMEWA

Jojo Rohi

Hidayat Nur Wahid

Masykurudin Hafidz

tai-partai Islam antara di Pilgub DKI dan di 22 daerah pilkada la- innya hanyalah bagian dari strate- gi politik untuk memenangkan persaingan,” katanya, Rabu (1/3). Menyikapi sikap parpol seper- ti itu, masyarakat harus jeli dan pandai untuk tidak begitu saja mengikuti genderang parpol. Masyarakat pemilih di Indonesia seharusnya memahami kepala da- erah dapat berasal dari golongan apa pun. Masyarakat harus menja- dikan gagasan membangun dae- rah masing-masing sebagai per- timbangan utama untuk memilih calon pemimpin. Masykurudin meyakini, pemi- lih yang memilih calon berdasar latar agama atau suku jumlahnya lebih kecil ketimbang pemilih yang menjatuhkan pilihannya ber- dasarkan ide, program, dan gagas- an masing-masing calon. "Meskipun memang tidak di- larang, jika memilih melandaskan sebagiannya pada kesamaan keya- kinan karena memilih adalah ber- sifat pribadi. Melandaskan kepada keyakinan keagamaan lebih kecil daripada memilih berdasarkan pa- da gagasan pembangunan dae- rah," ungkapnya. Apa yang terjadi di Pilgub Jakarta, di mana pertentangan be- gitu keras menyangkut isu SARA dan primordialisme, ternyata disa- dari oleh partai politik sebagai bukan menggambarkan situasi Indonesia secara umum. Sebab di banyak daerah lain di Indonesia,

parpol nasionalis dan Islam bisa bersama-sama mengusung calon kepala daerah non Muslim. Menurut Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, partainya terbuka dan bekerja sama dengan parpol lainnya ketika mengusung pasangan calon kepala daerah. Dan apa yang terjadi di Jakarta, dimana isu SARA menyangkut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diserang habis-habisan kare- na suku dan agamanya, tak terjadi di daerah. "Karakter parpol berbasis is- lam di daerah beda dengan di Jakarta. Banyak teman parpol muslim di daerah juga melihat si- nis apa yang terjadi di Jakarta. Itu yang saya alami di NTT. Semua melihat politisasi berlebihan di Jakarta, banyak orang daerah tak suka," jelas Andreas. Hal itu pula yang menjelaskan kenapa parpol berbasis Islam mengusung beberapa calon kepala daerah non-Islam. Kata Andreas, orang-orang parpol di daerah tak sepandangan dengan di Jakarta yang kencang dengan dikotomi Islam atau non-Islam. "Di daerah hal demikian bu- kan jadi faktor pokok. Terbukti kita nasionalis bisa jalan bersama yang agamis. Kesatuannya kemu- dian adalah soal bagaimana ke- pentingan daerah dimajukan. Jadi apa yang terjadi di Jakarta, dalam dialog saya dengan teman di dae- rah, bukan fenomena umum Indonesia," katanya.

PDI-P juga memiliki sikap je- las terhadap fatwa MUI yang tak bisa menerima calon kepala dae- rah non-Islam. Partai yang dipim- pin Megawati Soekarnoputri itu secara tegas menyatakan tak ber- patokan kepada fatwa MUI dalam mengambil keputusan di pilkada. PDI-P lebih memilih untuk memperhatikan dinamika sosial masyarakat setempat, dan menye- imbangkannya dengan ideologi partai itu. Tentu saja modal sosial maupun modal ekonomi pasangan yang hendak diusung juga diper- hatikan. Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa fatwa larangan memilih pemimpin non-muslim bukan dikeluarkan oleh PKS, tetapi hal tersebut ada- lah fatwa MUI dan aspirasi ma- syarakat yang perlu didengar dan diperhatikan oleh PKS. Menurut Hidayat, memilih berdasarkan agama dan memilih orang seaga- ma itu dilindungi oleh konstitusi. “Itu bukan fatwa PKS, bukan perintah PKS, tetapi itu adalah as- pirasi, sebelum jadi fatwa MUI, itu sudah menjadi aspirasi di tingkat rakyat,” ujar Hidayat, Kamis (2/3). Hidayat menilai, adalah sah ji- ka ada pemimpin umat atau orga- nisasi keagamaan mengimbau umatnya memilih berdasarkan ke- imanannya. Kenyataan ini, kata dia, tidak saja terjadi pada agama Islam, tetapi juga pada agama Fatwa

Made with FlippingBook Annual report