SP200629

Senin, 29 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

RUU HIP Diwacanakan Jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

BPIP Tak Perlu UU Khusus [JAKARTA] Sejumlah fraksi berbasis keagamaan di DPR menyatakan, menunggu realisasi usulan terbaru untuk mengubah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

SementaraWakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa apapun usulannya, yang lebih penting saat ini dilakukan adalah membuka dulu ruang konsultasi publik. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun dialog dengan para pe- mangku kepentingan terkait, uta- manyaormas-ormas keagamaan. Seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain- lainnya. "Serta juga para tokoh yang ter- gabung dalam Pepabri, LVRI, dan lain-lain," ujar Arsul. PPP akan menghormati jika ada fraksi lain atau anggota DPR yang hendak menggunakan hak konstitu- sionalnya untuk mengajukan sebuah RUU. Yang utama bagi PPP adalah pada ruang konsultasi dan dialog publik yang luas terlebih dahulu. "Mari kita belajar dari proses pen- gajuan RUU HIP. Jika ruang kon- sultasi ini tidak dibangun dengan baik maka nanti menimbulkan kegaduhan lagi," katanya. Demokrat Menolak Usulan perubahan nomenklatur RUU HIP menjadi RUU PIP dinilai bukan langkah tepat. Partai Demokrat (PD) tetap meminta RUUHIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (pro- legnas). "Saya kira tetap tidak pas jika nomenklatur RUU HIP diubah jadi RUU PIP. Ini bisa dibaca menjadi sekadar ganti nama atau ganti baju," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca IP Pandjaitan, Minggu (28/6). Hinca yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan

Pancasila sebagai ideologi negara sudah final. Menurut Hinca, Pancasila tidak perlu lagi dirumuskan lebih lanjut, termasuk diatur dalam bentuk undang-undang (UU). "Pancasila sudah selesai dirumus- kan para founding fathers (pendiri bangsa), tidak perlu lagi diatur undang- undang," ucap Hinca. Hinca menuturkan partainya me- mangmenolak pembahasan RUUHIP. Fraksi PDDPR, lanjut Hinca, menarik diri sebagai bentuk penolakan. Hinca menyatakan, penanganan pandemi Covid-19 menjadi fokus partainya. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan,BadanPembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) cukup diatur dalam Perpres 7/2018. Menurut politikus PD tersebut, tidak perlu ada UU khusus tentang BPIP. "Mereka (kelompok tertentu) membuka ruang kepada BPIP akan diangkat menjadi dilindungi undang- undang. Mereka mengatakan, kalau dengan perpres, itu tidak kuat, se- hingga menginginkan BPIPdipayungi undang-undang," kata Syarief. Syarief menjelaskan, tidak tertutup peluang BPIPdisamakan dengan DPR dalam menyosialisasikan Pancasila. "Saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu karena dari pen- galaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di undang- undang tetapi cukup melalui perpres," kata Syarief. Syarief pun menyebut, "Dengan demikian, kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untukmelakukan sosialisasi Pancasila." Syariefmenegaskan, partainya tetap

meminta RUU HIP dikeluarkan dari ProgramLegislasiNasional (Prolegnas). Hal itu disebut sesuai arahan ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. "Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum dan seperti yang diterangkan ketua fraksi bahwa Partai Demokrat menginginkan agar RUU HIPdidrop dari Prolegnas 2020. Bukan ditunda, tapi diberhentikan," tegas Syarief. Syarief mengajak seluruh kompo- nen bangsa hidup dengan satu kesat- uan dengan falsafah Pancasila yang sudah final. "Insyaallah dengan Pancasila, kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar," katanya. Sejak Lama Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan bahwa sejak lama PDI-P menginginkan ad- anyaUUyang fungsinya sebagai payung hukum sehingga dapat mengatur we- wenang, tugas, dan fungsi BPIPdalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Karena itu PDI-Pmengusulkan agarnamanamaRUUHIPdikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). "Materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, we- wenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi normahukumundang-undang," kata Basarah. Basarah menambahkan, Pancasila

sebagai sebuah norma dasar ( grund- norm ) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta- legal dan tidak dapat diturunkan dera- jat hukumnya menjadi norma hukum. Apalagi, mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apa pun. "Karena sebagai sumber dari se- gala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan pe- rundang-undangan apapun," ujarnya Dikatakan, PDI-P memandang, jika tugas pembinaan ideologi bangsa diatur dalam payung hukum undang- undang, maka baik pengaturan atau pembentukan norma hukumnya mau- pun spektrum pengawasannya akan lebih luas dan representatif. Ini karena melibatkan DPR serta melibatkan partisipasi masyarakat luas jika diband- ingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik hukum dan diskresi Presiden. Selain itu, Basarahmengungkapkan, cara pengaturan lewat UU seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat top down dan indoktrinatif tanpa adanya partisipasi masyarakat luas. "Bahwa dalam proses dan hasil sementara draf RUU HIP oleh Baleg DPR dinilai terdapat kekeliruan dan kekurangan harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena banyak anggota fraksi partai politik di dalam pembahasan RUU HIP di Baleg DPR yang juga harus kita hormati hak bicara dan hak suaranya," tuturnya. [C-6]

Adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Ahmad Basarah, yang pernah mengusulkan perubahan nama RUU HIP menjadi RUU PIP itu. Ditanyai tanggapan mengenai usul itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKB Muhammad Toha me- nyatakan, pihaknya juga sepakat bila nama RUU itu diubah. "Ketika pembahasan di Baleg saya pernah menyampaikan bahwa RUU ini pantasnya bernama RUU BPIP, karena di dalamnya banyak mengatur tentang badan itu," kata Toha, Minggu (28/6) Baginya, dengan nama RUU HIP, maka menjadi tidak komprehensif. Sebab tidak mungkin sebuah UU mengatur segala perilaku dan perbua- tan yang diukur sesuai dengan param- eter nilai-nilai Pancasila. Karena setiap orang bisa memiliki parameter subjektif atas bagaimana seseorang yang pancasilais. Sehingga sebuah undang-undang tidak akan mampu meng- cover semua subyekti- vitas itu. "Misalnya Pancasilais itu bisa saja tersenyum, atau bersapa, menolong orang kesusahan, pergi ke masjid, pergi ke gereja, sedekah, tidak meng- ganggu, sopan, belas kasih, tidak menyinggung orang lain. Yang sep- erti ini mungkin ribuan. Jadi sebuah UU tidak akan mampu mengkover

semuanya," ulas Toha. Lebih lanjut, sebuahundang-undang juga tidak akan bisa meng-kover perilaku organisasi swasta, lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Atas dasar itu, menurut Toha, RUU itu se- baiknya mengatur tentang pembinaan ideologi Pancasila saja. "Maka tepat kalau RUU itu men- gatur saja sebuah badan yang tugasnya melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Itu menurut pendapat saya pribadi," ujar Toha. Sekretaris Fraksi PKS, LediaHanifa mengatakan, pihaknya menunggu re- alisasi usulan dan pembahasannya di DPR. Sebab merubah ataupun meng- ganti sebuah RUU harus dilakukan di dalampembahasan resmi sebuahRUU. "Kalau konteksnya membahas RUU, jika inginmenghapus,mengubah, mengganti dilakukan pada proses pembahasan RUU, yaitu jika surat presidenyangmenugaskanKementerian atau lembaga membahas RUU dimak- sud," kata Ledia. Pihaknya tak mau berkomentar banyak soal ide agar RUUHIPdiubah menjadi RUUPIP.Yang jelas, pihaknya akanmenolak jikaTAPMPRS 25/1966 Tentang Pembubaran PKI dan larangan Komunisme tak dimasukkan sebagai konsideran. Selain itu, PKS juga me- nolak jika Pancasila yang sudah final diutak-atik kembali di dalam RUU tersebut.

Peringatan Hari Bhayangkara

Sosialisasi 4 Pilar Ketua DPD: Lima Sila Pancasila Sudah Final

[JAKARTA] Dinamika sosial menyusul maraknya penolakan atasRancanganUndang-Undang HaluanIdeologiPancasila (RUU HIP) mendapat perhatian khu- sus dari Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti. La Nyalla menegaskan, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalampemak- naanTrisila atau Ekasila. Sebab lima sila tersebut saling beruru- tan dari pertama hingga mela- hirkan tujuan hakiki bangsa ini di sila kelima. "Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam.Artinya Islam bukan ancaman bagi Pancasila, tapi justrukomunisme dan kapitalisme ancaman se- benarnya bagi Pancasila," kata LaNyalladalamacaraSosialisasi Empat Pilar, di hadapan sekitar 50 pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur (Jatim), di Surabaya, Jatim,Minggu (28/6). La Nyalla menuturkan, sila pe r t ama yang be rbuny i Ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bertuhan atau melaksanakan ajaran aga- maNya. Dalam Islam, artinya menjalankan Syariat Islam. Syariat Islampaling fundamen- tal, lanjut La Nyalla, adalah mendirikan salat dan berbuat amal kebajikan. Dengan mendirikan salat berbuat amal sholeh, menurut anggota MPR tersebut, sudah bisa mencegah manusia Indonesia dari perbuatan keji dan mungkar. "Nah, kalau seluruh anak bangsa ini menjalankan ajaran agamanya, dan kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan terwujud. Apa artinya? Rakyat yang hidup di negeriinimemilikimoral, akhlak dan adab, serta sikap yang baik dan luhur," tegas La Nyalla.

Dengan situasi itu, menurut LaNyalla,masyarakat Indonesia akan bersatu dengan saling menghargai perbedaan sukudan agama serta perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia akan hidup dalam keber-adab-an dengan budi pekerti yang luhur. Dalam situasi itu, maka terwujudlah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan yang terjadi atas kesadaran diri, bukan atas paksaan atau tekanan. "Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang yangmen- jalankan agamanya, dan orang- orang beradab ini bersatu? Munculah orang-orang yang bijaksana sebagai perwakilan untuk bermusyawarah dengan tujuan menemukan pemimpin bangsa ini. Itulah makna Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan," ucap La Nyalla. Jika keempat Sila telah di- laksanakan, menurut LaNyalla, maka bangsa yang kaya dan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. "Jika hal ini terwujud, maka Indonesia akan menjadi Baldatun Thoyyibatun wa RobbunGhofur yaitu terwujud- nya Sila kelima yang meru- pakan cita-cita akhir para pendiri bangsa ini yaituKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar La Nyalla. LaNyalla menegaskan, kalimat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung dua frasa penting. "Adil dalamkacamata sosial itu bukanlah sama rata sama rasa atau membiarkan siapa yang mampu bertahan hidup. Tetapi mana yang harus dibantu, mana yang tidak, mana yang harus disubsidi, mana yang tidak," ungkap La Nyalla. La Nyalla pun menyebut,

"Orang miskin atau kurang beruntung harus mendapat keadilan dengan biaya kesehat- an gratis. Biaya pendidikan gratis, dan lainnya. Sementara yang mampu atau kaya, tidak boleh mendapatkan perlindun- gan negara semacam itu. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah makna ke- adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Jadi, menurut La Nyalla, wajar adanya banyakpenolakan RUU HIP dari seluruh elemen bangsa ini, terutama dari MUI, NUdanMuhamadiyah. Karena hal itu bermuara pada sikap dan pandangan umat Islam, bahwa Pancasila itu sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkan- dung di dalamAl-Quran. Tidak perlu diberi tafsir baru lagi, apalagi dimaknai dalamTrisila Oleh karena itu, DPD sepakat membentuk TimKerja untuk menelaah lebih dalam dankomprehensifterhadapRUU HIP tersebut, untuk nantinya DPDakanmenyatakansikapnya secara kelembagaan. Apakah RUU ini harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja, atau memang tidak perlu ada. Sosialisasi Empat Pilar tersebut selain dihadiri para pengasuh pondok pesantren se JawaTimur, jugadiikuti anggota Komisi KajianKonstitusiMPR Jamal Aziz dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto. Pertemuan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memberi jarak antara kursi peserta dialog. [C-6] dan Ekasila. Tim Kerja

Survei: Atasi Covid-19, Publik Persepsikan Kinerja Ganjar dan Ridwan Kamil Terbaik ANTARA/Oky Lukmansyah Seorang warga beratraksi menaiki paralayang saat menyambut ke-74 Hari Bhayangkara di Pantai Pantura objek wisata pantai alam indah (PAI) Tegal, Jawa Tengah, Minggu (28/6). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tegal, TNI, dan Polri tersebut dimeriahkan dengan atraksi jetski, paralayang, dan motor trail.

[JAKARTA] Hasil survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menye- butkan, publik menilai kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbaik dalam mengatasi Covid-19. Direktur Eksekutif New I n d o n e s i a R e s e a r c h & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu, mengatakan, isu me- wabahnya Covid-19 yang terus mewarnai pemberitaan menjadi wacana publik yang sangat kuat. Dampak politis pun, kata dia, tak terhindarkan di tengah mulai hangatnya peta elektoral menuju Pemilu 2024. "Kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai terbaik oleh pub- lik Indonesia dalam mengatasi Covid-19," kata Andreas, sep-

erti dikutip Antara, Minggu (28/6) Menurut dia, Ganjar me- muncaki opini publik dengan penilaian 23%, sedangkan Kang Emil menyusul sebesar 16,8%. Berturut-turut di bawahnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (12,8%), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (9,3%), dan Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan (8,1%). Selain itu ada pula nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (4,5%), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (2,7%), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (1,3%), dan Gubernur Banten Wahidin Halim (1%). Nama- nama lain tidak mencapai 1%, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 18,8%. "Ketika diterjemahkan ke dalam tingkat elektabilitas, Ganjar dan Kang Emil menem-

pati tiga besar menuju Pemilu 2024, bersama Prabowo yang masih paling tinggi," jelas Andreas. Elektabilitas Prabowo sebe- sar 18,9%, sedangkan Ganjar dan Kang Emil masing-masing 14,3% dan 11%. Yang menarik, Andreas mencermati figur Kang Emil yang berhasil melewati Anies dengan elektabilitas 9,8%. "Hal ini tampak paralel dengan buruknya opini publik terhadap kinerja Anies dalam mengatasi corona, sebaliknya Ganjar dan Kang Emil diper- sepsikan terbaik kinerjanya,” katanya. Di bawah Anies ada nama Sandiaga Uno (8,9%), Khofifah ( 4 , 5%) , Agu s Ha r imu r t i Yudhoyono (2,7%), Risma (1,6%), Erick Thohir (1,3%), Mahfud MD (1,2%), Puan Maharani (1,1%), dan Susi Pudjiastuti (1,0). Nama-nama

lain kurang dari 1%, sisanya tidak tahu/tidak menjawab 19,8%. Secara umum, faktor kin- erja dan kepemimpinan yang merakyat serta terukur menjadi kunci keberhasilan Ganjar dan Kang Emil dalam meraih du- kungan publik. "Sebaliknya sosok seperti Anies tertinggal karena kiner- janya dinilai kurang konkret dan terjebak dalam narasi be- laka tanpa realisasi nyata di lapangan," ucapnya. Survei New Indonesia Research & Consulting dilaku- kan pada 8-18 Juni 2020, den- gan jumlah responden 1.200 orang. Metode survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden survei se- belumnya yang dipilih secara acak. Margin of error survei sekitar 2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%. [W-12]

Made with FlippingBook - Online catalogs