ID170919

selasa 19 september 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/AFP PHOTO/Odd ANDERSEN

Oleh Happy Amanda Amalia  YANGON – Pemerintah Myanmar terus men- dapat tekanan internasional. Pada Senin (18/9), kelompok hak asasi bernama Human Rights Watch (HRW) mendesak para pemimpin dunia, yang tengah berkumpul di Sidang Umum (SU) Perserikatan Bang- sa-Bangsa (PBB), untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar, yang dituding telah mengusir lebih dsari 410.000 Muslim Rohingya dalam apa yang su- dah dikategorikan sebagai operasi pembersihan etnis.

gan untuk reformasi. Sekitar 130 pemimpin dunia meng­ hadiri pertemuan global tersebut, na­ mun semua mata tertuju pada Trump, yang agenda “Amerika Pertama” telah mengejutkan baik sekutu maupun musuh. AS, yang merupakan donatur finan­ sial terbesar di PBB, telahmengancam pengurangan dana kepada badan tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan hal itu akan menciptakan masalah yang tidak dapat diselesaikan untuk badan dunia. Pada Senin waktu setempat, Trump juga dijadwalkan mengadakan pem­ bicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang juga akan melakukan pidato perdananya di SU pada Selasa (19/9), dan dengan Per­ dana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Baik Macron dan Netanyahu diperkirakanmengangkat masa depan perjanjian nuklir Iran, dengan pem­ impin Prancis membuat kasus yang kuat untuk menjaganya tetap hidup dan perdana menteri Israel men­ dorong kematiannya. Trump juga akan mengadakan makan malam resmi dengan para pemimpin Amerika Latin yang akan menyentuh krisis di Venezuela. Uji coba nuklir dan rudal Korea Utara (Korut) akan menjadi sorotan dengan menteri luar negeri sepakat untuk memberlakukan sanksi terha­ dap rezim Pyongyang dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan menge­ nai non-proliferasi pada Kamis (21/9). (afp/leo) para pengungsi. Hal ini kemungkinan menuai kemarahan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheik Hasina, sekaligus mendesak SU PBB untuk meningkatkan tekanan global ke­ padaMyanmar supaya mau menerima kembali semua warga Rohingya yang berkumpul di kota-kota dan kamp- kamp kumuh di dekat perbatasan. Kesempatan Terakhir Sementara itu, peraih Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi telah membuat masyarakat internasional terkejut karena bungkamnya terhadap situasi Rohingya dan kegagalannya untuk mengecam aksi yang dilakukan ten­ tara. Ini karena dia memiliki pengatu­ ran pembagian kekuasaan yang rumit. Saat diwawancarai BBC pada akh­ ir pekan lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Gutteres me­ nyebut pidato yang akan disampaikan Suu Kyi merupakan kesempatan terakhirnya untuk menghentikan bencanaan kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana. Akan tetapi kalangan analis men­ gatakan pidato itu akan sulit baginya sehingga bisa saja menyulut kemara­ han global dan ketegangan religi yang mudah berkobar di dalam negeri. Pasalnya aksi penumpasan olehmiliter mendapat dukungan luas dari kalan­ gan masyaraat Budha. “Saya khawatir kemungkinan ham­ pir tidak ada iklim politik di Myanmar untuk menyeimbangkan harapan se­ bagian besar negara dengan harapan masyarakat intenasional,” kata Rich­ ard Horsey, analis independen yang berbasis di Myanmar, kepada AFP . Perpecahan yang tajam pun sedang diperlihatkan saat terjadi aksi demon­ strasi di Dhaka pada Senin, di mana terdapat 20.000 kelompok garis keras Islam yang menggelar protes soli­ daritas dengan Rohingya. Selain itu di Yangon juga terjadi aksi demonstrasi serupa yang diikuti kelompok lebih kecil, sekitar 300 orang berkumpul untuk melancarkan adanya campur tangan global dalam konflik itu. Kaum ultra-nasionalis di Yangon menerobos hujan yang turun seraya melambaikan bendera-bendera My­ anmar dan spanduk-spanduk yang menggambarkan PBB dan LSMglobal sebagai organisasi pendukung untuk para teroris. (afp)

NEWYORK – Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum (SU) tahunan pada pekan ini. Reformasi badan dunia ini akan menjadi topik utama yang diangkat Presiden Amerika Serikat (AS) Don­ ald Trump, pada Senin (18/9) waktu setempat. Topik lain yang akan men­ jadi pembahasan adalah kekhawatiran tentang Korea Utara (Korut), Iran, dan Myanmar. Trump, yang dulu meremehkan badan dunia itu sebagai klub bagi orang-orang untuk berkumpul, berbin­ cang, dan bersenang-senang, akan menunjukkan pandangannya tentang bagaimana memperbaiki PBB, sehari sebelum dia melakukan pidato per­ tamanya di Sidang Umum (SU) PBB. Prancis dan Rusia telah bereaksi dingin terhadap inisiatif AS, di tengah kekhawatiran bahwa pemerintah AS lebih fokus pada pemotonganbiaya dari­ pada memperbaiki kinerja PBB. Duta Besar AS Nikki Haley adalah kekuatan pendorong di balik potongan US$ 600 juta dolar untuk anggaran pemeliharaan perdamaian PBB tahun ini. Haley pada Jumat (15/9) menunjuk lebih dari 120 negara mendukung deklarasi politik yang disusun oleh AS mengenai reformasi PBB sebagai jumlah yang menakjubkan. Ini men­ unjukkan bahwa ada dukungan untuk paket reformasi besar yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sekjen yang baru diangkat terse­ but juga mendorong perombakan birokrasi PBB. Ia akan membahas acara di mana para pemimpin akan menandatangani sebuah janji dukun­ Sidang tahunan PBB di New York antara lain membahas salah satu topik yang paling mendesak itu. Desakan ini juga dilakukan menjelang pidato kenegaraan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi, yang mana akan menjadi pidato pertamanya atas krisis Rakhine. Human Rights Watch menyerukan supaya para pengungsi mendapatkan jaminan keselamatan dan dapat kem­ bali dengan sukarela, seiring doron­ gan kepada seluruh pemerintahan di dunia untuk menghukum militer Myanmar atas kekejaman yang ber­ langsung terhadap Rohingya. “DewanKeamanan PBB dan negara- negara terkait harus menerapkan sanksi yang ditargetkan dan embargo senjata kepada militer Burma demi mengakhiri operasi pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya,” bunyi pernyataan Human Rights Watch. Sebelumnya militer Myanmar telah dijatuhi sanksi oleh Barat selama 50 ta­ hun pemerintahan negara itu. Namun sebagian besar sanksi telah dicabut dalam beberapa tahun terakhir karena para jenderal mengizinkan terjadinya transisi parsial menuju demokrasi. “Komandan militer senior Burma juga cenderung lebih mengindahkan seruan masyarakat internasional jika mereka menghadapi konsekuensi ekonomi yang nyata,” ujar John Sifton, direktur advokasi HRW Asia. Di sisi lain, eksodus pengungsi Ro­ hingya dari Myanmar – yang sebagian besar penduduknya menganut agama Budha – ke negara tetangga di Bang­ ladesh telah memicu keadaan darurat kemanusiaan. Kelompok-kelompok pemberi bantuan sedang berjuang memberikan bantuan kepada arus pendatang baru yang berdatangan setap hari, dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Sebelumnya, Myanmar telah meny­ ampaikan bahwa pihaknya tidak akan menerima kembali semua orang yang telah melarikan diri melintasi perbatasan. Mereka juga menuding para pengungsi memiliki hubungan dengan militan Rohingya yang telah melakukan serangan ke pos-pos polisi pada Agustus 2017, sehingga memicu serangan balasan dari tentara. Pernyataan itu terang-terangan dipandang sebagai langkah-langkah jelas untuk menghalangi kembalinya

Kampanye Kanselir Jerman Poster di atas sebuah perahu memperlihatkan Kanselir Jerman Angela Merkel dan penantangnya Martin Schulz, ketua partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) menyeruput air dari sungai Spree di depan gedung parlemen Jerman atau Bundestag di Berlin, Senin (18/9). Poster dipasang oleh kelompok One, yang mengampanyekan dan advokasi penanggulangan kemiskinan ekstrem serta pencegahan penyakit, terutama di Afrika.

IST

nerimaan dari yang bersumber migas. Untuk pajak nonmigas tumbuh 11,1%,” imbuhnya. Suahasil menyatakan, hal itu cukup kredibel karena menjadi sinyal kepada dunia usaha bahwa pajak memiliki target sebesar 9%, yakni target pertum­ buhan ekonomi plus inflasi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi sekitar 3,5%. “Jadi, ini berarti sekitar 9%. Di pajak nonmigas tetapmempunyai extra effort untuk mencari tambahan penerimaan di sekitar 2% lebih,” ujar Suahasil. Secara keseluruhan, lanjut dia, pihaknya berharap dapat menjaga optimalisasi penerimaan pajak, iklim investasi, dan redistribusi. Ini dilaku­ kan melalui pendayagunaan data, peningkatan kepatuhan yang terus dilakukan, serta membangun kesa­ daran wajib pajak. “Kami tidak hanyamengambil pajak, tetapi juga memberikan insentif dalam bentuk tax allowance , pajak yang di­ tanggung pemerintah, dan bea masuk ditanggung pemerintah. Ini untuk mendukung daya saing industri,” ujar Suahasil. Sementara itu, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, untuk tahun 2018 tam­ bahan penerimaan pajak dari PPN sebesar Rp 6,5 triliun. “Menyangkut PPN ini agak lebih mudah, karena saya memungut pajak tidak langsung, jadi banyak orang tidak teriak. Kalau ke PPh, banyak orang yang teriak,” ujar Ken. Sedangkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menyatakan, untuk mencapai per tumbuhan pajak Rp 6,5 triliun dalam RAPBN 2018 perlu peningkatan kepatuhan wajib pajak. “Kami akan melakukan perbaikan di kepatuhan, lewat complex improve- ment plan untuk sektor PPN khusus di tahun depan,” ujar Yon. (c01) serupa dengan kenaikan suku bunga. Setelah inflasi pada akhirnya men­ catat kenaikan yang cukup besar pada Agustus 2017, pasar melihat kemungkinan suku bunga acuan naik -dari kisaran saat ini 1,0-1,25%- pada Desember 2017 meningkat. Namun Satyam Panday, ekonom senior di Standard & Poor’s, menga­ takan kepada AFP bahwa kenaikan sekali di indeks harga konsumen (CPI) seharusnya tidak mengaburkan kenyataan yang lebih besar. “Kami tidak mengharapkan kenaikan suku bunga pada September atau Desem­ ber. Tren inflasi yang mendasari masih jauh di bawah target inflasi 2%,” kata dia. Indeks harga konsumen di AS naik 0,4% bulan lalu, dan indeks untuk 12 bulan terakhir meningkat menjadi 1,9%. Akibatnya, peluang pasar untuk kenaikan pada Desember melonjak. Para pelaku pasar pada Jumat (15/9) menunjukkan kemungkinan di atas 54%, naik dari 31% pada pekan sebe­ lumnya. Dan tolok ukur inflasi yang disukai The Fed, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, stabil di level 1,4%, sementara inflasi inti berada di bawah target bank sentral sebesar 2% selama lebih dari lima tahun. (afp/leo)

yang lebih baik kepada masyarakat. “Seperti diketahui, jumlah pembayar pajak kita sudah lebih dari tiga kali lipat, jumlah kantor-kantor KPP dan Kanwil juga meningkat. Dari tingkat registrasi pembayar pajak, pengelo­ laan datanya sudah membutuhkan upgrade IT system ,” katanya di Jakarta, Senin (18/9). PPN Naik Pada kesempatan terpisah, Suahasil Nazara menyatakan, saat ini peneri­ maan perpajakan sampai Agustus 2017 mencapai Rp 780 triliun. Tahun lalu dalam periode yang sama, real­ isasi mencapai Rp 709,5 triliun. “Jadi, pertumbuhannya 9,0%. Tahun lalu, realisasinya 42,3% dari total target, sedangkan tahun ini di periode yang sama mencapai 51%,” paparnya. Pada akhir Agustus lalu, lanjut dia, pertumbuhan PPN bahkan mencapai 15,6%. Hal ini menunjukkan ada per­ baikan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, maka PPN juga ikut meningkat. “Selain karena ada perbaikan com- pliance atau perbaikan kepatuhan dalam pembayaran PPN, juga ada pergerakan ekonomi yang pertum­ buhannya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pajak nonmigas kami perkirakan tumbuh sekitar 11%. Se­ dangkan dari kepabeanan dan cukai kami perkirakan tumbuh sekitar 2,6%. Secara total, total perpajakan tumbuh di angka sekitar 9,3%. Kami rasa angka 9,3% cukup kredibel, seharusnya dunia bisnis bisa menyesuaikan dengan ang­ ka tersebut,” ujar Suahasil di Jakarta, Senin (18/9). Suahasil juga menjelaskan, PPh badan meningkat 17,8% dan PPh pribadi 5,3%. Sedangkan PPN migas tumbuh 62,8%, dikarenakan adanya peningkatan harga minyak dunia. “Jadi, memang ada peningkatan pe­ mencatat ada jumlah yang cukup dari pejabat yang percaya inflasi rendah disebabkan oleh faktor sementara. Dalam sebuah pidato awal bulan ini, Presiden The Fed New York William Dudleymengatakan, kendati dia terke­ jut bahwa inflasi telah begitu rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil pada akhirnya harus mendorong upah naik, sehingga The Fed terus menaik­ kan suku bunga secara bertahap. Seiring dengan pernyataan kebija­ kan pada Rabu (20/9), para anggota The Fed akanmerilis perkiraan ekono­ mi dan tingkat suku bunga, yang bisa memberi gambaran lebih jelas tentang sentimen di bank sentral. Dan untuk Desember 2017, The Fed mungkin memiliki pandangan yang lebih dovish, mengingat Wakil Gubernur Stanley Fischer, yangmendukung pengetatan, berencana untukmundur bulan depan. The Fed diperkirakan pekan ini mengumumkan dimulainya rencana untuk mengurangi investasi multi- triliun dolar, yang dibangun untuk mendukung perekonomian terkait krisis keuangan global 2008. The Fed mengatakan prosesnya akan sangat bertahap, untuk meng­ hindari gangguan pada pasar keuang­ an, akan bertindak dengan sedikit pengetatan kebijakan moneter yang

wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, serta dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Upaya untuk meningkatkan peneri­ maan pajak tahun depan diperkirakan tidak gampang, karena tahun sebel­ umnya ada tambahan penerimaan dari uang tebusan peserta tax am- nesty . Setelah 9 bulan berjalan, mulai dari 1 Juli 2016-31 Maret 2017, maka program pengampunan pajak ini men­ catatkan total pelaporan harta sekitar Rp 4.855 triliun, yang mayoritas terdiri atas deklarasi harta di dalamnegeri Rp 3.676 triliun. Sisanya adalah deklarasi harta di luar negeri Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indone­ sia (repatriasi) Rp 147 triliun. Adapun jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, sehingga total uang yang masuk ke kas negara sekitar Rp 135 triliun. Peningkatan Teknologi Sementara itu, kemarin, Kementeri­ an Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai core tax administration system . Ini ada­ lah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Menteri Keuangan Sri Mulyani In­ drawati mengatakan, sistem teknologi informasi di perpajakan butuh diting­ katkan sesuai perkembangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang kabinet sebelumnya, yang bertujuan memberikan layanan Irma membuat para ekonom berbeda pandangan mengenai kemungkinan dampak kedua badai itu akan men­ ciptakan ketidakpastian yang cukup untuk menunda langkah pengetatan berikutnya sampai 2018. Badai Irma dan Harvey dapat me­ mangkas sebanyak 0,5% dari PDB AS pada kuartal ketiga, karena bisnis terganggu, kenaikan harga energi, dan perekrutan kerja melemah. Namun para ekonom dan pejabat The Fed mengatakan bahwa badai tersebut tidak akan mempengaruhi tren pertumbuhan yang mendasari­ nya, yang telah stabil sekitar 2% dalam beberapa tahun terakhir, dan aktivitas seharusnya pulih di tahun ini karena upaya rekonstruksi. Mark Zandi, kepala ekonom Moody’s Analytics, mengatakan bah­ wa para bankir sentral akan melihat dampak ekonomi Harvey dan Irma, ka­ rena mereka tahu itu sementara. Zandi mengatakan dengan tingkat pengang­ guran turun drastis dan mendekati 4%, inflasi akhirnya akan menyusul. “Itu hanya masalah waktu,” ujar dia. Senada dengan Zandi, ekonom Tim Duy mengatakan kepada AFP bahwa dirinya menilai pejabat bank sentral rata-rata masih bersandar ke arah kenaikan pada Desember 2017. Ia

n William Dudley

WASHINGTON – Dua badai dalam rentang dua pekan tidak hanya meng­ hantamwilayah Amerika Serikat (AS) tetapi juga pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini menambah keraguan kemungkinan kenaikan suku bunga ketiga kalinya pada tahun ini. The Federal Reserve (The Fed) se­ cara luas diperkirakan mempertahan­ kan suku bunga acuan di akhir perte­ muan kebijakan selama dua hari pada pekan ini. Namun badai Harvey dan

 Sambungan dari hal 1

Ken mengatakan, masyarakat tidak perlu panik. Bila sudah masuk dalam SPT, handphone ini termasuk dalam aset wajib pajak. Laporan kepemilikan tersebut tidak akan meningkatkan beban pajak, karena konsumen sudah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) saat membeli handphone . “Sebenarnya Anda beli HP sudah ada PPN. Tapi, uang untuk beli HP ini dari penghasilan, jadi dilaporkan saja. Misalnya memiliki handphone 10 buah seharga Rp 10 juta per unit, maka total asetnya sebesar Rp 100 juta. Ini yang kami lihat ‘memiliki uang’ Rp 100 juta, tetapi sudah dilaporkan belum?” ujar Ken. Dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubung­ an Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksamamen­ gatakan kepada Investor Daily , jumlah wajib pajak terus meningkat. Saat ini jumlah wajib pajak sekitar 36 juta, atau 3 kali lipat dibanding 15 tahun yang lalu yang hanya sekitar 12 juta. Sejalan dengan terus bertambahnya wajib pajak, maka Ditjen Pajak akan segera meningkatkan teknologi untuk memperbaiki pelayanan. Sementara itu, Kepala Badan Ke­ bijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengata­ kan, tax ratio atau rasio pajak RI masih sekitar 10,8% dari PDB. Pemerintah menargetkan tax ratio yang masih rendah ini bisa ditingkatkan menjadi

11-12% tahun depan. Hasil Tax Amnesty

Upaya menaikkan tax ratio terse­ but dilakukan lewat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah

Made with FlippingBook flipbook maker