SP191006

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 6 November 2019

Mafia Anggaran Mulai Bergerilya?

S aat ini sejumlah daerah mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah (RAPBD). Kepala daerah bersama jajarannya bersama DPRD mulai mem- bahas program apa saja yang akan dilakukan daerah dan berapa anggaran yang dibu- tuhkan. Namun, di sejumlah daerah mulai terjadi polemik terkait besaran anggaran yang akan digunakan pemer- intah daerah (pemda) untuk tahun anggaran 2020. Sorotan tajam terhadap ang-

garan daerah dilakukan par- tai politik melalui perwaki- lan mereka di DPRD. Menurut sumber SP di

mafia anggaran yang mulai bergerilya. Mereka mend- ekati pejabat-pejabat di daerah, bahkan hingga kepala daerah, agar program-program yang tidak jelas itu bisa lolos,” kata sumber itu. Bahkan, ujar dia, mafia anggaran itu juga mendekati beberapa anggota DPRD agar mendukung pro- gram-program yang tidak jelas tersebut. Sumber itu menjelaskan, mafia anggaran itu sudah ada sejak lama. Selain pen- gusaha lokal, mafia angga-

sosok Dewas yang berintegritas penting untuk dilakukan guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam proses penan- ganan kasus korupsi di KPK. Dengan demikian, fungsi Dewas akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan semua pihak. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, UU KPK yang baru telah mengatur pem- bentukan dan pelantikan Dewas bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK Jilid V. KPK, kata Febri, berharap pembentukan Dewas tidak menghambat kerja pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK berharap Dewas nantinya diisi tidak hanya oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan men- genai hukum, tetapi juga yang lebih penting memiliki integritas untuk memberantas korupsi di Indonesia. “Sehingga, orang-orang yang dipilih, baik menjadi pimpinan atau menjadi dewan pengawas dan menjadi pegawai KPK, adalah orang-orang yang memang memi- liki kapasitas, pengetahuan, dan yang paling utama integritas un- tuk pemberantasan korupsi itu. Apalagi, mereka adalah orang- orang yang akan melakukan pen- gawasan terhadap kerja KPK,” kata Febri. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman men- gatakan, Presiden Jokowi berkom- itmen menunjuk anggota Dewas KPK berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Presiden juga memilih Dewas dengan memper- timbangkan masukan dari mas- yarakat. Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi masih memroses bakal calon anggota Dewas. Nama- nama yang masuk dalam Dewas tidak secara khusus disebutkan oleh Presiden. Latar belakang dari para bakal calon pun berasal dari hukum dan non-hukum. Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, pihaknya me- nyerahkan sepenuhnya keputusan soal Dewas KPK kepada Presiden Jokowi. Meski demikian, DPR berharap Presiden memilih orang- orang yang mengerti hukum den- ganbaik. [MJS/F-5/H-14/Y-7/C-6] ran ini biasanya juga orang- orang dekat pejabat atau anggota DPRD. Para mafia anggaran itu berharap mendapatkan proyek dari program yang sengaja dibuat untuk kepentingan mereka. “Praktiknya, mereka sendiri yang akan mengerja- kan proyek tersebut dengan melakukan penggelembun- gan anggaran. Selain itu, bisa juga mereka ‘menjual’ program atau pengadaan yang telah disetujui itu ke- pada pihak lain. Mereka akan mendapatkan fee ,” ujar sumber itu. [H-14/O-1]

Jakarta, Selasa (5/11), muncul- nya polemik ter- kait pembahasan RAPBD itu terjadi

karena ada anggaran yang tidak sesuai dengan kebutu- han masyarakat. Disebutkan, banyak program di daerah yang sebenarnya tidak perlu, tetapi dipaksakan untuk dia- dakan agar ada anggaran- nya. “Ini terjadi karena ada

Dewan Pengawas KPK Harus Berpengalaman

[JAKARTA] Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang memiliki fun- gsi dan kewenangan yang strate- gis harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berpengala- man dalam penegakan hukum, serta bebas dari kepentingan. Dewan Pengawas yang berintegri- tas dan kompeten itu akan men- jaga citra Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, meski Dewas KPK ditunjuk langsung oleh Presiden, proses pemilihannya harus tetap transparan. Presiden Jokowi perlu mendengarkan ma- sukan-masukan dari berbagai ele- men masyarakat agar kehadiran Dewan Pengawas bisa membantu pimpinan KPK dalam melak- sanakan fungsi pencegahan dan penindakan secara proporsional, profesional, serta menjunjung tinggi perlindungan HAM. D e m i k i a n r a n g k u m a n pendapat guru besar hukum pi- d a n a U n i v e r s i t a s Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Garnasih, dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita yang dihimpun SP di Jakarta, Rabu (6/11). Indriyanto mengatakan, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan KeduaAtas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai dewas. UU ini juga menjadi landasan Presiden dalam memilih lima ang- gota Dewas. Sebagai pimpinan lembaga penegak hukum, kata Indriyanto, calon anggota Dewas sebaiknya memiliki kredibilitas dan keahlian di bidang hukum. “Dengan berpijak pada pers- pektif KPK sebagai lembaga penegak hukum, memang sebai- knya calon-calon anggota Dewas itu memiliki kredibilitas serta ek- spertis keilmuan dan praktis di dalam bidang hukum. Tentunya, para calon memiliki integritas moral penegakan hukum yang baik, sedangkan perekrutan nantinya tentu memiliki syarat normatif UU KPK, yang telah dia- tur pada Pasal 37D dan Pasal 69A.

Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran tentang syarat-syarat Dewas terse- but,” kata Indriyanto. Berdasarkan UU KPK, untuk pertama kalinya Dewas ditunjuk dan dilantik oleh presiden. Untuk itu, Indriyanto berharap agar Presiden Jokowi mendengar berbagai masukan dari masyara- kat maupun DPR. “Memang menurut UU KPK untuk pertama kalinya pemben- tukan Dewas ini menjadi hak pre- rogatif presiden, meskipun secara hukum presiden memiliki kebija- kan untuk mendengar masukan dari entitas publik maupun DPR,” katanya. Apalagi, pembentukan Dewas bertujuan untuk memperkuat pe- laksanaan tugas KPK, terutama di bidang penindakan. “Pembentukan Dewas ini me- mang untuk memperkuat kelema- han sistem penegakan hukum di KPK, khususnya bagi pengua- tan penindakan terhadap pelak- sanaan dan pengawasan upaya paksa ( coercive force atau dwang middelen ),” katanya. Indriyanto mengungkapkan ada banyak nama yang layak dip- ilih Presiden Jokowi sebagai ang- gota Dewas. Namun, kata dia, pemilihan Dewas sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. “Kalau sebut nama-nama, cukup bahyak yang mumpuni. Tetapi, ini soal subjektivitas dan objektivitas dalam perspektif penilaian calon yang berbeda,” katanya. Sementara, Yenti Garnasih mengatakan, Pasal 21 UU KPK menegaskan bahwa KPK terdiri atas Dewas, komisioner (pim- pinan), dan pegawai. Fungsi Dewas untuk mengawasi kinerja, memberikan/tidak izin peny- adapan, menetapkan kode etik serta menyidang kalau ada pelanggaran. “Sesuai UU KPK, kebera- daaan Dewas itu menjadi sangat penting,” ujar Yenti Garnarsih. Yang terpenting, kata Yenti, meski untuk kali yang pertama ditunjuk langsung Presiden, tetapi sebai- knya kriteria Dewas harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU, meski tidak melalui Sangat Penting

foto-foto: dok sp

Romli Atmasasmita

Yenti Garnasih

“ Pembentukan dewas juga merujuk pada laporan BPK sejak 2013 yang menunjukkan ada masalah, baik dalam sistem kendali internal maupun dalam sistemmanajemen penyidikan, termasuk pengelolaan barang bukti dan hasil rampasan.

panitia seleksi.

“Jadi, diharapkan, Dewas dapat mencapai Tujuannya, yaitu mengembalikan tugas dan wewe- nang KPK agar strategi pencega- han serta penindakan dilak- sanakan secara proporsional, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law dan perlindungan HAM,” kata Romli. Menurutnya, selama ini prak- tik pengawasan terhadap aparatur kekuasaan kehakiman dan lem- baga eksekutif sering bermasalah, karena lembaga pengawas justru tidak menyelesaikan masalah. Menurut Romli, lembaga pen- gawas justru sering menimbulkan masalah baru, sehingga timbul pertanyaan, siapa mengawasi si- apa. “Untuk mencegah hal terse- but, maka untuk pertama kali p emb e n t uk a n Dewa s o l e h Presiden menentukan paling tidak memenuhi integritas, profesional, dan akuntabel,” katanya. Diingatkan pula, memilih

Terkait dengan syarat anggota Dewas, Yenti memberi saran seti- daknya menimal berusia 55 tahun dan paham hukum. Selain itu, anggota Dewas juga tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun ke atas. “Selain persyaratan yang lain terkait integritas dan lainnya. Dewas harus memahami masalah korupsi dan tugas KPK,” kata mantan Ketua Panitia Seleksi KPK itu. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menjelaskan, gaga- san pembentukan Dewas yang te- lah dinormakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berkaca dari pengalaman KPK selama 17 tahun. Pembentukan dewas juga merujuk pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2013 yang menun- jukkan ada masalah, baik dalam sistem kendali internal maupun dalam sistem manajemen penyidi- kan, termasuk pengelolaan barang bukti dan hasil rampasan.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker