SP181105

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 5 November 2018

PKS Perjuangan Akan Dibentuk?

P artai Keadilan Se- internal sedang malanda partai tersebut, karena ada ketidak- senangan dari para kader atas kepemipinan PKS saat ini di bawah komando Sohibul Imam. Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan, saat ini sedang ada gerakan untuk me- nyelamatkan PKS. Kelompok ini sedang membentuk sebuah organisasi yang nantinya bisa membentuk partai baru. “Seperti PDI Perjuangan. Dulu PDI juga begitu, pecah menjadi dua dan muncul jahtera (PKS) sedang bergejolak. Perpecahan

PDI Perjuangan. Jadi, akan ada PKS perjuangan, tetapi namanya bukan perjuangan. Ada nama tersendiri bagi kader PKS yang saat ini sedang sakit hati,” kata sum- ber itu di Jakarta, Senin (5/11). Dijelaskan, kelompok ini merupakan loyalis mantan Presiden PKSAnis Mata. Mereka juga pengikut dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. “Saat ini sudah ada wadahnya, tetapi mereka belum buka-bukan ke publik. Ini masih bersifat organisasi

kemasyarakatan (ormas) untuk menampung para kader tersebut,” tutur sumber tersebut. Menurutnya, berbagai

membuat sakit hati,” kata sumber tersebut. Dia menegaskan, pem- bentukan partai baru mungkin belum dilakukan dalam waktu dekat. Kemungkinan masih menunggu setelah pelak- sanaan Pemilu 2019. “Kalau banyak loyalis Anis disingkir- kan, pembentukan partai baru sesegera mungkin. Targetnya agar PKS tidak lolos pada Pemilu 2019. Tetapi, kalau masih banyak loyalis Anis diakomodasi dan tidak diin- timidasi, pembentukan partai baru setelah pemilu,” kata sumber tersebut. [R-14]

aksi pengunduran diri kader PKS di daerah- daerah adalah upaya penggembosan PKS yang ada sekarang.

Mereka merasa PKS yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan visi dan misi partai saat didirkan pertama kali. “Fahri itu pendiri PKS, demikian juga Anis Mata. Na- mun, oleh kelompok Sohibul, mereka dibuang. Itu yang

Pemprov DKI Jangan Menunda ERP

[JAKARTA] Penerapansistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta hendaknya tidak tertunda. Selain lebih efektif mengurangi kemacetan, ERP diyakini lebih transparandalam hal pengelolaan pemasukan pendapatan daerah, tilang, sekaligus lebih adil bagi pe- ngendara yang menggunakan jalan raya. Pemberlakuan mobil ganjil genap selama ini dinilai tidak adil karena para pemilik kendaraan pribadi membayar pajakkendaraanselamasetahun penuh, tetapi hanya bisameng- gunakannya setengah tahun. Sayang, ERP yang direncanakan bakal berlaku Oktober 2019 mendatang, terancam tertunda. Pelaksa- naannya molor karena lelang tender proyekyangditargetkan Gubernur Anies Baswedan selesai Oktober lalu, ternyata belum terlaksana hingga kini. Padahal, rencana lelang ERP sudah digagas sejak era Gubernur Basuki Tjaha- ja Purnama, yakni April 2015. Lambatnya proses pembangunan sistem ERP memunculkan pertanyaan mengenai political will dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan Jakarta. “PenerapanERPdi Jakarta su- dahmendesakuntukdilakukan, terutama untukmenggantikan sistemgenapganjil,”katapeng- amat tatakotaYayat Supriyatna kepada SP , Senin (5/11). Bahkan, menurut Yayat, bulan Maret 2019 idealnya ERP sudah berjalan. Kajian dan wacana yang telah ada di PemprovDKI Jakarta saat ini, menurut Yayat, harus segera dilaksanakan. “Harus berani untuk segera dieksekusi. ERP jangan hanya jadi wacana saja. Ingat bahwa kebijakan ganjil genapberakhirDesember2018. Jadi antara rentang Januari hingga Maret harus matang persiapanuntukERP,”katanya. GubernurDKI JakartaAni- es Baswedan diminta bekerja keras. Gubernur harusmampu

nantinya bisa menghasilkan pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta dan pemasukan tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan sarana trans- portasiumumsehinggamenjadi semakin nyaman dan warga pun tak segan untuk berganti moda ke transportasi massal. Yayat jugamenilai penting pembatasansepedamotoruntuk melintas. “Tidak adil juga rasanya jikamotor tidak dibatasi. Nanti semua beralih ke motor. Ini kan salah juga. Sudah 2019, beralihlah ke MRT. Sudah dibuatkan MRT masak tidak digunakan?” kata Yayat. Sementara Ketua fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menya- takan, ERP harus segera diterapkan di DKI Jakarta. “DPRDakanmendesakguber- nur segeramenerapkan ERP,” kata Gembong, Senin (5/11). Dia meyakini sistem ERP tidak dapat menghilangkan kemacetan, tetapi dapat me- nguranginya. “ERP paling tepat untuk diterapkan, karena sistem ganjil genap hanyalah perantara saja. Tidak bisa di- andalkan untuk jangka waktu yanglamadanpermanendalam mengurai kemacetan arus lalu lintas,” ujarnya. Gembongmengungkapkan, permasalahan utama yang mengakibatkan proses lelang ERP dari era Ahok hingga sekarang belumselesai adalah karena untuk lelangERPdibu- tuhkan vendor yang spesifik, danitubelummencapaikesepa- katan. “DPRD terusmendesak supaya Anies segera mencari vendor yang tepat supaya ERP segera dieksekusi,” ujarnya. Menurut Gembong, jalur-jalur yang tepat untuk diterapkan ERP yakni kawasan Sudir- man-Thamrin dan kawasan Kuningan. “TentunyaPemprov DKI Jakarta sudahmelakukan pemetaan, danpastinyamereka sudah tahu dan mengkaji ja- lur-jalur mana saja yang tepat untuk penerapan sistemERP,” katanya. [RIA/161]

ANTARA/Muhammad Adimaja Sejumlah kendaraan melintasi gerbang jalan berbayar atau "electronic road pricing" (ERP) yang terdapat di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (15/7). Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba sistem ERP serta tengah menyebarkan 50 alat ERP yang akan dipasang di kendaraan mobil, penyebaran alat ERP yang disebut OBU ("on board unit") itu terpencar di sejumlah titik di Jakarta.

mengatasi segala problem yangmenurutYayat pasti bisa dikoordinasikan. “Lelangnya segeralah dilakukan. Kalau ERP ini bisa diwujudkantentunyainisesuatu yang sangat fenomenal yang bisadicapaiAnies,” tuturYayat. Ditanyamengenai progres ERP, Anies Baswedan men- jawab diplomatis. Ia berharap pelaksanaan lelang ERPdapat segera tuntas secepatnya. Na- mun, tak disebutkan hambatan apa yang membuat proses lelang lambat. Lelang ERP, menurut Anies, tidak bisa diburu- buru dengan waktu meski ia bersama wakilnya terda- hulu, Sandiaga Uno menar- getkan lelang ERP sudah rampung pada Oktober ini. Anies beralasan, penerapan ERPdi Jakarta tidakbisahanya dilihat dari sisi gagal lelang atau berhasil lelang. Pemprov DKI Jakarta lebihmelihat dari

kesiapandaripihakaparatkepo- lisian. Semua data perekaman mobil sudah harus ada dalam data base milik kepolisian. Sistem tilang elektronik atau e-tilangyangsudahdiberlakukan di sejumlah titik jalan protokol dapatberjalanberiringandengan penerapan ERP nanti. Pada sistem ERP, setiap kendaraan terpasang on board unit (OBU). Data terkait kepe- milikan kendaraan seharusnya sudah valid. Namun, Yayat menya- yangkan kondisi di mana dinas terkait dengan proyek ini, Dinas Perhubungan,masih dijabat oleh seorang pelaksana teknis yang belum definitif menjabat.Meski sangpenjabat bisa mengambil keputusan, tentu kurang tepat jika nanti ketika proses tengah berjalan tiba-tiba dterjadi lagi pergan- tian kepemimpinan di Dinas Perhubungan. Adanya ERP ini juga

foto-foto:istimewa

Gembong Warsono

Yayat Supriyatna

sisi teknologi yang digunakan dalamsistemERPtersebut,apa- kahbisamencerminkansebuah solusi bagimasalahkemacetan di Kota Jakarta atau tidak. Hal yang sama dilakukannya ketika menetapkan kebijakan keberlanjutanpenerapanaturan pembatasan kendaraan bermo- tor melalui sistem ganjil dan genap. Banyak yangmenolak

dan ada juga yang sepakat diteruskan kebijakan ganjil genap tersebut. Akhirnya, ia harus mengambil keputusan yang bersifat win-win solution . Kesiapan Kepolisian MenurutYayat, penerapan ERPbukanhanyasoal kesiapan DinasPerhubungan DKIJakarta melainkan jugamembutuhkan

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker