SP170406

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 6 April 2017

Jatah Pimpinan MPR dan DPR untuk PDI-P Diganjal?

Tolak Politisasi Agama

[JAKARTA] Keindonesiaan bangsa ini justru sedang bergerak ke titik nol bila kelompok politik berbaju agama dibiarkan melakukan provokasi menggunakan bahasa dan simbol-simbol agama untuk melegitimasi antikeberagaman. Karena itu, peringatan Presiden Jokowi agar bangsa ini tidak mencampuradukkan politik dan agama sangat penting dan relevan. Saat kunjungan kerjanya di Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat (24/3) lalu, Presiden Jokowi menyatakan, agama dan politik harus dipisahkan. Konteks omongan Jokowi adalah pesan kepada seluruh rakyat Indonesia harus menjaga kerukunan. Jangan sampai ada pertikaian gara-gara perbedaan suku atau agama. Peringatan ini dalam konteks persatuan bangsa. Jangan sampai agama dipo- litisasi atau dijadikan seba- gai komoditas. Pernyataan Jokowi itu bukan berarti menegasikan nilai-nilai agama dalam politik. Agama justru merupakan sumur nilai atau tempat menimba kebijaksanaan untuk mem- bangun habitus keindone- siaan yang berdasarkan Pancasila. Prinsip demo- krasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat. Namun, secara substansial agama mesti mengejawantahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan keba- ikan dan kebajikan yang universal. Peneliti senior CSIS J Kristiadi mengingatkan rakyat Indonesia agar hati-hati dengan virus anti-keberagaman yang diembuskan dan disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal yang tidak meng- hargai pluralitas. Jika tak dibendung, generasi muda bangsa Indonesia akan jatuh pada sikap antikebera- gaman. Motif Primordial Jika virus antikebera- gaman ini merasuki gene- rasi muda maka mereka akan mudah digerakkan oleh motif-motif primordi- al dan instingtual demi mencapai kepentingan politik dan kekuasaan. "Dalam konteks inilah, peringatan Presiden Jokowi menjadi penting dan relevan supaya tidak mencampur- adukan agama dan politik. Politik jangan sampai mempolitisasi agama untuk melegitimasi keberadaan virus antikeberagaman. Semua pihak baik itu elite

lu mengikuti iklim demo- krasi secara otomatis ada aturan-aturan negara yang berlaku. Gol atau tujuannya adalah kekuasaan untuk kepentingan bersama dan jangan sampai prosesnya bersamaan dengan agama. "Misalnya dalam proses kampanye ikuti saja aturan kampanye. Itulah subtansi dari pemisahan agama dan politik," katanya. Ia mengatakan, agama punya nilai yang selalu menempel pada individu -individu yang harus mem- pengaruhi terhadap karakter manusia. Tidak berarti nilai ini harus dilepas. Dalam literatur Islam itu lanjutnya, mencuat bagaimana wacana agama dan negara dan pemisahan agama dan negara. Dalam konteks keIndonesiaan yang dianut sistem pemisahan agama dan negara. Hal ini dalam artian sistem bukan nilai. Sebagai indikatornya adalah kesepakatan tentang Pancasila. Indonesia tidak menganut agama dan nega- ra tetapi sebagai negara kesatuan. Soal interpretasi beragam, datang dari yang belum paham wacana agama dan negara. Nabi Muhammad men- con t ohkannya dengan mendirikan negara Madinah yang bukan negara Islam semata tetapi negara yang menjunjung tinggi perda- maian dan peradaban. Semua diatur oleh konstitusi. Di Indonesia, warga negara harus menghormati nilai-nilai Pancasila dan negara. Jika ada pelanggar- an terhadapnya tentu akan ada sanksi. Di Indonesia sebelum kemerdekaan dis- kusi yang berkembang nasionalisme atau agama. Menjelang kemerdekaan ada diskusi pemisahan negara dan agama atau menyatukan keduanya. "Para pendiri bangsa menyepakati Pancasila. Konsekuensinya perdebat- an agama dan negara sele- sai," ucapnya. Menurutnya isu SARA tidak perlu ditakuti, karena keberagaman adalah sebu- ah realitas, ada Jawa, Tionghoa, Arab dan Batak. Takut akan isu SARA ter- jadi pada orang-orang yang pada dasarnya salah. Selama kita benar tambahnya, kenapa takut mengaku jujur sebagai orang Batak misal- nya. Saat ini yang perlu dirajut adalah realitas keberagaman. Bagaimana setiap individu memosisikan diri dan setiap warga nega- ra punya kesamaan di mata negara. [YUS/FAT/R-15]

N iat PDI-P mendudukkan kadernya di kursi pim- pinan MPR dan DPR sepertinya bakal tak mulus. Rupanya partai lain juga mengincar

posisi yang dianggap bergengsi tersebut. Bagaimana caranya? Bisa lewat revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sumber SP menilai, revisi UU MD3 tak ubahnya bagi-bagi kekuasaan bagi parpol tertentu. Dia mengi- ngatkan, jika pemerintah mendukung revisi UU MD3 berarti tidak ada bedanya dengan DPR yang kerap hanya berpikir UU bisa diubah untuk memenuhi syahwat kekuasaan. “Sekali lagi ditegaskan, DPD menolak jika revisi UU MD3 hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, untuk kepentingan elite politik atau pihak tertentu,” kata- nya, di gedung parlemen, Rabu (5/4) malam. Dia menegaskan, jika ada penambahan kursi pim- pinan di DPR dan MPR, selayaknya menjadi formula bersama. Sebab, UU MD3 bukan hanya mengatur DPR dan MPR, tetapi mengatur 4 lembaga legislatif yakni, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Jika pimpinan DPR ditambah alasannya adalah memaksimalkan tugas, seyogianya DPD juga ada penambahan pimpinan sama dengan MPR ada penambahan pimpinan,” tuturnya. Sumber SP lainnya mengatakan, jika ada penam- bahan pimpinan di MPR, penambahan itu bukan untuk memberi ruang PDI-P tapi untuk membangun keseimbangan politik. “Poin tersebut diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena merasa kursi Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) mere- ka ‘dikudeta’. Mereka ingin hak mereka dikembali- kan,” ungkapnya. Dia mengungkapkan, selain poin mengenai penambahan pimpinan DPR, MPR, dan MKD, rapat harmonisasi Baleg juga merevisi Pasal 164 mengenai tugas Badan Legislasi (Baleg). Usulan tersebut ber- kembang dalam rapat, yang pada intinya mengingin- kan agar Baleg diberi kewenangan untuk mengusul- kan dan menyusun Undang-undang. Selama ini, katanya, Baleg tidak bisa mengajukan usulan rancangan UU. Rancangan UU hanya dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi dan gabungan komisi. Baleg merasa perlu penguatan dengan mere- visi Pasal 164. “Kalau ada kewenangan di Baleg untuk menyusun akan lebih mudah kami manfaat- kan,” tuturnya. Ditanyakan maksud “manfaatkan”, sumber itu hanya tersenyum. “Tak perlu saya jawab,” katanya. [W-12]

foto-foto:dok sp

M Sulton Fatoni

J Kristiadi

politik, pemuka agama, tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat harus menyadari itu. Perlu penguatan pema- haman kebangsaan dan sikap tegas negara mematikan virus anti-keberagaman termasuk para penyebarnya," ujar Kristiadi, Kamis (6/4). Pengamat politik Boni Hargens sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. "Mencampuradukkan urus- an agama dan politik ber- potensi membidani tumbu- kan sosial dan konflik horizontal," ujar Boni, Kamis (6/4). Boni menilai, keindo- nesiaan kita saat ini justru sedang bergerak ke arah titik nol bila kelompok politik berbaju agama dibi- arkan melakukan provoka- si politik dengan memakai bahasa dan simbol agama. Keindonesiaan, kata Boni adalah identitas kebangsaan tunggal yang dibangun secara sadar dari kebinekaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kesadaran inilah yang menyebabkan Piagam Jakarta yang dirumuskan Tim Sembilan pada 22 Juni 1945 dulu dikoreksi oleh Muhamad Hatta, setelah bersepakat dengan Teuku MuhammadHassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. "Saat ini kita melihat adanya upaya kelompok yang berteriak menghidup- kan lagi Piagam Jakarta. Kita bisa pastikan bahwa target mereka adalah meng- ubah Pancasila dengan s e s u a t u y a n g l a i n , " ungkapnya. Para pendiri bangsa merancang Republik dalam bingkai demokrasi tak meminggirkan peran agama dalam politik. Seperti di Eropa, setelah bermuncul- an kritik keras dari para filsuf terhadap agama sejak abad ke-17 maka sekulari- sasi memperoleh bentuk kuat pada abad ke-19. Namun kekuatan sekulari- tas itu tidak serta-merta m e n e g a s i e k s i s t e n s i agama dalam kehidupan bernegara. Prinsip sekularisasi

hanya menertibkan otonomi agama dalam ruang privat karena ruang publik adalah murni politik. Sampai saat ini masih banyak partai yang memakai nama agama seperti Partai Kristen (CDU) atau Partai Katolik (CSU) d i J e r ma n . "Namu n , partai-partai berjubah agama itu tidak menjual kitab suci dan simbol liturgis dalam ruang publik," kata dia. Logika yang hendak diperkuat oleh Presiden Jokowi dalam pernyataan- nya, menurut Boni adalah Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah minoritas ataupun mayoritas. Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, kata dia, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat di mana publik menimba kebijaksanaan untuk mem- bangun habitus keindone- siaan yang berdasarkan Pancasila. Kemaslahatan Pe r j uangan po l i t i k agama, katanya, merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelom- pok yang mengancam kebhinekaan. "Presiden Jokowi tentu tak berpretensi menolak peran agama dalam politik, tetapi menolak segala ben- tuk provokasi dan politisa- si agama sebagai taktik untuk berkuasa. Prinsip demokrasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat. Namun, secara substansial agama mesti mengejawan- tahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan kebaikan dan kebajikan yang universal," pungkas dia. S e m e n t a r a K e t u a Pengurus Besar Nahdlatul Ulama M Sulton Fatoni berpandangan, yang dimak- sud Jokowi terkait pernya- taan perlunya pemisahan agama dan politik bisa dimaknai bahwa kepenting- an politik yang orientasi dan dalam prosesnya sela-

Made with FlippingBook - Online catalogs