SP190612

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 12 Juni 2019

Golkar Bidik Kursi Ketua MPR?

P artai Golkar dikabar- kan mengincar kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Alasannya, partai besutan Airlangga Hartarto itu mendulang 85 kursi parlemen di Pileg 2019. Sumber SP mengungkap- kan, pucuk pimpinannya telah melakukan lobi politik dengan pimpinan partai Koalisi Indo- nesia Kerja demi mengaman- kan posisi tersebut. “Ketum kami sangat in- tens melakukan lobi-lobi un-

tuk itu,” katanya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/6) malam. Tak hanya ketua umum yang melakukan lobi

mata dengan para Ketum parpol lainnya,” katanya. Sumber itu mengakui bah- wa partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Kerja juga mengincar kursi Ketua MPR 2019- 2024. Namun, sumber itu menyatakan bahwa Golkar pantas menempatinya sebab mendapatkan kursi terbanyak ke dua dalam pemilihan legislatif. Sedangkan, PDI-P yang menjadi pemenang pemilu mendapatkan jatah

ketua DPR.

“Pendekatan kami, kesan- tunan berpolitiklah. Bahwa kalau nomor satu ketua DPR maka nomor dua santunnya adalah Ketua MPR,” katanya. Sementara itu, Golkar menutup pintu untuk partai di luar koalisi untuk menempati pimpinan MPR. Paket pim- pinan MPR sewajarnya diisi partai Koalisi Indonesia Kerja. “Karena yang menang KIK ya seharusnya ada di KIK,” ucapnya. [W-12]

politik ke parpol koalisi. Sumber itu mengungkap- kan, partainya telah

membentuk tim kecil. “Ada yang melobi di TKN dan para ketum parpol pendukung. Kami sudah bergerak. Kami yang mengetuk pintunya, Pak Ketum yang bicara empat

Kabinet Baru Diharapkan Lebih Ramping Prinsip-prinsip Dasar UU 39/2008

tentang Kementerian Negara 1. Jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian 2. Bidang tugas kementerian a. Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya diatur secara tegas dalam UUD 1945 Meliputi: urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Tiga kementerian ini bersifat wajib tidak dapat diubah presiden. b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 Meliputi: urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah Meliputi: urusan perencanaan negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 3. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk kementerian koordinasi (menteri koordinator) 4. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkatwakil Menteri pada Kementerian tertentu. pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik

antara

Suasana rapat Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka.

[JAKARTA] Joko Widodo (Jokowi) hampir dapat dipasti- kan kembali menjadi presiden untukperiodekedua.Untuk itu, dia diharapkan berani meram- pingkan struktur kabinet yang akandibentuknyauntukperiode 2019-2024, misalnya, dengan mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian yang fungsinya tumpang-tindih dengan kementerian lain. Hal itu sangat dimungkin- kan, mengingat pada periode keduainiJokowitidakmemiliki beban politik. Sebab, dia tidak mungkinmajukembalimenjadi capres untuk ketiga kalinya pada 2024 mendatang. “Kalaumenurut saya perlu perampingan kabinet. Mesti ada perhitungan atau kajian baru tentang kabinet ke depan seperti apa,” kata pengamat administrasi negara dari Uni- versitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah, Rabu (12/6). Ketika ada perampingan personalia kabinet, menurut Lina, berdampak positif pada keuangannegara.Sebab,dengan sendirinya terjadi penghematan APBNuntuk gaji menteri. Na- mun, takbisadielakkanadanya perampingankabinet berkonse- kuensi padaperubahannomenk atur sejumlahkementerian, dan ini juga membutuhkan biaya.

“Kalau perampingan di- lakukan, positifnya keuangan negara lebih hemat. Tapi memang harus diingat, ketika nomenklatur diubah, pasti perlu biaya untuk mengganti kop, papan nama, dan banyak hal lain yang saya yakin enggak murah,” ujar Lina. Terlepas dari hal itu, Lina berpendapat, saat ini tugas kementerianmaupun lembaga kerap tumpang-tindih dengan kementerian lain. Diamencon- tohkan, menyangkut desa, ada tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Kementerian Desa, Pemba- ngunanDaerahTertinggal dan Transmigrasi (Kemdes). Contoh lainnya, menyang- kut persoalan aparatur sipil negara (ASN), Kemdagri juga mempunyaikewenangan terha- dapASNdidaerah.Padahalada Kementerian Pendayagunaan AparaturNegaradanReformasi Birokrasi (Kementerian PAN danRB), BadanKepegawaian Negara (BKN), dan Komisi ASN (KASN). “Koordinasi akan semakin lebih baik kalau ada peram- pingan. Cara kerja pun lebih efektif. Pemerintah daerah itu kasihan,merekaharuslaporatau koordinasi ke banyak instansi

seperti Kemdagri, Kempan, BKN. Hal seperti ini saya kira harus dipikirkan dan menjadi perhatian,” jelasnya. Menurut Lina, di awal masa pemerintahanpada 2014, PresidenJokowi cukupmemer- hatikanmengenai pengelolaan birokrasi. “Tapi ke belakang, karena campur tangan partai pengusung begitu luar biasa, akhirnyaada deal (kesepakatan) terjadi sana sini,” imbuh Lina. Ke depan, campur tangan parpol bisa dieliminasi,mengi- ngat Jokowi tidak lagimemiliki bebanpolitikuntukkepentingan elektoral. Dengan demikian, diharapkan bisa lebih leluasa dalam menentukan struktur kabinet. Disinggungmengenai pos empat menteri koordinator (menko), Lina menuturkan, menko cenderung banyak mengambil alih tugas kemen- terian. PolitikAkomodatif Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat berpen- dapat, pembentukan kabinet yang ramping yang efektif dan efisien sangat bergantung pada goodwill dan political will Jokowi di periode kedua- nya menjadi presiden. Sebab,

kebiasaan politik di Indonesia dan sistem presidensial yang dianut, posisi kementerian merupakan posisi yang sangat berbau politis. “Seharusnya (pemben- tukan kabinet yang ramping) bisa dilakukan karena Jokowi memang sudah tidak punya beban politik,” katanya. Dia memprediksi, dalam menyusun kabinet di periode yangkedua, Jokowimasihakan menerapkanpolitikakomodasi. Dimana dalampolitik tersebut, partai politik pendukungnya maupun relawan-relawanyang sudah berjuang memenang- kannya akan diakomodasi di periode kedua.  Dicontohkan, di dalam periode pertama masa kepe- mimpinanJokowiadasejumlah pos kementerian yang tidak jelas tugas pokok dan fung- sinya. Bahkan, pembentukan pos-pos baru kementerian malahakhirnya tumpang-tindih kewenangannya. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.  “Jika tidak ada goodwill dan political will , saya rasa sulitmenciptakankabinet yang ramping dan efisien. Ini adalah konsekuensi dari sistempresi- densial dankebiasaanpolitikdi Indonesia,” ujarnya.

Cecepmenambahkan,sebe- narnya tidak hanya komposisi kementerian yang gemuk, di periode pertama, Jokowi juga terlalu banyakmembentuk ko- misi ataubadanbaru. Salahsatu tujuandibentuknyakomisi atau badan tersebut jugadiyakininya untukmengakomodasi kawan -kawan politik, termasuk para relawanyangmembantudalam pemenangan saat Pilpres 2014. Seharusnya, jika Jokowi bisamembaca efektif tidaknya setiap pos kementerian, bisa

dilakukan perampingan atau penggabungan kementerian yang tidak terlalu jelas tupok- sinya. Dengan demikianmaka kabinet Jokowi yang akan muncul adalah kabinet yang efisien dan tidak memakan banyak anggaran negara. Hal lainyangperlumenda- pat perhatianadalahpentingnya prinsip meritokrasi dalam menentukanfigurmenteri. Hal ini juga berlaku terhadap calon menteri yang diajukan parpol pengusung. [C-6/Y-7]

Made with FlippingBook HTML5